Upaya Penggulingan Presiden Jokowi

Kericuhan malam hari pada aksi Demo 411 di Istana (Foto : CNN Indonesia)

Beberapa waktu terakhir bangsa Indonesia, khususnya warga Jakarta disibukkan dengan sebuah aksi unjuk rasa berupa gerakan turun ke jalan umat Muslim yang melakukan demo menuntut agar Gubernur Jakarta non-aktif Ahok diperiksa Polisi karena penistaan Agama Islam, Ulama dan Al Qur’an.

Solidaritas muslim berkembang cepat dan tumbuh menjadi demo besar diluar dugaan banyak pihak, mereka berkumpul di Istiqlal pada hari Jumat (4/11/2016), kemudian melakukan longmarch ke Monas, Istana dan di air mancur depan patung kuda Indosat. Tekanan menjadi besar, walau siang hingga sore hari damai, pada malam harinya agak ricuh.

Upaya menjebol pagar istana oleh sekelompok orang (beberapa ditangkap adalah angota HMI), kemudian dilepaskan setelah disidik Polda Metro. Selain itu upaya masuk ke Gedung DPR Senayan di tolak oleh polisi dan TNI yang sudah disiagakan. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan ada tiga kelompok dalam demo 411, pertama GNPF-MUI, kedua kelompok kecil Khilafah dan ketiga yang melakukan keributan.

Mantan Presiden SBY dan Ungkapan Intelijen Eror

SBY Bantah Demo 4 November Digerakkan Parpol (Foto : WorldNews)

Dalam pidatonya di Cikeas, Rabu (2/11/2016) , mantan Presiden SBY, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam konperensi pers menyampaikan bantahan keterlibatan dalam demo 411. Dikatakan aparat intelijen untuk "tidak ngawur" dalam memberikan informasi, terutama kepada Presiden Jokowi. "Kalau ada intelijen seperti itu berbahaya. Menuduh kelompok, seseorang, atau parpol tertentu, seperti Demokrat adalah fitnah. Fitnah sangat keji. Memfinah, menuduh orang atau parpol atas dasar intelijen, sangat keji dan menghina," kata SBY. "Saudara-saudara, berbahaya jika di sebuah negara ada intelijen ? failure, intelijen error."

Presiden Jokowi menanggapi pidato tersebut, menyatakan, "Yang namanya manusia bisa bener bisa enggak bener, bisa error bisa enggak error," katanya di Istana Negara, Kamis (3/11), dalam jumpa pers yang disiarkan secara langsung lewat televisi tersebut. Presiden duduk di sofa berdampingan dengan wapres, Jusuf Kalla. Sementara JK mengatakan, "Kalau negara tak punya intelijen, maka kita tak punya mata dan telinga," ujarnya.

Sebetulnya publik banyak yang tidak mengetahui info intelyang disebutkan itu seperti apa, tetapi karena SBY mengeluarkan uneg-uneg selama satu jam, banyak yang menjadi tertarik. Pada prinsipnya sebuah laporan kepada presiden selalu dengan klasifikasi sangat rahasia, karena intelijen menganut prinsip single client. Hanya Pak Jokowi yang tahu kecuali kemudian di disposisikan. Nah, dokumen yang diterima Pak SBY bisa dinilai adanya kebocoran atau ada yang sengaja menyampaikan lewat jalur khusus ke Cikeas dalam rangka pemberian ‘warning.’

Intelijen mana yang disebut SBY error?Kapolri Jenderal Tito Karnavian (Kapolri), Komjen Pol Syafrudin (Wakapolri) dan Jenderal Pol Budi Gunawan (Kepala BIN), Syafrudin mantan Adc Wapres Jusuf Kalla, BG mantan ADC Megawati saat jadi Presiden. (Foto :JengPatriot)

Dari apa yang disampaikan, di Cikeas, SBY membantah keras tuduhan dia yang membiayai aksi demo 411, tetapi dari pernyataan presiden dan wapres JK dari jawaban tersebut nampaknya memang ada laporan intelijen tersebut, terlepas dibuat oleh BIN, Intelijen Polri ataupun konsultan intelijen. Karena informasinya yang akan berdemo adalah sedikit dari Islam moderat, mayoritas Islam konservatif dan radikal. FPI dan FUI menjadi tulang punggung dari GNPF-MUI serta ada aliran dana yang belum dapat dibuktikan.

