Peluang Jokowi Menang dan Cawapres Ideal, Sebuah Analisis Intelijen

27 April 2018 | 10:58 pm | Dilihat : 1244
044457900_1512375116-KSAU-Hadi-Tjahjanto1
Dua tokoh sipil dan militer sebagai sahabat, ideal sebagai pemimpin nasional masa depan Indonesia (Foto : Liputan6)

Siapa calon lawan Pak Jokowi dalam pilpres  serta siapa yang akan dipilih sebagai cawapresnya terus menjadi berita utama di media. Di satu sisi, Partai Gerindra sudah memberikan mandat kepada Prabowo untuk maju sebagai capres. Dilain sisi, walau belum deklarasi tetapi Jokowi yang sudah mendapat dukungan beberapa parpol dipastikan akan maju. Yang menarik dan akan penulis coba analisis adalah peluang Jokowi serta perkiraan siapa yang akan mendampingi sebagai cawapresnya. Sebagai dasar berfikir, analisis intelijen bisa berdasarkan fakta dan bisa juga membuat perkiraan dari indikasi, tetapi melalui pertimbangan yang disebut sebagai 'sense of intelligence.'

Ketua KPU Arief Budiman, pada tanggal  4 September 2017 telah menandatangani  Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017 PKPU yang menyebutkan bahwa pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada Pemilihan Presiden 2019, sudah harus didaftarkan pada 4-10 Agustus 2018. Sementara Pemungutan dan Penghitungan Suara ditetapkan tanggal 17 April 2019. Kalau dihitung dari hari ini berarti tersisa tiga bulan dan 13 hari lagi paling lambat KPU sudah menerima nama-nama pasangan capres dan cawapres. Mari kita bahas dengan nyaman di long week end ini.

Skenario Elektabilitas Capres, Cawapres dan Poros Menurut Hasil Survei

Dari hasil survei Poltracking Indonesia yang dilakukan antara 27 Januari – 3 Februari 2018  khusus untuk mengukur popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas kandidat capres; mengukur elektabilitas kandidat cawapres; menunjukkan bahwa praktis hanya ada dua figur dengan angka keterpilihan (elektabilitas) dua digit, yaitu presiden petahana, Joko Widodo dan mantan rivalnya pada Pilpres 2014, Prabowo Subianto. Survei ini menunjukkan bahwa praktis hanya ada dua figur dengan angka keterpilihan (elektabilitas) dua digit, yaitu presiden inkamben Joko Widodo dan mantan rivalnya pada Pilpres 2014, Prabowo Subianto.

pelantikan-161017-4

Bergabungnya poros Jokowi dengan Poros Prabowo peluangnya kecil, tetapi di politik ada saja yang berfikir seperti itu (Foto : Kabar24)

Trend dan gap elektabilitas kedua figur ini juga tidak terlalu berbeda dengan survei Poltracking sebelumnya (November 2017), yaitu berjarak antara 20%-25% dengan elektabilitas Prabowo berkisar di angka 20-33 persen dan elektabilitas Jokowi berkisar di angka 45-57 persen. Di luar dua figur tersebut, semua tokoh baik elit politik lama seperti tokoh yang pernah tampil pada pemilu sebelumnya maupun tokoh baru yang muncul dalam dinamika elektoral tiga tahun terakhir bahkan angka elektabilitasnya tak lebih dari 5 persen.

Dalam pertanyaan cawapres, maka cawapres terkuat adalah Jusuf Kalla, jauh di atas figur-figur kandidat cawapres lainnya. Pada pertanyaan semi terbuka dengan 28 kandidat calon Wakil Presiden, terdapat 7 nama di atas 4 persen dengan JK (15.9 persen)  diikuti Gatot Nurmantyo (7.9 persen), Agus  Yudhoyono (7.6 persen), Anies Baswedan (7.5 persen), Ridwan Kamil (6.1 persen), Muhaimin Iskandar  (5.2 persen), dan Khofifah Indar Parawansa (4.4 persen).

Prabowo-SBY-Jokowi-990x556

Tiga tokoh yang akan mewarnai pilpres 2019 (Foto : Poskotanews)

Dari skenario Poros pasangan calon, pertama,   terjadinya tiga poros koalisi pasangan capres-cawapres dengan poros koalisi Jokowi, poros Prabowo, dan poros SBY. Skenario dua, terjadi dua poros,  koalisi Jokowi dan SBY berhadapan dengan poros koalisi Prabowo. Skenario tiga, koalisi Jokowi berhadapan dengan koalisi Prabowo dan SBY. Terakhir, skenario empat adalah bergabungnya poros Jokowi dan poros Prabowo melawan poros SBY.

Pilkada DKI Jakarta Sebagai Studi Kasus Analisis

Penggunaan rasa intelijen atau sense of intelligence jarang dimunculkan,  karena membutuhkan instink yang mendasarkan kepada kejadian masa lalu, masa kini dan ramalan kejadian masa depan. Intelijen sebaiknya menggunakan pakem worst condition atau kemungkinan terburuk, agar apabila hal terburuk itu terjadi kita sudah siap dan tidak menjadi gugup, dapat berakibat  keliru dalam mengambil keputusan dan fatal.

