MOELDOKO DI UJUNG TANDUK, SEBUAH ANALISIS PERSEPSI INTELIJEN

7 March 2021 | 9:24 pm | Dilihat : 1984

37552-moeldoko-sby-2

Jenderal TNI Moeldoko saat dilantik oleh Presiden SBY menjadi Panglima TNI (foto : Suara.com)

Pada akhirnya keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam isu kudeta Partai Demokrat menjadi gamblang. Moeldoko terpilih menjadi Ketum Partai Demokrat, dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Tandingan, yg diselenggarakan di hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Hingga hari Jumat lalu penulis masih belum bisa menjawab kata "me" dari pulbaket Siabidibame, mengapa dan apa dibalik kenekatan Moedoko yang purnawirawan Jenderal, mantan Panglima TNI dan masih menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, yang dengan gagah berani menabuh genderang perang ke kubu SBY, seniornya yang juga purnawirawan  Jenderal TNI, mantan Presiden RI dua periode, Godfather Partai Demokrat. Front terbuka yang terjadi di ruang publik kini jelas antara SBY versus Moeldoko sementara AHY lebih kepada ujung tombak formalitas Ketum Partai Demokrat..

Sebagai sesama purn TNI, penulis heran atas ucapan dan gesture Moeldoko yang secara terbuka melanggar pakem esprit de corps. KLB itu apapun disebutnya adalah serangan resmi pembuka frontal ke kubu SBY. Banyak analisis dari beberapa disiplin ilmu, khususnya politik dan hukum, penulis mencoba menganalisis dari sisi intelijen taktis yang biasa dipakai untuk mengukur atau mengkalkulasi sebuah pertempuran dan kali ini diterapkan pada komponen politik intelstrat.

Secara umum intelijen adalah signal-signal yang memberikan petunjuk kepada user untuk pengambilan keputusan. Sebagai contoh, intelijen AS pada PD II mampu mencegat informasi rahasia rencana serangan Jepang ke Midway, sehingga AL Jepang masuk dalam  perangkap Angkatan Laut Amerika dan kalah total dalam pertempuran laut. Saat itu Jepang kehilangan empat kapal induk utamanya, banyak pesawat terbang serta pilot terlatih.  Superior AL Jepang berintikan kekuatan kapal induk Jepang tidak pulih hingga 1944, dan dinilai lumpuh. Semua hanya disebabkan karena analisis dari seorang intelijen Amerika. Di sini terbukti bertapa pentingnya nilai sebuah analisis intelijen.

Penilaian Intelijen Taktis Kubu SBY dan Moeldoko

Dalam kemelut kasus merebut kepemimpinan Ketum Partai Demokrat, pertanyaan pentingnya adalah, apakah Moeldoko sudah secara matang menghitung sisi taktis yang berdasarkan info intelijen tentang kekuatan, kemampuan dan kerawanan lawan dan pihaknya sendiri?

Fakta intel taktis kekuatan dari kubu SBY,  masih dimilikinya  baik legitimasi resmi sebagai parpol,   organisasi, hukum dan kepengurusan hingga daerah, cabang dan ranting, secara resmi yang diakui terdaftar di Kumham adalah kepemimpinan AHY. Secara resmi pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan masih mengakui AHY sebagai Ketum Demokrat. "Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu AHY, putra SBY yang sampai sekarang ada," kata Mahfud dalam tayangan video dari Humas Kemenko Polhukam, di Jakarta, Sabtu (6/3).

Dia menambahkan bahwa pemerintah menganggap belum ada kasus KLB Partai Demokrat karena bila KLB mestinya ada pemberitahuan resmi sebagai KLB. "Kalau terjadi perkembangan orang dari kelompok di Deli Serdang melapor, lalu pemerintah menilai ini sesuai AD/ART atau tidak, penyelenggaranya siapa, baru nanti pemerintah memutuskan ini sah atau tidak sah, nanti silakan pemerintah akan berpedoman pada aturan-aturan itu," ujar Mahfud.

