Mencermati Pilkada DKI Jakarta 2017, PDIP Jangan Membuat Blunder

Kekuatan PDIP itu terutama karena masih memiliki Ibu Mega sebagai patron, persoalannya siapa pengurus yang berani mendebatnya, kastanya demikian tinggi. Jangan hanya menyenangkan, tetapi berilah saran realistis demi kebaikan parpolnya sendiri (Foto :metrotvnews)

Sudah cukup lama penulis mengamati gemuruh Pilkada DKI Jakarta 2017, dimana sebagai warga Jakarta ada yang harus dicermati oleh parpol-parpol. Jakarta adalah barometer Indonesia, apapun yang terjadi akan berdampak ke negara, karena itu Gubernur DKI sering dibahasakan sebagai RI-3. Sangat bergengsi memang.

Nah, sesuai dengan UU, maka sore ini proses pendaftaran calon perseorangan cagub DKI  ditutup pada pukul 16.00 Wib. Tidak ada perpanjangan waktu. Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno, di Jakarta, Minggu 7 Agustus 2016 menyatakan memastikan hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar yaitu Ichsanudin Noorsy-Ahmad Daryoko yang mendaftar sekitar pukul 14.00 WIB tadi. Keduanya membawa dukungan KTP yang diklaim lebih dari syarat minimal 532.213 KTP.

Karena pilkada hanya akan diikuti satu calon perorangan dan lainnya dari parpol dan harus di dukung 21 kursi di DPRD DKI. Dari hasil pemilu di DKI tahun 2014, jumlah suara sah tercatat sebanyak 4.537.227 suara. Jumlah kursi yang diperebutkan adalah 106 kursi di DPRD DKI yang berhasil diisi 10 partai politik.

Sebagai partai yang memperoleh suara terbanyak pada pemilu 2014 , PDIP sayangnya tidak mempunyai tokoh unggulan yang menonjol di DKI Jakarta (foto: poskotanews)

Berikut perolehan suara dan kursi 10 partai politik untuk DPRD DKI Jakarta: PDIP: 1.231.843 suara (28 kursi), Gerindra: 592.568 suara (15 kursi), PPP: 452.224 suara (10 kursi), PKS : 424.400 suara (11 kursi), Golkar: 376.221 suara (9 kursi), Demokrat: 360.929 suara (10 kursi), Hanura: 357.006 suara (10 kursi), PKB: 260.159 suara (6 kursi), NasDem: 206.117 suara (5 kursi), PAN: 172.784 suara (2 kursi)

Koalisi Sementara Parpol dan Calon Yang Menonjol

Hingga saat ini Ahok sebagai incumbent telah mendapat dukungan parpol koalisi untuk maju (gabungan Partai Golkar, NasDem dan Hanura). Total kursi ketiga parpol adalah 24, sudah memenuhi syarat sebagai calon. Sementara Sandiaga Uno mendapat dukungan dari Partai Gerindra dan PKS (total 26 kursi, juga sudah memenuhi syarat). Nah, yang belum menentukan pilihan adalah PDIP (28 kursi, bisa mengajukan tanpa koalisi), PPP (10 kursi), Demokrat (10 kursi), PKB (6 kursi) dan PAN (2 kursi).

Dari pemberitaan, nampak cukup banyak yang menyatakan siap untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta, tetapi yang jelas, masing-masing akan dilamar oleh parpol atau hanya  melengkapi calon yang sudah dipilih. Yang jelas umumnya mampu  berurusan dengan mahar.

Nama-nama calon yang kini menonjol selain Ahok dan Sandiaga, diantaranya adalah Tri Rismaharini (Walikota Surabaya), Jusril Ihza Mahendra (PBB), Letjen Purn Syafrie Syamsuddin (Mantan Wamenhan), Djarot Saiful Hidayat (Wagub DKI). Selain itu ada calon-calon yang disebut media walaupun elektabilitasnya sangat kecil seperti Adhyaksa Dault dan Ahmad Dhani. Kemudian kini disebut juga calon baru, Komjen Pol Budi Waseso (Kepala BNN) yang di dekati Partai Demokrat.

