Mampukah Airlangga Melalui Ujian Kapabilitas

Airlangga Hartarto beserta para pengurus setelah rapat pleno. Sekjen Idrus Marham memproyeksi Rapimnas dan Munaslub hanya untuk mengukuhkan posisi Airlangga Hartarto sebagai ketua umum partai itu (foto : CNN Indonesia)

Kemelut berkepanjangan Partai Golkar mulai mencapai titik terang, dimana kini sebagai parpol senior, Golkar telah mempertontonkan jalan keluar yang cerdas pada kondisi carut marut pertentangan faksi-faksi yang ada. Dalam rapat pleno tanggal 13 Desember 2017, Airlangga Hartarto yang masih menjabat sebagai Menteri Perindustrian dalam Kabinet pimpinan Presiden Jokowi ditetapkan menjadi Ketua Umum menggantikan Setya Novanto yang diberhentikan.

Proses selanjutnya, akan dilaksanakan Rapimnas dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Setelah itu pada malam harinya akan digelar Munaslub usai penutupan Rapimnas. Acara juga berlangsung di JCC.

"Pembukaan (munaslub) akan dihadiri oleh bapak presiden," kata Ketua Harian Golkar Nurdin Halid di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Minggu (17/12). Munaslub Golkar akan berakhir pada Rabu (20/12) yang salah satunya menetapkan pengurus DPP Golkar. Akan ada juga penetapan ketua dewan pembina, ketua dewan kehormatan, ketua dewan pakar, mahkamah partai, penyerahan hasil Munaslub kepada ketua umum terpilih, hingga penutupan persidangan Munaslub Golkar.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, Ketua Umum PDIP Megawati dan Menko PMK Puan Maharani di acara Rakornas Tiga Pilar PDIP di ICE, BSD, Serpong, Tangerang, Sabtu (16/12/2017). Foto : Liputan 6

Nah, penulis mencoba melakukan analisis dari sudut pandang intelijen taktis, dengan fokus pada kekuatan, kemampuan dan kerawanan Airlangga dalam menahkodai Partai Jangkar ini.

Perjalanan Kondisi Parpol Golkar

Dari perjalanan sejarahnya, cikal bakal Partai Golkar ini didirikan pada Tahun 1964 dengan nama  Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), sebagai  sebuah partai politik di Indonesia. Sekber Golkar didirikan  oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu.

Dalam Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto), salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan mereka tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada Pemilu-Pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Setelah pemerintahan Soeharto selesai dan reformasi bergulir pada 1998,  Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar, dan untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu tanpa ada bantuan kebijakan-kebijakan yang berarti seperti sebelumnya pada masa pemerintahan Soeharto. Pada Pemilu 1999 yang diselenggarakan Presiden Habibie, perolehan suara Partai Golkar turun menjadi peringkat kedua setelah PDI-P.

Golkar pada pemilu 1999 dikatakan mampu survive dan memperoleh suara 22% suara. Kalau dibayangkan, pada pemilu 1997 Golkar (sebelum menjadi partai) meraih suara 70,2%, sedangkan dalam pemilu-pemilu sebelumnya juga sekitar 60 sampai 70%. Sebagai contoh, dalam pemilu tahun 1987 Golkar menguasai secara mutlak 299 kursi dalam DPR. Pada era Orde Baru, DPR betul-betul dikuasai Golkar dan militer.

Partai Golkar kembali bangkit dan eksis, kembali menjadi pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif pada tahun 2004 dengan meraih 24.480.757 suara atau 21,58% dari keseluruhan suara sah. Pada Pemilu 2009, perolehan suaranya 14,45 persen, sementara pada pemilu 2014 perolehan suaranya 14,75 persen.

Pengaruh Kasus Korupsi Menggerus Elektabilitas Golkar

Nah, kini dengan munculnya kasus terlibatnya korupsi Ketua Umum Partai Golkar serta disebut-sebutnya beberapa petingginya dalam persidangan Tipikor, hasil survei elektabilitas Golkar menunjukkan trend kembali menurun.

Hasil survei CSIS tahun 2017 dilakukan pada tanggal 23-30 Agustus dengan 1.000 responden secara acak (probability sampling) dari 34 provinsi di Indonesia.  Margin of error dari survei ini sebesar 3,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Elektabilitas Golkar disalip oleh Gerindra jika dibandingkan dengan perolehan Pemilu 2014. Di Pileg 2014, Golkar berada di posisi kedua, sementara Gerindra di posisi ketiga. Survei menyebutkan, Gerindra berada di posisi kedua (14,2 %) dan Golkar di posisi ketiga (10,9%).

Hasil survei nasional Poltracking Indonesia terkait peta elektoral 2019, yang  dilakukan terhadap 2.400 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi selama 8 hingga 15 November 2017, posisi Golkar disalip oleh Partai Gerindra. Gerindra  dengan elektabilitas 13,6 persen, sementara Golkar 10,9 persen. Informasi penting survei ini, "Mempunyai visi-misi dan program kerja yang baik atau sesuai sebesar 28,6 persen, adalah alasan publik paling banyak dalam menentukan pilihan partai," kata Hanta saat menyampaikan rilis Poltracking di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017). Alasan lainnya memiliki tokoh partai yang diidolakan (17,8 persen), partai sesuai dengan kepercayana atau ideologi yang diyakini (10,6 persen).

Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia yang dilakukan antara tanggal  1-14 November 2017, saat responden ditanya partai mana yang akan dipilih apabila pemilu dilakukan saat ini,  24,2 persen memilih PDI-P, Partai Gerindra  di urutan kedua dengan 13,0 persen. Sementara Partai Golkar berada di urutan ketiga dengan 11,6 persen.  Peneliti LSI Ardian Sopa saat merilis hasil survei di kantornya di Jakarta, Kamis (14/12/2017) menyebutkan,  "Pertama kalinya dalam sejarah, Golkar terancam terlempar ke urutan ketiga," katanya.

Ujian Airlangga Sebagai Ketum Baru

Setelah tercapai kata sepakat, melalui rapat pleno 13 Desember 2017, yang akan dilanjutkan dengan Rapimnas dan Munaslub. Dari sisi komponen intelijen biografi, dan sejarah, penulis melihat ada sisi kekuatan, kemampuan dan kerawanan calon ini yang sebaiknya di tutup menjadi kekuatan dan peluang terbaiknya. Secara kekuatan, Airlangga jelas mendapat dukungan dari beberapa sisi, dari kemampuan, dalam Intelijen politik ada empat point penting yaitu,  kompetensi, kapabilitas, akseptabilitas dan elektabilitas.

Kompetensi,  sebagai seorang individu atau calon pemimpin diharapkan memiliki kemampuan, ketrampilan atau skill. Kedua, Kapabilitas,  sebenarnya  sama dengan kompetensi, yaitu kemampuan, tetapi  kapabilitas tidak sebatas memiliki keterampilan (skill) saja namun lebih dari itu, yaitu lebih paham secara mendetail sehingga benar benar menguasai kemampuannya dari titik kelemahan hingga cara mengatasinya. Ketiga, akseptabilitas,  keterterimaan, kecocokkan dan kepantasan. Keempat,  elektabilitas, ketertarikan pemilih, elektabilitas tinggi adalah yang terpilih dan disukai oleh masyarakat.

Nah, apa masalah besar di Partai Golkar? Masalah utamanya adalah bagaimana menaikkan tingkat ketertarikan konstituen agar kembali memilih Golkar. Pesaing Golkar bukanlah perpol yang berbasis Islam, tetapi beberapa parpol nasionalis dimana tokohnya sempalan dari Golkar. Selama masalah internal tetap menjadi kemelut, maka jangan diharapkan Golkar akan kembali jaya seperti masa lalu.

Kini yang muncul dalam kepemimpinan Airlangga selanjutnya (dapat dikatakan di Munaslub belum ada lawan yang kuat), terdapat dua kelompok yaitu kelompok status quo dan kelompok perubahan. Status quo menginginkan peenggantian hanya Ketua Umumnya saja, sementara kelompok perubahan menginginkan adanya perubahan posisi pengurus. Airlangga memang mau tidak mau harus mengakomodasi keinginan kedua kelompok ini. Nah, di sinilah menurut penulis dia akan diuji kapabilitasnya. Tingkat kerawanan akan tinggi apabila kelompok status quo yang menang.

Ada indikasi Airlangga akan melakukan perubahan pengurus dalam tubuh kepengurusan Golkar. Pembatalan dukungan Golkar dalam pencalonan Ridwan Kamil sebagai cagub Jawa Barat adalah langkah pertama test the water.

Saran dan Kesimpulan

Walaupun Airlangga Hartarto adalah kader Golkar, beberapa elit dan bahkan pembesar Golkar yang agak meragukan kepemimpinannya. Memang berbeda menjadi pemimpin birokrasi dengan pemimpin partai politik. Di sini lebih banyak selap selipannya, pragmatisme dan oportunisme kental, banyak jegger, terdapat kontraktor, wah pokoknya macam-macam yang harus difahaminya lebih detail. Airlangga butuh dukungan kader yang kuat dan berintegritas di sekitarnya.

Tagline Airlangga "Golkar Berintegritas" sangat menarik karena terkait dengan branding  bersih dan perubahan. Masyarakat sudah bosan dengan kasus korupsi, dimana dalam pilpres dan pemilu 2019, maka integritas adalah kata keramatnya. Disinilah menurut penulis, kepemimpinan Airlangga akan diuji. Tetap low profile Mas, orang Jawa bilang andap asor, jangan sekali-kali nose up walau dekat dengan presiden, detail memahami siapa-siapa kader yang berintegritas itu. Ingat dalam survei, Poltracking, dalam surveinya menyebutkan bahwa konstituen memilih parpol diantaranya karena mempunyai tokoh yang diidolakan (17,8 persen).

Penulis bukan anggota Golkar, tetapi ikut menjaga Golkar sebagai partai Jangkar Indonesia, maaf kalau boleh menyarankan ambil Indra Bambang Utoyo (IBU) sebagai pengurus inti, misalnya Ketua Harian. Anak tentara (Mantan Kasad) ini memiliki track record yang baik, mempunyai hubungan dan jaringan politik  luas, tokoh utama FKPPI, politisi senior dan berani. Semoga bermanfaat. PRAY.

Penulis :  Marsda (Pur) Prayitno Ramelan, Pengamat intelijen, www.ramalanintelijen.net