Analisis Antara Index Terorisme Global dan Penetapan Dahlan Iskan Sebagai Tersangka

The scores of the GTI on a map (Sumber  :wikipedia.org)

Dalam perjalanan bangsa Indonesia di era kepemimpinan Presiden Jokowi, penulis pernah menuliskan  ada tiga masalah yang menjadi batu ganjalan pemerintah, yaitu masalah Narkoba, Korupsi dan Terorisme. narkoba ditangani khusus oleh BNN, korupsi oleh KPK dan terorisme oleh BNPT.

Terkait dengan hal tersebut, pada hari Kamis (4/5/2015), penulis diundang oleh BNPT (Direktur Pembinaan Kemampuan), Brigjen Pol Rudy Sufahriadi untuk memberikan ceramah kepada aparat intel daerah Jawa Barat, bertempat di Bandung tentang rekrutmen dan pendanaan terorisme. Rasanya senang bertemu dengan komunitas intelijen yang dimotori oleh Kabinda Jabar.

Kegiatan tersebut merupakan program kerja BNPT, yang mengundang narasumber dari BIN, Binda, Baintelkam Polri, Densus serta khusus penulis sebagai pengamat intelijen.

Index Terorisme Global

Dalam diskusi perkembangan terorisme di Indonesia, sempat disinggung soal Index Terorisme Global oleh Direktur Binpuan BNPT, Brigjen Pol Rudy. Penulis mencoba melengkapi informasi tersebut pada artikel ini untuk menambah wawasan masyarakat luas.

Menurut penulis, suatu prestasi yang jarang diketahui oleh masyarakat banyak adalah kberhasilan dari upaya keras BNPT dalam upaya penanggulangan terorisme, berupa langkah deradikalisasi serta penindakan. Selama ini media yang suka dengan berita aksi teror menayangkan betapa aksi teror dirasa mencekam, sehingga seakan-akan BNPT serta Densus-88 dinilai kurang sukses.

Nah, nilai kesuksesan penanggulangan terorisme dapat dilihat pada tabel yang bernama Indeks Terorisme global (The Global Terrorism Index) yang merupakan produk dari Institute for Economics and Peace (IEP) yang  didasarkan pada data dari database the Global Terrorism Database (GTD). Data tersebut disusun  oleh the National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START) di Universitas dari Maryland. GTD telah dikodifikasi lebih dari 125.000 kasus terorisme yang terjadi.

GTI 2014 yang dikeluarkan  adalah edisi kedua dari indeks  edisi 2012 , berupa sebuah peta interaktif yang menyoroti perubahan tingkat terorisme dan Indeks Terorisme global.  merupakan upaya sistematis peringkat negara-negara di dunia sesuai dengan kegiatan teroris. Indeks ini menggabungkan sejumlah faktor yang terkait dengan serangan teroris untuk membangun gambaran yang jelas dari dampak terorisme selama periode 10-tahun, yang menggambarkan tren, dan menyediakan serangkaian data untuk analisis oleh para peneliti dan pembuat kebijakan.

Dalam GTI terlihat posisi Indonesia berada pada peringkat 31 dari 127 negara (data selengkapnya 162 negara), dengan nilai index (skor) sebesar 4.67. Dalam lima besar, peringkat tertinggi terjadinya serangan terjadi di  Irak (skor :13) disusul oleh Afghanistan (skor : 9.39), Pakistan (9.37), Nigeria (8.58) dan Syria (skor 8.12). Sementara Amerika Serikat menduduki ranking 22, China ranking 26, Inggris ranking 28. Dengan demikian apabila diukur dari GTI, maka posisi Indonesia  lebih aman dibandingkan dengan AS, China dan Inggris.

 Irak merupakan negara dimana pada tahun 2013 telah terjadi  2.492 serangan teror  yang menewaskan lebih dari 6.300 orang. Laporan menunjukkan  bahwa kematian akibat insiden teror di Pakistan, Irak, Afghanistan, Nigeria dan Syria mencapai lebih dari 80 persen dari total kematian akibat serangan.

Indonesia menurut penulis merasakan dampak serangan terorisme, dimana meninggalnya Dubes RI Indonesia (Burhan Muhammad) beserta isteri (Heri Lystiawati) di Pakistan bulan lalu dalam kasus kecelakaan Helikopter menurut penulis sebagai akibat dari serangan teroris (Baca: Benarkah Taliban Yang Menyebabkan Isteri Dubes RI di Pakistan Tewas?,  http://ramalanintelijen.net/?p=9651). Walaupun pemerintah Pakistan menyatakan kecelakaan heli M-17 adalah disebabkan masalah tehnis.

