Reshuffle, Terkait Masalah Ekonomi dan Keberanian Presiden

Siapakah Yang Akan Lengser? (Foto : okezone.com)

Setelah delapan bulan dilantik menjadi presiden, secara perlahan, Jokowi mulai menjadi tidak sabar menghadapi kinerja kabinetnya dikaitkan dengan beratnya beban yang harus dipikulnya. Salah satu indikasi kejengkelannya apabila dicermati terlihat dalam dua kasus.

Fakta-fakta

Pertama tercermin saat Jokowi memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/5). Dikatakannya, "Sebelum masuk kepada rencana kerja pemerintah tahun 2016, saya ingin memperingatkan kembali masalah yang berkaitan dengan organisasi kementerian." Presiden memperingatkan semua menteri-menteri tentang organisasi kementerian.

Sampai detik ini, kata Jokowi, ada sejumlah kementerian yang peraturan presiden (Perpres-nya) belum ditandatangani. "Hati-hati karena masalah kelembagaan ini rentetannya bisa masuk pada masalah pencairan anggaran, pencarian anggaran bisa masuk kepada serapan anggaran, serapan anggaran bisa masuk kepada pengaruh pertumbuhan ekonomi melemahnya ekonomi dan lain-lainnya," tegasnya.

Kasus kedua, Presiden  Jokowi kecewa dengan kunjungannya ke Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (17/6).  Saat melakukan kunjungan itu presiden  berang menemukan kinerja bawahannya yang tidak sesuai dengan arahannya. Jokowi sudah menargetkan dwelling time bisa dipercepat hingga 4,7 hari. Namun, saat ini rata-rata masih 5,5 hari. Bahkan, masih ada yang sampai 25 hari.

Dengan nada kesal dikatakan presiden, "Harus terbuka, saya tanya tidak ada jawabannya, ya saya cari sendiri jawabannya dengan cara saya. Kalau sulit bisa saja dirjen-nya saya copot, pelaku di lapangan saya copot, bisa juga menterinya yang saya copot," tegasnya.

Menko Maritim Indroyono Soesilo langsung bereaksi menggelar rapat koordinasi untuk membahas dwelling time atau menurunkan waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan dihadiri oleh Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Rapat tersebut  digelar Kamis (18/6) siang, pukul 13.00 WIB di Gedung BPPT, Thamrin, Jakarta.

Sebelumnya, dalam sidang Kabinet Senin (15/6/2015),  Presiden Jokowi meminta semua menteri membuat laporan detail kinerjanya dalam dua lembar kertas. Jokowi meminta seluruh kementerian segera membuat laporan capaian kinerja masing-masing dan juga perencanaan para menteri dalam enam bulan ke depan. "Saya minta seluruh kementerian dan lembaga menyampaikan laporan pencapaian program apa saja yang dilakukan selama 6 bulan ini, mulai November sampai April, dalam dua hari ini bisa diselesaikan," tegasnya.

Jokowi mengaku sudah menerima laporan tersebut, namun belum membaca semuanya. Yang pasti laporan itu akan dijadikan bahan evaluasi para menterinya, melengkapi evaluasi cara lain yang selalu dilakukannya.

"Saya itu selalu mengevaluasi baik lewat laporan, juga saya cek di lapangan, progres yang saya perintahkan seperti apa. Contoh seperti yang di Lampung, setelah groundbreaking pun tetap saya cek setelah 2,5 bulan. Saya cek lapangan juga, laporan juga, perkembangan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan juga," kata Jokowi.

Pertumbuhan ekonomi

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2015 sebesar 4,71 persen secara tahunan (yoy) atau turun 0,18 secara kuartal (qtq). "Pertumbuhan ekonomi negara tujuan ekspor Indonesia seperti Tiongkok dan China, harga minyak yang masih rendah, dan kinerja ekspor impor yang menurun, ketiga hal tersebut memengaruhi kinerja ekonomi di triwulan I-2015," katanya.

Sementara menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014, dengan tahun dasar 2010 sebesar 5,02 persen. Tercatat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sebesar 6,38 persen Sementara itu pertumbuhan ekonomi pada 2011 sebesar 6,17 persen. Adapun pertumbuhan ekonomi pada 2012 tercatat sebesar 5,58 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2013 sebesar 5,78 persen.

Kendati mengalami penurunan, Suryamin mengatakan ekspor pada triwulan IV-2013 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal ini disebabkan negara-negara yang tadinya terdampak krisis global seperti China dan Amerika Serikat mulai pulih. Bahkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang tadinya diprediksikan hanya 1,6 persen, realisasinya 1,9 persen. "Ini artinya perekonomian global berdampak pada ekonomi kita, terutama untuk ekspor dan sektor lain seperti wisatawan mancanegara," katanya.

Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara, yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional adalah realisasi proyek infrastruktur. "Pencapaian tingkat pertumbuhan tersebut akan dipengaruhi seberapa besar dan cepat realisasi berbagai proyek infrastruktur yang direncanakan oleh Pemerintah," kata Tirta Selasa (5/5/2015). Pada faktor pertama itu, menurut BI  penyerapan anggaran oleh kementerian dan lembaga harus optimal. Itu akan menggerakan permintaan barang dan jasa dalam negeri.

Faktor kedua yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan selanjutnya, adalah peningkatan konsumsi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat konsumsi pada triwulan-I/ 2015 memang meningkat tipis dari triwulan sebelumnya yaitu sebesar 100,87.

Faktor ketiga yaitu peningkatan ekspor. Indonesia mengalami penurunan ekspor dan impor sekaligus pada Mei 2015. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor pada Mei 2015 mengalami penurunan sebesar 4,11 persen atau hanya mencapai 12,56 miliar dolar AS.

Dibandingkan Mei 2014, nilai ekspor Indonesia melorot sebesar 15,24 persen. Sedangkan, nilai impor Indonesia pada Mei 2015 mencapai 11,61 miliar dolar AS atau turun 8,05 persen dibanding April 2015. ‘’Bila dibandingkan Mei 2014, penurunannya mencapai 21,40 persen,’’ kata Kepala BPS Suryamin, Senin (15/6).

Meski yakin pertumbuhan akan meningkat, BI juga mengatakan masih ada risiko bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2015 dapat terpaku di bawah kisaran 5,4-5,8 persen pada tahun 2015 ini. Perlambatan ekonomi dipengaruhi juga oleh perlambatan ekonomi mitra dagang RI, yakni Tiongkok dan Singapura. Menurut Kepala BPS Suryamin, pertumbuhan ekonomi Tiongkok dikoreksi dari 7,4 persen menjadi 7 persen. Sedang, pertumbuhan ekonomi Singapura terpangkas dari 4,9 persen menjadi 2,1 persen.

Kondisi lain yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal I-2015 adalah masih rendahnya harga minyak. Kinerja ekspor-impor juga turun dibandingkan kuartal I-2014.

Pada awal pemerintahannya, Presiden Jokowi serta Wapres Jusuf Kalla dibantu dengan 34 menteri yang diberi nama Kabinet Kerja.  Sebanyak 20 Menteri berasal dari profesional murni dan 14 menteri berasal dari profesional partai. Jatah kursi untuk partai yakni 4 menteri dari PDI Perjuangan, 4 menteri dari PKB, 2 menteri Hanura, 3 menteri Nasdem dan 1 menteri dari PPP.

Menteri Profesional Partai:

1. Menkopulhukam : Tedjo Edy Purdjianto (Nasdem)

2. Menteri Dalam Negeri : Tjahjo Kumolo (PDI Perjuangan)

3. Menteri Hukum dan HAM : Yasonna H Laoly (PDI Perjuangan)

4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi : Yuddy Chrisnadi (Hanura)

5. Menteri Koperasi dan UKM : AAGN Puspayoga (PDI Perjuangan)

6. Menteri Perindustrian : Saleh Husein (Hanura)

7. Menteri Ketenagakerjaan : Hanif Dhakiri (PKB)

8. Men LH dan Kehutanan : Siti Nurbaya (Nasdem)

9. Menteri Agraria/Kepala BPN : Ferry Mursyidan Baldan (Nasdem)

10. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan : Puan Maharani (PDI Perjuangan)

11. Menteri Agama : Lukman Hakim Saifudin (PPP)

12. Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi : Mohamad Nasir (PKB)

13. Menteri Pemuda dan Olahraga : Imam Nahrawi (PKB)

14. Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi : marwan Jafar (PKB)