Dari perkembangan politik,  paling menarik adalah Pilkada DKI Jakarta Februari 2017. Pada awalnya terbentuk tiga poros yaitu poros Ahok didukung PDIP, poros Anies didukung Gerindra dan poros AHY didukung Demokrat. Sebagai studi kasus, penulis  aktif mengamati pergerakan di sosial media terkait pilkada menyetujui betapa besar perannya, baik dalam rangka cipta kondisi, black campaign (robot), pembentukan opini serta efisiensi dan efektivitas sarana komunikasi.

Hasil survei juga penulis pergunakan dalam menganalisis pilkada dan pemilu selama ini, tetapi 'pakem' yang dipergunakan tetap kepada fakta dan analisis the past (basic descriptive intelligence) dan the present yang akan dapat memperkirakan seberapa besar perkiraan kemenangan (the future). Faktor kekuatan , kemampuan dan kerawanan si calon dan pengusung berupa intelijen taktis  jelas tidak dapat dilupakan pastinya.

Saat itu, dari lima lembaga survey (tanpa melihat lembaganya) saat itu data yang penulis dapat, lembaga yang melakukan survey antara  tanggal 25 September -11 Oktober 2016, pasangan Ahok-Djarot berada pada angka terendah 31,4 persen dan tertinggi 45,5 persen. Sementara Agus-Sylvi dalam waktu yang sama elektabilitasnya berkisar antara terendah 15,8 persen dan tertinggi 22,4 persen. Untuk pasangan Anies-Sandi terendah 18,8 persen dan tertinggi 25,4 persen.

maxresdefault (2)

Panglima TNI yang berkumis tebal ini menerima Brevet Komando Kopassus (Foto : Youtube)

Survei tersebut juga membagi dua kategori pemilih, yakni Muslim dan non-Muslim. Hasilnya mencengangkan, sebanyak 27,7 persen pemilih Muslim memilih pasangan Ahok-Djarot, sedangkan non-Muslim 83,3 persen. Pasangan Anies-Sandiaga, mendapat 22,8 persen pemilih Muslim dan 2,8 persen pemilih non-Muslim. Pasangan Agus Sylviana mendapat 20,6 persen pemilih Muslim dan 3,2 persen non-Muslim, terlihat di sini Ahok diakui kinerjanya. Yang menjadi masalah utama dari Ahok adalah gelombang gempuran terhadapnya sebagai calon gubernur, dimana dia pernah dijepit dengan kasus-kasus terkait hukum pembelian RS Sumber Waras dan Reklamasi, walaupun mampu lolos.

Kemudian muncul kasus Ahok yang menyentuh Surat Al-Ma’idah ayat 51, ini menurut penulis sebagai detonator peledakan anti Ahok yang dikemas dengan smart oleh lawan politiknya, berakibat bergesernya pemilih Muslim. Penyebab kekalahan telak Ahok-Djarot dari Anies Sandi, pada Pilkada yang dilakukan pencoblosan pada 15 Februari 2017 itu, menurut Denny dari LSI, kubu Anies-Sandi menjadi melting pot, tempat berkumpulnya segmen anti-Ahok. Sebagian warga Jakarta mendukung Anies-Sandi, selain menyukai pasangan calon nomor urut tiga tersebut, sebagian lagi  karena semata anti-Ahok dan tak ingin Ahok menang. Demikian besar hasil pengondisian solidaritas Islam itu.

Dari survei pada waktu kritis saja antara 28 September-2 Oktober 2016, menunjukkan dan terbaca, apabila Ahok-Djarot head to head Anies-Sandiaga, 64,3 persen pendukung Agus-Sylviana akan mengalihkan dukungannya ke Anies-Sandiaga ketimbang ke pasangan Ahok-Djarot yang hanya dapat dukungan 14,3 persen dari responden pendukung Agus-Sylviana.  Nah itulah kemudian yang terjadi, gempuran pada titik rawan Ahok menjadikan peluang politiknya menjadi lumpuh permanen. Smart conditioning.

Peluang Jokowi dan Cawapres  Ideal Dari Sudut Pandang Intelijen

Dari sudi kasus Pilkada DKI Jakarta, kondisi terburuk petahana akan terjadi apabila lawan politik mampu menjadikannya sebagai musuh bersama. Sementara ini, secara umum yang terbaca baru ada dua kubu  yaitu poros Jokowi dan poros  Prabowo. Penentu permainan selanjutnya adalah SBY, yang akan bergabung ke salah satu poros, tetapi bukan tidak mungkin akan membentuk poros ketiga. Gatot berpeluang menjadi capres pengganti Prabowo apabila Prabowo menjadi King Maker.

