PKS Kembali membuat Blunder?

Gambar : nasional.kompas.com

 

Hampir setiap hari penulis melalui jalan dimuka Kantor DPP PKS yang terletak di Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan, karena rumah penulis memang dekat dengan kantor tersebut. Beberapa kali jalan menjadi macet karena pelalu jalan mengurangi kecepatan hendak melihat keramaian di muka kantor tersebut. Beberapa waktu terakhir ini selain nyamuk pers, para kameramen TV, bahkan mobil khusus siaran langsung Metro dan TV One terus stand by siap-siap menyiarkan kemungkinan langkah represif KPK yang akan menyita lima mobil yang dikatakan milik mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq yang kini ditahan KPK dengan sangkaan korupsi impor daging.

Kemarin nampak dimuka kantor tersebut dipasangi tenda dan kira-kira satu peleton polisi duduk-duduk bersama insan pers. Selain itu di halaman dalam, juga di luar nampak kader, simpatisan dan Satpam PKS selalu siaga untuk menolak KPK yang akan menyita mobil-mobil tersebut.

Kekrisuhan antara elit dan kader PKS dengan KPK menyangkut akan dilakukan penyitaan lima mobil yakni Mitsubishi Grandis, Toyota Fortuner, Mazda CX 9, Pajero Sport, dan Nissan Navara.  Penyitaan ini terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah. KPK menduga enam mobil mewah di DPP PKS itu berkaitan dengan pencucian uang Luthfi. PKS beralasan KPK tak ada surat penyitaan. Sedang pihak KPK sudah memberi pernyataan, surat penyitaan dibawa penyidik.

Wasekjen DPP PKS Fahri Hamzah menuding penyidik KPK tidak menerapkan prosedur yang benar ketika berupaya melakukan penyitaan. Pekan lalu, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan, tim penyidik dalam dua kali kesempatan sudah membawa surat penyitaan. Namun, menurut Bambang, surat tersebut memang tidak dapat diberikan kepada pihak penjaga gedung DPP PKS melainkan hanya ditunjukkan saja. Sesuai dengan prosedur, menurut Bambang, tim penyidik hanya akan menyerahkan berita acara penyitaan kepada petugas kantor DPP PKS.

Fahri Hamzah yang semakin berang menyatakan bahwa KPK lah yang membuat kesalahan terlebih dahulu. Fahri menganggap KPK telah melanggar peraturan sewaktu hendak menyita mobil yang berada di DPP PKS tersebut. Bahkan kemudian PKS melaporkan sejumlah penyidik KPK dan jubir KPK, Johan Budi ke polisi. Fahri menuding penyidik KPK tidak menerapkan prosedur yang benar ketika berupaya melakukan penyitaan. Sedangkan untuk Johan, Fahri menuding sang juru bicara telah melakukan pencemaran nama baik, dan kebohongan publik.

"Ini tidak ada hubungannya dengan institusi, ini hubungannya dengan 10 orang yang datang ke PKS dan Johan Budi yang membuat pernyataan yang fatal," kata Fahri. Fahri kemudian menegaskan, PKS sama sekali tidak gentar apabila harus ikut terseret proses hukum karena dianggap berusaha menghalang-halangi penyidikan. “Kenapa takut, enggak ada istilah takut. Berani hidup, berani mati,“ tegasnya.

Ketua KPk menyatakan dengan enteng rencana PKS tersebut,  KPK akan menghadapi dan melayani pelaporan ke polisi. Jubir KPK Johan Budi, Senin (13/5/2013) menyatakan,  "Kalau penyitaan dianggap menyalahi aturan silakan digugat. Jangan menuduh kebohongan ke publik," katanya.

Penulis mencoba mengulas perlawanan PKS terhadap KPK, terutama dikaitkan dengan peran dan sasaran PKS menjelang pemilu 2014 mendatang. Apakah langkah perlawanan para elit PKS itu nilainya positif atau negatif?

 

Perkembangan PKS

 

Penulis beberapa kali membuat ulasan tentang PKS, yang terakhir menanggapi Pilgub DKI Jakarta "PKS dukung Foke, Sebuah Blunder Politik?"  http://ramalanintelijen.net/?p=5542. Mari kita refresh sedikit tentang PKS ini.

PKS atau Partai Keadilan Sejahtera sebenarnya berasal dari PK (Partai Keadilan) yang kemudian melebur diri, bergabung sejak tanggal 3 Juli 2003. Pada pemilu legislatif 1999, Partai Keadilan  hanya mendapat 1,36% suara (7 kursi di DPR-RI). Tercatat dan diketahui pada tanggal 3 Agustus 2000  Partai Keadilan dengan tujuh partai Islam lainnya (PPP, PBB, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Mesjid Al Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945. Pada Pemilu 2004, PKS memperoleh suara sebanyak 7,34%  dari jumlah total dan mendapatkan 45 kursi dari total 550 kursi di DPR.

