Golkar Mau Kemana?

23 April 2009 | 1:45 pm | Dilihat : 59

Pagi ini Kamis (23/4)  Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla, secara resmi membuka Rapat Pimpinan Nasional Khusus Golkar, di Hotel Borobudur, Jakarta. Didalam sambutan pembukaan JK menyatakan "Rapimnasus untuk putuskan hal-hal penting dan menentukan arah dan peranan Golkar ke depan." Rapimnasus yang akan diselenggarakan selama dua hari dihadiri oleh pengurus Golkar DPD-Tkt I, Oganisasi Pendiri, Organisasi Sayap, dan undangan. Juga tampak hadir pengurus DPP, Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono, Ketua Dewan Penasihat Surya Paloh, Wakil Ketua Dewan Penasihat Sri Sultan HB X, Paskah Suzetta, dan Muladi. Sementara itu, Mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung tidak nampak hadir.

Selanjutnya JK  menyatakan bertanggungjawab atas kegagalan Partai Golkar di Pemilu Legislatif dalam mencapai target yang ditetapkan. JK juga menyatakan secara terbuka menyampaikan  alasan kebuntuan pembicaraan koalisi dengan Partai Demokrat. "Dengan realistis kita melihat kenyataan tersebut. DPP sepakat dalam rapat konsultasi dengan DPD kita cari koalisi yang sesuai dengan kita. Tapi pembicaraan itu buntu, karena Golkar tidak ingin merendahkan diri," juga disebutkannya bahwa  koalisi harus dibangun dengan sepadan, saling menghargai dan menghormati. "Golkar harus menentukan sendiri siapa yang terbaik untuk mewakili mitra dalam koalisi tersebut, bukan ditentukan oleh pihak lain," lanjut JK.

Penjelasan JK tersebut nampaknya semakin menegaskan bahwa rencana koalisi Golkar dengan Partai Demokrat tidak akan terjadi. Seperti yang diumumkan oleh Sekjen Partai Golkar Letjen TNI (Purn) Soemarsono, bahwa upaya lobi antara 3 petinggi Golkar dengan Ketua Tim-9 Partai Demokrat Hadi Utomo serta beberapa anggotanya telah gagal mendapat kata sepakat. Khususnya dalam menentukan jumlah cawapres yang akan diajukan oleh Golkar. Sementara itu Golkar dikejar waktu dengan akan dilaksanakannya Rapimnasus yang dilaksanakan hari ini. Agar DPP mampu memberikan"guidance" kepada peserta, maka diputuskan DPP memberi mandat penuh kepada JK untuk melakukan pendekatan kepada parpol peserta pemilu.

Kini kemana Golkar akan menuju?. Jk sebagai Ketua umum rupanya  dengan tegas telah mengarahkan bahwa kader Golkar harus realistis melihat perolehan suara pemilu. Kegagalan sebagai pemenang pemilu, Golkar harus menerima kenyataan hanya bisa mengajukan menjadi cawapres. Juga Golkar yang tidak pernah siap menjadi oposisi, menurut JK harus mulai belajar menjadi oposisi. Kedua opsi tersebut adalah opsi realistis dari JK dan pengurus DPP. Menurut perhitungan perolehan suara, Golkar dengan perolehan sementara 14,6% sebetulnya siap berkoalisi dan JK kembali menjadi cawapres dari SBY. Tetapi mereka membaca dengan adanya syarat 5 kriteria serta penolakan tim lobi Demokrat yang menghendaki diajukannya tiga nama cawapres tersebut adalah penolakan secara halus terhadap JK. Dengan terbenturnya waktu yang sangat mendesak karena menghadapi Rapimnasus, maka rapat harian DPP memutuskan mereka "break off" dari rencana koalisi semula. Inilah persoalan inti yang akan dibahas di Rapimnasus.

