Saran Untuk Presiden Jokowi ; Purn AD Menhan, AL Menko Polhukam, AU Diberi Porsi Kabin?

Setelah Jokowi dilantik menjadi Presiden, ada dua purnawirawan perwira tinggi TNI yang dipilihnya untuk menduduki jabatan yang erat terkait dengan profesionalisme yang bersangkutan sebagai militer. Dari purnawirawan TNI AD terpilih Jenderal (Pur) Ryamizard Ryacudu sebagai Menhan, dari TNI AL terpilih Laksamana (Pur) Tedjo Edhy Pudijatno sebagai Menko Polhukam. Kini ada sebuah jabatan yang sangat penting serta besar artinya bagi presiden dalam menjalankan roda pemerintahan hingga 2019. Jabatan tersebut adalah Kepala Badan Intelijen Negara (Ka BIN) yang berpeluang di duduki dari militer.

Penulis pernah membuat sebuah artikel tentang saran untuk pemilihan Kepala BIN ini dimana muncul beberapa nama yang berpeluang menduduki jabatan tersebut. Diantaranya nama-nama Jenderal (Pur) Fachrul Rozy, Letjen (Pur) Sutiyoso, Letjen Syafri Syamsudin, Mayjen (Pur) TB Hasanudin, Mantan Wakabin Assad Ali, akhir-akhir ini ada yang menyebut-sebut Jenderal Pol (Pur) Dai Bachtiar.

Setelah terpilihnya Jaksa Agung HM Prasetyo, kini yang agak 'alot' adalah penentuan siapa Kepala BIN. Menurut Kabin (Letjen Pur Marciano Norman) dalam bukunya Mengawal Transformasi Indonesia Menuju Demokrasi Yang Terkonsolidasi (penulis pernah diundang Editornya (Wawan H.Purwanto) untuk membantu mengkritisi dari sudut pandang intelijen, bahwa BIN perlu diisi dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas (berdedikasi, cerdas, bertakwa, kriteria profesi, andal dalam pelaksanaan tugas).

Pada era demokrasi, intelijen perlu menyesuaikan diri dengan fenomena tuntutan perubahan tanpa menyimpang dari tujuan kepentingan nasional (kelangsungan hidup bangsa dan negara atau NKRI, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, Integrasi Nasional serta terwujudnya kesejahteraan rakyat).  Dilema utama intelijen di Indonesia saat ini ialah bahwa ia berperan sebagai pelindung demokrasi, tetapi pada saat yang sama intelijen harus beroperasi secara rahasia. Dalam pelaksanaan tugasnya Intelijen sudah mempunyai pegangan yaitu UU 17/2011  sebagai payung hukum.

Dalam UU 17/2011 disebutkan ruang lingkup intelijen negara meliputi; Intelijen dalam dan Luar Negeri, Intelijen pertahanan/militer, Intelijen kepolisian, Intelijen penegakan hukum dan intelijen kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Seluruh ruang lingkup tersebut dikoordinasikan oleh BIN. Para penyelenggara intelijen negara terdiri dari BIN, Intelijen TNI (Bais TNI), Intelijen Kepolisian RI, Intelijen Kejaksaan RI serta Intelijen Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Menurut Kepala BIN Marciano Norman,  ancaman ke depan akan semakin kompleks dan rumit. Ancaman-ancaman tersebut makin canggih seperti  cyberspace, cyber war, cyber spionase, information at your fingertips, information superhighway, era digital society.

Seiring dengan perkembangan lingkungan strategis, bila dinilai dari sembilan komponen intelijen strategis,   ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional tidak lagi bersifat tradisional, tetapi lebih banyak diwarnai ancaman nontradisional. Hakekat ancaman telah mengalami pergeseran makna, bukan hanya meliputi ancaman internal dan/atau ancaman dari luar yang simetris (konvensional) melainkan juga asimetris (nonkonvensional) yang bersifat global dan sulit dikenali serta dikategorikan sebagai ancaman dari luar atau dari dalam.

Situasi serta kondisi dunia politik di dalam negeri di era kepemimpinan Presiden Jokowi masih dibayangi dengan persaingan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), belum lagi adanya persaingan diantara tokoh-tokoh politik yang saling berebut pengaruh dengan pelbagai cara demi kepentingan masing-masing. Disinilah untuk periode kepemimpinan era Jokowi dibutuhkan seorang pimpinan di BIN yang faham dengan perkembangan situasi baik internasional, regional maupun nasional serta mampu mengamankan situasi serta kondisi agar stabilitas tetap terjaga dan negara terselamatkan.

Pemimpin tersebut jelas harus memenuhi kriteria essensial seperti kredibilitas, kompetensi, kejujuran, bersih tidak bermasalah dan setia. Intelijen mensyaratkan kesetiaan tunggal karena prinsip single client hanya kepada user. Kepala BIN mempunyai tugas memimpin BIN dalam melaksanakan tugas dan fungsi BIN, bertanggung jawab kepada presiden. Disamping Kepala BIN harus mampu mengordinasikan informasi intelijen dengan berkordinasi cepat dan tepat dengan komuitas intelijen lainnya yang ada.

Tercatat sejak era reformasi, jabatan Kepala BIN selalu diduduki oleh purnawirawan TNI AD hanya sekali dijabat oleh mantan Kapolri Jenderal Pol (Pur) Soetanto. Kabin Era Reformasi, Letjen (Pur) ZA Maulani (1998-1999),  Mayjen (Pur) Arie J Kumaat (1999-2001), Jenderal AM Hendropriyono (2001-2004), Mayjen (pur) Syamsir Siregar (2004-2009), Jenderal Pol (Pur) Soetanto (2009-2011), Letjen (Pur) Marciano Norman (2011-sekarang).

