Mengapa Presiden Jokowi Memilih Komjen Tito Sebagai Calon Kapolri?

Irjen Pol Tito Karnavian saat dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Kepala BNPT pada 16 Maret 2016 (Foto : merdeka)

Munculnya nama Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon Kapolri yang akan menggantikan  Jenderal Pol Badrodin Haiti menjadi berita yang menarik dan banyak dibahas baik di kalangan media sosial maupun khalayak ramai. Ini menunjukan bahwa peran Polri sebagai institusi sentral yang menangani masalah keamanan dinilai semakin penting.

Staf Khusus presiden yang juga sebagai juru bicara presiden, Johan Budi mengatakan  "Nama yang diajukan Presiden adalah Komjen Tito Karnavian," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/6/2016). Presiden Jokowi selanjutnya telah  menyampaikan surat permohonan persetujuan calon Kapolri kepada DPR. Pergantian Kapolri yang dilakukan Presiden adalah merujuk UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI. DPR RI merencanakan pekan depan akan melakukan fit and propper test kepada Tito di Senayan.

Pada kesempatan ini penulis mencoba melakukan ulasan mengapa Tito dipilih oleh Presiden Jokowi, sementara ada enam Komjen lain yang juga dinilai pantas oleh Kompolnas untuk menjadi Kapolri. Ulasan ini di lakukan dengan memperhatikan fakta-fakta yang berlaku, serta memerhatikan (spotting) saat sama-sama bertugas di BNPT, Tito sebagai Deputy Penindakan dan penulis sebagai Kelompok Ahli. Hingga kinipun penulis masih menjadi team dari Dirbinpuan dibawah Deputy Penindakan dan Binpuan BNPT,  dimana Tito menjabat sebagai  Kepala BNPT sejak 16 Maret 2016. Team  terdiri dari pejabat BIN, Densus, Baintelkam, Kabinda serta penulis untuk  meningkatkan kemampuan aparat Intelijen di Daerah dalam menangani masalah terorisme,

Tito Karnavian setelah dilantik menjadi Kepala BNPT di Istana (Foto : antaratv)

Penulis mencoba obyektif mengamati Tito yang juga menjadi  salah satu tetangga di dalam kompleks tempat tinggal, disamping data  basic descriptive intelligence diatas. Dari spotting beberapa tahun, penulis mendukung presiden dengan keputusannya. Komjen Tito memang penulis nilai sangat pantas dan valid menjadi Kapolri, walaupun ada sekilas keraguan beberapa pihak karena dia masih junior. Penulis juga mencoba menganalisis masalah ini.

Mengapa Presiden Jokowi Memilih Tito?

Ini sebuah pertanyaan yang penulis terima dari beberapa teman, dimana penulis memosting di akun Face Book tentang dipilihnya Tito dan mendapat bermacam komentar, tetapi pada umumnya nadanya positif. Nah, penulis ingin sedikit berbagi dari apa yang diketahui dan kemudian penulis analisis dari sudut pandang intelijen.

Dalam memilih calon Kapolri, Presiden Jokowi telah mempertimbangkan dari demikian banyak sisi. Pimpinan institusi  penegak hukum ini (baca Polri) pada masa-masa mendatang akan semakin disoroti publik yang semakin cerdas pada era kebebasan berdemokrasi. Memang tidak dipungkiri stigma negatif masih melekat di benak masyarakat yang semakin bebas. Inilah bagian terberat dari Kapolri mendatang.

Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara pelantikan Tito menjadi Kepala BNPT (foto:tribunnews)

Presiden menyatakan bahwa pengajuan nama Tito kepada DPR setelah mendengar masukan dari Polri, Kompolnas dan juga masyarakat. Dikatakannya, "Saya meyakini beliau mempunyai kemampuan, cerdas, mempunyai kompetensi yang baik. Dan kita berharap DPR bisa segera memroses ini," katanya.

Inti pertimbangan presiden, diyakininya Tito dapat meningkatkan profesionalisme Polri sebagai pengayom masyarakat dan juga memperbaiki kualitas penegakan hukum, terutama terhadap kejahatan narkoba, terorisme dan juga korupsi. Tito dinilainya mampu membangun jaringan dengan penegak hukum instansi lainnya. Adhi Makayasa juga menjadi salah satu pertimbangannya.

Dengan demikian maka jelas bahwa kecerdasan Tito dengan bekal ilmu hingga bergelar  Ph.D, bekal pengalaman dan kesuksesan di satuan operasi (Kadensus) dan pimpinan di wilayah (Kapolda), staf (Asrena), dan BNPT, Tito nampak jauh lebih menonjol dari beberapa Komjen yang berpeluang juga sebagai calon.