Calon dari oalisi parpol pada waktunya bisa mengerucut menjadi dua dan tiga, dan bila calon perseorangan lolos maka pasangan calon bisa tiga atau empat. Yang  jelas pertimbangannya adalah calon yang diusung harusnya nilai popularitas dan elektabilitasnya  tinggi.

Popularitas dan Elektabilitas Calon

Dalam pemilihan langsung, baik popularitas, khususnya elektabilitas seseorang calon akan menjadi point yang menjadi pertimbangan utama bagi parpol pengusung, yang hanya didapat dari hasil survei. Selama lembaga survey independen, jujur, maka penelitian mereka bisa dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi seperti biasa permainan politik, ada saja yang hasilnya kelabu, tidak mencerminkan sebuah lembaga ilmiah. Mudah terlihat, karena hasil surveinya ekstrem berbeda dengan lembaga lainnya. Inilah beberapa hasil survei dalam rangka Pilkada DKI Jakarta :

Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC)

SMRC melakukan simulasi tingkat keterpilihan tokoh-tokoh yang disebut-sebut maju pada Pilkada DKI 2017. Survei dilakukan pada 24-29 Juni 2016 terhadap 646 responden yang dianalisis dari enam wilayah DKI Jakarta dengan metode wawancara.

Lembaga Survei Saiful Mujani melakukan simulasi Ahok head to head dengan calon lainnya (foto; suara.com)

Simulasi jika Ahok berhadapan dengan Yusril, Risma, Sandiaga Uno, dan Sjafrie. Ahok dipilih oleh 54,5 persen, Yusril 17,2 persen, Risma 10,9 persen, Sandiaga  5,3 persen, Sjafrie 2,2 persen. Responden yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab  9,9 persen. Simulasi jika Ahok berhadapan dengan Yusril, Risma, dan Sjafrie. Ahok dipilih oleh 55,3 persen, Yusril 19,1 persen, Risma 12,5 persen, dan Sjafrie 2,7 persen. Sebanyak 10,5 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Simulasi jika Ahok berhadapan dengan Yusril dan Risma. Ahok dipilih oleh 55,2 persen, Yusril 21 persen, Risma 13,2 persen. Sebanyak  10,6 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Simulasi jika Ahok berhadapan dengan Risma dan Sjafrie, Ahok ; 57 persen , Risma ; 21,4 persen Sjafrie ; 7,7 persen. Sebanyak 13,9 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Dalam empat simulasi lebih dari satu calon, Ahok sebagai petahana bergeming diatas 54,5 persen.

Simulasi survei secara head to head . Ahok berhadapan denganAbraham "Lulung" Lunggana. Ahok  63,4 persen, Lulung 13,3 persen dan tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 23,3 persen.  Ahok berhadapan dengan Djarot Saiful Hidayat,  Ahok  63,0 persen, Djarot 15,5 persen dan tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 21,5 persen.

Simulasi jika Ahok berhadapan dengan Sandiaga Uno. Ahok  61,0 persen, Sandiaga 19,2 persen dan tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 19,8 persen.Simulasi jika Ahok berhadapan dengan Sjafrie Sjamsoeddin. Ahok  62,8 persen, Sjafrie 15,9 persen dan responden tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 21,3 persen.

Sjafrie Sjamsoeddin akan ikut pilkada DKI, mampukan mengikuti jejak seniornya? (foto : rmoljakarta)

Simulasi jika Ahok berhadapan dengan Risma. Ahok dipilih oleh 58,4 persen, Risma 26,6 persen dan tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 15,0 persen. Simulasi jika Ahok berhadapan dengan Yusril Ihza Mahendra. Ahok  59,4 persen responden, Yusril 26,3 persen responden dan tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 14,3 persen.

