“Warning” Dari Presiden SBY

Presiden yang dalam bahasa latin berarti prae-sebelum dan sedere-menduduki adalah suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan,  perguruan tinggi, atau negara. Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari.

Dalam beberapa waktu terakhir, Pak SBY sebagai Presiden Indonesia yang memenangkan pemilu pilpres 2009  telah disibukkan dengan beberapa masalah yang menyentuh emosi masyarakat luas yaitu masalah korupsi dan penegakkan hukum. Terlepas masalah tersebut bergulir dengan sendirinya ataupun  hasil "komporan," semuanya jelas harus mendapat perhatian ekstra presiden. Sebagaimana yang berlaku di negara-negara penganut faham demokrasi maju lainnya, seperti Amerika misalnya, terdapat dua hal yang harus diperhatikan pemerintah, yaitu konstitusi dan pendapat umum. Masyarakat Indonesia setelah era reformasi nampaknya semakin mengerti dan pintar, faham bahwa  pendapat  rakyat mempunyai kekuatan yang semakin masif dan harus diperhatikan oleh pemerintah.

Dari kasus Bibit-Chandra, terlihat demikian kuat tekanan masyarakat agar keduanya ikon KPK tersebut dibebaskan dari tuntutan. Masyarakat dan beberapa elit mencium adanya rekayasa dan adanya upaya penggembosan KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi. Dengan strategi bijak, presiden akhirnya dengan mematuhi konstitusi juga memperhatikan pendapat umum, berhasil membebaskan Bibit-Chandra dan menugaskannya kembali  di KPK. Nah, kini kasus yang harus ditangani presiden adalah kasus berat kedua yaitu "bail out" atau dana talangan ke Bank Century. Presiden harus menghadapi serangan kredibilitas pemerintah dan partainya, muncul tuduhan adanya aliran dana ke partainya, anaknya, tim suksesnya dan KPU oleh LSM Bendera.  Getaran pendapat umum dimunculkan oleh mereka yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Bersih, melakukan aksi demo serentak anti korupsi di beberapa tempat Jakarta serta beberapa kota lainnya pada tanggal 9 Desember 2009. Belum lagi beberapa pengamat nampaknya juga menyuarakan anti Pak SBY.

Presiden SBY, sebelum aksi demo yang dipopulerkan dengan nama Glandes (Gerakan Sembilan Desember) pada Jumat (4/12), menyatakan, ada  pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan peringatan Hari Antikorupsi Dunia pada 9 Desember 2009 untuk menggelar gerakan sosial bermotif kepentingan politik. "Informasi yang saya dapat juga ada yang motifnya bukan itu, tapi motif politik yang sesungguhnya tidak senantiasa atau selalu terkait dengan langkah pemberantasan korupsi," kata presiden. Selanjutnya dikatakan "Mungkin saja akan muncul tokoh-tokoh nanti pada 9 Desember, yang selama lima tahun lalu tidak pernah saya lihat kegigihannya dalam memberantas korupsi, mungkin akan tampil. Ya selamat datang kalau memang ingin betul memberantas korupsi di negeri ini bersama-sama, dengan demikian akan bawa manfaat bagi rakyat kita," katanya.

Selain itu presiden juga mengatakan bahwa di balik hiruk pikuk pemberitaan tentang Bank Century terdapat motivasi politik yang tidak dapat digolongkan sebagai rasa ingin tahu masyarakat. "Saya katakan seperti itu supaya saudara tidak surprise nanti. Tetapi, pesan saya, apa pun yang akan terjadi di Jakarta, utamanya, jangan ganggu sama sekali konsentrasi dan kegigihan kita untuk melaksanakan tugas pokok kita menjalankan tugas-tugas kita bersama menyukseskan pembangunan dan dapat ditingkatkannya kesejahteraan rakyat kita," tegas presiden. "Ini bagian dari ekspresi kebebasan, bagian dari demokrasi itu sendiri. Sepanjang semua itu tidak sampai pada terguncangnya stabilitas di negeri ini yang akhirnya apa yang harus dilakukan pemerintah tidak bisa dilakukan, dan yang akan menjadi korban adalah rakyat kita," kata Presiden.

Nah, apa yang disampaikan presiden adalah merupakan "warning" atau peringatan, karena tidak heran dalam sebuah aksi massa biasanya sangat mudah ditunggangi. Pada demo tanggal 9 Desember lalu, presiden sebelumnya sudah mengingatkan kepada kordinator aksi, agar berhati-hati, ada penunggang gelap yang akan mengacau. Ada tokoh yang akan muncul, walau selama lima tahun tidak pernah menyuarakan aksi pemberantasan korupsi. Kemudian yang terjadi, aksi yang semula diperkirakan akan diikuti ratusan ribu orang, akhirnya hanya diikuti beberapa ribu orang, tokoh besar yang muncul hanya Ketua Umum PP Muhammadiyah Dien Syamsuddin. Nama-nama besar lainnya tidak muncul dengan beberapa alasan. "Counter" yang dilakukan presiden telah berhasil meredam mereka yang akan memanfaatkan peringatan hari korupsi tersebut untuk kepentingan politisnya, kira-kira demikian membacanya.

