Kalau Semua Pihak Tidak Hati-Hati, Indonesia Bisa Seperti Suriah

Aksi massa FPI serta beberapa elemen Islam saat demo hari JUmat 14 Oktober 2016 (Foto : okezone)

Dalam minggu-minggu terakhir,  perkembangan situasi politik dan keamanan terkait Pilkada DKI Jakarta menjadi semakin panas. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), petahana yang kembali maju sebagai calon gubernur, karena ucapan-ucapannya kini menjadi target utama di demo oleh sejumlah elemen masyarakat. Ahok dilaporkan ke Polri dengan tuduhan penistaan Islam. Unjuk rasa besar-besaran rencananya bakal digelar pada 28 Oktober dan 4 November 2016, dari Istiqlal ke Istana Presiden.

Kemarahan banyak umat Muslim dengan penjuru FPI membuat Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj menjadi khawatir. Dikatakannya proses hukum harus dilakukan terhadap Gubernur DKI Jakarta  Ahok. "Daripada anarkistis, daripada masyarakat nanti main hakim sendiri, lebih baik diproses hukum," kata Said, Jumat (14/10/2016) di Jakarta.  Sejumlah elemen masyarakat telah melaporkan Ahok ke Bareskrim atas dugaan penistaan agama Islam, penghinaan terkait dengan Surat Al-Maidah ayat 51, serta Ahok dituduh menodai Al-Qur'an, melecehkan ulama dan menghina umat Islam.

Apabila ditinjau dari sudut pandang intelijen, apakah persoalannya hanya berkisar pada Ahok belaka? Nampaknya tidak, karena unjuk rasa dengan penjuru Front Pembela Islam akan bergerak dengan sasaran akhir istana Presiden. Pendemo akan melakukan tekanan kepada presiden, kalau perlu mereka akan menginap di muka istana. Kordinator demo mengimbau pengunjuk rasa membawa bekal, menulis surat wasiat kepada keluarga dan membawa petisi menuntut Polri penjarakan Ahok. Penulis perkirakan jumlah pengunjuk rasa khususnya tanggal 4 November nanti   akan sangat besar sekali. Sepertinya demo 28 Oktober ini merupakan pemanasan kedua.

Ribuan massa Front Pembela Islam (FPI) dan umat Islam melakukan aksi long march menuju Balai Kota di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2016). Aksi yang diikuti lebih dari 50.000 orang tersebut (Foto: Okezone)

Kini pertanyaannya, apakah unjuk rasa pasti akan  berjalan tertib dan aman? Bagaimana kalau tuntutan tidak dipenuhi? Bagaimana apabila ada penyusup yang menyebabkan timbulnya korban (martir)? Bagaimana apabila terjadi bentrok dengan aparat keamanan, khususnya Polri dan terjadi letusan senjata? Semua yang penulis sampaikan itu baru sebagian dari pertanyaan yang harus dipikirkan ulang baik para pimpinan unjuk rasa maupun aparat keamanan. Aparat keamanan  jelas sudah memiliki rencana kontijensi dan solusinya. Persoalannya apakah informasi sudah utuh?

Polri (Kapolda Metro Jaya) sebagai penanggung jawab keamanan ibukota sudah melakukan kordinasi ke Pangdam Jaya serta institusi terkait dan juga menghubungi pimpinan pengunjuk rasa. Nah, pada kesempatan ini penulis mengingatkan, baik para pengunjuk rasa maupun aparat keamanan sebaiknya ekstra hati-hati khususnya pada unjuk rasa, Jumat 4 November 2016 . Intelijen harus lebih dalam melakukan pulbaket, penulis kira ada cut-out yang akan berbaur. Indikasi anti kepada Presiden Jokowi di sosial media kini lebih terbuka dan tidak kalah ramainya disamping anti Ahok yang nampaknya hanya sebagai sasaran antara, detonator pembakar sumbu. Terkait konflik, mari kita lihat Suriah sebagai contoh sebuah negara yang hancur lebur akibat perang saudara yang diawali dengan demo damai.

Konflik dan Perang Saudara di Suriah di Awali dari Demo

Konflik di Syria yang dimulai sejak  Maret 2011, dimana PBB memperkirakan  korban tewas lebih  dari 300.000 orang dan lebih 12 juta warga mengungsi. Konflik terjadi antara pemerintahan Presiden Bashar al-Assad dan pejuang (pemberontak). Masalah mulai timbul pada Maret  2011 di kota Deraa, Suriah dimana penduduk setempat turun kejalan dan melakukan protes  setelah 15 anak sekolah ditahan, dan diberitakan mereka disiksa oleh polisi.

Konflik Suriah yang menyebabkan negara itu porak poranda (foto: alama)

Aksi demo dimulai dengan damai, menyuarakan pembebasan anak-anak sekolah, tuntutan demokrasi yang memberikan kebebasan yang lebih luas kepada rakyat. Akan tetapi kemudian pemerintah pada tanggal 18 Maret 2011 salah bertindak menangani aksi demo dengan kekerasan. Militer   melepaskan tembakan ke demontran, empat  orang dilaporkan tewas. Pada hari-hari berikutnya, kembali terjadi penembakan saat pemakaman, satu orang dilaporkan tewas. Sejak itu rakyat marah dan kerusuhan meluas ke berbagai wilayah.

