Efek Domino PMS Setelah Setya Novanto Lengser

Ekspresi Presiden Jokowi yang marah usai membaca transkrip rekaman pembicaraan Setya Novanto, Riza Chalid dan Maroef Sjamsoeddin secara seksama (Foto :aktualpost)

Rekaman yang dibuat oleh Presdir PT Freeport Indonesia (PT FI) telah memakan korban, yaitu pengunduran diri bintang rekaman Papa Minta Saham (PMS), Setya Novanto (SN) dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019. Kegaduhan politik di Senayan itu kemudian agak mereda dan tidak menjadi target utama media, kecuali diskusi dan analisis media oleh beberapa pakar politik. Perhatian media bergeser kearah kasus Pelindo II dan ancaman teror Tahun Baru.

Yang jelas dalam kegaduhan PMS saat sidang MKD, pengaruh Presiden Jokowi yang menyatakan agar MKD mendengarkan aspirasi publik telah melemahkan rasa percaya diri para anggota MKD yang umumnya demikian tinggi arogansinya dalam membela Novanto. Pada akhir sidang masing-masing anggota MKD  menyatakan Novanto melakukan pelanggaran etika. Dibelakang itu para ketua umum parpol jelas menghitung, kemarahan Jokowi yang di tampilkan di media terkait penjualan namanya dalam rekaman tersebut bisa berakibat berat bagi mereka. Jadi dari pada ada efek susulan, nampaknya Novanto yang powerfull itu setengah dikorbankan.

Mereka yang terlibat dalam rekaman kasus Papa Minta Saham (foto;johnny depok)

Setelah Novanto mundur, MKD menganggap sidang kode etik terhadapnya selesai, tidak ada keputusan atau sanksi lainnya. Ini yang dinilai aneh oleh banyak pihak. Kini, pertanyaan yang timbul, apakah geliat politik hanya akan sampai disini saja? Jelas tidak. Kegaduhan pemberitaan jelas berhenti, tetapi penulis perkirakan akan  ada geliat politik silent lainnya termasuk efek domino di sisi eksekutif yaitu reshuffle. Mental serta tradisi gaya lama baik politisi maupun pejabat jelas sudah tidak aman pada masa kini, publik akan ikut campur melalui sosial media. Nah, penulis kali ini mencoba menganalisisnya dari sudut pandang intelijen.

Seberapa Penting PT Freeport Indonesia Bagi AS

PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan, melakukan usaha menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang tembaga, emas dan perak dataran tinggi Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Indonesia. Penambangan dilakukan di Grasberg salah satu penghasil tunggal tembaga dan emas terbesar di dunia, dan mengandung cadangan tembaga yang dapat diambil yang terbesar di dunia dan berusia panjang. Sebagai Presiden Direktur PT FI adalah Marsda TNI (Pur) Maroef Syamoeddin, yang menjabat sejak Januari 2015.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Syamsoeddin (Foto: potretnews.com)

Freeport-McMoRan (FCX) merupakan perusahaan tambang internasional utama dengan kantor pusat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. FCX mengelola beragam aset besar berusia panjang yang tersebar secara geografis di atas empat benua, dengan cadangan signifikan dari tembaga, emas dan molybdenum. FCX merupakan perusahaan publik di bidang tembaga yang terbesar di dunia, penghasil utama di dunia dari molybdenum – logam yang digunakan pada campuran logam baja berkekuatan tinggi, produk kimia, dan produksi pelumas – serta produsen besar emas.

Terdapat empat poin yang selalu menjadi perhatian Pesiden Jokowi, pertama masalah pembagian divestasi, kedua community development agar Papua itu menjadi lebih baik, ketiga, pembangunan smelter, dan keempat adalah national interest menjadi lebih baik. PT Freeport Indonesia (PTFI) seharusnya berkontribusi ke Indonesia dengan membayar royalti, pajak dan dividen kepada pemerintah. Namun dividen yang dibayarkan PTFI terakhir kali pada 2011 sebesar USD202 juta. Sejak saat itu hingga kini PTFI tidak lagi memberikan dividen.

