Beranikah Mengeluarkan PKS dari Setgab Koalisi?

2 April 2012 | 7:09 am | Dilihat : 511

Jakarta. Demo penolakan kenaikan BBM sementara sudah reda dan mulai Senin ini kembali para pendemo kembali melaksanakan aktivitasnya masing-masing. Penulis menanyakan kepada bekas anak buah, bagaimana pelaksanaan keterlibatan unsur TNI dalam pengamanan di Ibukota? Dikatakannya, semua masih mampu ditangani oleh Polri dan Brimob, TNI hanya menjaga jangan sampai obyek vital seperti Bandara Soekarno Hatta dan Depo Plumpang dirusak. Aman terkendali, awan hijau istilah pasukan seperti itu.

Selesai acara demo yang gegap gempita, kini partai politik mulai menyusun dan menata kembali posisi politis mereka, khususnya di kaca mata masyarakat yang katanya mereka wakili. Pemain utama yang namanya terangkat dan banyak dibahas ternyata bukan PDIP dan Hanura yang walk out pada saat sidang paripurna. Partai Demokrat, Golkar dan PKS justru menjadi parpol yang dibahas oleh media.

Partai Demokrat jelas dibahas karena sebagai partai pemerintah, mencoba mengatur kembali kondisi koalisi gabungan yang sempat agak amburadul setelah Golkar dan PKS tidak sejalan. Bahkan Ketum PD Anas dan Sekjen Ibas sebelum sidang paripurna mengambil alih komando fraksi di DPR. Judulnya agar hebat, Anas menjadi Panglima di DPR. Masalahnya karena Jafar salah bicara, diberitakan membuka ke media usulan Bang Ical (Aburizal Bakrie) yang justru mengusulkan BBM dinaikkan Rp2.000. Golkar mengancam akan berseberangan dengan PD, dan Anas melakukan take-over serta merayu Golkar, karena rupanya agak seram dan fatal apabila Golkar menyeberang ke oposan. Menurut hitungan kelompok kursi dibawah kendali sang Panglima hanya 260, kalah jumlah dari yang anti yaitu 300.

Penulis tertarik pernyataan psikolog Hamdi Muluk dari UI, Sabtu (1/4), "Golkar sukses memainkan politik 2 kaki di sidang paripurna kemarin,"katanya. Dengan politik dua kaki itu, lanjut Hamdi, Golkar dapat menjaga kepentingan-kepentingannya sekaligus. Kepentingan mereka di koalisi dapat terjaga karena mengakomodir kenaikan harga BBM. Di sisi lain, citra mereka di mata masyarakat juga tetap aman karena partai ini ngotot untuk menolak besaran angka 5 persen yang diajukan Demokrat. "Golkar berhasil menjaga kepentingan-kepentingannya. Ini merupakan kemenangan Golkar," ujar Hamdi kepada Detik.

Golkar ini memang parpol senior, mampu memainkan kondisi yang berlaku, sebenarnya setelah Jafar mengeluarkan statement tentang usulan Aburizal, ya dibiarkan saja. Elit Demokrat menjadi gentar dan menunjukkan kegamangan, takut kalau Golkar akan benar-benar menyeberang. Jadilah PD di pressure, dan menetralisir tekanan Golkar jelas bukan barang gratis ( kabarnya begitu?).

Nah, kini kita coba bahas permainan politik dari PKS. Partai yang  adil dan sejahtera ini sejak lama faham bahwa Demokrat agak-agak ngeri tetapi gemas kepada mereka. Kita lihat dari sejarah perjalanan sejak 2004, para elitnya berani dan bebas-bebas saja mengeritik dan berseberangan dengan pemerintah dalam hal-hal tertentu. PKS kerap mengambil langkah berbeda dengan partai- partai lain dalam Setgab Koalisi pendukung pemerintah. Walaupun mereka jelas bagian resmi dalam koalisi  bersama Partai Demokrat dan juga bersama partai pintar Golkar. Ada juga parpol baik dan sopan lainnya yaitu PAN, P3 dan PKB dalam koalisi itu.

Dalam sidang paripurna DPR yang membahas RUU APBN Perubahan pekan lalu, PKS mengambil jalan yang bertolak belakang dengan Setgab Koalisi . Setgab Koalisi solid menyetujui penambahan ayat 6A pada Pasal 7 RUU APBN-P 2012 yang artinya memberi keleluasaan bagi pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Saat itu justru PKS  menolak penambahan ayat 6A yang berarti menutup peluang pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Berani kan!

Keputusan PKS jelas membuat geram dan "mangkel"(kesal dalam bahasa Jawa) para pengurus PD. Ketum PD Anas yang masuk perangkap goyangan politik PKS, mengingatkan adanya komitmen serta kontrak koalisi yang disepakati tiap anggota Setgab. Komitmen itu demi membangun kebersamaan untuk mendukung pemerintah dari tahun 2009 hingga 2014. Teori yang benar dan santun, tapi ya dicuekin (maksudnya diabaikan) saja sama PKS.