Golkar akan membangun koalisi sendiri atau Golkar berkoalisi dengan Blok Teuku Umar. Apabila membangun koalisi sendiri, maka tugas berat DPP yang harus melakukan lobi ke partai papan tengah, dan partai yang tidak lulus parliamentary threshold. Resiko lain yang akan dijumpai Golkar adalah elektabilitas JK masih jauh dibawah SBY. Peluang menangnya akan sangat kecil. Entah, apabila JK mampu membangun citra serta popularitasnya dalam tiga bulan mendatang. Ataukan Golkar akan berkoalisi membawa gerbongnya mendukung Megawati ?. Secara hitungan prosentase perolehan suara maka koalisi PDIP, Golkar, Partai Gerindra dan Hanura sudah dapat memenuhi persyaratan pengajuan pasangan capres/cawapres sesuai UU Pilpres yang 25%.

Masalahnya Golkar harus rela menjadi cawapresnya Megawati.  Bahkan mungkin hanya akan menjadi peserta koalisi, karena nampaknya Prabowo lebih besar peluangnya untuk  mendampingi Mega sebagai cawapres. Dari sejarah, Golkar tercatat pernah melakukan hal serupa saat pilpres 2004, hanya mendukung PDIP pada putaran kedua melawan SBY, dimana Megawati berpasangan dengan KH Hasyim Muzadi.

Kini Rapimnasus akan memutuskan kemana Golkar akan menuju, mengajukan capres, cawapres, atau hanya peserta koalisi. Golkar harusnya tidak mengulangi peristiwa 2004 yang agak "keliru" memposisikan diri. Beruntung saat itu JK bisa menjadi Ketua Umum Golkar, sehingga Golkar bisa menjadi partai pendukung pemerintah ditengah jalan karena "kondisi" menghendaki demikian. Didalam berpolitik tidak ada harga mati, wakil ketua umum Agung Laksono mengatakan bahwa keputusan yang dibacakan Sekjen Soemarsono bukanlah keputusan partai, keputusan besar harus diputuskan dalam Rakernasus. Golkar selalu mencoba menjadi partai yang demokratis, walaupun pada masa lalu kadang merugikan partai itu sendiri.

Memang apabila dilihat dari strategi politik, sebetulnya kini koalisi dengan Partai Demokrat adalah alternatif terbaiknya. Tapi nampaknya Tim lobi Golkar yang menemui Tim-9 mencoba memaksakan hanya JK yang akan menjadi cawapres SBY. Dilain sisi SBY nampaknya kurang nyaman dengan JK, sehingga menghendaki calon lainnya. Jelas SBY faham dan sangat membutuhkan Golkar dalam tim koalisinya. Tanpa Golkar dan bahkan apabila Golkar menjadi oposisi bersama PDIP, walaupun menang, SBY memahami akan berat bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan karena partai pendukung pemerintah kekuatannya hanya berada dibawah 51%.

Mungkinkah Golkar kembali akan menempuh taktis 2004?. Masih ada peluang apabila Rapimnasus memutuskan koalisi dengan Demokrat dilanjutkan dan Golkar mengajukan tiga calon sesuai keinginan Partai Demokrat. Bukankah didalam sebuah dinamika perpolitikan, kepentingan parpol lebih utama dibandingkan kepentingan kelompok? Apakah nilai yang dikatakan "harga diri" didalam politik itu mengalahkan kepentingan parpol itu sendiri. Inilah sebuah perang batin kader Golkar saat ini. Kita akan menyaksikan keputusan sebuah partai besar dan berpengalaman, bagaimana mereka akan menentukan masa depannya dan juga masa depan bangsa dan negara ini. Bukan emosi yang dikedepankan tetapi rasio yang harus mengemuka bukan?

PRAYITNO RAMELAN, Guest Blogger Kompasiana

Sumber : http://umum.kompasiana.com/2009/04/23/golkar-mau-kemana/

(Dibaca: 1137 kali)

This entry was posted in Politik. Bookmark the permalink.