Dari penjelasan Senior VP Freeport, Wahyu Sunyoto, di Hotel Century Atlet Senayan, Jakarta, Kamis (17/12/2015), mengatakan alasan dari PTFI tidak lagi membayarkan dividennya. Salah satunya karena pengeluaran Freeport saat ini sedang membengkak lantaran pembangunan tambang bawah tanah senilai USD15 miliar. "Dividen akan dibagi kalau perusahaan untung. Sementara Freeport saat ini sedang kembangkan underground mining yang cukup besar," katanya.

Selain itu, Wahyu juga beralasan pendapatan Freeport juga terganggu lantaran kebijakan pemerintah yang melarang Freeport untuk mengekspor konsentrat sebelum membangun pabrik peleburan logam atau smelter. "Jadi revenue-nya turun. Lalu ditambah dikurangi investasi, jadi kami tidak untung," kata Wahyu.

Wilayah Penambangan PT Freeport Indonesia di Papua (foto:dumexpasaribu)

Dari beberapa  informasi, amandemen Kontrak Karya PT Freeport Indonesia diwajibkan melepas 30 persen saham kepada pemerintah Indonesia hingga 2019. Sekarang 9,36 persen saham Freeport Indonesia telah dimiliki pemerintah. Periode kali ini, Freeport mengajukan tawaran saham sebesar 10,64 persen saham untuk dimiliki pemerintah Indonesia, hal itu merupakan bagian dari kesepakatan divestasi 30 persen saham tersebut.

Upaya pengambilalihan saham Freeport sejalan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 77 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan pembelian saham FI bisa dimulai pada Oktober 2015. Rencana Pemerintahan Jokowi mengambil sedikit demi sedikit saham PT Freeport Indonesia yang dimulai Oktober 2015 jelas tidak akan mudah. Free Port adalah salah satu perusahaan milik Amerika Serikat yang mengelola tambang terbesar di dunia, dipastikan pemerintah Negeri Paman Sam itu akan berusaha mempertahankannya.

Berdasarkan data Freeport-McMoran per-akhir 2009, Freeport Indonesia merupakan penyumbang pendapatan terbesar bagi induk perusahaan tambang emas yang berpusat di Phoenix, Arizona, AS itu. Freeport Indonesia membukukan pendapatan US$5,9 miliar, jauh melampaui perusahaan Freeport yang beroperasi di Amerika Utara dengan pendapatan US$4,8 miliar.

Bahkan, Freeport Indonesia juga mengungguli perusahaan dalam kelompok Freeport yang beroperasi di Amerika Selatan dan Eropa. Di Amerika Selatan, kontribusi pendapatan perusahaan Freeport di sana sebesar US$3,8 miliar, sedangkan Eropa hanya US$1,89 miliar. Secara total, pendapatan Freeport-McMoran dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sejumlah negara tersebut selama 2009 mencapai US$15,04 miliar.

Area tambang PT Freeport tampilan dari udara (foto : anapangesti)

Seberapa penting tambang PTFI (di Papua) bagi keuntungan Freeport McMoRan? Dalam Laporan Keuangan 2009, Freeport McMoRan melaporkan penjualan tembaga sebesar 4,1 miliar pound (sekitar 1.8 Miliar kg) dan penjualan emas sebesar 2.6 juta ounces (sekitar 74 ribu kg). Dari penjualan tersebut, tambang di Papua menyumbangkan sekitar 34% untuk tembaga dan 96% untuk penjualan emas. Dengan hasil ini, PTFI jelas merupakan “primadona bagi Freeport McMoRan."

Seberapa besar cadangan tambang PTFI (di Papua) dibandingkan cadangan Freeport McMoRan di lokasi lain? Dalam Laporan Keuangan 2009, Freeport McMoRan melaporkan cadangan tembaga sebesar 104.2 Milyar pound (sekitar 47.2 Milyar kg) dan cadangan emas sebesar 37 juta ounces (sekitar 1 juta kg).

