Perseteruan Politik Malaysia yang Mengimbas Indonesia

Beberapa waktu terakhir ini masyarakat Indonesia kembali disibukkan oleh ulah warga Malaysia. Mulai dari masyarakat biasa, pelajar, politisi, tokoh agama, pejabat, politisi, DPR hingga presiden menyatakan rasa tidak suka kepada tulisan di salah satu surat kabar di Malaysia. Mantan menteri Malaysia, Zainuddin Maidin, menyatakan dalam sebuah artikelnya, bahwa Presiden Ketiga RI, BJ Habibie adalah sebagai The Dog of  Imperialism. Sebagai penghianat bangsa Indonesia.

Belum reda kemarahan tersebut, kembali dalam wawancaranya dengan TV One di Jakarta, Zainuddin menyentil mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan Pendiri PAN Amin Rais. Dikatakannya ke TV One (20/12) pagi,  "Pak Gus Dur membantu Anwar Ibrahim setelah dibuang dari UMNO. Menurut intelijen kita. Mantan polis yang menunjukkan Gus Dur dan Amin Rais mau ekspor reformasi yang gagal di Indonesia ke Malaysia. Jadi dia ditolak, juga Amin Rais," katanya.

Selanjutnya Zainuddin menyatakan, bahwa komplotan  Amin Rais, Gus Dur, dan Anwar Ibrahim mau mengembangkan pluralisme globalisasi di Malaysia yang terbukti gagal di Indonesia. "Itu cukup (diaplikasikan) dengan Indonesia. Sesudah merdeka kita lebih dulu berdemokrasi.  Anwar Ibrahim impor cara demokrasi dari Indonesia. Kita sudah reformasi dari dulu dari zaman merdeka. Indonesia sudah bobrok mau ajarkan reformasi kepada kita," katanya.

Kemarahan dan rasa tidak suka Bangsa Indonesia dinyatakan serta ditayangkan di media, baik media cetak maupun elektronik. Inilah sebagian ucapan serta rencana dan tindakan baik masyarakat maupun pejabat.

 

Tanggapan Masyarakat dan Pejabat di Indonesia

 

Presiden SBY menegaskan sikapnya dan mengatakan bahwa pernyataan tersebut tidak patut keluar dari mulut seorang mantan pejabat tinggi Malaysia. Karena pernyataan tersebut telah mengganggu hubungan baik kedua negara serumpun. "Berkaitan dengan satu isu, yang saya ikuti hari-hari terakhir ini menjadi perhatian pers dan masyarakat kita. Yaitu menyangkut satu artikel yang ditulis oleh seorang mantan menteri di Malaysia, saudara Zainuddin, berkaitan dengan pak Habibie, Presiden ketiga kita."

"Sebenarnya ketika ada berita yang menurut saya tidak etis, melebihi kepatutannya dan itu bisa menggangu hubungan baik Indonesia-Malaysia. Mengingat hubungan kita, hubungan antara RI dan Malaysia yang seharusnya lebih mendekatkan hubungan kita ini untuk kepentingan bersama kita," kata SBY di Epicentrum, Taman Rasuna Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (17/12/2012).

Ketua DPR, Marzuki Alie, mengatakan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2012). "DPR akan memberikan protes. Hari ini diteken. Kalau selesai saya kirim," katanya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPR Pramono Anung, menurutnya, DPR akan mengirimkan surat protes tersebut ke pihak Malaysia. "Kita kirim ke Perdana Menteri Malaysia dan kita minta untuk klarifikasi dan kita juga mengecam cara-cara seperti itu," tegasnya.

Puan Maharani, anggota Komisi-I DPR RI dari PDIP menyatakan, “Kita sebagai negara dan bangsa tidak bisa diam saja ketika Pak Habibie dihina oleh mantan pejabat negeri lain demi kepentingan politik dalam negerinya sendiri. Ingat bahwa Pak Habibie adalah Presiden ke-3 RI, bukan "mantan presiden". Berarti beliau akan selalu jadi tokoh bangsa Indonesia,” tegasnya.

Menurut Mantan Presiden Jusuf Kalla, sebaiknya Pemerintah Indonesia harus menunjukan ketegasannya terhadap Pemerintah Malaysia. Alasannya, pelecehan yang dilakukan Malaysia terhadap Indonesia sudah berulang kali terjadi. "Ya harus tegas dibalas. Dijawab," kata JK kepada media pada acara Palang Merah Indonesia (PMI)  di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (13/12/2012).

Mantan Panglima TNI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jenderal Purn Wiranto menanggapi tuduhan Pak Habibie sebagai penghianat dengan nada keras. Menurut Ketua Umum Partai Hanura ini, seringkali martabat bangsa ini diinjak-injak oleh bangsa lain namun pemerintah tidak bersikap tegas. "Seringkali martabat kita diinjak-injak oleh bangsa lain tapi kita selalu ngalah. Alasannya supaya tidak terjadi salah pengertian atau konflik," kata Wiranto di Surabaya, Rabu (12/12/2012).