Lembaga Survei Konsep Indonesia

Konsep Indonesia melakukan Survei  pada 24 April-4 Mei 2016. Survei ini melibatkan 620 responden dan dilakukan dengan pertanyaan terbuka atau top of mind. Direktur Konsep Indonesia Veri Muhlis Arifuzzaman, di Hotel Alia Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (10/5/2016) menyatakan,  jika pemilihan Kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 diselenggarakan hari ini,  incumbent  Ahok diprediksi akan mengungguli Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma. "Jika head to head, Ahok akan mendapat persentase 58 persen dan Risma hanya mendapat 13,1 persen," katanya.

Sementara berdasarkan popularitas: tahu dan suka, sebanyak 94,2 persen mengetahui Ahok dan 62,9 persen menyukai Ahok. Sebanyak 62,4 persen responden mengetahui Risma dan 52,3 persen responden menyukai Risma. Menurut Veri, hasil survei ini membuktikan Risma belum menjadi tantangan berarti bagi Ahok. "Karena Bu Risma juga belum secara resmi dideklarasikan sebagai cagub DKI oleh partainya, PDI-P," kata Veri. Responden dipilih secara acak bertingkat atau multistage random sampling, dengan margin of error lebih kurang 4 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Lembaga Survei Populi Center. 

Menurut survei Populi Center, elektabilitas Ahok  51,2 persen atau sedikit meningkat dari hasil survei pada April 2016 dengan elektabilitas 50,8 persen. Menurut Populi Center, belum ada figur potensial yang mampu menyaingi elektabilitas Ahok.  Menurut pengamat politik Populi Center, Usep S Ahyar, "Elektabilitas Ahok tetap menduduki peringkat pertama dan tidak ada calon potensial untuk mengalahkannya," katanya saat menyampaikan hasil surveinya, di kantor Populi Center, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (23/6/2016).

Yusril Ihza Mahendra sebagai calon yang sudah ada elektabilitasnya, tetapi belum secara pasti dilirik parpol (Foto: liputan6)

Beberapa figur yang di survei, elektabilitasnya di bawah Ahok adalah Yusril Ihza Mahendra, elektabilitas 10,2 persen, Sandiaga Uno elektabilitas 4 persen, Ridwan Kamil  elektabilitas 3,5 persen, dan Tri Rismaharini dengan elektabilitas 1,8 persen. Sementara calon lainnya,  Adhyaksa Dault, Fauzi Bowo, Rano Karno, Dede Yusuf, dan Abraham Lunggana yang bila digabungkan elektabilitasnya hanya sebesar 9,5 persen. Sebanyak 19,8 persen responden yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Dalam survei itu didapat hasil,  popularitas Ahok  99,2 persen, Rano Karno  97,2 persen dan Ahmad Dhani sebesar 96,8 persen. Sementara itu menurut Populi, 61,5 persen masyarakat yakin kepemimpinan Ahok dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Sebanyak 26 persen responden menyatakan tidak yakin dengan kepemimpinan Ahok dan 12,5 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Wawancara dilakukan tatap muka di enam wilayah DKI dari 10 Juni 2016 - 15 Juni 2016. Besaran sampel 400 responden dan dipilih secara acak bertingkat Tingkat kepercayaan survei ini diklaim 95 persen dengan margin of error lebih kurang 4,9 persen.

Lembaga Survei Cyrus Network

Cyrus mengukur elektabilitas bakal calon incumbent Ahok, head to head dengan enam figur lain yang masuk dalam bursa persaingan bakal calon gubernur DKI. Hasil survei menunjukkan , elektabilitas Ahok  di atas 60 persen saat dihadapkan dengan Yusril, Sandiaga, Djarot, dan Adhyaksa. Sedangkan jika dihadapkan dengan Risma dan Ridwan Kamil, elektabilitas Ahok tidak mencapai angka tersebut.