Kini, kalau kita mengikuti kasus Bank Century, telah terbentuk Pansus Angket Century. Penulis beberapa waktu lalu menulis bahwa semua rangkaian, nampaknya di setting dalam sebuah konspirasi besar, dengan sasaran kedudukan wakil presiden. Nah, kini semuanya mulai muncul kepermukaan, pengamat Eep Saefulloh Fatah  dengan jelas dan berani mengatakan bahwa Partai Golkar tampaknya punya target bukan hanya mencopot Sri Mulyani, tapi juga menjatuhkan Wapres Boediono. "Golkar tidak punya kehendak sampai (menjatuhkan) presiden. Tetapi kalau wapres bekehendak. Karena pimpinan Golkar (Aburizal Bakrie) mempunyai kepentingan untuk ambil alih," kata Eep. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam wawancara dengan koran Wall Street Journal Kamis (10/12) mengatakan, bersama Wapres Boediono dirinya dijadikan obyek penyelidikan skandal dana talangan kepada Bank Century. Menurut Sri Mulyani, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie tidak suka kepada dirinya . Dia juga tidak berharap siapapun di Golkar akan bersikap baik pada dirinya.

Serangan terhadap dua pejabat tinggi Boediono dan Sri Mulyani memang nampaknya dilakukan oleh beberapa elit Golkar, keduanya diminta agar di non aktifkan sementara selama penyelidikan oleh Pansus. Upaya menohok yang lebih keras dikatakan oleh anggota Pansus Bambang Soesantyo, yang menyatakan mengaku memiliki rekaman pembicaraan anatara Menkeu dengan komisaris Bank Century Robert Tantular. Bambang mengatakan rekaman tersebut adalah hasil rapat KSSK tanggal 21 November 2008. "Pansus sudah mendapatkan rekaman percakapan itu. Sekarang sedang kita transkrip," kata Bambang. Sri Mulyani membalas dan akan mensomasi pernyataan itu, Mbak Sri ini nampaknya memang harus lebih hati-hati, pimpinan Pansus di duduki oleh Idrus Marham yang kini menjabat Sekjen Partai Golkar. Sebagai partai tua dan berpengalaman nampaknya memang Golkar sebagai partai kuat kedua di DPR mulai melakukan langkah berani dan lugas. Memang partai ini pintar, walaupun pada pemilu 2004 Golkar pernah juga melakukan "blunder" politik, bergabung dengan PDIP saat pilpres putaran kedua.

Kini pertanyaannya apakah baik  ulah Golkar tersebut? Ditinjau dari sisi politik, langkah tersebut wajar, memanfaatkan peluang yang ada demi kepentingan partai pada 2014. Secara perlahan Golkar akan melakukan tekanan terhadap Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, apabila kasus Bank Century nanti mengindikasikan terkontaminasinya inner circle. Yang akan di arah adalah perdamaian politis antara Partai Demokrat dengan Golkar, dengan imbalan nampaknya kedudukan wapres. Apakah akan demikian mudah?, jelas tidak. Apabila elit politik sadar, Pak SBY sebagai Presiden "faham" dengan semua yang kini terjadi dan berlaku, beliau telah mengeluarkan warning seperti tertulis diatas. Dengan jelas dikatakannya bahwa di balik hiruk pikuk pemberitaan tentang Bank Century terdapat motivasi politik yang tidak dapat digolongkan sebagai rasa ingin tahu masyarakat.

"Saya katakan seperti itu supaya saudara tidak surprise nanti," ini maksudnya agar kita tidak terkejut dengan beberapa berita yang beredar, semua sudah diketahuinya.  Kepala Negara memperkirakan bahwa situasi politik tetap akan menghangat selama satu hingga lima minggu terakhir. Ia menganggapnya sebagai hal yang tidak luar biasa dalam kehidupan demokrasi. Presiden sangat tidak menginginkan terjadinya instabilitas keamanan di negara ini. Jadi, mari kita ikuti sebuah drama politik dinegara ini, nampaknya demikian keras, tetapi semua akan luluh dengan sendirinya. Langkah presiden yang menggalakkan pemberantasan korupsi kini membuat banyak pihak merasa terganggu, kisruh sana, kisruh sini dan kemudian menyerang balik. Pada akhirnya nanti, publik yang akan menilai siapa yang patut dan siapa yang tidak patut.

Jangan "under estimate" presiden, beliau telah patuh dan melaksanakan dua hal pokok, patuh pada konstitusi dan mendengar pendapat umum, itulah kekuatan politisnya yang tak terbantahkan, disamping beliau memang presiden yang dipilih rakyat.  Mari kita lihat saja, siapa yang nanti terbukti dinilai jujur oleh rakyat dialah yang memenangkan pertarungan ini.

PRAYITNNO RAMELAN, Yang Suka memperhatikan.

Sumber Foto: presidensby.info

Sumber: http://politik.kompasiana.com/2009/12/12/warning-dari-presiden-sby/ (Dibaca: 2461 kali)