Menteri Dari Profesional Murni

1. Menteri Sekretaris Negara : Pratikno

2. Menteri Perencanaan Pembangunan Kepala Bappenas : Adrinof Chaniago

3. Menko Kemaritiman : Indroyono Susilo

4. Menteri Perhubungan : Ignasius Jonan

5. Menteri Kelautan dan Perikanan : Susi Pudjiastuti

6. Menteri Pariwisata : Arief Yahya

7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral : Sudirman Said

8. Menteri Luar Negeri : Retno Lestari Priansari Marsudi

9. Menteri Pertahanan : Ryamizard Ryacudu

10. Menteri Komunikasi dan Informatika : Rudiantara

11. Menko Perekonomian : Sofyan Djalil

12. Menteri Keuangan : Bambang PS Brodjonegoro

13. Menteri BUMN : Rini M Soemarno

14. Menteri Perdagangan : Rahmat Gobel

15. Menteri Pertanian : Amran Sulaiman

16. Mentri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat : Basuki Hadi Mulyono

17. Menteri kesehatan : Nila F Moeloek

18. Menteri Sosial : Khofifah Indar Parawansa

19. Menteri Pemberdayaan Perempuan Ibu dan Anak : Yohana Yembise

20. Menteri Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah : Anies Baswedan.

Pada dua periode era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tercatat paling banyak membongkar-pasang menterinya (lima kali). Pada era Presiden Megawati tidak terjadi pergantian menteri.

Reshuffle pertama pemerintahan pertama SBY, dilakukan pada tanggal 5 Desember 2005. Pergeseran terjadi;  Menko Perekonomian Boediono menggantikan Aburizal Bakrie, Menko Kesra Aburizal Bakrie menggantikan Alwi Shihab, Menteri Perindustrian Fahmi Idris menggantikan Andung Nitimiharja, Menaker dan Transmigrasi Erman Soeparno menggantikan Fahmi Idris, Meneg/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menggantikan Jusuf Anwar.

Analisis

Dari informasi diatas, apa yang dapat dipetik dalam pembuatan analisis? Apakah kejengkelan presiden kini terakumulasi dengan hasil sidak dikaitkan penilaian kinerja para pembantu-pembantunya? Sangat mungkin.

Menurut penulis ada yang menjadi beban pemikiran presiden dan terus diwaspadai oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dari beberapa fakta tersebut, terlihat pelemahan ekonomi Indonesia menjadi stress tersendiri baginya. Siapapun dan dimanapun adanya sebuah negara, keruntuhan perekonomiannya merupakan ancaman serius jatuhnya pemerintahan yang berkuasa.

Sebagai contoh, jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto disebabkan karena krisis ekonomi. Keruntuhan terindikasi  diawali  pada tahun 1997, yang menurut Bank Dunia, 20 sampai 30% dari dana pengembangan Indonesia telah disalahgunakan selama bertahun-tahun. Krisis finansial Asia di tahun yang sama tidak membawa kebaikan bagi pemerintahan Presiden Soeharto ketika ia dipaksa untuk meminta pinjaman, yang juga berarti pemeriksaan menyeluruh dan mendetail dari IMF.

Setelah beberapa demonstrasi, kerusuhan, tekanan politik dan militer, serta berpuncak pada pendudukan gedung DPR/MPR RI, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 untuk menghindari perpecahan dan meletusnya ketidakstabilan di Indonesia.

Kini setelah memerintah selama delapan bulan, Presiden Jokowi  mulai melakukan evaluasi kinerja 34 menterinya. Pertanyaannya, apakah dalam waktu delapan bulan akan dilakukan reshuffle? Melihat pemerintahan sebelumnya, dalam dua periode pemerintahan, SBY melakukan lima kali bongkar pasang menteri-menterinya. Presiden SBY dilantik pada 20 Oktober 2004 dan melakukan reshuffle pertama pada 5 Desember 2005 (setahun lebih). Dua Menko diganti (Ekonomi dan Kesra).

Pada era tersebut, tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2005-2007 yang dikelola pemerintahan SBY-JK relatif lebih baik dibanding pemerintahan selama era reformasi dan rata-rata pemerintahan Soeharto (1990-1997) yang pertumbuhan ekonominya sekitar 5%.

Menurut pengamat ekonomi, saat itu salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang negara. Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Disimpulkan apa yang telah dicapai selama itu merupakan hasil dari visi dan perencanaan pemerintahan.

Nah, kini setelah delapan bulan kabinet terbentuk, nampak ada hambatan terutama masih belum selesainya penyusunan ulang organisasi kementerian. Presiden menegaskan bahwa belum juga selesainya perpres tersebut bisa berakibat dan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi melemahnya ekonomi.

Hal ini seperti disebutkan oleh BI,  pertumbuhan ekonomi nasional akan dipengaruhi oleh penyerapan anggaran oleh kementerian dan lembaga harus optimal. Itu akan menggerakan permintaan barang dan jasa dalam negeri. Menurut beberapa informasi penyerapan anggaran dalam dua Triwulan pada 2015 masih dibawah 10 persen.

Presiden Jokowi dalam programnya terus melakukan percepatan beberapa proyek infrastruktur yang  selesai akan besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Oleh sebab itu selain mengevaluasi  melalui laporan, juga dilakukan pengecekan lapangan. Seperti dikatakannya, "Saya cek lapangan juga, laporan juga, perkembangan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan juga." Disini terlihat bahwa pengawasan menjadi fokusnya.