Presiden Jokowi mempunyai senjata ampuh dalam menentukan pejabat negara, yaitu hak prerogatif, dimana sistem memperkuat keinginannya dalam memilih siapa yang dinilainya pantas untuk mendampinginya. Apapun kehebatan seorang pejabat, kalau presiden sudah mengeluarkan senjata andalannya ini, mereka akan langsung lumpuh, lengser kapanpun diinginkannya. Demikian sebaliknya, presiden dalam menentukan calon Kapolri nampaknya  memperhatikan track record-portofolio dari Tito (Dimas Supriyanto). Polri adalah institusi yang dilengkapi dengan senjata api, dalam era keterbukaan yang semakin bebas kini dan masa mendatang, apabila presiden salah memilih pemimpin, maka dikhawatirkan akan sudah terbentuk kelompok bersenjata yang tidak terkendali dan berbahaya.

Nah, dalam pemilihan calon Kapolri, nampaknya Kompolnas mengajukan beberapa opsi, diantaranya memperpanjang Kapolri Badrodin Haiti, kemudian opsi lainnya mengajukan tiga nama berpangkat Komjen, yaitu Budi Gunawan, Budi Waseso dan Dwi Priyatno. Kompolnas dengan ketua Menko Polhukan mungkin masih mempertimbangkan senioritas, mengingat pejabat Polri pada jabatan bintang dua dan tiga banyak yang di duduki senior-seniornya. Pada saat presiden mengajukan nama Tito, Kompolnas menyetujuinya. Yang tidak setuju berada di luar sistem.

Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan sudah menerima surat presiden tentang pengajuan calon tunggal Kapolri, dan merencanakan akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada hari Rabu (22/6/2016) dan pengambilan keputusan bisa selesai dalam sidang paripurna pada Selasa (28/6/2016).

Riwayat Pendidikan

Tito dengan nama lengkap, Komjen. Pol. Drs. H.M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D. Lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 26 Oktober 1964  (umur 51 tahun). Pangkat dan jabatan terakhir sebelum dipilih sebagai calon Kapolri,  dengan TR Kapolri, tanggal  14 Maret 2016 diangkat menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggantikan Komjen. Pol. Saud Usman Nasution yang memasuki masa pensiun.

Tito Karnavian saat menjabat Kapolda Metro Jaya  , dipercaya memberikan penjelasan pada konperensi pers setelah serangan teror di Thamrin, mendampingi Menko Polhukam dan Panglima TNI (Foto: pontianak.tribunnews)

Tito Karnavian lulus dari SMA Negeri 2 Palembang. Yang menarik, tatkala duduk di kelas 3, Tito  mengikuti ujian perintis. Semua tes yang ia jalani lulus, mulai dari Akabri, Kedokteran di Universitas Sriwijaya, Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada, dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Empat-empatnya ia lulus, tapi yang dipilih Akabri terutama Akademi Kepolisian.

Riwayat pendidikannya sangat menarik, menunjukkan dia perwira yang sangat cerdas. Dia adalah penerima bintang Adhi Makayasa sebagai lulusan Akpol terbaik angkatan 1987. Pada tahun 1993  menyelesaikan pendidikan di University of Exeter di Inggris dan meraih gelar MA dalam bidang Police Studies. Pada 1996 menyelesaikan  Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan menerima  bintang Wiyata Cendekia sebagai lulusan PTIK terbaik.

Selanjutnya  mengikuti Royal New Zealand Air Force Command & Staff College, Auckland, New Zealand (1998).  Mendapat gelar Bachelor of Arts (B.A.) in Strategic Studies, Massey University, New Zealand (1998),  Sespim Pol, Lembang (2000, LLemhannas RI PPSA XVII (2011) menerima Bintang Seroja sebagai peserta Lemhanas terbaik.

Pada Tahun 2013, Tito mendapat gelar Ph.D in Strategic Studies with interest on Terrorism and Islamist Radicalization at S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore (magna cum laude).

Riwayat Penugasan 

Tahun 2001, Tito  memimpin Tim Kobra berhasil menangkap Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, putra (mantan) Presiden Soeharto (Alm) dalam kasus pembunuhan hakim agung Syafiudin. Berkat sukses menangkap Tommy, Tito termasuk polisi yang mendapat kenaikan pangkat luar biasa.