Pada awalnya demontran hanya menuntut 15 anak dilepaskan, serta demokrasi dan kebebasan yg lebih luas. Akan tetapi setelah militer melepaskan tembakan kearah para pengunjuk rasa, pendemo merubah tuntutan agar Presiden Bashar al-Assad mengundurkan diri. Assad menolak untuk turun,  kekacauan menjadi semakin buruk. Al-Assad  menawarkan solusi melakukan beberapa perubahan dalam pemerintahannya, tetapi para pengunjuk rasa terlanjur tidak mempercayainya. Kemudian terjadi  pembelotan sebagian militer yang memihak kelompok anti pemerintah. Mereka tergabung dalam Free Syrian Army yang kemudian di dukung oleh AS dan sekutunya serta beberapa negara Arab. Terbentuklah pemberontakan yang memiliki senjata berat.

Kekejaman perang saudara di Suriah (foto : tempo)

Konflik Suriah makin meluas dengan terlibatnya negara-negara lain, dimana Arab Saudi juga mendukung kelompok pemberontak Sunni di Suriah. Arab Saudi juga ingin menumbangkan rezim Assad yang Syiah serta berupaya meredam hegemoni Iran. Mereka sekaligus juga memerangi IS agar tidak semakin kuat. Riyadh punya kepentingan agar Suriah tidak runtuh, yang akan menyeret Libanon dan Irak serta seluruh kawasan ke situasi chaos.

Pemerintahan Bashar al-Assad tetap kuat karena  di dukung oleh Rusia, Iran dan Hisbullah. Kekisruhan di Suriah diramaikan dengan Jabhat al-Nusra (al-Qaeda), serta kelompok teroris Islamic State yang resmi muncul pada awal tahun 2014. IS/ISIS merupakan kelompok pejuang bersenjata paling kuat dan ditakuti. Kelompok Sunni ini didukung pakar militer bekas pasukan elit Saddam Hussein dari Irak. Anggotanya (jihaddis) berdatangan dari berbagai negara Eropa serta banyak Negara-negara lainnya, termasuk Indonesia. Kebanyakan anak muda, militan, radikal, dan punya keahlian di bidang militer maupun teknologi informatika. Mereka terlibat ideologis atau faktor ekonomi.

Sebagai negara pelindung kaum Syiah. Iran mendukung milisi Hisbullah di Libanon yang bertempur membela rezim Al Assad. Iran juga mengirim tentara serta penasehat militernya ke Suriah. Selain Iran terdapat Turki, dimana Erdogan takut terbentuknya negara Kurdistan di Suriah. Karena itu dengan segala cara dia terus mencegahnya. Turki ikut melatih pemberontak Suriah dengan dukungan dana dari  AS, walau kini Turki berselisih dengan AS. Kaum etnis Kurdi di Irak juga makin kuat karena mendapat dukungan Iran.

Penderitaan rakyat Suriah akibat perang campuh, harusnya menyadarkan kita untuk mewaspadai jangan sampai timbul kerusuhan (Foto :cnnIndonesia)

Peran Amerika Serikat sangat besar di Suriah yang  membiayai pelatihan pemberontak moderat dengan dana 500 juta US Dolar, disamping memberikan peralatan perang eks perang di Afghanistan. Selain itu AS melakukan operasi udara untuk menyerang teroris Islamic State. Peran AS diimbangi oleh Rusia yang mendukung rezim al-Assad. Pada akhir 2015 Rusia  melancarkan serangan udara terhadap Islamic State. Operasi militer ini dituduh NATO, AS dan Turki  juga ditujukan ke kelompok pemberontak anti Assad.

Para pengamat internasional serta pakar intelijen sehandal apapun hingga kini tidak ada yang mampu meramalkan kapan konflik Suriah yang meluas ke Irak akan selesai. Di Suriah terjadi perpecahan wilayah kekuasaan,  sebagian dikuasai pemerintahan Bashar al-Assad, sebagian pemberontak dan sebagian kelompok teroris  Islamic State yang telah membentuk negara di Irak (ibukota Mosul) dan Suriah (Raqqa).

Nah, apa yang dapat dipetik dari konflik di Suriah itu? Pertama dan terpenting, terjadinya perlawanan rakyat yang pro demokrasi dan melakukan unjuk rasa ditangani dengan protap keliru oleh aparat keamanan. Penembakan terjadi sehingga jatuh korban (martir) yang memicu kerusuhan. Kedua, konflik berubah menjadi perang saudara bersenjata antara pengikut  Sihite (Syiah) dengan Sunni. Ketiga, masuknya proxy dimana negara-negara besar terlibat (AS, Rusia, Perancis, Inggris, Arab Saudi, Turki). Keempat, karena pemerintah lemah, kelompok teroris Islamic State mampu berkembang, merebut ladang minyak dan membentuk negara di dalam negara.

