Kasus Sampang dan Kritisi Presiden atas Kinerja Intelijen

29 August 2012 | 10:14 am | Dilihat : 1508

 

Ungkapan seorang presiden secara terbuka dan ditayangkan oleh media bukanlah sesuatu yang sederhana. Pada hari Senin (27/8) seusai memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, presiden menanggapi soal aksi kekerasan terhadap warga komunitas Syiah di Desa Karang Gayam, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Minggu (26/8/2012). Presiden mengatakan bahwa kinerja intelijen kepolisian dan komando teritorial TNI belum optimal mengantisipasi aksi kekerasan di Sampang.

Dalam dua tahun terjadi aksi kekerasan yang menewaskan warga setempat. "Mestinya kalau intelijen itu bekerja dengan benar dan baik, akan lebih bisa diantisipasi, dideteksi keganjilan yang ada di wilayah itu," kata presiden.. Ditegaskannya bahwa penuntasan aksi kekerasan terhadap warga komunitas Syiah pada Agustus 2011 tidak tuntas. Akar kekerasan di daerah tersebut masih ada sehingga memicu aksi kekerasan pada Minggu lalu.

Mengapa presiden memberikan perhatian khusus terhadap institusi intelijen, soal penyerangan di Sampang itu yang menewaskan hanya dua orang dan menyebabkan hancurnya 37 rumah? Jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan jatuhnya korban eksodus mudik lebaran, dimana korban meninggal tercatat 820 jiwa, korban luka berat 1.222 orang, dan luka ringan 4.086 dengan jumlah kerugian diperkirakan mencapai Rp 8.330.279.704.

Dalam kasus Sampang, walau korbannya sedikit, tetapi potensi perpecahan akan membesar apabila tidak disadari oleh aparat intelijen. Kasus penyerangan warga Syiah tersebut, apapun latar belakangnya adalah masalah yang sangat sensitif, akan membekas dan membuat bangsa ini menjadi terkotak-kotak. Judul yang lebih tepat adalah potensi   terjadinya disintegrasi. Kasus mudik lebih kepada semangat berlebaran warga dengan cara yang kurang tepat, serta kurangnya penanganan dari para pemegang amanah. Apabila ditangani dengan tepat, diperkirakan kasus mudik akan menjadi lebih aman dan membahagiakan. Sementara kasus Sampang atau SARA lainnya lebih melibatkan emosi dan kepercayaan, hal ini berbahaya, karena bisa menyebabkan orang menjadi sangat beringas dan sadis.

Pada beberapa belahan dunia, perseteruan antara Islam Sunni dengan Syiah tercatat dan terjadi demikian tajam. Dan bahkan dalam konflik di Suriah yang berdarah-darah dan telah merenggut 19.000 jiwa lebih. Konflik yang penuh dengan komplikasi tersebut di dasari oleh perpecahan etnis, dimana Assad di dukung militer dari sekte Alawit (Syiah) sebagai minoritas di negara yang mayoritasnya penganut Islam Sunni. Penganut Syiah sebagai minoritas (12 persen dari populasi 23 juta penduduk Suriah), sementara muslim Sunni yang merupakan tulang punggung dari kelompok oposisi adalah mayoritas (75 persen dari populasi). Konflik tak kunjung usai dan beberapa pengamat memperkirakan Suriah dapat pecah menjadi Libanon kedua.

 

Latar Belakang Konflik Sampang

 

Aksi kekerasan terhadap muslim Syiah di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kabupaten Sampang, Madura terjadi pada hari Minggu pagi, 26 Agustus 2012. Dalam penyerangan tersebut  dua orang warga Syiah tewas. Korban meninggal adalah Muhamad Kosim alias Hamama (50) dan Thohir (40). Selain korban tewas, tujuh orang mengalami luka kritis, puluhan orang mengalami luka-luka ringan, 37 rumah dari 80 rumah warga muslim Syiah dibakar.

Penyerangan berdarah itu terjadi sekitar pukul 11 pagi. Sekitar 500-an orang terkonsentrasi di sekitar Kampung Nangkernang sejak pukul 08.oo pagi. Massa tersebut membawa clurit, pedang, pentungan dan sejumlah bom molotov. Menurut keterangan Iklil, kakak kandung Pemimpin Syiah Sampang Ustadz Tajul Muluk dan Zaini, yang berada di sekitar lokasi, ratusan massa itu adalah massa pelaku yang sama yang pernah membakar dan meneror mereka pada tanggal 29 Desember 2011 silam.