Oleh karena itu, saat melakukan sidak ke Tanjung Priok, presiden menemukan perintahnya tidak sesuai dengan kenyataan, dwelling time di Priok lebih lama dibandingkan Singapura (satu hari) dan Malaysia (dua hari). Jokowi sadar bahwa kecepatan bogkar muat akan sangat berpengaruh terhadap ekspor impor.

Nah, dari pengamatan diatas, sangat nampak bahwa persoalan perekonomian kini menjadi fokus pemerintah (presiden). Kejengkelan sebagai pemimpin nasional kini dia tunjukkan bahkan dengan peringatan akan memberikan sanksi kepada pejabat berupa penggantian. Apakah kini presiden mulai merasakan bahwa disiplin serta loyalitas menteri kabinetnya mulai luntur? Dalam kasus Priok saja, beberapa menteri mulai lempar tanggung jawab, bahkan mengatakan ada 18 kementerian yang terkait. Sebenarnya kalau diteliti jelas tidak sebanyak itu.

Dengan demikian, melihat permintaan presiden tentang laporan kementerian periode November 2014 - April 2015, Jokowi akan mengukur keseriusan dan keberhasilan para pejabat-pejabat tinggi negara itu. Ataukan ini hanya sebagai pintu masuk presiden untuk melakukan reshuffle? Apakah cukup laporan kinerja menteri serta perencanaanya dituangkan dalam dua lembar kertas saja?

Apabila reshuffle dilakukan saat puasa ini atau  setelah Hari Raya Idul Fitri 2015, maka Jokowi memastikan ada pejabat yang tidak tepat di posisinya.  Demikian juga pernah dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengisyaratkan pemerintah hendak merombak menteri di Kabinet Kerja. Menurutnya, ada ketidak sesuaian penempatan beberapa figur menteri di Kabinet Kerja. Apabila dibandingkan, Presiden SBY melakukan reshuffle pertama setelah 14 bulan memerintah. Persoalannya seberapa besar keberanian Jokowi melakukan reshuffle dan siapa saja yang akan diganti. Tetapi apabila benar dilakukan, maka Jokowi sukses dalam menilai kabinetnya.

Kalaupun akan dilakukan reshuffle menurut penulis akan berada pada menteri terkait pada komponen ekonomi, karena disitu kini presiden fokus menanganinya. Serta kemungkinan juga menteri yang tidak disukai publik, karena sering berpolemik. Kita tidak tahu siapa-siapa yang akan di reshuffle, apakah ini menteri-menteri yang terancam?. Diantaranya misalnya, Menko polhukkam Tedjo,  Menko Kemaritiman Indroyono, Menkumham Yasonna HL, Menko Perekonomian Sofyan J, Menhub I.Yonan, Menteri Perikanan Susi, Menperindustrian Saleh H, Menpora Imam. N, Men ESDM Sudirman.S, Menperdag Rahmat.G.

Yang jelas akan diperhitungkan oleh presiden dalam mengganti menteri yang berasal dari parpol, penggantian akan melalui sebuah pembicaraan khusus dengan parpol bersangkutan. dibutuhkan keberanian presiden untuk melakukannya. Beberapa informasi menyebutkan juga bahwa Kepala Staf Kepresidenan Luhut P akan bergeser menjadi Menko Polhukkam dan posisinya akan diduduki oleh Jenderal Moeldoko yang sebentar lagi pensiun.

Nama-nama yang penulis sampaikan nilainya adalah informasi, yang di dalam dunia intelijen informasi adalah sebuah berita yang belum dinilai. Apabila didapat tiga informasi dan sudah dinilai sumber serta isinya, serta sudah dikonfirmasi maka jadilah informasi tadi menjadi bahan keterangan yang disebut intelijen. Itulah kepastian, dan hanya presiden Jokowi yang mengetahui. Akan tetapi informasi bisa menjadi benar dalam beberapa kasus karena tercium oleh informan.

Presiden kadang sulit diduga, sebagai contoh pemilihan Kabin, mendadak Sutiyoso yang tidak didukung kekuatan besar yang terpilih. Kini, apakah memang mereka diatas itu yang akan diganti, ya terserah presiden. Tetapi  bagaimanapun juga, takdir seseorang akan sangat berperan. Begitulah jabatan, seperti memakai baju, mudah dipakaikan dan mudah dilepas.

Penulis : Marsda TNI (Pur) Prayitno Ramelan, Analis Intelijen. www.ramalanintelijen.net