Dari cadangan tersebut, tambang di Papua menyumbangkan cadangan sekitar 33% untuk tembaga dan 96% untuk cadangan emas. Tanpa PTFI, Freeport McMoRan akan kehilangan 1/3 penjualannya. Dari data diatas, terlihat bahwa penjualan dari Indonesia, mencapai hampir 39% dari keseluruhan penjualan dalam US$. Jika dinilai dalam rupiah (dengan kurs 9 ribu/2009), maka penjualan dari PTFI selama tahun 2009 mencapai Rp 53 Triliun! (Sumber : Saripedia). Bisa dibayangkan berapa pendapatannya dengan kurs US$ kini yang Rp 13.900)

Nah, dari data-data di atas, memang ada masalah pada PT Freeport Indonesia terkait pembayaran deviden sejak Tahun 2012 kepada Pemerintah Indonesia. Data kedua, melihat besarnya pendapatan dari penambangan di Freeport Indonesia, jelas pemerintah AS dapat diperkirakan akan mempertahankan pengelolaan tambang tersebut bagaimanapun caranya. FCX tidak akan mau kehilangan 1/3 penjualannya. Kita mestinya faham prinsip pemerintah AS, jangankan perusahaan mereka di luar negeri yang menghasilkan puluhan triliun rupiah, nyawa seorang warga AS di LN saja akan mereka jaga dan sekuat tenaga.

Oleh karena itu, kini kedua negara mestinya sama-sama berhitung, pemerintah AS kini dengan terbongkarnya upaya konspirasi bisnis yang meminta 'uang jago' yang terbongkar melalui rekaman PMS oleh Presdir Maroef Syamsoeddin jelas lebih nyaman. Deal selanjutnya akan langsung ke pemerintah. Nampaknya kasus PMS sudah lama berjalan, hanya tidak jelas alurnya.

Di lain sisi pemerintah Indonesia sebaiknya juga waspada serta hati-hati dalam menangani Freeport, karena tambang tersebut bisa menjadi target untuk dimiliki penuh oleh pemerintah AS dan juga sang Deputy, Australia. Seperti mereka mengakuisisi Afghanistan dan Irak. Lantas Indonesia mau apa, begitu pertanyaannya. Kondisi masyarakat Papua lebih identik dengan kondisi warga Timtim, dan berbeda level pengetahuannya dengan penduduk pulau Jawa.

AS menempatkan pasukan Marinirnya di Darwin, Australia. Kembali menjadi topik bahasan (foto: beritasatu)

Dalam diskusi dengan komunitas senior intelijen,  dicurigai penempatan 2.500 marinir AS di Darwin yang dikatakan sebagai persiapan kemungkinan bila terjadi konflik dengan China  di Laut China Selatan. Dari analisa strategis, kemungkinan konflik di LCS lebih kepada perang laut, bukan operasi darat. AS sudah mempersiapkan ini dan mereka siap, tetapi menghindari kemungkinan perang darat dengan China. Oleh karena itu valid penilaian komunitas intelijen, apabila suatu saat dalam waktu cepat dibutuhkan penggelaran pasukan AS di Papua, penggeseran akan lebih cepat dari Darwin, karena jarak Darwin-Freeport  hanya beberapa ratus mil.

Dalam diskusi, disimpulkan juga adanya perencanaan strategis masa depan Papua.  Apabila keadaan semakin complicated, implementasi pengambil alihan Freeport bisa diperkirakan paling lambat Tahun 2017. Sudah tercium adanya strategi kearah itu. Lantas apa yang akan dilakukan Indonesia? Dari pengalaman lepasnya Timor Timur, hanya  dengan jalan referendum saja selesai sudah, PBB menempatkan pasukan Australia di sana. Indonesia hanya menyisakan makam pahlawan para pasukan korban operasi Timtim di Timor Leste. Dalam kasus Sipadan Ligitan, kedua pulau lepas ketangan Malaysia melalui pengadilan arbitrase, Indonesia kalah dalam sidang internasional. Ini memang harus diakui kita bersama.

Pasukan AS di kawasan Pasifik selalu didukung pesawat tempur dari kapal induk, yang tergabung dalam US Pacific Air Forces (Foto :cahyono-adi)

Indonesia mestinya faham bahwa di bumi papua masih terdapat sumber-sumber tambang yang cadangannya jauh lebih besar dari yang kini di gali oleh PTFI. Bahkan hingga kini tidak pernah disebutkan adanya uranium disana. Ini bagian terpenting untuk masa depan AS.  Pihak asing jelas jauh lebih faham besarnya cadangan yang ada, itulah nilai penting yang  akan terus dipertahankan oleh pemerintah AS.