Pada tanggal tersebut, telah terjadi  pembakaran mushola dan rumah penganut Syiah di sebuah pesantren di Dusun Nangkrenang, Desa Karang Gayam Kecamatan Karang Penang, Sampang, Madura. Rumah tokoh Syiah di Sampang Tajul Muluk sempat dirusak dan dibakar massa, dan kemudian Tajul hingga kini masuk tahanan dan dihukum dua tahun dengan tuduhan penodaan agama. Menurut Ketua MUI Jatim KH Abdusshomad Buchori di Surabaya, Kamis (29/12/2011) mengatakan, “Ibaratnya sebagai bom waktu yang telah meledak. Sudah sejak lama, warga disana menginginkan agar penganut Syiah hijrah saja, tidak berdiam disana."

Mengenai pemicu konflik terhadap Syiah di Madura, Kiai Somad mengaku lebih kepada perbedaan faham. Diantaranya, sistem ibadah yang berbeda, penerimaan nikah mut’ah (kontrak), dan adzan yang ditambah. Adzan mereka itu ditambahi dengan kalimat ‘hayya ala khoiril amal’ dan ‘ashanu an aliyyan waliyullah’. Bagi masyarakat non Syiah, sudah tentu ini melenceng. Agar konflik dengan Syiah ini tidak meluas, kiai Somad memberikan saran sebaiknya penganut Syiah di lokalisir saja. Tidak bermasyarakat dengan warga lain yang berbeda paham. Ini menjadi tugas pemerintah, kata kiai Somad kepada Suara kawan.

Konflik 26 Agustus 2012. Menurut Aliansi Solidaritas Kasus Sampang, ancaman-ancaman penyerangan yang direncanakan seusai lebaran itu sudah disampaikan kepada mereka sebelum Ramadhan dan saat Ramadhan tiba.“Para peneror itu mengatakan akan menghabisi dan menyembelih warga Syiah jika tetap berada di sana seusai Ramadhan. Kita akan dibuat habis,” kata Iklil, kakak dari Tajul Muluk.Tiga hari sebelum penyerangan pada hari Minggu itu,menurut Iklil, sudah terjadi sweeping terhadap warga Syiah. Warga Syiah yang terkena sweeping dilarang keluar dari kampung, termasuk para santri-santri warga Syiah yang hendak kembali ke pondok mereka di luar kota Sampang.

Iklil mengatakan menelpon Polsek Omben dan juga Polres Sampang, dia menginformasikan adanya eskalasi massa yang mencekam di sekitar kampungnya. Laporan via telpon itu diterima dan ditanggapi dengan janji akan mengirimkan anggota polisi ke TKP. Menurutnya, di sekitar TKP terlihat  5 orang personil kepolisian. Saat itulah kemudian terjadi tindak kekerasan, dimana kelompok Syiah dengan jumlah yang kalah banyak terdesak dan melarikan diri, dan dua orang meninggal dunia dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Setelah kejadian, para warga Syiah yang mengungsi kemudian ditampung di GOR Sampang hingga kini. Situasi terkendali, tetapi akar masalah belum selesai. Pihak keamanan kemudian menerjunkan aparat dalam jumlah banyak dan terus mengamankan desa Karang Gayam.

 

Pendapat Tokoh dan Pakar

 

Menurut penjelasan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, yang juga tokoh asal Sampang, Madura, bahwa peristiwa penyerangan terhadap kelompok Syiah hari Minggu lalu bukan berlatar belakang agama, tapi berlatar belakang masalah keluarga dan percintaan. Menurutnya "Sebenarnya kasus ini bermula dari dua orang bersaudara yang sama-sama Syiah, sama-sama ke pondok pesantren lalu sama jatuh cinta kepada seorang gadis yang sama. Sehingga yang satu menyatakan keluar dari Syiah-nya, lalu memprovokasi orang-orang yang tidak tahu apa-apa antara Syiah-Sunni," jelasnya, Selasa (28/8). Sejak awal permasalahan diurai dan dibuka satu per satu. Sehingga, tidak terjadi peristiwa seperti yang terjadi hari Minggu kemarin.

"Sekarang sudah terlanjur terjadi. Tidak ada jalan lain kecuali penegakan hukum tegas. Siapapun yang salah nanti dibicarakan belakangan. Entah itu tokoh agama, pemerintah, atau aparat keamanan. Tidak boleh ada pengadilan oleh rakyat terhadap rakyat lain," tegas Mahfud.

Kepala Badan Intelijen Negara, Letjen Marciano Norman, mengakui bahwa jajaran intelijen tidak sigap mengantisipasi aksi kekerasan terhadap warga komunitas Syiah di Desa Karang Gayam tersebut. Intelijen akan melakukan evaluasi. "Harusnya intelijen yang baik memang mempunyai kemampuan mendeteksi secara dini atas hal-hal yang akan timbul," kata Marciano kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj mengutuk kembali terulangnya penyerangan terhadap warga Islam Syiah di Nangkernang, Sampang, Madura, Jawa Timur, hingga mengakibatkan tewasnya satu orang pengikut syiah dan beberapa di antaranya luka. Peristiwa tersebut dinilai sebagai kriminal murni, dan aparat penegak hukum didesak dapat menjalankan tugas penegakan dengan baik. "Saya melihat (kejadian) itu sebagai kriminal murni, karena dakwah tidak dibenarkan kalau sampai harus saling melukai, apalagi saling bunuh. Oleh karenanya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, harus bisa bertindak sesuai dengan hukum yang ada.