Pada saat kunjungan Pak SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat  kekantor DPP Partai Demokrat, Kramat Raya, Jakarta pada minggu siang (1/4), rupanya Pak SBY  mendapat usulan agar PKS dihukum dan dikeluarkan saja dari koalisi. Ketua Departemen Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Andi Nurpati mengatakan bahwa PKS sudah berkali-kali tidak solid dan tidak mendukung pemerintahan secara penuh. Kalau menghadapi partai oposisi yang terus- menerus mengkritisi dan menolak kebijakan pemerintah, itu merupakan suatu hal yang lumrah.Namun jika yang melakukan itu partai koalisi, itu sudah tidak wajar.”PKS bukan lagi kritis, tapi sudah menentang koalisi,”tegasnya.

Andi menjelaskan SBY pada dasarnya mendengarkan dan menerima aspirasi soal PKS. Namun, SBY mengatakan, bahwa Demokrat berkoalisi tidak sendirian, sehingga tindakan terhadap PKS akan dikonsultasikan dulu kepada pimpinan tertinggi partai koalisi yang lain. Anggota DPR dari Fraksi PKS Indra mengatakan, setiap tindakan yang diambil SBY akan dibicarakan dan dievaluasi oleh Majelis Syura PKS. (Catatan; Majelis ini merupakan penguasa tertinggi dan paling berpengaruh di PKS, mirip-mirip dengan Dewan Syura PKB yang dahulu dipimpin Alm. Gus Dur dan akhirnya kemudian dilumpuhkan Cak Imin (Muhaimin Iskandar) sebagai Ketua Dewan Tanfidz.)

Dengan entengnya dan semangat perjuangan, Indra mengatakan kepada media ”Keputusan kemarin di paripurna merupakan keputusan yang diambil dengan penuh perhitungan dan kesadaran atas segala konsekuensinya. Demi amanah rakyat, apa pun menjadi kecil bagi PKS. Kami bisa berjuang di dalam, tapi juga bisa atau sangat siap kalau harus berjuang di luar pemerintahan,”tegasnya. Dia yakin SBY tidak akan mencopot tiga menteri yang berasal dari PKS. Tiga menteri tersebut adalah Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri,dan Menteri Pertanian Suswono.

Apa pendapat Golkar soal PKS? Sekjen Golkar Idrus Marham mengatakan tidak bisa berkomentar soal PKS. “Memang tidak tepat kalau kami (Golkar) komentari masalah PKS. Ini kan menyangkut partai lain dan Golkar tidak ada sangkutannya dengan itu. Silakan Presiden atau Partai Demokrat saja yang bersikap,”ungkap Idrus.

Nah, dengan demikian maka kegeraman para elit Demokrat ya hanya sekedar geram dan kesal. PKS faham dengan posisi dan tingginya nilai tawarnya  dimata decision maker Partai Demokrat. Sudah sejak lama PKS berulah dan belum pernah mendapat resiko apapun dari pimpinan koalisi. Hingga kinipun mereka masih melenggang dan mendapat tiga kursi kabinet. Itulah PKS yang selalu berani, agak nekat tapi  perhitungannya matang, faham dengan bargaining power-nya. Nampaknya posisi PKS akan tetap dipertahankan didalam Setgab koalisi dan kabinet, karena pemerintahan kini efektif hanya tersisa sekitar dua tahun lagi.

Pak SBY akan menjaga kondisi politik yang kondusif, karena diantara partai politik yang berperan, parpol berbasis Islam yang selalu diperhitungkan dan yang  bisa mengganggu stabilitas politik diperkirakan PKS. Para elit Demokrat nampaknya mesti banyak mencermati dan belajar dari Partai Golkar yang mengatur tempo politik dan mengambil posisi terbaik dimata rakyat, licin bak belut, tetapi harus berani dan nekat seperti PKS.

Kesimpulannya, 'geger' BBM akhir-akhir ini hanyalah sebuah theater politik  menjelang Pilkada DKI Jakarta dan Pemilu 2014 mendatang, masing-masing parpol berusaha menjadi "Hero" (maaf bukan supermarket tapi maksudnya pahlawan). Para pemain utama adalah parpol, pemeran pembantu mahasiswa, LSM, buruh aktivis, PT Demo. Inti dari semuanya ya Citra itu. Maaf, semoga tidak ada yang tersinggung, ini hanya ungkapan penulis sebagai indie blogger belaka. Prayitno Ramelan (www.ramalanintelijen.net)

This entry was posted in Politik. Bookmark the permalink.