Demokrat Partai Jangkar Dan Fokus SBY

25 August 2009 | 1:34 am | Dilihat : 89

Kalau kita akan membangun sebuah mall, maka yang menjadi kunci sukses, di mall tersebut harus ada toko "jangkar." Toko jangkar yang dimaksud adalah toko serba ada, biasanya ditempatkan diujung sisi yang berlawanan pada mall tersebut. Toko jangkar yang terkenal adalah Sogo, Metro dan Hero. Kini telah muncul beberapa toko jangkar lainnya seperti Debenham, Hypermart dan Ace Hardware. Dengan dukungan toko jangkar tersebut maka mall menjadi kokoh, dan keberadaannya menjadi  jaminan, Mall tersebut akan mendapat banyak pengunjung.  Demikian juga, dengan berdirinya republik ini, politik juga memiliki partai jangkar, yaitu partai terbesar atau biasa disebut partai papan atas.

Sejak sepuluh tahun terakhir, partai jangkar di Indonesia diduduki oleh partai nasionalis yaitu Golkar dan PDIP. Dan kini, Partai Demokrat mendadak pada 2009 mampu menempatkan diri sebagai partai unggulan yang patut disebut sebagai partai jangkar. Bagi PDIP dan Golkar, dengan  posisinya sebagai partai jangkar yang menjaga agar negeri ini agar tidak hanyut, sudah dibuktikannya dan teruji  dalam waktu yang cukup lama. Keduanya berada diposisi papan atas dalam pemilu legislatif tahun 1999, 2004 dan 2009. Akan tetapi Partai Demokrat, masih tetap mampukah dia berada diposisi papan atas pada pemilu 2014 dan seterusnya nanti? Sesuatu yang sangat perlu dipertanyakan. Pada pemilu 1999, partai Demokrat belum mengikuti pemilu, pada pemilu 2004 partai ini berada diposisi papan tengah dan memperoleh 7,45% suara sah nasional, dan pada pemilu 2009 Demokrat mampu menyodok ke posisi teratas dengan perolehan suara 20,85%. Hasil yang sangat spektakuler.

Partai Demokrat sebagaimana kita ketahui mempunyai patron hebat, Pak SBY. Banyak yang berpendapat SBY jauh lebih besar dibandingkan dengan Partai Demokrat. Tanpa mengecilkan arti Partai Demokrat, dengan strateginya yang jitu dan modal kharismanya yang demikian kuat, SBY mampu mendongkrak perolehan suara baik saat pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden. Sulit membayangkan sebuah parpol pada era transparansi seperti masa kini mampu melipat gandakan perolehan suaranya hampir 300%.

Dalam melihat kasus Partai Demokrat tahun 2009 ini, dibutuhkan ketelitian dan kejujuran, karena itulah nanti yang akan dapat dipergunakan sebagai modal pada pemilu 2014 dan seterusnya. Jadi pertanyaannya, kenapa waktu masih jauh ke 2014, sudah kita bahas? Bukankah Demokrat sudah mampu menunjukkan kekuatan sebagai partai jangkar diantara PDIP dan Golkar? Justru pertanyaan yang menyelinap dibenak pikiran itu yang harus dijawab oleh pemerhati, khususnya para elit Demokrat itu sendiri.

Kalau kita melihat kebelakang, pada survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada 17-24 Maret 2007 di 33 provinsi, hanya sedikit dari pemilih yang merasa punya ikatan psiko-politik dengan parpol. Tercacat hanya 23% dari pemilih yang mengidentikan diri mereka dengan parpol tertentu. Pada akhirnya, keadaan ini akan membuat peta kekuatan parpol cair, mudah berubah, sehingga tingkat kepastian politik menjadi rendah pula. Direktur Eksekutif LSI Saiful Muzani mengatakan, “Dalam proporsi yang kurang lebih sama, pemilih merasa bahwa parpol sejauh ini lebih banyak melakukan tindakan yang hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu dan hanya menguntungkan para pemimpin partai dan bukan pemilih pada umumnya.”

Ia menambahkan, implikasi lebih nyata dari rendahnya representasi ini, adalah berubahnya peta dukungan terhadap parpol. Bila pemilu diadakan sekarang ini, maka Partai Demokrat yang dalam dua tahun terakhir ini bersaing sangat ketat dengan PDI Perjuangan, akan mengalami penurunan tajam dalam perolehan dukungan dari masyarakat. Perubahan peta kekuatan partai ini, katanya, terkait dengan tingkat representasi partai. Oleh publik, Partai Demokrat dipandang relatif kurang representatif dibandingkan dengan PDI Perjuangan. Penurunan dukungan terendah dalam dua tahun terakhir terhadap Partai Demokrat, juga sangat terkait dengan evaluasi publik atas kinerja Presiden SBY. “Semakin positif penilaian publik terhadap kinerja Presiden SBY, maka semakin kuat dukungan publik pada Partai Demokrat,” katanya.