Sebagai calon yang didukung Partai Gerindra dan PKS, Sandiaga Uno nampaknya siap maju menjadi cawagub (Foto : liputan6)

Managing Director Cyrus Network, Eko Dafid Afianto menjelaskan, "Angka terendah Ahok adalah 57 persen. Itu jika disimulasikan dengan Ridwan Kamil yang sudah menyatakan diri tidak akan maju dalam Pilkada DKI Jakarta," ujarnya di Jakarta, Jumat (13/5/2016). Saat dihadapkan dengan Ridwan Kamil, elektabilitas Ahok  57,1 persen, sementara  Ridwan Kamil elektabilitasnya  29,6 persen.

Bila dihadapkan dengan Risma,   elektabilitas Ahok 57,9 persen,  sementara Risma  elektabilitasnya 25,6 persen.  Simulasi Ahok 60,3 persen,Yusril 26,5 persen. Apabila dengan Adhyaksa,  Ahok 60,3 persen, Adhyaksa 22,3 persen, Simulasi dengan Djarot, Ahok 61,9 persen, Djarot 17,7 persen. Simulasi dihadapkan dengan  Sandiaga,  Ahok 60 persen, Sandiaga 22,1 persen.

Selain itu, Cyrus Network, menguji pengenalan warga DKI Jakarta terhadap relawan "Teman Ahok". Dari 1.000 responden, 60,6 persen mengaku sudah mengenal "Teman Ahok".  Managing Director Cyrus Network, Eko Dafid Afianto menyatakan, "Pengenalan publik terhadap 'Teman Ahok' 60,6 persen, 30,3 persen tidak pernah (mengenal), dan 9,1 persen tidak menjawab," katanya  di Jakarta, Jumat (13/5/2016).

Dari 60,6 persen responden yang mengenal "Teman Ahok", 13,5 persen di antaranya bahkan mengaku sudah memberikan dukungan dengan mengumpulkan fotokopi KTP mereka untuk Ahok-Heru. "Dari responden yang sudah memberikan (fotokopi) KTP tersebut, setengahnya adalah pemilih PDI-P (pada Pileg 2014)," kata Eko. Dikatakan, pemilih PDI-P merupakan kontributor terbesar dalam pengumpulan data KTP dukungan untuk Ahok-Heru. Jika melihat perolehan lebih dari 800.000 data KTP yang sudah dikumpulkan "Teman Ahok", Eko menyatakan, sekitar 25 persen warga yang mengumpulkan adalah pemilih PDI-P

Strategi Teman Ahok upaya test the water atau upaya popularitas untuk elektabilitas ? (Foto: metro.news)

Survei Cyrus dilakukan secara tatap muka dengan melibatkan 1.000 responden yang tersebar di seluruh kelurahan di DKI Jakarta. Pemilihan responden dilakukan dengan metode multistage random sampling. Tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen dengan margin of error lebih kurang 3,1 persen.

Analisis

Seperti penulis sampaikan, pada awal artikel, pada Pilkada DKI Jakarta 2017 ini, PDIP sebagai parpol pemenang suata terbanyak di Jakarta berada pada posisi rawan. Pengertian rawan menurut pemahaman intelijen adalah kelemahan yang apabila mampu dieksploitasi lawan akan dapat menyebabkan kelumpuhan, menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Hingga saat ini sebagai parpol yang dapat berdiri sendiri mengajukan cagub DKI, justru PDIP menjumpai dilema. Penulis teringat kisah kegagalan politisi PDIP pada pemilihan Wakil Presiden tahun 1999. PDIP yang mampu meraih 33,74 persen suara nasional, menguasai 153 kursi parleman, sementara yang menjadi presiden Gus Dur yang didukung PKB (koalisi) dimana PKB hanya meraih 12,61% (51 kursi). Saat kalah dalam pemilihan presiden, politisi PDIP tidak mau mengajukan Megawati sebagai cawapres, justru Bapak Matori Abdul Djalil, Alm (Ketua PKB) yang mencalonkannya. Akhirnya Mega berhasil menjadi wapres dan kemudian menjadi presiden setelah Gus Dur diturunkan.