Saat menjabat Kapolda Metro Jaya, Tito diwawancarai BBS sehari setelah serang teror di Thamrin (Foto : bbc)

Pada Tahun 2004, ketika Densus 88 Antiteror Polda Metro Jaya dibentuk untuk membongkar jaringan terorisme di Indonesia, Tito yang saat itu berpangkat   Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) memimpin tim yang terdiri dari 75 personel dalam tim Densus 88 Antiteror. Dia berhasil membongkar kasus teror menonjol diantaranya;  Bom J.W. Mariott, Jakarta (2003) , Bom Cimanggis Depok (2004), Bom Kedubes Australia Jakarta (2004), Bali II (2005). Tito juga sukses tergabung dalam tim saat melumpuhkan teroris Azahari Husin (Malaysia) dan kelompoknya di Batu, Malang, Jawa Timur, 9 November 2005. Ia turut mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa satu tingkat menjadi Kombes Pol.

Selain itu, Tim Densus 88 Antiteror yang dipimpinnya  juga berhasil menangkap puluhan tersangka yang masuk dalam DPO di Kecamatan Poso Kota pada tanggal 2 Januari 2007 . Tito termasuk perwira yang bergabung dalam tim penumpasan jaringan teror pimpinan Noordin Mohammad Top tahun 2009.  Bom Hotel Ritz Carlton dan JW Marriott, Jakarta (2009).

Densus 88 Anti Teror institusi yang melambungkan nama Tito sebagai pejabat yang sangat memahami masalah terorisme (Foto: kiblat)

Tito juga berhasil mengungkap   latihan paramiliter teroris di Aceh (2010), pengungkapan perampokan bersenjata CIMB bank Medan (2010), Operasi pengungkapan Bom Bunuh Diri di Polres Cirebon Kota (2011), dan Operasi Pengungkapan Bom Buku dan Parsel di Jakarta (2011). Itulah beberapa kesuksesannya dalam menumpas terorisme, disamping banyak lagi operasi penangkapan yang tidak penulis sebutkan.

Riwayat Jabatan

Jabatan menonjol yang diembannya, adalah; Kaden 88 Anti Teror Polda Metro Jaya (2004 – 2005), Kapolres Serang Polda Banten (2005), Kasubden Bantuan Densus 88 Anti Teror Polri (2005), Kasubden Penindak Densus 88 Anti Teror Polri (2006), Kasubden Intelijen Densus 88 Anti Teror Polri (2006 – 2009), Kadensus 88 Anti Teror Polri (2009-2010), Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), (2011-21 Sept 2012), Kapolda Papua (21 Sept 2012-16 Juli 2014), Asrena Polri (16 Juli 2014-12 Juni 2015), Kapolda Metro Jaya (12 Juni 2015-16 Maret 2016), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), (16 Maret 2016-sekarang).

Tanggapan Tito Tentang Pencalonannya

Menarik bahwa Tito Karnavian mau di wawancarai oleh media saat dia dicalonkan oleh presiden. Rasa percaya diri yang besar ini memang dibutuhkan oleh para pimpinan institusi bersenjata terutama TNI dan Polri. Terlebih para perwira Polri banyak belajar dari pendidikan TNI pada masa lalu saat masih berada dalam wadah Mabes ABRI. Seperti kita ketahui bahwa di TNI soal senior dan junior masih sangat kental dan berpengaruh dalam memilih Kepala Staf Angkatan, juga Panglima TNI.

Tito jadi panutan ditengah anak buahnya di Polda Metro Jaya, membentuk polisi muda yang  keren, bersemangat dan dicintai masyarakat, penampilan anak buahnya mengikuti selera masa kini, bukan polisi yang lusuh (Foto : jppn)

Tetapi nampaknya Polri sudah lebih bebas dari budaya atau norma tersebut. Tito menyebutkan tentang kemungkinan kendala adanya junior yang memimpin senior. Menurutnya, Senior itu penting, tapi yang utama adalah interpersonal skill, maksudnya membangun hubungan dengan semua pihak tetapi bukan berarti menyenangkan semua pihak.

Menurutnya senioritas bukan jaminan seseorang pasti mendapat respek bawahannya. Pemimpin harus menunjukkan komitment dan kompeten dalam bertugas. Penempatan jabatan di Polri menurutnya tetap akan mengutamakan kompetensi dan visi reformasi. Jenderal senior yang tidak punya kompetensi tentu tidak akan diberi jabatan. Tito mengatakan punya hubungan baik dengan senior-seniornya, sebagai contoh saat menjabat Kapolda Metro Jaya, wakilnya Angkatan 83, Orang ketiga alumnus 85 sementara Tito 87. Semua lancar saja tegasnya.