Dalam teori intelijen, untuk menghadapi sebuah isu atau rumor yang menyerang orang atau sebuah badan, cara mengatasinya hanya dua jalan. Pertama dijelaskan kepada semua pihak yang mendengar isu tersebut, kedua didiamkan saja, isu itu akan hilang dengan sendirinya. Pak SBY memilih yang pertama dan justru banyak pihak kemudian menjadi ingin tahu. Yang melekat dalam pikiran masyarakat, bisa saja demo anti Ahok untuk menurunkan elektabilitasnya, atau digagalkan sebagai peserta pilkada, berarti terkait persaingan elektabilitas. Prinsip dasarnya kalau kita sulit menaikan, turunkan lawan maka kita memiliki peluang menang. Penulis pernah menyusun artikel tentang dominasi Ahok yang akan sulit dikalahkan ( Baca : http://ramalanintelijen.net/pesan-intelijen-untuk-ahok-kalau-belum-jadi-macan-jangan-mengaum/).

Salah mengelola isu akan berimbas kepada integritas, terutama citra. Ini yang kini terjadi, Pak SBY kemudian menerima stigma negatif. Sayang memang karena beliau mantan presiden yang turun dengan baik dan tidak bermasalah. Yang perlu diingat, Jokowi adalah presiden yang mempunyai perangkat lengkap dalam rangka pulbaket, pengamanan intelijen serta counter cyber. Jadi seperti yang dilakukan NSA dan CIA di Jakarta, jelas Badan Intelijen akan terus memberikan intelligence report kepada beliau serta perkiraan keadaan. Baik hasil ops terbuka maupun tertutup.

Dahulu kedua tokoh ini demikian akrab, kini nampaknya komunikasi agak tersendat, sifat manusia yang umum, dengan emosi, ambisi dan harga dirinya dapat mengalahkan pengabdiannya kepada bangsa, dan negara  (Foto: kompasiana)

Politikus Senior Partai Demokrat, Amir Syamsuddin ‎meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Hal itu dilakukan agar tidak ada prasangka buruk di masyarakat, apalagi dalam kondisi yang dinilai memanas sekarang ini. Menteri Koordinator bidang Politik, hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta, agar Demokrat tidak memanas-manasi.”Artinya jangan memanas-panasi diri sendiri. Saya kira lebih baik kita sudah paham keadaan seperti ini enggak boleh dipanas-panasin lagi‎,” ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Kunjungan Presiden Jokowi Ke Satuan TNI, Polri dan  Organisasi Islam

Setelah demo 411, terlihat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kepada satuan-satuan elit serta jajaran TNI, yang dikunjungi Mabesad, Kopassus, Brimob, Marinir, Kostrad, Korpaskhasau serta dikumpulkannya perwira-perwira menengah Polri. Kemudian Jokowi juga mengundang 17 organisasi Islam, tokoh-tokoh Muslim serta mengunjungi dan mengundang dua organisasi Islam besar NU dan Muhammadiah, dan juga LDII.

Presiden Jokowi saat mengunjungi Korpaskhasau di Bandung (Foto :CNNIndonesia)

Kunjungan presiden ke kesatuan-kesatuan elit itu menurut penulis merupakan langkah psikologis untuk memastikan soliditas serta kesetiaan TNI dan Polri kepada pimpinan nasional. Hal tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak was-was, terkait isu penggantian Panglima TNI serta adanya ketidak cocokan antara TNI-Polri. Presiden selalu didampingi oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantiyo.

Polri dan TNI merupakan dua instansi yang memiliki senjata api serta peralatan tempur yang hebat. Langkah preden diharapkan memiliki efek penggentar apabila ada yang mencoba melakukan insurgency atau mau coba-coba melakukan makar, apapun bentuknya. Pada masa lalu presiden Indonesia diturunkan malalui jalan demo serta pengerahan kekuatan, kita faham itu, dan Presiden Jokowi juga faham, rakyat juga faham.

Presiden Jokowi, Selasa (1/11/2016) siang tadi mengundang pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah ke Istana (Foto :HarianOnline)

Langkah koordinasi presiden mendekati MUI, NU dan Muhammadiyah serta LDII serta organisasi Islam lainnya adalah dalam rangka kompartmentasi agar kelompok moderat yang jumlahnya puluhan juta tidak terpengaruh dan terlibat dalam aksi unjuk rasa lanjutan, selain juga mendinginkan suhu politik. Kini masing-masing Ketua Umum sudah menginstruksikan agar tidak ikutan apabila akan ada demo tanggal 2 Desember 2016.