SBY-Prabowo-Gatot

Tiga calon lawan Jokowi dalam pilpres yang perlu dihitung, ketiganya purn TNI dengan strategi tempur pastinya (Foto : Seruji)

Hingga saat ini Pak Jokowi terus mendapat serangan psikologis, yaitu upaya menurunkan citra serta tingkat kepercayaan konstituen kepadanya. Serangan baik kompetensi dan kapabilitas memang  bisa memengaruhi akseptabilitasnya. Masalahnya lawan politik Jokowi dengan penjuru Amien Rais tidak menemukan momentum spesifik yang mampu membuat, memancing dan membuat gusar konstituen. Konsep penghancuran citra seperti di DKI tidak berjalan, pemilih dengan pengaruh sosial media sudah lebih pintar. Bahkan menurut penulis diukur dari ilmu intelijen, upaya pengondisian yang dilakukan terus menerus itu justru akan berbalik memukul si penyerang.

Amien Rais bukan jenderal lapangan yang mampu menggerakkan massa dengan konsep Jokowi anti Islam misalnya. Jelas berbeda saat terjadinya gempuran terhadap Ahok dengan jenderal lapangan Habib Rizieq. Di kelompok alumni 212, strategi tempur psikologis mungkin ada yang membuat, tetapi selama tidak ada jenderal lapangan bersorban, jelas sulit untuk memengaruhi grass root. Komposisi penduduk Indonesia kita ketahui heterogen, butuh dana sangat besar untuk operasi itu, walau kini dikembangkan dengan konsep subuhan.

Pilkada DKI itu nilainya sektoral, pilpres nasional. Selain itu Pak Jokowi sudah beberapa langkah berada di depan lawan politiknya, ia mampu mendekatkan diri kepada kaum Muslim, karena  dia juga beragama Islam, disamping sukses mendekati para tokoh bersorban, kekuatannya berada pada rakyat kalangan bawah. Mungkin Jokowi akan jauh lebih sukses apabila dibantu Menteri Penerangan seperti masa lalu, karena ada kesuksesan pemerintah tetapi tidak tersosialisasikan dan menjadi bias.

Lantas, siapa lawan real politik Jokowi? Lawan utama Jokowi saat ini menuju ke pendaftaran pilpres Agustus 2017 adalah beberapa tokoh mantan militer. Mereka adalah Prabowo Subianto, Gatot Nurmantyo, SBY dan Agus Harimurti. Keempatnya adalah purnawirawan TNI. Posisi politik dan sosial keempat tokoh tersebut jauh berada diatas tokoh sipil lainnya yang berpeluang diajukan sebagai capres seperti Anies Baswedan misalnya. Apabila tidak terjadi kondisi khusus, maka peluang Pak Jokowi untuk menang jauh lebih besar dibandingkan tokoh-tokoh tersebut. Dalam artikel terdahulu, penulis menyampaikan yang sangat perlu diwaspadai pak Jokowi adalah serangan atau pengondisian masalah integritas.

presiden dan panglima

Presiden Jokowi dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahyanto, sudeh kenal akrab sejak di Solo (Foto : Nasional Tempo)

Nah, setelah melihat calon lawan potensial, serta kondisi yang berlaku, maka Pak Jokowi sebaiknya memilih cawapresnya tokoh yang dinilainya nyaman mendampinginya apabila kembali jadi Presiden periode 2019-2024. Bisa  saja dipilih kembali Pak JK apabila keputusan MK dapat diubah, waktunya sudah mepet.  Atau tokoh Islam lainnya seperti Profesor Mahfud MD, atau profesional. Menurut penulis, tokoh yang tepat mendampinginya adalah tokoh yang kini menjadi Panglima TNI, yaitu Marsekal TNI Hadi Tjahyanto.

Pak Hadi ini dinilai banyak fihak sebagai negarawan dan juga faham mengenai politik serta masalah pertahanan. Penulis mengenal dengan baik, dan saat menjadi Kasau, apabila melantik pejabat selalu didahului dengan pakta integritas, bukti sebuah langkah kejujuran seperti yang diamanatkan Presiden Jokowi katanya kepada penulis. Sebaiknya Pak Jokowi memilih cawapres bukan hanya untuk sekedar menang dalam pilpres, tetapi bagaimana selanjutnya, yaitu kerjasama antara Presiden dan Wakil Presiden sebagai suatu kesatuan yang akan membawa Indonesia  menuju cita-cita kemerdekaannya, menjadi negara yang adil dan makmur, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Langkah terbaiknya bagaimana Pak Jokowi memilih cawapresnya agar tercipta balance of power menghadapi lawan politiknya yang juga mantan militer, itulah kunci penutup kesuksesan Jokowi.

5a24d722c7a77-ksau-marsekal-tni-hadi-tjahjanto_665_374

Saat melantik pejabat teras di Mabesau, tanda tangan pakta integritas adalah kewajiban para pejabat (Foto : viva.co)

Tahun-tahun mendatang, kondisi dunia akan semakin sulit, yang dibutuhkan Indonesia adalah pasangan pemimpin nasional ideal yang mau mengabdikan dirinya bagi bangsa dan negara dengan tulus. Semoga bermanfaat.

Pemulis : Marsda Pur Prayitno Ramelan, Analis Intelijen, www.ramalanintelijen.net

This entry was posted in Politik. Bookmark the permalink.