 

Perkembangan Politik di Malaysia

 

Kasus berawal dari tulisan mantan Menteri Penerangan Malaysia Zainuddin Maidin di surat kabar Utusan Malaysia yang menyebutkan bahwa mantan Presiden RI BJ Habibie adalah pengkhianat bangsa. "Habibie menjadi gunting dalam lipatan terhadap Presiden Indonesia Suharto walaupun Suharto yang membawanya kembali dari Jerman untuk kemudiannya menjadi wakil Presiden dan demikian juga yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim terhadap Tun Dr. Mahahtir Mohamad ketika beliau menjadi Timbalan Perdana Menteri setelah dipungut daripada ABIM." demikian dia menuliskannya di media yang menjadi corong pemerintah Malaysia.

Sebenarnya tulisan itu untuk mendiskreditkan mantan Wakil Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang  menjabat pada tahun 1993-1998. Pada tahun 1999, Anwar dijatuhi hukuman enam tahun penjara karena tuduhan korupsi, dan pada tahun 2000, ia divonis sembilan tahun atas tuduhan kasus sodomi. Pada tahun 2004,  pengadilan Federal membebaskannya dari tuduhan tersebut. Pada Juli 2008, ia ditangkap atas tuduhan menyodomi salah seorang pembantu laki-lakinya, namun dia dibebaskan dari tuduhan tersebut pada Januari 2012.

Anwar Ibrahim menjadi wakil  dari Perdana Mahathir setelah dia memenangkan pemilihan Wakil Presiden dari UMNO, partai pemerintah melawan Ghafar Baba. Hubungan Anwar kemudian memburuk dengan Mahathir, Anwar menuduh terjadinya budaya nepotisme dan kronisme dalam UMNO (dan koalisi yang berkuasa). Mahathir kemudian marah karena upaya Anwar yang terus  membongkar kebijakan dari Mahathir.  Budaya "kronisme" dikatakan  oleh Anwar sebagai penyebab utama terjadinya  korupsi dan penyalahgunaan anggaran di Malaysia.

Dalam menghadapi krisis keuangan yang melanda Asia tahun 1997, Anwar, sebagai menteri keuangan, mendukung Dana Moneter Internasional (IMF) untuk pemulihan krisis. Anwar juga mengeluarkan paket penghematan yang memangkas pengeluaran pemerintah sebesar 18%, memotong gaji para menteri dan menangguhkan proyek-proyek besar yang disebut mega proyek. Anwar berani menempuh kebijakannya, walaupun landasan dari strategi pembangunan yang menetapkan Mahathir.

Pada tahun 1998, saat Anwar ditahan karena tuduhan korupsi,  Anwar dipukuli oleh Inspektur Jenderal Polisi Rahim Noor. Rahim kemudian dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan  penyerangan dan dipenjara selama dua bulan pada tahun 2000. Dia membuat permintaan maaf publik kepada Anwar dan membayar ganti rugi atas kerugian Anwar. Pada tahun 1999, Anwar melakukan gugatan terhadap Perdana Menteri Mahathir atas tuduhan pencemaran nama baik karena Mahathir  mengucapkan tuduhan tindakan yang tak bermoral dan homoseksual dalam sebuah konferensi pers di Malaysia.

Anwar Ibrahim kemudian kembali ke politik dan  menang dalam pemilihan umum di Pauh Permatang yang diadakan pada tanggal 26 Agustus 2008. Pada tanggal 28 Agustus 2008, Anwar, dengan mengenakan pakaian Melayu berwarna gelap dan topi "songkok" diambil sumpahnya di ruang utama Gedung parlemen di Kuala Lumpur sebagai anggota parlemen mewakili Permatang Pauh. Secara resmi Anwar dinyatakan sebagai pemimpin aliansi oposisi dari 3-partai. Anwar mengumumkan: "I'm glad to be back after a decade. The prime minister has lost the mandate of the country and the nation."

 

Sejarah dan Sistem Politik di Malaysia

 

Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah persekutuan, terletak di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi dengan ibukota Kuala Lumpur. Pusat pemerintahan persekutuan adalah Putrajaya. Jumlah penduduk negara ini 27.730.000 (sensus 2008). Negara ini terdiri dari  dua kawasan yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur (terletak di pulau Kalimanta, dipisahkan  oleh Kepulauan Natuna yang merupakan wilayah Indonesia di Laut Cina Selatan.

