Mengapa ingin Presiden SBY turun Sebelum 2014?

Sesuai dengan konstitusi, periode pemerintahan di Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat berjangka waktu lima tahun. Pasangan SBY-Budiono memenangkan pilpres pada 2009 dan secara resmi akan memimpin Indonesia hingga April 2014. Dalam kepemimpinan periode kedua ini kita melihat demikian banyak masalah yang muncul dan berpotensi dipolitisir serta diarahkan merupakan kesalahan dari SBY. Dengan mengandalkan kata demokrasi kemudian beberapa gelintir orang maupun kelompok kini dengan terang mengatakan akan menurunkan Presiden SBY sebelum Pemilu 2014.

Sebagian mengatakan keinginan tersebut hanyalah isu yang sengaja dihembuskan belaka agar rakyat percaya, tetapi dengan munculnya aksi mereka yang anti SBY, ada gerakan yang memang berkeinginan demikian.Penulis mencoba menelusuri, mengapa ada yang menginginkan Presiden SBY turun sebelum 2014?

Dalam perjalanan sejak 2009, ada masalah yang terus dikatakan tidak selesai yaitu kasus Bank Century. Banyak fihak yang menyatakan bahwa kasus tersebut melibatkan para pejabat tinggi dibawah kepemimpinan pak SBY. Masalah tersebut terus bergulir hingga kini.

Lantas apa sebenarnya keinginan menjatuhkan SBY itu? Penulis mendasarkan gerakan politik didasarkan dengan sebuah kepentingan. Kepentingan politik memang  bisa dikatakan murni untuk bangsa, negara dan rakyat. Tetapi bisa juga kepentingan tersebut hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Para perencana yang akan mendongkel SBY telah lebih terbuka dimata publik, tetapi yang pasti principle agent (istilah intelijen untuk bos besarnya) akan menutup diri, tidak jelas siapa, menggunakan cover, di belakang layar.

Menurut konstitusi, pemerintahan SBY-Budiono bisa jatuh hanya dengan prosedur konstitusi, dan kini ada yang mau mencoba menjatuhkan dengan jalan inskonstitusional, menggunakan rakyat, people power. Gerakan tersebut bisa disebut sebagai upaya makar, kudeta atau pemberontakan.

Penulis tidak membahas upaya tersebut mampu atau tidak, tetapi yang penting adalah apa kira-kira sasaran penjatuhan tersebut. Penjatuhan secara inskonstitusional sebuah pemerintahan dapat dikatakan makar, atau juga memang sebuah gerakan atau keinginan rakyat karena terjadi penyelewengan yang sangat berat. Dapat dikatakan pemerintah yang berkuasa telah melanggar konstitusi, bergeser dari kesepakat bersama, dari sistin demokrasi ke otokratis misalnya. Resiko yang harus dihadapi dan ditanggung oleh negara bersangkutan adalah terjadinya instabilitas baik politik, ekonomi dan pertahanan keamanan. Chaos sangat mungkin terjadi, akan terjadi kubu-kubu yang membela kelompoknya masing-masing.

Kasus perang saudara di Libya, Suriah dan Mesir merupakan contoh betapa kehancuran sebuah tatanan telah terjadi, dan yang pasti negara lain akan masuk kedalam konflik di negara tersebut. Karena banyak juga yang mempunyai kepentingan di negara yang sedang kisruh.

Lantas, mengapa ada yang ingin pemerintahan dijatuhkan di Indonesia? Ingin Presiden SBY dan Wapres Budiono diturunkan sebelum 2014? Menjadi pemikiran penulis, dan kita sekalian, nampaknya ada yang tidak suka apabila pemilu 2014 berjalan dengan normal. Sebagai pimpinan nasional saat ini, SBY walaupun tidak bisa ikut pilpres pada 2014, diperkirakan pengaruhnya masih besar. Dengan demikian maka, ada yang khawatir, SBY masih akan mampu menjadikan calonnya sebagai presiden.

Kemungkinan kedua, dengan jatuhnya pemerintahan SBY sebelum 2014, dengan mengendalikan rakyat, tatanan kehidupan mereka perkirakan akan dapat mereka kendalikan. Ada yang tidak menginginkan pemilu berjalan lancar pada 2014.  Nah, kemungkinan itulah yang penulis perkirakan. Akan tetapi kemungkinan ketiga yang sangat berbahaya dan paling parah, si perencana entah dengan alasan apapun yang tidak jelas hanya ingin menjatuhkan Presiden SBY, titik. Mungkin ada alasan pribadi, seperti sakit hati dan lain sebagainya. Tujuannya di sembunyikan (di cover) dengan tujuan-tujuan politis lainnya.

Hanya ada yang dilupakan, di Indonesia, apapun berita ataupun isu negatif  yang ditiupkan untuk menjatuhkan SBY, nampaknya kini kondisinya  tidak memenuhi syarat bagi sebuah gerakan  people power. Karena itu, walaupun dengan alasan demokrasi, gerakan kekerasan menjatuhkan pemerintahan SBY jelas merupakan pelanggaran hukum, dan perangkat hukum di Indonesia masih kuat dan solid. Rakyatpun dengan kondisi yang berlaku pada  saat ini tidak suka apabila terjadi chaos. Kemungkinan gerakan kalau tetap dilaksanakan, bisa diperkirakan akan  kurang mendapat respons rakyat.

Belum lagi apabila berbicara militer, yang dipastikan selalu memegang konstitusi, karena itulah soliditas TNI yang merupakan benteng pembela bangsa dan negara. Semoga saja perencana "conditioning" memikirkan kembali apa yang penulis sebutkan diatas. Resiko serta harga yang harus dibayar bangsa ini akan sangat mahal apabila diteruskan. Begitu?

Prayitno Ramelan, www.ramalanintelijen.net

Ilustrasi Gambar : intercominc.com