Mengapa Maroef Merekam?

Kegaduhan politik yang mengakibatkan Setya Novanto akhirnya mengundurkan diri berawal dari informasi berupa rekaman oleh Presdir PT Freeport Indonesia, Maroef Syamoeddin. Marsekal berbintang dua purnawirawan ini adalah alumnus Akabri Udara  1980. Maroef dari korps pasukan (Paskhasau) pernah bertugas di Brasil sebagai PBU dan kemudian menjadi Atase Pertahanan RI. Dia kemudian berkarir di BIN, menjadi perwira tinggi dengan jabatan Direktur dan jabatan terakhirnya menjadi Wakil Kepala BIN.

Presdir PT FI saat menghadiri sidang kode etik Mahkamah Kehormatan Dewan (foto:sewarga)

Penulis mencermati saat Maroef diperiksa MKD, memberikan jawaban merekam sebagai upaya melindungi diri, ditambahkan menyerahkan copy rekaman kepada Menteri ESDM Sudirman Said. Semua diakuinya dalam menjawab pertanyaan para politisi yang mulia, tapi demikian lihai. Maroef menyerahkan/menitipkan bukti HP alat perekamnya kepada Kejaksaan Agung, dan menurut saksi Menkopolhukam Luhut Panjaitan saat diperiksa MKD, berdasarkan pembicaraan tilpon dengan Jaksa Agung, bahwa Maroef tidak  mengijinkan apabila HP diminta MKD.

Persoalannya, mengapa Maroef merekam langsung dan membuka upaya pembongkaran pemufakatan jahat itu secara terang benderang? Ada empat kemungkinan, dia sebagai pegawai FCX di AS mendapat perintah tertutup dari sistem pengamanan (intelijen) AS, kedua atas arahan seseorang yang berpengaruh  di Indonesia, ketiga atas inisiatifnya sendiri dan ketiga atas saran stafnya. Sebagai orang intelijen, upayanya yang nasionalis patut diacungi jempol, upaya permufakatan jahat menjadi gagal.  Kini mereka yang mau main-main dengan Freeport jelas akan berfikir dua kali, karena publik mengawasinya  setiap saat. Maroef bisa juga disebut sebagai whistle blower.

Apabila dinilai dari fungsi intelijen, nampaknya ada yang lepas dari penilaian pengamanannya, lawan yang akan dihadapinya adalah Ketua DPR dan Riza Chalid pengusaha yang power full serta LBP pejabat tinggi yang keras dan berpengaruh. Ketiga orang tersebut namanya muncul dalam transkrip. Maroef akhirnya pusing harus berjuang menghadapi tekanan politik, ada kemungkinan munculnya tuntutan hukum dan  posisi jabatannya menjadi rawan dan rentan. Maroef menjadi Presdir PTFI karena pemilihan dari FCX (AS), walau pengaruh pejabat pemerintah dipastikan tetap ada.

Menurut penulis, dalam bisnis, tidak ada rasa belas kasihan, owner hanya mengukur seberapa besar manfaat seseorang yang menguntungkan perusahaan. Kini Maroef harus siap apabila dia akan diganti oleh FCX, kemungkinan paling lambat penulis perkirakan setelah libur akhir tahun. Nasibnya tergantung motivasi awal rekaman dibuat. Menurut penulis, sebagai mantan orang BIN, Maroef sudah menghitung dari sisi pengamanan intelijen atas tindakannya. Bisa juga FCX menilai bahwa kasus PMS telah memunculkan lawan bisnis dan politik yang berbahaya, baik terbuka maupun tertutup. Para komisaris asal Indonesia asal politisi (Golkar?) kemungkinan juga berpeluang diganti. Demikian juga para pemain/suplier ke Freeport kini mulai panas dingin pastinya.

Menteri ESDM Sudirman Said Terancam Reshuffle?

Sudirman Said dikenal sebagai SS (lahir di Brebes, 16 April 1963; umur 52 tahun), adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Jokowi, yang menjabat sejak 27 Oktober 2014. Ia dikenal sebagai tokoh antikorupsi, pekerja rehabilitasi kawasan bencana, eksekutif di industri minyak dan gas, serta direktur utama Pindad.