Jokowi, Prabowo dan Megawati

Hubungan Jokowi –Prabowo ini pasang dan surut, mereka pernah bersaing dalam pilpres tetapi juga bisa berteman di permukaan. Garis keduanya jelas, yang satu pemerintah yang satunya oposisi. Dalam demo 411, elit Gerindra Fadli Zon juga ikut dalam aksi demonstrasi, demikian juga Fahri Hamzah (PKS). Prabowo mengatakan tidak melarang anggota parpolnya ikut demo atas nama pribadi, tetapi dilarang membawa atribut parpol.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diundang Presiden Jokowi ke Istana membawa dampak positif (Foto: Tribunnews)

Setelah bertemu di Hambalang, dimana presiden pada hari kerja dengan ditemani Menko Maritim Luhut Panjaitan mengnjungi Prabowo, keduanya kembali bertemu di Istana kemarin, Kamis (17/11/2016) kembali mengadakan pertemuan. Menarik, karena Prabowo kini menjadi salah satu tokoh yang diharapkan akan mampu meredam gejolak politik. Baik dari sisi politik, keamanan maupun pada posisinya sebagai oposan. Jago Prabowo dalam pilkada DKI, pasangan Anis-Sandiaga jelas juga menjadi pesaing Ahok. Prabowo tidak dicurigai, karena kedua calon hanya sebatas calon parpol, diusung dalam kaitan pemenangan. Jelas berbeda dengan hubungan emosional antara Agus-SBY sebagai anak dan ayah, Apabila intelijen fokus, menurut penulis hal yang wajar saja.

Sangat jarang terjadi sebuah kompromi politik yang terjadi, Jokowi berhasil menarik Prabowo sebagai oposisi untuk membantu pemerintahan dalam mendinginkan suhu politik. Ini bagus demi untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Apapun deal keduanya penulis nilai merupakan langkah cantik, walau Prabowo menyatakan menolak, mungkin Gerindra pada masa mendatang bisa saja diberi satu atau dua kursi.

Bagian yang terberat dari Jokowi adalah bagaimana menyatakan kepada Ibu Ketua Umum PDIP apabila Ahok dijadikan tersangka, karena PDIP mejadi parpol terbesar pengusung Ahok dan Megawati tidak menginginkan Ahok gagal. Jalan kompromi Jokowi nampaknya tercapai, Ahok jadi tersangka tetapi tetap bisa terus mengikuti Pilkada.

Megawati melakukan konsolidasi dengan seluruh pimpinan DPD PDIP se-Indonesia dalam rangka pelaksanaan pilkada serentak 2017. Mega mengingatkan Pilkada 2017 mendatang dilakukan di 101 daerah, bukan hanya di DKI Jakarta. Tapi saat ini, keramaian Pilkada DKI Jakarta menutup gaung pilkada di 100 daerah lainya (Foto : news.viva)

Ketua Umum PDIP Megawati kemudian melakukan konsolidasi di Jakarta, Kamis (17/11/2016), mengumpulkan seluruh pengurus DPD se Indonesia dan memberikan arahan. Kader PDIP agar bergerak satu arah dengan berlandaskan semangat gotong royong dan menciptakan suasana damai, aman dan menjaga empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Megawati tidak terganggu dan bisa menerima kondisi Ahok sebagai tersangka, semua kader solid dalam kontrolnya. Berbeda dengan kondisi konflik internal Partai Golkar antara Ketua Umum Setia Novanto yang menegur Ketua Dewan Pembina.

Ada Skenario Penggulingan Presiden

Presiden Joko Widodo mengaku heran dengan kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan ke Gubernur nonaktif DKI Jakarta Ahok, menurutnya kasus tersebut melebar dan menyeret namanya sebagai Kepala Negara. Setelah aksi, tuntutan melebar hingga ada yang menyuarakan pelengseran Presiden. "Saya heran, ini kan urusan DKI. Lha kok digesernya ke presiden, ke saya? Coba kita logika dan kalkulasi nalar saja. Kalau saya sih senyam senyum saja," tutur Jokowi dalam sambutannya pada acara Rapimnas PAN di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (13/11/2016).

Kericuhan Demo 411 Pada Malam Hari Bentrok Polisi dan pendemo, Siapa yang menyuarakan pelengseran? (Foto : Dream) 

Apa yang diungkapkan presiden tersebut serta langkah-langkah taktis mengindikasikan ada bahaya tersembunyi di belakang aksi unjuk rasa yang terjadi. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan siapa pendemo tersebut, “Kalau saya lihat, demo ini terpicu oleh beberapa hal, pertama kelompok yang memang dari awal tidak suka terhadap gaya bicara Basuki Tjahaja Purnama; kedua, kelompok yang terprovokasi atas nama penistaan agama; dan ketiga, agenda dari kelompok yang memang sudah cukup lama ingin mendirikan khilafah,” ungkap Kapolri, Rabu (2/11). Pada saat demo pertama pada Jumat, 14 Oktober 2016 lalu, bendera yang menjadi simbol khilafah bahkan bendera ISIS bebas berkibar di tengah kerumunan ribuan pendemo. Tito tidak menyebutkan adanya kelompok yang ingin melengserkan presiden, karena belum ada bukti secara hukum.