Kelompok teroris di Pakistan atau  Pakistan Tehreek-i-Taliban (TTP) antara tahun 2000 dan 2013 telah mengklaim 778 buah serangan, dimana 12 persen dilakukan oleh pembom bunuh diri. Laporan menyebutkan bahwa  Taliban memiliki jumlah tertinggi anggota, diperkirakan antara 36.000 hingga 60.000 orang.

Dari kasus khusus di Pakistan tersebut, Kemlu RI perlu mewaspadai pemilihan dan penempatan Dubes khusus untuk Pakistan, sebaiknya yang faham mengenai masalah terorisme, terkait rawannya Pakistan. Menurut GTI, pada 500 kota di Pakistan telah terjadi setidaknya satu kali insiden teroris pada 2013, dengan dua atau lebih insiden yang telah terjadi di 180 kota. Dari semua serangan 16 persen terjadi di Karachi sebagai kota terbesar Pakistan yang terletak  di Selatan.

Index Persepsi Korupsi

Kita merasa terkejut setelah  Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Jumat (5/6/2015), menetapkan Mantan Dirut PT PLN Persero, Dahlan Iskan, ditetapkan sebagai tersangka.   Dahlan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan 21 gardu listrik induk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) senilai Rp 1,063 triliun.

Dahlan Iskan Kini Jadi Tersangka (Foto : forumkeadilan.com)

Dahlan sebelumnya telah diperiksa penyidik Kejati DKI Jakarta sebagai saksi, Kamis (4/6/2015). Sejauh ini, penyidik Kejati DKI telah menahan sembilan orang dari 15 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta Timur. Selain beberapa pejabat PLN, juga empat anggota PPHP, Direktur PT Hyfemerrindo Yakin Mandiri (HYM). Sementara Tersangka yang belum menjalani penahanan dari pihak rekanan ialah Dirut PT Arya Sada Perkasa (ASP) Egon, Direksi PT ASP, serta Direksi PT ABB Sakti Industri. (Kompas, 5/5/2015).

Tidak bisa terbayangkan Mantan Meneg BUMN yang demikian semangat aktif, pro rakyat (kasus buka pintu tol), diberitakan sangat kaya (pemilik Jawa Pos), kini akhirnya menjadi tersangka korupsi di PLN.

Khusus mengenalisis masalah korupsi, kita bisa menggunakan data dari Transparency International yang mengeluarkan Index Persepsi Korupsi. Mirip dengan GTI, hanya beda bidang masalah.

Setiap akhir tahun, Transparency International (TI) mengeluarkan Index Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index) atau Index Persepsi Korupsi (IPK) peringkat negara/wilayah, yang menunjukkan seberapa besar terjadinya korupsi di sektor publik. Skor sebuah negara / wilayah itu menunjukkan tingkat persepsi korupsi sektor publik pada skala 0 - 100, di mana 0 berarti bahwa suatu negara dianggap sebagai sangat korup dan 100 berarti bahwa suatu negara dianggap sangat bersih. Peringkat negara menunjukkan posisi relatif terhadap negara-negara lain / wilayah yang termasuk dalam indeks.

Pada Tahun 175, TI membandingkan/mengukur posisi sebuah negara dari total 175 negara. Pada Tahun 2014, skor IPK/CPI Indonesia adalah 34, dengan posisi (ranking) 107 dari 175 negara. Pada Tahun 2013 CPI Indonesia (32), Tahun 2012 (32), Tahun 2011 (30).

Dari perkembangannya terlihat pembersihan korupsi di Indonesia nampak agak lambat, walaupun terlihat nilai CPI lebih membaik. Pada tahun 2007 (CPI, 23), tahun 2008 (CPI, 26), tahun 2009 (CPI, 28), tahun 2010 (CPI, 28), tahun 2011 (CPI, 30) dan tahun 2012 (CPI, 32). Tahun 2008 CPI naik cukup tinggi (3 poin), mungkin sebagai efek gebrakan Ketua KPK Antasari Azhar, yang akhirnya justru terjungkir dan masuk penjara dengan tuduhan terlibat dalam kasus pembunuhan.