Kesimpulannya, pemerintah Suriah terlalu bersikukuh dengan arogansi Bashar al-Assad,  dan warga Suriah lainnya terlalu fanatis yang sifatnya  sektoral, tidak menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa diatas kepentingan kelompok atau golongan. Negara juga pecah karena keyakinan emosional pengikut Syiah dengan Sunni serta permainan intelijen asing. Akibatnya terjadilah perang saudara dan Suriah menjadi permainan Negara-negara besar sesuai kepentingannya masing-masing. Hingga kini konflik sudah berjalan lima tahun. Bangsa Suriah tidak bisa menolong dirinya sendiri, hancur karena kekeliruan pengambilan keputusan.

Waspadai Kemungkinan Chaos

Dalam ilmu sospol, Chaos artinya kekacauan. Dalam konteks sosial-politik, chaos merupakan sebuah kondisi di mana struktur maupun sistem yang berjalan di masyarakat mengalami kekacauan karena berbagai faktor yang bersifat politis. Kejadian pada tahun 1998 adalah contoh tepat dan masih hangat untuk membahas tentang chaos di Indonesia. Naiknya kembali pak Soeharto sebagai Presiden RI telah menyulut gerakan perlawanan berskala nasional. Tujuan gerakan itu jelas bersifat politis, yaitu menurunkan  presiden Soeharto serta merebut kekuasaan (Zalora).

Dokumentasi kerusuhan 1998 di Jakarta (foto:kaskus)

Akibat dari gerakan itu maka terjadinya penjarahan dan  pembunuhan terhadap etnis WNI keturunan China. Tiga kota mengalami kerusakan paling parah terutama sektor ekonomi lumpuh, dan jumlah jatuhnya korban yaitu di Medan, Solo dan Jakarta. Pada saat itu sistem perdagangan tidak lagi berjalan normal, peraturan lalu lintas tidak berlaku, yang ada hanya upaya aparat untuk menertibkan masyarakat agar kehidupan dapat berjalan normal kembali.

Nah, kini menurut sense of intelligence, indikasi potensi terjadinya anarkis seperti yang dikatakan oleh Ketua PBNU perlu diwaspadai pada dua demo Jumat, 28 Oktober dan 4 November 2016. Pada sosial media terjadi mobilisasi massif anti Ahok terkait penistaan agama Islam. Masalah SARA jelas bisa menjadi pemicu yang sangat berbahaya. Apakah pemerintah perlu khawatir? Jangankan Indonesia, Amerika Serikat saja khawatir apabila terjadi perang saudara di Indonesia. Mereka khawatir bisa pecah seperti Suriah, kepentingan mereka besar di sini.  Salah satu boss intelijen utamanya langsung memantau beberapa minggu lalu datang ke Jakarta walau hanya semalam. Konflik keras dan berbahaya pernah terjadi di Ambon,  Poso dan Aceh, menjadi catatan tersendiri.

Tekanan berupa pengerahan  people power bagi pemerintah sebuah negara dengan sistem demokrasi jelas akan menyulitkan pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, Presiden Jokowi serta para pembantu-pembantunya menurut penulis sebaiknya sudah mempunyai solusi terbaik pada kondisi terburuk. Jadi jangan kondisi terburuk terjadi baru dicari solusinya. Yang perlu diingat,  Presiden Soekarno jatuh karena aksi demo setelah jatuh korban Arief Rahman Hakim, pemerintahan Pak Harto jatuh setelah demo 1998, terdapat korban penembakan terhadap mahasiswa. Karena itu demo dimana rakyat sudah berfikir dan rakyat memutuskan  sebaiknya disikapi dengan tepat.

Bagi penanggung jawab  unjuk rasa, sangat perlu mewaspadai  pengendalian diri masing-masing elemen dibawahnya. Simpul harus terkendali. Bila terjadi rusuh tidak hanya aparat keamanan yang disalahkan, pengunjuk rasa juga jelas akan dimintai pertanggungan jawab. Semua fihak harus sadar, banyak negara yang melihat Indonesia sebagai gadis cantik yang perlu direbut hatinya, apabila tidak ya dikuasai. Dalam konsep umum intelijen, penghalang harus dilenyapkan, siapapun dia, kira-kira begitulah.

Jelas keputusan yang diambil pemerintah harus memuaskan dan dalam kasus ini akan sulit diambil jalan tengahnya. Jalan keluarnya masih ada, plan B atau C yang bisa penulis sarankan, Pak Jokowi berdiri di muka pengunjuk rasa, dan cukup bertanya "Maunya apa toh?". Presiden adalah pimpinan nasional yang mempunyai hak konstitusional di negara ini. Jelas resiko itu pasti ada. Maaf kalau ada yang tidak pas, ini hanya sebagai sumbang pikiran Old Soldier demi bangsa dan negara tercinta.

Penulis : Marsda Pur Prayitno Ramelan, Pengamat Intelijen, www.ramalanintelijen.net