Terkait tudingan sejumlah pihak jika Syiah adalah aliran sesat, NU tidak sependapat jika penyelesaiannya dilakukan melalui jalan kekerasan." "NU dengan Syiah jelas beda, terlebih dengan Ahmadiyah, jelas berbeda. Tapi, dalam pergaulan, kami menolak adanya kekerasan, karena ajakan berubah itu ada metodenya. Dakwah, diskusi yang bermartabat, dan itu semua yang selama ini kami lakukan," tandas Said kepada Detik.

Menteri Agama Surya Dharma Ali, pada Senih (27/8) meninjau lokasi kejadian bentrokan di Desa Karangayam, tersebut. Melihat kondisi medan, dia menyimpulkan berkat aparat keamanan maka bentrokan tidak meluas dan memakan lebih banyak korban. Dikatakannya aparat keamanan telah berusaha keras meredam bentrokan antar komunitas di Sampang, Madura. Jatuhnya korban jiwa dan rumah terbakar akibat lokasi kejadian yang relatif sulit dijangkau.

Kacung Marijan, Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) dan Staf Ahli Mendikbud mengatakan bahwa kehadiran Syiah sebenarnya tidak menjadi masalah yang sangat berarti. Hal ini berbeda dengan aliran Ahmadiyah yang dianggap telah keluar dari ajaran Islam karena dipandang mengakui adanya nabi setelah Nabi Muhammad. Ditegaskannya bahwa perbedaan pandangan teologis antara pengikut Sunni dan Syiah itu bisa mencuat ke arah konflik yang mengemuka, manakala masing-masing berpandangan bahwa hanya kelompoknya yang paling benar dan kelompok lain salah. Tidak berhenti sampai di sini, terdapat pemikiran dan tindakan untuk saling meniadakan.

Konflik di Sampang terjadi di daerah yang tergolong terbelakang, masyarakat kurang terdidik. Mereka tidak memahami secara mendalam substansi persamaan dan perbedaan teologis antara Sunni dan Syiah. Jadi mudah di provokasi. Dalam konteks keindonesiaan, apa yang terjadi di Sampang itu sangat mengkhawatirkan. Sejak awal, konstruksi kebangsaan yang dibangun Indonesia adalah bangsa yang majemuk, tetapi satu. Konstruksi demikian sejalan dengan bingkai paham multikultural.

Suatu bangsa yang majemuk akan terjalin secara baik manakala masing-masing kelompok mengakui dan mendukung keberadaan kelompok lain. Perbedaan etnik, kelas sosial, agama,dan karakteristik sosiologis lainnya tidak menjadi halangan bagi mereka untuk saling berinteraksi di dalam kehidupan sehari-hari. Kasus yang terjadi di Sampang bertolak belakang dengan karakteristik paham multikultural itu. Ditekankan oleh Prof Marijan, bahwa kita perlu memiliki langkah strategis berupa rekayasa sosial untuk mencegahnya. Pendidikan multikulturalisme merupakan kata kuncinya. Melalui pendidikan demikian, masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup mengenai eksistensi masyarakat Indonesia yang berbeda- beda.

 

Kinerja Intelijen

 

Menurut Maluyu S.P. Hasibuan (2001:34), “kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas  yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu”. Menurut Wiki,  kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja (output) individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi.

Jadi sebetulnya kinerja intelijen yang dikritisi oleh presiden adalah tidak adanya prestasi kerja intelijen, rendahnya kualitas dan kecilnya kuantitas aparat intelijen daerah sebagai akibat rendahnya kemampuan alami dalam proses belajar serta keinginan mereka dalam membuat sebuah prestasi. Karena itu intelijen daerah dinilai kecolongan di Sampang.

Nah, kalau kita membahas intelijen, maka dalam sebuah negara, diketahui ada yang namanya intelijen taktis dan intelijen strategis. Intelijen taktis lebih kepada penggunaan intelijen untuk kepentingan yang bersifat taktis. Selain taktis, terdapat juga intelijen strategis, dimana hasil pekerjaan badan/aparat intelijen yang sudah mengolah informasi dengan beberapa persyaratan hingga menjadi bahan siap untuk diberikan kepada "user."