Dari sejarahnya,  Malaysia adalah kumpulan wilayah jajahan Inggris, dikenal sebagai Malaya Britania hingga pembubarannya pada 1946, ketika kumpulan itu disusun kembali sebagai Uni Malaya. Karena semakin meluasnya tentangan, kumpulan itu lagi-lagi disusun kembali sebagai Federasi Malaya  pada tahun 1948. Federasi Malaya diberikan  kemerdekaan dari Inggris pada 31 Agustus 1957.

Nama "Malaysia" diadopsi pada tahun 1963, berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB 1514, dalam proses dekolonisasi, Federasi Malaya bertambah dengan Singapura, Sabah  dan Serawak yang membentuk federasi bernama Malaysia. Pada 9 Agustus 1965 Singapura kemudian dikeluarkan dari Malaysia dan menjadi negara merdeka yang bernama Republik Singapura.

Dari fakta sejarah, pada pertengahan hingga akhir milenium pertama, sebagian besar semenanjung berada di bawah pengaruh kerajaan Sriwijaya. Pada permulaan abad ke-15, kesultanan didirikan di bawah sebuah dinasti yang didirikan oleh Prameswara, pangeran dari Palembang  Indonesia, dari kekaisaran Sriwijaya. Prameswara kemudian mendirikan sebuah kerajaan yang disebut Melaka, dan dia membangun serta memperbaiki fasilitas untuk tujuan perdagangan.

Dalam perjalanannya Malaka kemudian ditaklukan oleh Portugal (1511), menjadi koloni Britania Raya (1824), Pendudukan oleh Jepang dalam Perang Dunia Ke-II. Setelah berakhirnya perang, Uni Malaya, didirikan pada 1946 dan terdiri dari semua kepemilikan Britania di Malaya, kecuali Singapura, dibubarkan pada 1948 dan diganti oleh Federasi Malaya, yang mengembalikan pemerintahan sendiri para penguasa negeri-negeri Malaya di bawah perlindungan Britania.

Di antara tahun 1980-an dan pertengahan 1990-an, Malaysia dipimpin oleh perdana menteri keempat, Dr. Mahathir Mohamad. Pada periode ini Malaysia mengalami lompatan dari ekonomi berbasis pertanian ke ekonomi berbasis manufaktur dan industri.

Malaysia diguncang oleh Krisis finansial Asia 1997, juga tidak stabilnya politik yang disebabkan oleh penahanan Wakil Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Terdapat pula tentangan dari kaum sosialis dan reformis, sampai kepada upaya pembentukan negara Islam. Pada 2003, Dr Mahathir  mundur dan digantikan oleh wakilnya, Abdullah Ahmad Badawi. Pemerintahan baru mengadvokasikan pandangan moderat negara Islam yang didefinisikan oleh Islam Hadhari.

Pada November 2007, Malaysia digoyang oleh dua unjuk rasa anti-pemerintah. Unjuk rasa Bersih 2007, dimana sebanyak 40.000 orang berdemo di Kuala Lumpur pada 10 November yang menganjurkan reformasi daerah pemilihan. Demo tersebut  dipicu oleh dugaan-dugaan korupsi dan ketidak sesuaian di dalam sistem pemilihan di Malaysia yang condong kepada koalisi partai politik (Barisan Nasional), yang terus memerintah Malaysia sejak kemerdekaan 1957.

Pada 25 November 2007, terjadi unjuk rasa di ibukota Malaysia dan dipimpin oleh HINDRAF (Hindu Rights Action Force) yang melakukan protes berkaitan dengan kebijakan yang timpang yang mengutamakan Suku Melayu. Jumlah pendemo jumlahnya antara 5.000 sampai 30.000 orang. Pemerintah dan kepolisian dengan tegas menangani demo tersebut. Pada 16 Oktober 2008, HINDRAF dilarang karena pemerintah mengecap aksi tersebut  tidak terdaftar dan kepadanya diberlakukan ISA (Internal Security Act). Aksi tersebut  dinilai  sebagai "ancaman bagi keamanan nasional" dan dianggap berusaha  untuk mendapat bantuan dan dukungan dari kelompok teroris.

Sistem pemerintahan di Malaysia meniru sistem parlementer Westminster, yang merupakan warisan Penguasa Kolonial Britania. Tetapi di dalam praktiknya, kekuasaan lebih terpusat di eksekutif daripada di legislatif. Judikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah selama zaman Mahathir, kekuasaan judikatif itu dibagikan antara pemerintah persekutuan dan pemerintah negara bagian. Sejak kemerdekaan pada 1957, Malaysia diperintah oleh koalisi multipartai yang disebut Barisan Nasional. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri.

Pemerintah negara bagian dipimpin oleh Menteri Besar di negeri-negeri Malaya atau Ketua Menteri di negara-negara yang tidak memelihara monarki lokal, yakni seorang anggota majelis negara bagian dari partai majoritas di dalam Dewan Undangan Negeri. Di tiap-tiap negara bagian yang memelihara monarki lokal, Menteri Besar haruslah seorang Suku Melayu Muslim.