Pada bulan April 2009, sebuah buku bertajuk Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia diterbitkan oleh The Wahid Institute, Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, Maarif Institute, dan Libforall Foundation. Buku ini melukiskan PKS sebagai agen kelompok garis keras Islam transnasional. Dalam buku ini, PKS dilukiskan melakukan infiltrasi ke sekolah dan perguruan tinggi negeri dan berbagai institusi yang mencakup pemerintahan dan ormas Islam antara lain NU dan Muhammadiyah.

Dalam kiprah politiknya, terlihat PKS sangat mengandalkan mesin partai dan militansi dari kadernya. Partai ini tidak memiliki patron, pengurus sangat taat terhadap Dewan Syura yang memiliki kekuasaan tertinggi. Partai dikelola oleh para cerdik pandai, bahkan  pernah diberitakan diperkuat dengan 100 Doktor. Dalam geliat perpolitikan, dengan cerdik PKS pada pilpres 2004 memberikan dukungan terhadap capres SBY, yang memang kemudian menjadi pemenang dan dilantik menjadi presiden. Ketua Umum PKS Hidayat Nur Wahid akhirnya terpilih menjadi Ketua MPR.

Pada pemilu 2009, saat dilangsungkan kampanye pemilu legislatif, PKS dengan berani memunculkan kampanye kontroversinya, mengangkat nama Pak Harto, dan menyebut Mbak Tutut sebagai calon PKS. Kemudian juga menyebut SBY sebagai Presidenku. Sementara dilain sisi, PKS telah mengumumkan delapan orang elitnya sebagai capres apabila perolehan suaranya mencapai 20%. Gaya kampanye PKS tersebut banyak menuai kritik, bahkan ada yang menyebutnya plin-plan. Walaupun terus diserang, PKS tetap teguh memegang tujuannya.

Pola kampanye dilakukan dengan sistem door to door, mengetuk pintu. Ternyata pada pemilu legislatif, PKS mampu meraih 7,88% suara, naik 0,54% dibandingkan perolehan suara pada 2004. PKS menjadi parpol Islam terunggul dibandingkan parpol Islam lainnya yang justru rata-rata mengalami penurunan. Langkah PKS yang menetapkan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan sejak awal mengusung SBY dinilai sangat cerdik. Kemampuan para elitnya dalam membaca peta politik saat itu dalam menjaga kesetiaan kader dan simpatisannya sangat baik.

 

Analisis terhadap PKS menjelang Pemilu 2014

 

Menjelang Pemilu 2014  yang akan dilaksanakan sekitar setahun mendatang, PKS dihantam  berita negatif, yaitu ditangkapnya Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, yang menjadi tersangka korupsi dalam kasus  impor daging. Digiringnya sang Presiden oleh penyidik KPK dari kantor DPP menjadi berita sangat besar, diberitakan oleh beberapa stasiun televisi. Masyarakat menjadi terkejut dan kagum kepada KPK yang berani menyatakan Luthfi menjadi tersangka dan langsung menangkapnya. Sebelumnya Menpora Andi Malarangeng yang kader Partai Demokrat  juga dijadikan tersangka korupsi dalam kasus proyek Hambalang. Kemudian disusul oleh Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Popularitas dan elektabilitas PKS menurut teori politik hanya dapat diukur dari sebuah persepsi publik yang angkanya diberikan oleh lembaga survei. Posisi PKS sebagai parpol Islam terunggul nampaknya mulai mengalami penurunan dengan terjadinya tsunami kasus korupsi yang mendera elitnya.

Lembaga Survei Jakarta (LSJ) yang melakukan survei  pada 9-15 Februari 2013 terhadap 1.225 responden, setelah Lufi Hasan ditangkap KPK, menunjukkan bahwa hanya 6,9% responden yang akan memilih Partai Demokrat sebagai partai pilihannya pada Pemilu 2014. Selain itu hanya 2,6% responden yang akan memilih PKS pada pemilu 2014. Menurut Igor, peneliti LSJ, kasus impor daging yang melibatkan presiden PKS  menyebabkan publik mulai tidak mempercayai jargon PKS sebagai 'partai bersih'. Hanya 15,7% responden yang masih yakin PKS sebagai partai bersih, sedangkan 66% mengaku tidak yakin, dan 18,3% lainnya memilih tidak tahu.

Hasil survei lengkap LSJ mengenai elektabilitas parpol jika pemilu dilakukan hari ini mempersepsikan Golkar tetap dengan perolehan tertinggi sebesar 18,5%, PDIP 16,5%, Gerindra 10,3%, Demokrat 6,9%, Hanura 5,8%, Nasdem 4,5%, PKS 2,6%, PAN 2,5%, PAN 2,4%, dan PKB 1,8%. Baca artikel penulis "Lembaga Survei; Elektabilitas Demokrat dan PKS Terus Turun", http://ramalanintelijen.net/?p=6414. Nah dari survei tersebut terlihat bahwa citra PKS memang sedang mengalami keruntuhan secara perlahan posisinya berada di posisi ketujuh.

Kader PKS memang memenangkan dua pilkada bergengsi yaitu di Jawa Barat dan Sumatera Utara, tetapi penulis dalam meneliti pilkada tersebut menjadi kurang yakin, baca artikel "Menang di Pilkada Jabar dan Sumut, PKS masih Hebat atau Tersesat?" http://ramalanintelijen.net/?p=6530.