Penggunaan intelijen taktis ini untuk memberikan kemungkinan kepada pihak kawan   untuk pengambilan keputusan dalam menentukan tindakan–tindakan yang akan diambil dengan resiko yang telah diperhitungkan diperhitungkan. Dimana informasi intelijen merupakan bahan matang yang menjawab kebutuhan Siabidibame (Siapa, Apa, Bilamana, Dimana, Bagaimana dan Mengapa). Khususnya untuk mencapai sasaran yang ditentukan oleh pihak atasan yang berwenang sesuai dengan bagian strategi yang digariskannya.

Sementara intelijen strategis  adalah merupakan sebuah hasil pengolahan informasi menjadi intelijen strategis, yang akan dipergunakan untuk kepentingan strategis. Intelijen Strategis mencakup sembilan komponen strategis yaitu komponen, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Hankam, Biografi, Demografi dan Sejarah. Badan intelijen memberikan masukan secara berkala kepada user atau end user telaahan serta perkiraan intelstrat untuk pengambilan keputusan.

Nah, dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, Intelijen dituntut terus membuat produk dari sembilan komponen. Sebagai contoh misalnya dalam melakukan reformasi, seberapa besar pengaruh reformasi baik positif ataupun negatif apabila di nilai dari intelstrat tadi. Penerapan demokrasi kebebasan yang saat ini menjadi fenomena tak terbantahkan, juga harus di analisa dalam sebuah perspektif intelijen. Bagaimana ekses bagi sebuah upaya pembangunan bangsa.

Khusus untuk kasus-kasus seperti yang terjadi di Sampang, Mesuji, Tanjung Priok, dan Bima misalnya, intelijen daerah harus membuat sebuah analisa kasus. Tetapi produk yang lebih utama intelijen adalah sebuah perkiraan intel, yang dibuat berdasarkan intelijen dasar (basic descriptif intelligence) dan informasi aktual (the present). Kemudian intel membuat perkiraan atau ramalan kemungkinan apa yang akan terjadi serta trend masalah akan kemana (the future).

Intelijen diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat menyangkut  tiga aspek, yaitu perencanaan, kebijaksanaan dan cara bertindak. Dalam kasus Sampang, persoalan antara Sunni dan Syiah di Indonesia diketahui mempunyai latar belakang perbedaan penerapan syariat serta keyakinan lainnya yang dinilai mendasar.  Aparat daerah memang harus mewaspadai dan memonitor peluang konflik yang bisa terulang, terlebih di masyarakat Madura yang terkenal dengan budaya carok misalnya. Mengenai penyelesaian jalan tengah antara Sunni-Syiah lebih menjadi porsi Badan Intelijen Nasional (BIN), mengukur masalah dari sembilan komponen tadi. BIN lebih berkemampuan melakukan kordinasi antar kementerian serta organisasi keagamaan seperti NU misalnya untuk mencari titik tengahnya.

Sebagai info dasar, perbedaan pendapat dan cara beribadah jelas merupakan prinsip yang harus diwaspadai oleh aparat intel. Penyerangan oleh kelompok non Syiah pada 29 Desember 2011 sebetulnya harus di waspadai dan di monitor dengan ketat. Ternyata kemudian pada 26 Agustus 2012 kembali terjadi konflik yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Disinilah teguran presiden berasal, aparat serta organisasi intel daerah dinilainya kurang peka, atau kinerjanya lemah dan patut dipertanyakan. Para pejabat daerah dinilai presiden kurang mendapat input intelijen untuk melakukan tindakan preventif. Memang kini situasi sudah kembali aman dan terkendali, tetapi kesannya lebih sebagai pemadam kebakaran belaka.

Beberapa informasi tentang muasal konflik yang dikatakan sebagai peristiwa keributan keluarga, penulis nilai lebih sebagai pemicu atau detonator kerusuhan. Karena itu presiden sangat concern terhadap peristiwa Sampang, karena apabila tidak segera diantisipasi masalah ini akan bisa meluas dan menyebar ke daerah lainnya. Nah, potensi disintegrasi bangsa dengan latar belakang agama  harus dicegah karena sangat berbahaya.

Karena itu kasus percikan SARA, misalnya dalam pilkada DKI Jakarta penulis nilai juga harus diwaspadai oleh badan Intelijen. Sekali kasus SARA meletus, agak sulit untuk meredamnya. Kasus akan bergulir dan membakar serta menghanguskan apapun yang ada disekitarnya. Sebuah konflik apabila terjadi dan tidak segera dipadamkan akan melahirkan mereka-mereka  yang bersedia melakukan teror yang biadab. Itulah jawabannya terhadap keseriusan Presiden dalam menegur aparat intelijen daerah. Semoga bermanfaat.

Prayitno Ramelan, www.ramalanintelijen.net

Ilustrasi Gambar : solopos.com

This entry was posted in Hankam. Bookmark the permalink.