Kubu SBY kuat karena sesuai aturan memiliki AD/ ART. Dari sisi kemampuan, SBY mampu membangun sejak awal dan membesarkan partainya. Pada Pemilu Legislatif 2019 yang telah ditetapkan KPU, Partai Demokrat berada di posisi ketujuh, dengan jumlah pemilih 10.876.507 (7,77 persen suara nasional). Dengan kepemimpinan dua periode sebagai presiden, jelas SBY mampu memenangkan persaingan di dua pilpres.

Dari sisi kerawanan, penulis melihat adanya keresahan dan tuduhan internal di kalangan kader Partai Demokrat sebagai partai dinasti atau partai keluarga. Informasi yang beredar, beberapa kader senior tidak puas dengan kepemimpinan AHY, disebut kurang mendengar aspirasi yang sepuh-sepuh. Para inisiator KLB adalah mereka yang pernah dipecat, dan menurut pengamat politik Qodari, mengerucut ke kubu Anas, ini residu atas keputusan politik masa lalu SBY yang dinilai rawan. Kerawanan lain, titik mati politisi pada umumnya pragmatis, menutamakan kepentingan pribadi, lemah bila diiming-imingi uang atau jabatan.

Bagaimana nilai intel taktis kekuatan kubu Moeldoko? Sebagai Ketua KSP, pengaruhnya cukup besar, dia disegani karena dekat dengan pusat kekuasaan. Dengan jabatannya, Moeldoko mudah membangun kekuatan. Melihat tokoh-tokoh yang mendukungnya, mereka dahulu adalah tokoh berpengalaman dan jagoan Demokrat, tapi kecewa kepada SBY, diantaranya Jhoni Allen, Nazaruddin,  Darmizal, Ahmad Yahya, Max Sopaccua serta Mantan Ketua DPR Marzuki Alie dan lainnya. Selain itu jelas ada kekuatan lain yang tidak muncul, seperti penyandang dana dan ada team under cover, yang  mampu mengatasi hambatan dan tantangan, team ini menurut terminologi intelijen adalah "cut out"  yaitu  support agent.

Kubu Moeldoko mempunyai kemampuan mengondisikan, terbukti  bisa berlangsungnya KLB dan mampu menetralisir tekanan team Covid-19 dengan adanya larangan berkumpul dalam jumlah signifikan. Bahkan ijin KLB yang menurut Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono tidak diberikan, bisa dinetralisir, acara tetap berlangsung. Dengan kekuatan dana yang jelas besar,  panitia mampu membiayai dan mendatangkan  sekian banyak pendukung KLB.  Kubu Moeldoko juga mampu mengatasi tekanan serangan kader dan simpatisan partai Demokrat kubu SBY dibawah kepemimpinan AHY untuk menggagalkan KLB di Deli Serdang.

Dari sisi intelijen taktis, kerawanan kubu Moeldoko justru posisinya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (sejak 17 Januari 2018), tetap melekat pada dirinya. Langkah politik yang diambilnya jelas rawan, karena tidak sejalan dengan presiden yang tidak mau mencampuri internal parpol, Moeldoko tidak dilarang karena disebut Mahfud MD mempunyai hak politik. Kerawanan lainnya, di saat Presiden Jokowi serta seluruh jajaran kabinet masih fokus berusaha mengatasi pandemi dan masalah perekonomian, Moeldoko sebagai inner circle istana justru sibuk bertarung dalam perebutan Partai Demokrat. Titik rawan lain, pelaksanaan KLB dinilai tidak sesuai dengan AD/ART Partai, disamping syarat keabsahan syarat KLB harus dihadiri 2/3 Pengurus DPD, 1/2 pengurus DPC, dan ada instruksi Ketua Mahkamah Tinggi partai. Disamping itu ada beberapa titik rawan lainnya terutama masalah penilaian karakternya sebagai seorang jenderal yang mantan Panglima TNI.

Ada Invisible Hand Mendukung Moeldoko?