Dari hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN) terhadap pemilih pemula, populasi survei berusia 16 - 20 tahun dengan menggunakan pengambilan sampel "purposive random sampling, memperlihatkan PKS tidak sepopuler PAN sebagai sesama parpol Islam.  PKS hanya di apresiasi pemilih pemula di posisi kedelapan dengan persepsi 1,8 persen. Hasil lengkapnya, PDIP sebagai parpol favorit anak muda dengan elektabilitas tertinggi 19,5 persen, posisi kedua Golkar 19,3 persen, disusul Hanura di posisi ketiga dengan 12,8 persen, diikuti Gerindra 12,8 persen, Nasdem 10,8 persen, Demokrat 4,6 persen, PAN 3,6 persen, PKS 1,8 persen, PKB 1,6 persen, PPP 1,1 persen dan PBB 0,4 persen. Sementara 11,7 responden tidak memberikan jawaban.

Nah, dari hasil survei tersebut, terlihat bahwa elektabilitas PKS jelas mengalami penurunan. Penaikan citra tidak semudah yang diperkirakan, dibutuhkan waktu dan usaha yang sangat keras. Sebagai contoh, citra partai Demokrat sebagai the rulling party kini runtuh, hanya sekitar 6,9 persen dibandingkan hasil pemilu 2009 yang diatas 20 persen. Penyebabnya karena beberapa elitnya terlibat masalah korupsi. Lantas, dilihat dari hasil survei, PKS juga mengalami penurunan, dalam survei LSJ hanya diapresiasi 2,6 persen.  Hanya 15,7% responden yang masih yakin PKS sebagai partai bersih, sedangkan 66% mengaku tidak yakin. Ini bagian beratnya karena mengancam tagline-nya itu.

Kini, dalam kasus kekisruhan dengan KPK, penulis agak kurang mengerti, mengapa elitnya keberatan langkah KPK yang akan menyita lima mobil yang dikatakan sebagai bagian korupsi dan pencucian uang presidennya. Apakah dengan mempertahankan mobil tersebut nama dan citra  PKS menjadi baik dan naik? Justru langkah tersebut akan mengundang media elektronik yang suka dengan berita kontroversial dan yang meledak-ledak. Belum lagi berita Ahmad Fathanah yang terlibat dengan beberapa selebrities cantik, terus diberitakan media dan jelas dikait-kaitkan dengan PKS.

Elit PKS semestinya menyadari bahwa pemilik stasiun TV juga pemain politik yang notabene menjadi saingannya. Dipastikan para pesaing akan saling menyikut satu sama lainnya. Pengaruh media jauh lebih besar dibandingkan pengaruh jejaring parpol hingga disebut "silent revolution." Publik akan mudah dipengaruhi, dan publik adalah konstituen yang akan menentukan mati hidupnya sebuah partai politik dalam pemilu. Terlebih kini dalam perkembangannya, `Ketua Dewan Syura PKS Hilmi Aminuddin dan Presiden PKS Anis Matta dipanggil KPK sebagai  saksi dari Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah. Apabila semuanya itu oleh KPK dapat dibuktikan terkait dalam kasus korupsi, maka nampaknya akan sulit menyelamatkan citra PKS.

Jadi, menurut penulis, sebaiknya Fahri CS segera melepaskan mobil-mobil yang diincar KPK. Kalau dibalik, bertanya mobil tersebut mobil siapa, nantinya tambah repot, kalau dikatakan mobil operasional dan nanti terbukti dari hasil pencucian uang, akibatnya akan semakin parah. Lepaskan kasus yang menyentuh Luthfi Hasan dari parpol, sehingga menjadi kasus pribadi. Apabila PKS nanti dicap terlibat korupsi, maka kondisi tersebut akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup PKS pada pemilu 2014. Elitnya harus menyikapi kerusakan citra agar tidak menjadi kerusakan permanen, dengan langkah yang smart pastinya, bukan dengan adu keras.  Tidak ada gunanya melawan KPK yang disepakati bangsa ini akan mengejar kasus-kasus korupsi yang dibenci oleh publik.

Terlebih, KPK kini semakin didukung masyarakat luas, siapapun melawan KPK bisa-bisa lengser dan runtuh, kasus cicak buaya adalah contoh gamblang, mereka yang sangat powerfull saja toh akhirnya masuk penjara, hartanya akan disita. Nampaknya menurut penulis, kembali kini PKS membuat blunder. Lupakan gengsi dan segala tetek bengeknya, yang penting bagaimana para elit PKS menyelamatkan dan menjaga konstituennya agar tidak lari, begitu bukan? Ini hanyalah sebuah saran untuk salah satu tokoh PKS yang penulis kenal, Ustadz Hidayat Nur Wahid, bagaimana pentingnya mengamankan sebuah parpol menjelang pemilu 2014.

Oleh : Prayitno Ramelan, www.ramalanintelijen.net