Lantas siapa yang dimaksud presiden itu? Yang jelas diantara lintas organisasi demo itu ada yang menyuarakan pelengseran Jokowi dengan cara menduduki DPR. Pola pelengseran Presiden Soeharto nampaknya menginspirasi jaringan abu-abu yang disebut presiden sebagai aktor politik. Dari penjelasan Kapolri, apakah pendukung khilafah atau ada agenda lain yang merasa terancam atau tidak suka dengan kebijakan Jokowi. Sebenarnya penulis pernah menganalisis upaya pelengseran PM Malaysia bisa merembet ke Indonesia, itulah masalah geopolitik, tetapi aktor yang dipergunakan dalam proxy war  jelas aktor politik dalam negeri  (Baca artikel penulis : salah-bersikap-terkait-lcs-bisa-membuat-presiden-jokowi-turun-sebelum-2019)

PM Malaysia Najib telah di demo oleh Kelompok Bersih 5 (prodemokrasi dan LSM) pada 29-31 Agustus 2015 serta 19 November 2016 dituntut turun (Foto : atjehcyber)

Kegagalan pelengseran Najib akhirnya digeserkan kepada masalah integritas (korupsi), dimana hingga kini masyarakat Malaysia masih mempertahankan Najb. Kemarin (19/11/2016), Najib kembali di demo agar turun, bahkan mantan PM Malaysia Mahatir ikut dalam demo kelompok Bersih 5 (kaos kuning). Kelompok ini terdiri dari pro demokrasi dan LSM. Juga ada pendemo tandingan kaos merah (UMNO) pendukung Najib. Nah, bagaimana apabila pola ini terjadi di Indonesia? Menurut penulis momentum pelengseran itu  walau kecil tetap ada. Di satu sisi Jokowi harus sangat berhati-hati, karena aktor politik yang disebutnya itu dengan pola Malaysia akan mencari titik lemah integritas yang selama ini menjadi kekuatan tertangguhnya. Menurut penulis ini sebuah high class battle, kuncinya siapa yang grusah-grusuh maka dia siap-siap dipakaikan baju oranye.

Dari pemberitaan kini yang berkembang, GNPF menuntut agar Ahok ditangkap, dan aksi unjuk rasa yang semula direncanakan tanggal 25 November 2016 diundur pada 2 Desember 2016. Menurut penulis,dengan ditetapkannya Ahok sebagai tersangka, maka “ruh” aksi unjuk rasa telah hilang, kelompok yang disebutkan Kapolri (kelompok yang terprovokasi atas nama penistaan agama) mulai turun semangat solidaritasnya, karena tuntutan tercapai. Inilah yang rupanya sedang dibangun kembali oleh konseptornya, aksi unjuk rasa akan di isi ‘ruh’ baru.

Pada kesempatan ini penulis hanya mengingatkan, agar GNPF mewaspadai, dimana semangat kebencian terhadap Ahok bisa ditunggangi dengan tiga kepentingan yaitu pilkada, kepentingan pelengseran presiden dan kepentingan khilafah. Tiga kepentingan tersebut apabila menyusup dalam aksi solidaritas yang sangat menakjubkan seperti 411, bahaya di-chaos-kan akan besar sekali. Memang sulit dibuktikan bahwa sebuah aksi unjuk rasa telah ditunggangi, tetapi apabila kita cermat mengamati, indikasi serta fakta-fakta yang ada telah mendukung ini akan mungkin terjadi.

Kelompok khilafah dalam minggu ini sudah ada yang ditangkap Densus, di Kelurahan Semanan Jakarta Barat dan Lubang Buaya, Setu, Kabupaten Bekasi. Ditemukannya dua safe house di Jakarta dan sekitarnya ini membuktikan mereka akan beroperasi di Jakarta, hanya  menunggu momentum. Nah, aksi unjuk rasa dalam jumlah besar yang anti pemerintah paling ideal untuk disusupi dan dijadikan kendaraan untuk mengacau, terlebih apabila pengunjuk rasa itu tidak tahu atau tidak peduli. Kira-kira begitu, oleh karenanya kita semua harusnya waspada, jangan underestimate mereka-mereka itu.

Penulis : Marsda Pur Prayitno Ramelan, Pengamat Intelijen, www.ramalanintelijen.net