Istilah invisible hand untuk pertama kali dikenalkan oleh Adam Smith pada tahun 1759 melalui karyanya “Theory of Moral Sentiments” , dimana individu dan bisnis akan mengejar kepentingannya sendiri. Teori berbasis ekonomi penulis gunakan dalam analisis komponen politik intelijen, dimana untuk mengejar kepentingannya sendiri tersebut pada akhirnya akan selalu memaksimalkan manfaat. Pertanyaan intelijen yang belum terjawab, siapa invisible hand di belakang Moeldoko? Hal ini mengait kepada mengapa nyali Moeldoko besar sekali. Urat takutnya sudah putus.  KLB nampak hanya didukung ex kader dan beberapa pengurus yang anti AHY atau yang berhasil dipengaruhi. Moeldoko serta para pemain politik nampak sekali confident dan yakin akan didukung serta disyahkan Menkumham. Sekilas rasa percaya diri itu justru menunjukkan adanya invisible hand di belakang Moeldoko, apakah denikian?

Analisis

Dari fakta-fakta yang berlaku, menurut penulis sementara ini  justru kekuatan kubu Moeldoko dapat dikatakan lebih lemah dibandingkan kubu SBY. Sebagai Godfather Partai Demokrat, pengikut SBY jelas lebih besar dibanding Moeldoko yang bukan kader partai. Mungkin yang harus dilakukan SBY adalah pemeriksaan security, seberapa besar pendukung para ex tokoh Demokrat di KLB mempunyai pengikut di internal. Seperti dikatakan pengamat politik Qodari,  ujung gerakan ini nampaknya kelompok Anas Urbaningrum. Kubu SBY sebaiknya segera melakukan konsolidasi, menata dan menutup titik rawan, mengubah image bahwa Demokrat bukan partai keluarga. Pada intinya kekuatan dan kemampuan kubu SBY masih lebih unggul. KLB atau oleh SBY disebut kudeta terhadap AHY sebagai  target utama adalah titik rawan utama kubu SBY  yang di eksploitir oleh team intelijen Moeldoko.

Moeldoko di ujung tanduk?  Dari fakta-fakta yang berlaku, penulis menilai bahwa justru kini setelah menerima pencalonan KLB sebagau Ketum Demokrat, Moeldoko pada posisi sangat rawan. Kubunya harus mampu mempersiapkan keabsahan atau legalitas KLB. Seperti kata Menkopolhukam Mahfud MD dalam wawancara di Metro TV, Sabtu (6/3) malam menegaskan bahwa pengurus Partai Demokrat saat ini yang resmi terdaftar di pemerintah adalah kepengurusan AHY.  Pemerintah baru akan ikut campur setelah hasil KLB didaftarkan. Menurutnya dia sudah bicara dengan Menkumham, dan akan meneliti keabsahan KLB. Sebagai pakar hukum Tata Negara ia pasti faham dengan kasus ini, jelas di era tranparansi Mahfud tidak akan berspekulasi mempertaruhkan integritasnya.

Hal lain yang mestinya diukur oleh Moeldoko, selain posisinya sebagai KSP, saat Presiden dan jajaran pemerintah sedang perang melawan pandemi covid-19 dan mengatasi persoalan perekonomian, ia justru sibuk dengan urusan pribadi politik. Gerakan mantan kader Demokrat yang menggandeng Moeldoko kini membuat suasana riuh rendah, ini bagian yang tidak disukai presiden. Munculnya keresahan AHY dan SBY yang semakin keras, karena menilai ada pembiaran KSP berulah, mengarah adanya tuduhan kecenderungan kesan istana merestui. Hal ini secara khusus sudah di counter oleh Mahfud.

Apakah Moeldoko lupa kalau Presiden Jokowi dari suku Jawa yang masih kental dengan etika, norma dan budaya Jawa? Selama ini lihat gestur saat bertemu orang, terlebih para senior, Jokowi selalu membungkuk atau merapatkan tangan. Jangan dilupakan, Jokowi mempunyai falsafah yang harus dicermati bagi pejabat, dan akan menjadi tolok ukurnya. Pertama lamun sira sekti, ojo mateni yang berarti meskipun kamu sakti, jangan sekali-kali menjatuhkan. Kedua adalah Lamun siro banter, ojo ndhisiki yang berarti meskipun kamu cepat, jangan mendahului. Ketiga, Lamun sira pinter ojo minteri. Meskipun kamu pintar, jangan sok pintar. Dari ukuran norma dan falsafah tersebut penulis menilai Moeldoko posisinya di ujung tanduk, ada prinsip Jokowi yang dilanggar. Posisi Moeldoko sebagai KSP, tetap dan terus atau diganti adalah hak prerogatif presiden.