Menteri ESDM Sudirman Said (foto : energyworld)

Kegiatan Sudirman di bidang pemberantasan korupsi ia wujudkan dengan mendirikan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), bersama beberapa aktivis anti korupsi lainnya seperti Erry Riana H. (Mantan Pimpinan KPK), Kuntoro Mangkusubroto (Kepala UKP4). Sri Mulyani (Mantan Menteri Keuangan), dan beberapa tokoh lainnya. Sudirman adalah alumnus  Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan George Washington University.

SS dengan gagah berani membawa dan melaporkan rekaman dan transkrip PMS ke MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan), karena diduga telah mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) dalam perpanjangan kontrak Freeport. Pada intinya SS melaporkan Setya Novanto dalam pertemuan dengan Riza Chalid dan Maroef Syamsoeddin telah membicarakan permintaan saham Freeport.

Setya Novanto melalui kuasa hukumnya Firman Wijaya, kemudian melaporkan Sudirman Said dan Maroef Sjamsoeddin ke Bareskrim Polri karena diduga telah melakukan beberapa pelanggaran hukum pascabergulirnya rekaman kasus pencatutan nama Presiden dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Pelaporan dengan nomor LP/1385/XII/2015/Bareskrim tertanggal 11 Desember 2015 ini melaporkan Sudirman dan Maroef atas dugaan tindak pidana fitnah, pencemaran nama baik dan UU ITE dan atau berita bohong sebagaimana dimaksud dengan Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 36 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan atau Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946.

Upaya pelaporan ini, kata Firman, untuk meluruskan tuduhan-tuduhan yang selama ini menyerang kliennya. "Ini sudah menyerang nama baik Setnov (Setya Novanto). Ini harus ditindak serius. Untuk itu kami ingin meluruskan tuduhan ini, makanya kami lapor ke Bareskrim," ujarnya. Mestinya Novanto akan berhitung tidak melanjutkan proses hukum, karena citranya sedang jatuh. Dilain sisi, nasib SS kini berada diujung tombak, bisa terus masuk kedalam atau dia terlempar terkait dengan kasus ini. Pernah terbersit berita sebelumnya dia akan tergeser, walau lebih kepada isu.

Bagaimana Luhut Panjaitan?

Luhut Panjaitan adalah Alumnus Akabri 1970, dia teman satu angkatan penulis di Akabri. Baru-baru ini berkumpul dengan alumnus 1970 di Bumi Moro Surabaya, penulis tidak bisa ikut dalam acara reuni 45 tahun tersebut.

Menko Polhukam Luhut Panjaitan saat konperensi Pers  di kantornya (foto :nasional.tempo)

Luhut adalah perwira tingi yang dibesarkan di korps baret merah, pernah menjadi atasan Prabowo di Den-81 Anti Teror, Bowo menjadi wakilnya. Dalam rekaman PMS tersebut nama luhut disebut lebih 66 kali, dan diasumsikan banyak pihak sebagai king maker. Karena berita media yang berkembang menyentuh namanya dengan citra negatif, suatu hari Luhut membuat konperensi pers menjelaskan kasus rekaman tersebut. Penulis termasuk ikut menyesalkan mengapa kemarahannya ditampilkan di media. Saat itu citranya sedang tidak baik, kemarahan justru akan menambah turunnya penghargaan publik. Sebaiknya Luhut lebih wise, sebagai menteri senior/Menko, begitu bukan? Saat di sidang MKD dia meminta maaf dengan kekerasan pernyataan saat konperensi pers.

Nah, pada saat sebelum reshuffle pertama, nama Luhut pernah disinggung oleh politisi PDIP bersama dengan Rini Suwandi dan Andy Wijayanto bahkan dikatakan sebagai Trio Macan. Dalam politik, apabila seseorang sudah disebut beberapa kali, berarti dia di target. Andy Wijayanto karena beberapa kali membuat kesalahan akhirnya begitu saja diganti posisinya oleh Pramono Anung, kemudian kini Menteri BUMN Rini Suwandi mulai diserang karena kasus Pelindo II dan RJ Lino. Secara terbuka Ketua Pansus Pelindo Rieke Dyah dari PDIP menyuarakan agar Rini diganti.