Tito menyatakan sudah berkunjung ke banyak seniornya, dan dari hasil silaturahmi tersebut, pesan yang ditangkapnya dari para seniornya, secara prinsip mendukung, tetapi harus menunjukkan leadership yang dapat diterima.

Calon Kapolri baru ini saat ditanya tentang programnya, mengatakan akan melakukan reformasi internal, yaitu reformasi birokrasi, mentalitas pelayanan masyarakat yang lebih baik, menekan budaya korupsi dan pelanggaran-pelanggaran anggota Polri. Polri akan membuat sistem mekanisme yang lebih bagus di bidang rekrutment, pembinaan karir dan reward and punishment. Dia yakin kalau ini berjalan baik maka output Polri akan baik, publik akan merasakan dan profesionalisme penegakan hukum akan terlaksana, Kamtibmas dinilainya akan terwujud (RMOL).

Tantangan Tugas Kapolri Mendatang

Penunjukkan Komjen Pol Tito Karnavian menjadi calon tunggal Kapolri menunjukkan bahwa Presiden telah menentukan pembantunya di pemerintahan dari sisi kepentingan dan hak prerogatif yang dimilikinya. Memang Tito boleh dikatakan masih junior untuk menjadi TB-1, senior-seniornya demikian banyak yang menduduki jabatan teras di Polri. Mari kita lihat apa tugas berat Tito dalam membenahi tantangan penugasan.

TNI-Polri bersatu menjaga dan mempertahankan negara, bagian tugas yang sangat penting, kuncinya komunikasi ini dipunyai Tito (Foto : nasional.harianterbit)

Sebagaimana kita ketahui, pemisahan Polri dan TNI/ABRI tertera dalam peraturan perundang-undangan; Inpres Nomor 2 tahun 1999 tentang Pemisahan Polri dari TNI/ABRI, Tap MPR Nomor VI/2000 Tentang Pemisahan TNI dan Polri, Tap MPR Nomor VII/2000 Tentang Peran TNI dan Peran Polri, UU  Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dapat dinilai sebagai momentum bersejarah yang sangat penting bagi Polri untuk berbuat lebih baik dalam melaksanakan fungsinya secara mandiri (tidak militeristik) dan bebas dari kekuasaan dan politik dari manapun (independen).

Momentum  ini dipandang sebagai sebuah awal (starting point) untuk memulai kehidupan masyarakat sipil (civil society) yang pada dasarnya merupakan gambaran utuh polisi sebagai warga sipil yang diberi tugas untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan rasa aman masyarakat. Oleh karena itu tugas penting Tito pada  masa mendatang, perlu segera berbenah diri dalam menghadapi kompleksitas yang hadir dengan kemajuan teknologi serta meningkatnya kecerdasan masyarakat disekelilingnya.

Tiga tugas pokok Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.Dalam hal ini terlihat bahwa tuntutan masyarakat kepada Polri sangat tinggi. Masyarakat berharap Polri harus bersih dan bebas KKN, harus dekat dengan masyarakat dan Polri harus punya wibawa.

Hasil survei persepsi korupsi dari Tranparansi Internasional Indonesia (TII) sepuluh tahun yang lalu (2006) telah menempatkan Polri dan Kejaksaan sebagai institusi terkorup setelah DPR di Indonesia. Jelas  Informasi tersebut adalah fakta yang tidak dapat dielakkan dan menjadi bagian penting dari Kapolri baru (Tito). Calon Kapolri ini sangat memahami masalah ini, dan menyatakan akan menekan budaya korupsi.

Penulis sempat berfoto dengan  Tito Karnavian di kawasan Thamrin sebagai Narsum TVOne, sehari setelah teror bom, lama tidak bertemu,  saat bertemu sambutannya sangat hangat (Foto :pribadi)

Persoalan rekrutmen anggota Polri juga merupakan masalah pokok yang harus selalu mendapat perhatian serius Tito dalam melaksanakan profesionalisme Polri. Kolusi akan terjadi selama pengawasan kurang ketat dalam rekrutment. Prilaku oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut dapat disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan selama proses rekrutmen baik yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang maupun masyarakat. Masukan yang buruk dengan jalan kolusi akan menurunkan citra polisi di masa mendatang.

Bagian lain yang penting lain yang juga perlu diperhatikannya adalah optimalisasi profesionalisme Polri yaitu komitmen moral para anggota. Anggota Polri tidak boleh berniat jelek terhadap tugas yang dipercayakan kepadanya, baik yang diamanahkan oleh masyarakat maupun amanah bangsa dan negara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menarik pendapat  Maskun, SH,LLM, jika paradigma kultur polisi sipil itu dapat terwujud maka profesionalisme Polri akan berujung pada lahirnya sikap dan prilaku polisi sipil sebagai pelayan masyarakat yang transparan, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi standar pelayanan prima. Perubahan paradigma Polri menuju polisi sipil yang profesional, modern dan demokratis adalah sesuatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi oleh Polri dalam rangka mewujudkan fungsi penegakan hukum dan pelayanan masyarakat.

