Pejabat Daerah Demo, dipecat, Akan Rusuh?

28 March 2012 | 10:33 am | Dilihat : 468

Berita demo anti kenaikan BBM terus menuai kontroversi yang tak kunjung selesai. Isu gelap yang tersebar akan terjadinya demo anarki tanggal 27 Maret kemarin membuat masyarakat Jakarta gentar, khawatir takut terjebak kerusuhan dan menjadi korban. Banyak yang tidak masuk kantor kemarin.  Ternyata upaya propaganda gelap yang dibuat melalui jejaring sosial tidak mampu membangkitkan semangat perlawanan anti kebijakan pemerintah tersebut. Hanya dibeberapa daerah aksi-aksi yang agak rusuh terjadi berupa perang batu dan demonstran disemprot water canon polisi.

Yang menarik dari pendemo kali ini dibeberapa daerah, ada pejabat daerah yang ikut dan bahkan memimpin demo. Mereka adalah kader PDIP yang terpilih menjadi pejabat melalui pilkada. Tercatat Wakil Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo yang akrab disapa Rudy bahkan langsung terjun memimpin aksi demonstrasi menolak rencana kenaikan harga BBM, bahkan di kompleks Balai Kota Solo. Dalam aksinya, Rudy didampingi oleh Ketua DPRD Kota Solo YF Sukasno.

Wakil Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono, kemarin   terlihat juga memimpin aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM di Kota Surabaya. Sejak pagi aksi demonstrasi besar-besaran dari massa PDIP di Kota Pahlawan itu dipimpin langsung oleh Bambang DH. Bambang yang saat ini juga menjadi Wakil Ketua DPD PDIP Jatim dengan keras menyatakan tidak mau menjadi pelacur politik dan pejabat yang oportunis. Aksi yang sama juga dilakukan oleh sama  Wakil Bupati Jember (nonaktif) Kusen Andalas. Dia memimpin ribuan kader PDIP di Jember turun ke jalan meneriakkan penolakan kenaikan harga BBM. Kusen saat ini menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Jember.

Wali Kota Malang Peni Suparto juga turut serta bersama sejumlah masyarakat dalam aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Aksi turun kejalan dilakukan Peni bersama massa Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Jawa Timur atau organisasi kemasyarakatan milik PDI Perjuangan Cabang Malang.

Nah, aksi turun kejalan dari kader PDIP  menimbulkan rasa tidak suka para elit Partai Demokrat, bahkan dengan agak geram mereka mengatakan tidak pantas PDIP menurunkan massanya kejalan menentang kebijakan pemerintah. Masalahnya kini  bukan aksi massa PDIP yang menjadi topik, tetapi pertanyaannya apakah dibenarkan para pejabat daerah memimpin demo terhadap pemerintah? Tapi yang jelas, kotanya mereka amankan, karena mereka ada diantara pendemo. Cerdik juga.

Menyikapi demo tolak kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pejabat daerah,  Mendagri Gamawan Fauzi mengancam akan memberhentikan pejabat tersebut. Inilah masalah baru yang menjadi topik menarik di republik ini. Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo mempertanyakan dasar Mendagri untuk memberhentikan pejabat yang ikut demo tersebut. "Dasarnya apa kalau Mendagri mau memberhentikan Walikota Solo? Pejabat daerah seperti walikota dan wakilnya dipilih oleh rakyat. Karena itu, menjadi hal wajar jika seorang kepala daerah memperjuangkan aspirasi rakyatnya. Gubernur, walikota, dan wakil itu pejabat daerah yang bukan merupakan aparat pemerintah pusat. Mereka itu dipilih rakyat, dan wajar kalau harus memperjuangkan aspirasi rakyat,” tegas Tjahjo Kumolo pada wartawan di Gedung DPR Jakarta, Selasa (27/3).

Pendapat Tjahyo Kumolo diperkuat oleh pakar tata negara Universitas Indonesia (UI) Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan, Mendagri Gamawan Fauzi tidak berwenang memperingatkan, apalagi memecat kepala daerah yang terlibat atau mendukung demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM. ”Kepala daerah tidak bisa dipecat oleh mendagri. Mereka dipilih oleh rakyat melalui pilkada, menteri hanya melantik. Menteri tidak bisa memecat bupati dan wali kota yang ikut demo. Itu terserah dia, itu pilihan politik mereka,” ungkap Yusril di Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (27/3).

Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Jafar Hafsah menjelaskan kalau kepala daerah itu tak boleh demo. Dia harus tunduk dengan kebijakan pemerintah. “Fungsi dan kewajiban kepala daerah adalah menjalankan program pemerintahan termasuk melakukan sosialisasi atas kebijakan yang diambil. Kalau ikut demo itu melawan pemerintah," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menilai demo yang dilakukan oleh kader PDIP untuk menolak kenaikan BBM itu dianggap untuk pencitraan. "Mau pemilu jadi pencitraan penting. Itu sudah ditebak. Siapa pun sudah bisa menebak. Seharusnya aksi jalanan tidak dilakukan karena PDIP mempunyai wakil di DPR. Persoalannya mau jadi juara pertama," kata Max.

Sementara, pengamat politik dan pakar ilmu pemerintahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyatakan bahwa demonstrasi yang dilakukan kepala daerah menentang kebijakan pemerintah pusat adalah pelanggaran terhadap UU dan fatsun pemerintahan.

Jadi, nampaknya ada sesuatu yang tidak jelas dengan posisi dan keputusan yang harus diambil. Ini menyangkut kewibawaan dari pemerintah dan kebenaran peraturan serta Undang-undang yang berlaku. Disatu sisi didalam sistem demokrasi yang kita anut, masyarakat yang dibenarkan serta diperbolehkan berbeda pendapat,  menyampaikan aspirasinya seperti berdemo itu tidak jelas batasannya. Buktinya pendapat dua ahli saja berbeda. Dua pakar tata negara dan ilmu pemerintahan juga berbeda.

Terlebih apabila kita simak pendapat dari elit kedua parpol yang berseberangan, Demokrat dan PDIP. Kasus ini menarik, karena setelah 61 tahun merdeka, kadang apabila para petinggi bangsa ini dihadapkan dengan masalah dan harus diukur dengan hukum yang ada, nampaknya kita masih bingung dan sangat mudah beda pendapat. Ini berarti hukum masih bisa ditafsirkan. Inilah kerawanannya. Hukum sebaiknya jangan mempunyai celah yang dapat diperdebatkan, hukum harus tegas, kira-kira itu pendapat penulis yang tidak faham hukum.

Bagaimana selanjutnya? Ya kita tunggu saja apa tindakan Gamawan yang sudah mengeluarkan ancaman, beranikah memecat beberapa pejabat daerah yang berasal dari PDIP. Yang jelas PDIP akan tidak menerima begitu saja, dan pemerintah harus menghitung dengan cermat untung dan ruginya. Kalau diingat kasus di Bima, kantor Bupati dan KPUD dibakar, hanya karena pertentangan antara Bupati yang dikawal aparat dengan rakyat kecil. Tapi begitu rakyat bertindak serius, membakar kantornya, yah semuanya kabur.

Satu hal yang penulis coba mengingatkan. Apakah sudah terpikirkan bahwa pemerintah akan dibenturkan dengan PDIP dalam arti melalui pengerahan massa dijalanan?. Penulis menyebutnya ini adalah momentum plan B, lanjutan dari anti kenaikan BBM yang oleh si perencana (?), hasilnya tidak seperti yang mereka harapkan. Apabila terjadi, hasilnya akan jauh lebih menakutkan dan berbahaya bagi stabilitas keamanan. Inilah yang harus diingat baik-baik oleh Mendagri Gamawan, elit Partai Demokrat dan elit PDIP.  Bahasa kasarnya perang campuh bisa terjadi, dan perencana hanya menunggu perkembangannya dengan senyum-senyum. Rasain lu katanya dalam hati. Cerdas, cerdik dan bijak, dengan niat yang baik, itulah jalan menyelamatkan negara dari perang Bharata Yudha. Amit-amit. Prayitno Ramelan ( www.ramalanintelijen.net )

Ilustrasi Gambar : Rudy Orasi, solopos.com

 

 

This entry was posted in Politik. Bookmark the permalink.