Lantas, bagaimana dengan teman yang satu ini? Menurut penulis posisi Luhut bisa saja rawan dan terancam. Kasus PMS jelas membuat Presiden Jokowi tidak nyaman, dan pernah terlihat emosi. Penulis pernah berbincang dengan mantan Menkopolhukam Laksamana Pur Tedjo, bahwa Presiden tidak mempunyai beban dalam mengganti seorang pejabat. Penulis menyarankan kepadanya, sudah enjoy saja menikmati masa pensiun tidak usah ikut heboh di dunia masa kini, masa kita sudah berlalu.

Pengusaha Riza Khalid

Riza adalah pengusaha yang sangat terkenal. Dia demikian powerfull, kaya dan luas pergaulan. Dengan uangnya dia bergaul dengan semua kalangan, mulai tingkat dewa hingga rakyat jelata. Riza, dia biasa dipanggil Reza ini enteng dalam mengeluarkan uang, karena itu banyak yang berhutang budi kepadanya.

Pengusaha Riza Chalid (Foto : metropolitan.harianterbit)

Penulis sudah memperkirakan bahwa Riza tidak akan dihadirkan sebagai saksi. Banyak pihak jelas dalam bahasa jawa 'gilo' atau takut. Bagaimana kalau dia muncul sebagai saksi dan  ditekan di MKD, disiarkan terbuka, kemudian dia berbicara seperti Nazarudin, maka negara ini bisa bergoyang. Karena itu sepertinya para politisi memainkan peran Luhut  sebagai saksi pelengkap ketiga untuk menumbuhkan persepsi kata 'cukup' lengkap. Sebenarnya Luhut tidak perlu menjadi saksi, karena tidak ikut dalam pertemuan. Justru Riza yang harusnya dikejar. Ya mestinya begitu. Tapi itulah lihainya banyak pihak, menjaga keselamatan bersama mereka.

Nah, Riza aman dan jelas diamankan banyak pihak, dari pada menimbulkan masalah baru.  Sebagai pebisnis, sah-sah saja dia main dengan berbagai cara, kalau melanggar yang tinggal hukum berani memanggil dia atau tidak, begitulah. Tetapi ada ssatu masalah Riza di kemudian hari, Jokowi sudah marah kepada mereka yang ada di pertemuan itu, namanya disebut-sebut hingga 63 kali. Masa depan bisnis Riza penulis perkirakan akan mulai tersendat sebagai dampaknya.

Kesimpulan

Sebenarnya kesimpulannya sederhana, kasus PMS adalah pertarungan politik dan juga bisnis terkait proyek Freeport. Dalam hal ini Setya Novanto tidak mampu dan salah dalam membaca alur politik, sehingga dia terpinggirkan. One man show berat di negara ini pastinya.

Kasus rekaman Papa minta saham (PMS) diperkirakan akan mempunyai efek domino dalam penggantian pejabat (reshuffle), Maroef Syamsoeddin, Sudirman Said serta Luhut Panjaitan masuk dalam radar Presiden. Apabila memang presiden mengapresiasi PDIP dalam keinginan serta kebutuhan  reshuffle, maka trio macan akan habis perannya sebagai eksekutif.

Sebuah pesan moral dalam artikel ini adalah, berat melawan presiden itu, karena presiden sebagai pimpinan nasional adalah orang nomor satu di Indonesia. Ini berarti informasinya jauh lebih lengkap dibandingkan siapapun. Kedua, Presiden Jokowi mendapat dukungan rakyat yang semakin kuat, dimana dia sangat dipercaya sebagai orang jujur. Disitulah kekuatannya, sehingga begitu namanya dikaitkan dalam kasus PMS, maka Jokowi marah besar, itu titik rawannya yang sangat penting baginya. Dalam bahasa Jawa Raja itu mempunyai 'idu geni' yang berarti hanya meludahi saja seseorang akan hangus. Begitulah.

Penulis : Marsda TNI (Pur) Prayitno Ramelan, Analis Intelijen www.ramalanintelijen.net