Jelas Masyarakat Surabaya yang sudah demikian gigih mendukung dan mencintai Risma akan keberatan bila Risma ke Jakarta, sebuah pilihan sulit bagi PDIP (foto :benarnews)

Kini PDIP menjumpai dilema, mendukung Ahok, atau mengajukan Risma, hanya itu pilihan realistisnya. Memang ada indikasi Risma (Walikota Surabaya) akan di dorong ke Jakarta sebagai calon.  Memboyong Risma ke Jakarta adalah sebuah kerawanan, mempertaruhkan nasib Risma. Secara aturan, Risma harus mengundurkan diri dari posisi wali kota bila ikut di Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurut penulis dalam memutuskan persaingan politik sebaiknya diukur dari ilmu intelijen yang menilai Kekuatan, Kemampuan dan Kerawanan.

Dengan 28 kursi PDIP secara aturan demikian kuat dan memenuhi syarat, tetapi kemampuan Risma maupun Djarot sebagai tokoh PDIP untuk di hadapkan head to head dengan Ahok, masih sangat berat (selisihnya diatas 30 persen). Perbedaan elektabilitas 30 persen jelas akan berat untuk dikejar, karena para pemilih Ahok nampaknya sudah masif. Bahkan dari hasil survei, dalam dukungan teman Ahok sebagai calon independen, sebanyak 25 pengumpul KTP teman Ahok adalah para pemilih PDIP di DKI. Dengan demikian ada sisi kelemahan yang harus diwaspadai elit PDIP. Pendukungnya belum tentu masih solid.

Oleh karena itu, elit PDIP sebaiknya berhati-hati dalam mengambil keputusan. Pengalaman pilwapres tahun 1999 adalah pengalaman berharga dan mahal, hampir tokohnya tergelincir. Apabila tidak ada Pak Matori maka PDIP akan terus di jalur oposisi dan jelas pengganti Gus Dur adalah wapres lainnya. Saat itu langkah blundernya masih tertolong. Nah, yang kini perlu dipikirkan, kalau Risma dipaksakan bertarung di DKI dan kalah, Risma dan PDIP akan hilang dua kali. Kalah di Jakarta dan meninggalkan Surabaya.

Megawati dan Risma, dua tokoh PDIP yang harus dijaga oleh elit PDIP, jangan digiring ke killing ground (Foto: merdeka)

Risma boleh hebat di Surabaya, tetapi sikon politik di Jakarta jelas jauh berbeda. Penulis setuju dengan pendapat pengamat politik Prof Hamdi Muluk, lebih jauh apabila jago PDIP kalah lawan Ahok, akan berpengaruh kepada perolehan suara pemilu 2019.

Demikian analisis serta beberapa informasi pendukung dari penulis, percaya atau tidak, dari survei beberapa lembaga diatas, hingga saat ini Ahok masih sulit dilawan. Masih berat melawan Ahok di bilik suara. Nampaknya upaya mengganjal Ahok beberapa kali sebelum para pemilih sampai di  bilik suara mengalami kegagalan. Penulis pernah menulis pesan intelijen untuk ahok kalau belum jadi macan jangan mengaum. Apakah begitu?

Maksudnya Ahok hati-hati kalau marah. Sekali anda tergelincir berbicara dan menyentuh SARA, maka anda akan diselesaikan orang bayak. Itulah yang mereka tunggu, orang yang emosional sering tidak terkontrol bicaranya. Semoga bermanfaat.

Penulis : Marsda Pur Prayitno Ramelan, Pengamat Intelijen, www.ramalanintelijen.net