Dalam survei terakhir yang dilakukan LSI, kepuasaan publik pada kinerja Presiden SBY menembus batas psikologis 50 %, di mana kurang dari 50 % pemilih nasional merasa puas dengan kerja SBY.  Anjloknya kepuasan publik terhadap SBY itu, kata Saiful Muzani, sangat terkait erat dengan persepsi publik terhadap kondisi ekonomi saat ini. Publik menilai kondisi saat ini, jauh lebih buruk dibandingkan tahun lalu. “Sebanyak 54 % masyarakat merasa kondisi ekonomi lebih buruk dari tahun lalu, 23% merasa lebih baik, 21 % merasa sama dan 3 % tidak tahu,”jelasnya. Bila kondisi ekonomi nasional ini, tidak mengalami perbaikan dalam dua tahun mendatang, maka SBY dipastikan tidak akan semakin populer. “Partai Demokrat akan kehilangan pendukung dan yang akan mendapat keuntungan dari kondisi ini justru PDIP,” kata Saiful Muzani.

Dari kondisi yang kurang baik pada bulan Maret 2007 tersebut, kemudian SBY melakukan beberapa langkah brilian, dan mampu membalikkan keadaan. Pemerintah menelurkan beberapa kebijakan  seperti PNPM Mandiri yang dimulai tahun 2007, ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Kemudian langkah selanjutnya, kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM. BLT ini yang banyak dikritik oleh lawan politiknya karena sangat besar pengaruhnya terhadap pandangan dan penilaian konstituen terhadap pemerintahan SBY. BLT bahkan dapat dikatakan seperti "Cluster Bom" ( bom curah) yang demikian efektif.

Sebenarnya sejak 2005 pemerintah telah melaksanakan  BOS (Bantuan Operasional Sekolah).  BOS berperan besar dalam percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun.  Pada tahun 2008 Angka Partisipasi Kecepatan (APK) tingkat SMP telah mencapai 96,18% sehingga program wajib belajar tersebut diatas menurut Irjen Depdiknas telah tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Namun program BOS ternyata tidak cukup mampu menaikkan citra dan elektabilitasnya.

Bagaimana lima tahun mendatang? Kekhawatiran masyarakat pada 2007 terhadap kinerja pemerintah dan memburuknya persepsi perekonomian  berhasil diantisipasi, SBY berhasil mendongkrak  Partai Demokrat maupun citranya pada pileg dan pilpres 2009.  Kini, masalah perekonomian nampaknya akan tetap menjadi fokus dari pemerintahan Partai Demokrat ini. Pada saat pidato kenegaraan mengenai Nota Keuangan RAPBN 2010, Selasa (03/8), di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Presiden SBY akan tetap menjalankan tujuh kebijakan ekonomi nasional sebagai prioritas tahun selanjutnya.

Ketujuh prioritas kebijakan tersebut yakni, Pertama, menjaga sektor riil tetap bergerak, Kedua, mencegah terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ketiga, menjaga stabilitas harga, terutama bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat dengan tetap menjaga angka inflasi dapat dipertahankan serendah mungkin.  Keempat, menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat melalui berbagai instrumen. Kelima, pemerintah akan memberikan perlindungan pada masyarakat miskin, melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Masyarakat, Program Keluarga Harapan (PKH), beras bersubsidi. Keenam, menjaga ketahanan pangan dan energi. Ketujuh, pemerintah akan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi sekitar 4 - 4,5 persen. “Pada tahun-tahun mendatang, seiring membaiknya situasi ekonomi dunia, maka diperkirakan ekonomi kita akan tumbuh 5 persen atau lebih pada tahun 2010,” kata Presiden SBY.

Jadi dari kedua topik bahasan diatas, dalam perjalanan pemerintahan SBY-Boediono dalam lima tahun mendatang, masalah perekonomian akan menjadi prioritas utamanya.  Kesejahteraan rakyat bisa dipahami dengan memperhatikan isu tentang pengangguran, rumah tangga miskin dan daya beli rakyat. Tiga indikator ini akan mampu menggambarkan realita kesulitan jutaan rakyat itu. Apabila ketiga masalah ini tidak tertangani dengan benar, akan memungkinkan runtuhnya kredibilitas pemerintah, lebih jauh lagi akan menyebabkan timbulnya ledakan, dan bisa mengimbas kemasalah stabilitas keamanan dan politik. Seperti data LSI tahun 2007 itu, potensi masalah besar inilah yang harus  menjadi fokus pemerintah dalam lima tahun mendatang. Nampaknya Pak SBY akan berbagi tugas dengan Pak Boediono, SBY fokus pada masalah stabilitas keamanan dan politik, Boediono akan fokus kemasalah ekonomi.

Demikian sedikit bahasan tentang Partai Demokrat sebagai partai jangkar dan fokus ekonomi pemerintahan Presiden SBY 2009-2014. Keberhasilan kerja tim ekonomi diperkirakan akan juga  mempertahankan posisi Demokrat sebagai parpol jangkar pada 2014 dan seterusnya, kegagalan tim jelas akan berimbas kepada parpol itu. Akan berhasilkah upaya Pak SBY itu?. Kita tunggu saja kerja Pak Boediono, yang kemungkinan akan dibantu para ekonom seperti Kuntoro Mangkusubroto, Sri Mulyani Indrawati, Mari Pangestu, Chatib Bisri, Anis Baswedan. Yang jelas, fokus penanganan ekonomi itulah rahasia suksesnya.

PRAYITNO RAMELAN, Guest Blogger Kompasiana

Sumber:http://politik.kompasiana.com/2009/08/25/demokrat-partai-jangkar-dan-fokus-ekonomi-sby/ (Dibaca: 1264 kali)

This entry was posted in Politik. Bookmark the permalink.