Pada tahun 2012, skor CPI 32, dan pada tahun 2013 skornya tetap di 32. Nampak pada tahun 2013 menunjukkan pemberantasan korupsi tidak sesukses yang banyak diberitakan.

Pada tahun 2014 ini, skor CPI Indonesia sebesar 34 dan menempati urutan 107 dari 175 negara yang diukur. Skor CPI Indonesia 2014 naik 2 poin, sementara peringkat naik 7 peringkat dari tahun sebelumnya. Kenaikan skor dan peringkat CPI 2014 ini patut diapresiasi sebagai kerja bersama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pebisnis dalam upayanya mencegah dan memberantas korupsi.

“Selama ini kinerja pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia perlu mendapatkan apresiasi dengan hasil CPI tahun 2014 ini. Hal yang sama juga dengan masyarakat sipil yang aktif dalam ikut serta memberikan pendidikan politik bagi warga negara tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi.” ucap Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia di Jakarta.

Kesimpulan

Dari pembahasan dua fakta dan data tersebut diatas, nampak bahwa dibalik terjadinya kemelut, kisruh dan keriuhan yang terjadi, ada setitik harapan yang ada tetapi tidak mencuat. Kita tidak sadar bahwa bangsa yang sedang mencoba menata diri dalam era pemerintahan Presiden Jokowi sedang berusaha mencari jalan menuju kearah yang berada di koridor benar.

Kini kita faham bahwa pemberantasan terorisme di Indonesia dapat dikatakan cukup sukses, bayangkan Indonesia yang pernah dihantam dengan bom-bom bunuh diri besar pada masa lalu, kini ancamannya makin mengecil. Ini disebabkan makin meningkatnya mapping dari aparat keamanan (BNPT, BIN dan Polri/Densus-88) dalam menanggulangi perkembangan terorisme. Penulis mendapat data-data yang akurat pada kegiatan Binpuan di Bandung tersebut, tetapi jelas tidak dapat diungkapkan karena sifatnya yang sangat rahasia.

Dalam pemberantasan korupsi, kini para mantan pejabat di era kepemimpinan Presiden SBY mulai dibuka kasus-kasusnya apabila memang terlibat korupsi. Dahlan Iskan adalah contoh langsung dijadikan tersangka oleh Kejati Jakarta dalam kasus PLN. Sementara Kabareskrim Polri mulai melirik Dahlan dalam kasus sawah fiktif 100 ha di Kalimantan yang terindikasi korupsi.

Berita lain, dalam kasus SKK Migas, diberitakan mantan Menteri ESDM Poernomo Yusgiantoro juga akan diperiksa. Nah beberapa langkah penyelidikan aparat keamanan itu yang menaikkan CPI Indonesia, tetapi kenaikan terjadi pada tahun 2014 saat kepemimpinan Presiden SBY. Dengan gebrakan Kejati/Kejagung/ Bareskrim dan KPK, maka diperkirakan Index Persepsi Korupsi Indonesia akan semakin membaik pada era Presiden Jokowi, Semoga.

Demikian informasi masalah terorisme serta korupsi yang penulis ikuti serta amati. Khusus mengenai ancaman kejahatan narkoba, akan ditulis tersendiri. Terima kasih kepada BNPT (khususnya Irjen Pol Arief Dharmawan serta adikku Brigjen Pol Rudy Sufahriadi), Salam hangat dari penulis, mantan anggota Kelompok Ahli BNPT.

Penulis : Marsda TNI (Pur) Prayitno Ramelan, Analis Intelijen www.ramalanintelijen.net

Artikel Terkait :

-Antara Korupsi dan Corruption Perceptions Index,  http://ramalanintelijen.net/?p=246

-Korupsi di Indonesia; Suap, Mafia dan Faksionalisme, KKN, Terorganisir dan Sistem, http://ramalanintelijen.net/?p=7554

-Presiden SBY dan Beratnya Memberantas Korupsi,  http://ramalanintelijen.net/?p=4466

-ISIS Mengancam Membunuh Presiden Jokowi, Seriuskah?,  http://ramalanintelijen.net/?p=9578

-Kedubes AS di Indonesia Gelisah, Mengeluarkan Security Warning, Ada Apa?, http://ramalanintelijen.net/?p=9425

-Saran Untuk Presiden Jokowi ; Purn AD Menhan, AL Menko Polhukam, AU Diberi Porsi Kabin?, http://ramalanintelijen.net/?p=9339