Tito dan jenderal Polisi di Mabes Polri saat Corps Raport (Foto : lampost)

Menurut penulis, persoalan senior dan junior di tubuh Polri sebenarnya mulai menipis apabila dibandingkan dengan budaya dan norma yang masih sangat kental di TNI.  Setelah berpisah dengan TNI, maka Polri bukan lagi institusi militer, sehingga masalah senior junior kini hanya tersisa pada mereka yang terbentuk dari pendidikan dan tradisi pada masa lalu. Penulis yakin bahwa presiden sangat memahami masalah ini.

Tito telah mempraktekannya bahwa dia pernah memimpin seniornya saat menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya,  dimana dia berhasil mengangkat citra polisi dengan kaos Turn Back Crime, celana cokelat dan berhasil melaksanakan tugas menumpas terorisme di Thamrin dalam waktu lima jam.  Juga membantu Gubernur DKI Jakarta menyikat preman penguasa Kalijodo yang sangat powerfull. Di Jakarta  masyarakat kemudian sangat menyukai penampilan dan aksi para anggota polisi yang di gagasnya. Itulah bukti bahwa apabila dengan niat yang benar, usaha yang fokus secara perlahan citra polisi akan naik. Dan Tito berhasi membuktikan dan melaksanakannya.

Kesimpulan

Ditunjuknya Komjen Tito Karnavian  sebagai calon Kapolri kini merupakan keputusan berani dari Presiden Jokowi, ada yang mengatakan seperti bom waktu. Penulis mendukung keputusan presiden, dengan beberapa data dan uraian diatas, terlihat bahwa keputusan sangat penting presiden tersebut telah di dukung pertimbangan yang komprehensif.

Soal senior dan junior, nampaknya Tito telah melakukan langkah antisipatif dan bersilaturahmi ke senior-seniornya, dia sudah mendapat pesan dan difahaminya yaitu "leadership yang dapat diterima." Kunci di Polri diantaranya ada pada beberapa Komjen yang berpengaruh, diantaranya Wakapolri, Komjen Budi Gunawan (Angkatan 83), Komjen Budi Waseso (84), Komjen Dwi Priyatno (82), Komjen Putut Eko Bayuseno (84), Komjen Syafruddin(85), Komjen Suhardi Alius (85).

Kita doakan semoga uji kelayakan dan kepatutan akan lancar. Melihat pendapat para anggota DPR, nampaknya mereka tidak keberatan. Kalau ingin membenahi sebuah institusi, carilah pemimpin yang mumpuni, pintar dan wawasannya luas. Penulis beberapa kali ikut seminar masalah terorisme tingkat internasional, dimana Tito sebagai pembicara, hampir semua pakar terorisme banyak negara terkesima dengan pemaparannya, menguasai, dengan bahasa Inggris nyaris sempurna dan luasnya cakrawala pandang.

Oleh karena itu kita berharap, Tito akan mampu  meningkatkan kemampuan dan kesadaran Polri sebagai institusi keamanan, pelayan masyarakat, dan membersihkan kasus-kasus korupsi serta menindas ancaman narkoba.

Para Kepala Staf Angkatan yang kini masih menduduki jabatannya (Foto : aktual)

Pada penutup, penulis berpesan kepada Presiden Jokowi dan para inner circle, tolong jangan lakukan pola serupa (terlalu jauh perbedaan kelulusan) pada penggantian Kepala Staf Angkatan, akan timbul masalah psikologis yang berbeda. Perbedaan dua tahun adalah ideal, sebagai contoh misalnya  di TNI AU, Kasau diduduki oleh mereka para alumnus AAU, urutan kelulusan ; 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983 (Marsekal Agus Supriatna).

Nanti apabila Kasau dari  saat ini (alumnus 1983)   digantikan oleh mereka yang lulus tahun 1987 misalnya, penulis perkirakan akan bisa timbul masalah internal. Ini yang perlu difahami (Maaf sekedar masukan dari Old Soldier sebagai mantan anggota Wanjakti). Semoga artikel ini bermanfaat. Selamat bertugas Tito, proud of you. Salam dari Old Soldier dan teman-teman di TGC.

Penulis : Marsda (Pur) Prayitno Ramelan, Analis Intelijen, www.ramalanintelijen.net