Calon Kepala BIN Yang Disarankan

Pada kesempatan ini, sebagai pengamat intelijen, penulis setelah mengamati beberapa calon, mempunyai pandangan serta saran kepada Presiden Jokowi. Calon yang penulis ajukan adalah Marsekal Madya TNI (Pur) Ian Santoso Perdanakusuma. Mengapa penulis mencalonkan Ian? Inilah beberapa pertimbangannya.

Ian Santoso adalah seorang purnawirawan TNI AU alumnus Akabri Udara Tahun 1970, satu Angkatan diantaranya dengan Jenderal Pur Luhut Panjaitan, Jenderal Pur Soebagyo HS, Jenderal Pur Fahrul Rozy.

Dalam perjalanan karirnya, putra dari  pahlawan Halim Perdanakusumah yang juga penerbang handal pesawat Hercules C-130 ini pernah menduduki jabat penting diantaranya sebagai Atase Pertahanan RI di Singapura, kemudian menjadi Panglima Kosek Hanudnas Jakarta, Panglima Komando Operasi AU-II di Makassar serta menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI (Bais TNI) pada Era pemerintahan Gus Dur dan kemudian Era Presiden Megawati. Oleh karenanya Ian cukup dikenal baik oleh Ibu Megawati.

Penulis sangat mengenal Ian Santoso sebagai sesama alumnus Akabri Udara dan sama-sama sebagai Perwira Tinggi  di Komunitas Intelijen. Ian juga sama-sama dengan penulis sebagai alumnus Pusdik Intel Strategis TNI di Cilendek, penulis kenal sebagai tokoh yang jujur, tidak pernah terkena masalah dan mempunyai cakrawala pandang luas baik sikon internasional, regional maupun nasional. Penulis banyak mendapat masukan darinya tentang pelbagai masalah terkait dengan intelijen.

Pertimbangan lainnya. Jelas dalam memilih pejabat tinggi setingkat menteri ini, presiden akan mempertimbangkan masalah keamanan, kesetiaan serta dukungan penuh, karena Kepala BIN adalah pejabat yang akan dimintai informasi intelijen dalam banyak hal, terutama suport atau dukungan  bagi presiden dalam mengambil keputusan.

Pada saat kampanye pilpres, Ian Santoso menjadi salah satu anggota pakar tim sukses Jokowi-JK, yang aktif bersama-sama Pak Hendro Priyono, Luhut Panjaitan, Ryamizard Ryacudu dan lain-lainnya. Kompas.com, Jumat (4/7/2014) menayangkan, "Putra pahlawan nasional RI Halim Perdanakusuma, Marsekal Madya (purn) Ian Santoso, menyatakan mendukung pasangan capres cawapres nomor urut 2, Joko Widodo - Muhammad Jusuf Kalla."

"Iyalah, tadi saya duduk di samping siapa? Pak Ryamizard kan? Ya dualah," ujar dia dalam acara pernyataan dan imbauan Jenderal TNI (purn) Ryamizard Ryacudu jelang Pilpres 2014 di Hotel Kartika Candra, Jakarta Selatan, Jumat (4/7/2014) siang. Ian berpendapat Jokowi dan Jusuf Kalla mampu memimpin bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Mantan Kepala BAIS TNI itu menganggap visi, misi, dan program kedua pasangan capres tidak terlalu berbeda. "Kalau keyakinan menjalankannya, saya lebih yakin Pak Jokowi. Itu saja," Ian menegaskan.

Nah, pertimbangan lainnya selain kemampuan serta perannya sebagai tim sukses dalam pilpres adalah prinsip dasar keseimbangan. Presiden Jokowi jelas sangat membutuhkan dukungan TNI, termasuk purnawirawan dari ketiga angkatan (AD, AL dan AU). Dimana kita ketahui bahwa mantan petinggi TNI AD sudah diberi jabatan sebagai Menteri Pertahanan, TNI AL diberi jabatan Menko Polhukam. Oleh karena itu penulis kalau boleh mewakili purnawirawan serta keluarga besar TNI AU akan sangat berbahagia apabila ada posisi yang diberikan kepada purnawirawan TNI AU, dan yang sangat memungkinkan serta memenuhi kriteria esensial adalah Marsdya TNI (Pur) Ian Santoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. PPAU kalau penulis boleh menyampaikan akan sangat senang dan memberikan apresiasi apabila Presiden Jokowi memilih Ian Santoso.

Dalam artikel ini, sengaja penulis menggunakan bahasa terang, karena kini jamannya transparansi, sehingga dari usulan ini bisa dilakukan pemeriksaan sekuriti terhadap calon unggulan asal TNI AU ini. Dengan dasar pengenalan secara pribadi penuh, pengalaman serta pengetahuannya dalam bidang Intelijen (mantan Kabais TNI), kepribadian serta kebersihan perjalanan karir, jaringan intelijen komuniti serta dukungan selama ini kepada Jokowi dan JK, penulis mengharapkan Presiden akan memperhatikan saran Old Soldier.

Demikian saran penulis kepada Bapak Presiden, semoga mendapat perhatian. Tak kenal maka tak cinta, semoga dengan tulisan ini kita semua lebih mengenal tokoh intelijen yang memang tertutup selama ini sebagai orang intelijen. Yang pasti dia tokoh yang berani, akan mampu mendampingi presiden dengan saran-sarannya yang cerdas dan berbobot, In Sya Allah.  Sebagai penutup ada peribahasa jawa menyebutkan "Kacang kang ora ninggalke lanjaran, marang bumi sing nglairake dewe tansah kelingan." Salam hormat Pak Presiden.

Penulis : Marsda TNI (Pur) Prayitno Ramelan, Pengamat Intelijen www.ramalanintelijen.net