Pemilihan umum parlemen dilakukan paling sedikit lima tahun sekali, dengan pemilihan umum terakhir pada Maret 2008. Tercatat di parlemen sebanyak  222 anggota Dewan Rakyat (seperti DPR), yang dipilih dari daerah pemilihan beranggota-tunggal yang diatur berdasarkan jumlah penduduk untuk masa jabatan terlama 5 tahun.

Konstitusi Malaysia menetapkan bahwa perdana menteri haruslah anggota dewan rendah (Dewan Rakyat), yang direstui Yang di-Pertuan Agong dan mendapat dukungan majoritas di dalam parlemen. Kabinet dipilih dari para anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara, bertanggung jawab kepada badan itu,  sedangkan kabinet merupakan anggota parlemen yang dipilih dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara.

 

Analisis Kasus dan Imbas terhadap Indonesia

 

Kemunculan Anwar Ibrahim yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan nampaknya cukup mengkhawatirkan Barisan Nasional. Anwar mencoba mengusung sebuah upaya perubahan di Malaysia. Disadari oleh elit Malaysia, kini telah terjadi sebuah pergerakan di Malaysia, mengadopsi ide-ide Barat yaitu sistem demokrasi.

Malaysia melihat bahaya penerapan reformasi demokrasi di Indonesia yang dinilai akan berbahaya apabila  terjadi di Malaysia. Para Elit di UMNO dan Barnas melihat bahaya ini dan khawatir kedekatan tokoh pembaharuan Anwar Ibrahim dengan beberapa tokoh reformasi dan demokrasi di Indonesia. Mereka tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi bila reformasi terjadi di negara berpenduduk 27 juta itu yang kasus pertentangan dan kecemburuan etnisnya demikian kental.

Malaysia kini mencoba melakukan isolasi untuk melindungi masyarakatnya dari penetrasi yang dilakukan Barat, dimana salah satu yang dianggap agen demokrasi adalah Indonesia. Ini berarti Malaysia tetap bertahan dan memilih keluar dari partisipasi dalam komunitas global yang didominasi Barat. Malaysia harus siap dan membayar tinggi, seperti buah simalakama, dia menolak atau menerapkan demokrasi kebebasan, kedua pilihan jelas  ada resiko yang harus dipikulnya.

Nah, kini elit parpol penguasa di Malaysia sangat khawatir dengan Anwar Ibrahim yang menyuarakan terjadinya budaya nepotisme dan kronisme dalam UMNO (dan koalisi yang berkuasa). Budaya kronisme yang dikatakannya menjadi penyebab terjadinya korupsi. Jadi menjelang pemilu Malaysia yang akan dilakukan dalam beberapa bulan mendatang, mereka mencoba mengobarkan sentimen anti Indonesia, dimana Anwar mereka nilai dekat dengan Indonesia. Keburukan, serta langkah beberapa pemimpin Indonesia mereka sebar luaskan, untuk memancing kemarahan bangsa Indonesia. Berseterunya kedua negara ini yang mereka harapkan menjelang pemilu.

Dengan besarnya semangat bela negara, maka elit penguasa Malaysia tidak lagi khawatir akan bisa di penetrasi sistem demokrasi Indonesia, karena itu sentimen anti Indonesia mereka besarkan. Di Youtube tersebar ungkapan "Anjing Indonesia" oleh suporter Malaysia, pada saat pertandingan bola, hal yang tidak pernah dilakukan rakyat Malaysia. Itulah sebagian rangkaian pengkondisian intelijen elit Malaysia. Lantas siapa Zainuddin itu? Dia hanyalah pion, ujung tombak kecil yang diperalat dan dimainkan, karena dia berani bercuap-cuap sesuai dengan kemauan si penyuruh. Itulah  inti dari centilan Zainuddin. Sebenarnya kita tidak perlu terpancing, kemarahan kita akan membuat kasus ini menjadi besar, yang untung ya partai penguasa di Malaysia itu. Itu yang mereka harapkan.

Tidak pantas rasanya, menghadapi seorang bekas menteri kecil saja, kita harus menurunkan jawara-jawara  kelas berat. Jangan sampai terpancing dengan ulah mereka, Malaysia menjadi besar karena langkah kita yang kurang cerdik. Kecilkan lawan, maka mereka tidak akan ada arti apa-apa, inilah strateginya. Mereka takut akan adanya ide Prameswara baru dari Indonesia yang bernama demokrasi kebebasan itu, dan pasti tidak akan mampu ditolaknya. Inilah ramalan penulis.

Prayitno Ramelan, www.ramalanintelijen.net

Ilustrasi Gambar : theqas.blogspot.com