Sementara di kubu SBY dengan pernyataan Mahfud MD harusnya tetap percaya diri, pernyataan Mahfud harusnya dinilai positif. Tidak perlu terlalu memohon-mohon bantuan kepada pemerintah, ini akan menurunkan citra, jadi biarkan saja proses berjalan. Gong yang ditabuh SBY sudah keras gaungnya. Tunggu saja proses di Menkumham, penulis kira walau misalnya Yasona memihak dan kubu SBY kalah, masih ada proses pengadilan. Mengapa harus khawatir? Tomy Soeharto yang kalah akhirnya menang dalam berperkara di jalur hukum Mahkamah Agung merebut kembali  Partai Berkarya.

Bagian penting persiapkan worst condition saling adu fakta di pengadilan. AHY harus mempersiapkan data-data dengan cermat. Walau politik kotor dan ada invisible hand, menurut penulis Presiden Jokowi pasti  terus  mencermati kasus. Penjelasan Mahfud itu penjelasan pemerintah, bisa dipercaya. Penulis kenal dengan Menko yang satu ini dan integritasnya serta kepakaran di bidang hukum.

Kesimpulan dan Penutup

Kemelut di Partai Demokrat akan berakhir pada proses hukum. Dari persepsi intelijen taktis, posisi kubu SBY nampak lebih kuat, dengan catatan kerawanan yang ada perlu diantisipasi. Tidak perlu terus memojokkan pemerintah yang justru akan mengurangi simpati, dan menurunkan citra SBY. Publik sudah menegaskan ulah dan karakter lawannya kurang etis, walaupun ada yang mendukung Moeldoko. SBY tidak perlu menunjukkan sikap lemah, justru seharusnya tetap tegar. AHY sebaiknya cooling down, jangan terlalu heboh.

Bagi Moeldoko, sebaiknya lebih berhati-hati masuk ke wilayah politik dan menjadi praktisi. Politik di Indonesia itu kotor sekali dan syarat dengan kepentingan,  lebih berbau oportunisme. Perlu disadari Moeldoko, bahwa berpolitik itu hanya dua, memanfaatkan atau dimanfaatkan. Dengan jam terbang sebagai praktisi politisinya yang belum mengakar, dia akan bertemu dan dikelilingi dengan kelompok raja-raja tega serta pemain politik yang memanfaatkannya  dan bisa saja sewaktu-waktu disingkirkan bila dinilai sudah tidak bermanfaat lagi. Perlu berkaca pada beberapa kasus seniornya yang gagal saat menjadi praktisi politik.

Menurut penulis, posisi Moeldoko berada di ujung tanduk apabila proses KLB sudah masuk ke Menkumham. Walau kubunya menangpun, tetap akan menyulitkan posisi presiden, saat itulah presiden tanpa disarankanpun akan mengambil sikap. Terlebih lagi apabila dia kalah di politik (tidak diakui di Kumham), kemudian lebih buruk dia kehilangan jabatan, bisa saja akan muncul masalah lain, seperti tuntutan hukum dari kubu SBY, semua ini menurut penulis perlu dikalkulasi ulang olehnya.

Demikian analisis dari persepsi intelijen dibuat, sebagai sumbang pikir penulis, semoga bermanfaat. Entah bagaimana caranya meredam nafsu dan ambisi itu. Sebaiknya kita selesaikan dahulu perang melawan pandemi covid-19, setelah itu mau gebuk-gebukan ya monggo, tetapi akan lebih indah lagi bila kita bisa berdamai sebagai sesama anak bangsa. Agak sedih dan prihatin mengapa eks penggede TNI justru eker-ekeran, entah harus bicara apa lagi.  Pray Old Soldier.

Penulis : Marsda TNI (Pur) Prayitno Wongsodidjojo Ramelan, Pengamat Intelijen, www.ramalanintelijen.net

This entry was posted in Politik. Bookmark the permalink.