KEMARAHAN PRESIDEN JOKOWI, PANGLIMA PERANG LAWAN COVID DITINJAU DARI PERSEPSI INTELIJEN

3 July 2020 | 1:49 pm | Dilihat : 637

Dalam beberapa artikel penulis menuliskan bahwa kita sedang berperang dengan Virus Corona SARS-CoV-2. Penyakit Covid-19 tersebut tidak hanya menyerang dan mematikan manusia tapi juga merusak bidang lain terutama ekonomi dan . Covid sejak 2 Maret 2020 telah mampu menginfiltrasi semua propinsi di Indonesia dan melakukan penetrasi ke masyarakat hingga pelosok desa.

Presiden Jokowi dalam perang ini adalah Panglima Perang Lawan Covid, sementara para kepala daerah (gubernur) adalah panglima wilayah pertempuran. Posisi para menteri kabinet sebagai staf panglima perang yang memberikan dukungan terutama logistik, keamanan, informasi serta perkuatan lainnya. Di lain sisi para pembantu presiden itu juga bertanggung jawab mengatasi dampak negatif covid terhadap perekonomian negara, masalah sosial serta segala sesuatu terkait dengan kepentingan nasional Indonesia.

Perang dan Pertempuran dalam Persepsi Intelijen

Pak Jokowi baik sebagai presiden maupun panglima perang melawan covid bertugas dan bertanggung jawab memimpin serta memenangkan perang. Indonesia menang dan selamat. Tersebar ramai diberitakan Panglima Perang Lawan Covid ini sebagai Presiden pada rapat kabinet marah besar kepada para menterinya. Seorang pejabat tinggi pemerintah yang penulis kenal mengatakan baru kali ini lihat presiden marah sangat besar. Penulis coba menganalisis tentang perang besar dan berat saat ini, yang merupakan ujian terberat seorang Presiden RI karena menuju ke krisis.

Panglima perang mendelegasikan tugas dan wewenang di daerah pertempuran kepada para kepala daerah sebagai panglima wilayah serta bupati dan walikota sebagai komandan pertempuran yang bertanggung jawab memenangkan pertempuran di wilayahnya masing-masing.

Dari persepsi intelijen, untuk memenangkan perang, dibutuhkan informasi intelijen tentang musuh dan diri sendiri, terkait Strategi, Taktik dan Cara Bertindak (CB). Dalam hal ini panglima perang di suport staf akan kebutuhan intelijen strategis yang terdiri dari 9 komponen yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, biografi, demografi, sejarah serta militer dan pertahanan. Intelijen yang dimaksud adalah gabungan hasil analisis, saran tindakan para menteri dan kepala badan sesuai dengan visi dan misi presiden.

Pada saat ini musuh yang dihadapi tidak kasat mata, tetapi mampu melakukan penetrasi ke pasukan sendiri (rakyat) maka penilaian intelstrat di fokuskan selain kepada covid juga kepada situasi dan kondisi di 34 propinsi yang jelas berbeda-beda. Disinilah tugas staf panglima (para menteri dan kepala badan) memberikan informasi tentang covid terkait kondisi regional dan internasional, penilaian daerah pertempuran, kondisi yang berlaku serta saran tindakan untuk pengambilan keputusan Panglima perang.

Kecepatan penetrasi covid ke masyarakat baik penularan dan ancaman kesehatan mengharuskan diambilnya langkah PSBB, di negara lain lockdown. Penetrasi terjadi dan meluas karena perilaku masyarakat sebagai agen penyebar covid (tantangan utama). Di negara manapun, kasus kesehatan akibat covid mengimbas terutama komponen ekonomi dan sosial budaya menuju krisis. Para staf Panglima Perang itu jelas harus bekerja ekstra keras mengatasi dampak negatif untuk menyelamatkan mati hidup nya rakyat, perekonomian negara dan kesulitan hidup rakyat yang tidak mampu. Melaksanakan dukungan logistik pusat untuk wilayah baik duklog kesehatan maupun sosial.

Kemenangan perang tercapai bila para Panglima dan komandan wilayah mampu memenangkan pertempuran di daerahnya masing-masing. Dalam menghadapi covid, prestasi puncaknya, disebut menang bila tidak ada penambahan kasus baru covid (zero new case) dan berhentinya kematian akibat covid.

Mengenali Musuh (Covid) dan Pasukan Sendiri di Medan Tempur

Dalam sebuah pertempuran yang penting dikuasai para Panglima Wilayah adalah K3 (Kekuatan, Kemampuan dan Kerawanan) baik lawan maupun pihak sendiri. Dalam pertempuran melawan covid, para Panglima wilayah (Gubernur) serta para Komandan pertempuran (Bupati/Walikota) harus menguasai detail K-3 lawan (covid) dan pasukan sendiri (masyarakatnya).

Kekuatan covid sebenarnya kecil, virus baru akan berkembang jadi ratusan ribu hingga jutaan bila menulari (masuk ke badan manusia (melalui) melalui mulut, hidung dan mata. Kemampuan penetrasinya luar biasa, yang paling berbahaya karena covid tidak kasat mata, tidak dipercaya bahayanya oleh mereka yang tidak mengerti, bisa menulari tanpa disadari siapapun. Akibatnya banyak yang meremehkan, tidak peduli dan cuek bebek.

Dari data Gugus Tugas, covid ternyata lebih berbahaya, peran besarnya akan merangsang dan menyebabkan kematian bagi mereka yang punya penyakit penyerta (komorbid). Sisi lainnya covid juga mampu bermutasi sehingga sulit dikenali dan jelas makin sulit dalam pembuatan vaksin ataupun obatnya. Di Indonesia menurut Lembaga Eijkman ada tiga tipe yang berbeda dengan covid di negara lain. Menurut Gugus tugas 80% pasien di Indonesia meninggal karena komorbid, bahkan Walikota Surabaya, Risma mengatakan 90% korban covid di Surabaya karena punya komorbid.

Menurut Ahli Biologi Molekuler Indonesia Ahmad Utomo, Kamis (25/6/2020), bahaya lain dari Covid, menyebabkan terjadinya Diffuse Alveolar Damage (DAD), yakni kerusakan pada alveolar, yang juga pernah ditemukan pada pasien SARS. Pada Covid-19 ada spektrum tambahan yang juga menonjol yakni terjadinya coagulopathy,atau pembekuan pembuluh darah paru.

Di samping kemampuan yang hebat, covid juga memiliki kerawanan, misalnya, cukup banyak yang terinfeksi tetapi bisa sembuh bagi mereka yang terpapar saat kondisinya sehat, tidak punya komorbid. Artinya covid bisa dikalahkan . Di sistem imunitas kita ada 3 limfosit yg berperan, yaitu sel T, B dan Killer cell (NK cell). Utk corona ini Killer cell lah yg bisa menahannya, karena belum diketemukan vaksin anti covid-19.

Penilaian K3 pasukan sendiri (masyarakat). Indonesia memiliki demikian banyak suku bangsa dengan tradisi budaya dan karakter yang berbeda. Di sinilah peran data intelstrat pusat yang melakukan analisis 9 komponen intelstrat yaitu komponen demografi, sosial budaya, biografi dan sejarah di tiap propinsi. Analisa ini di sampaikan kepada Panglima perang untuk menilai bila terjadi kegagalan Panglima wilayah menetralisir covid, serta saran tindakan untuk pengambilan keputusan Panglima.

Suport terhadap masing-masing daerah jelas berbeda-beda disesuaikan dengan sikon yang ada. Disamping itu kecepatan pengambilan keputusan dari pusat dan dukungan logistik bagi wilayah sangat diperlukan distribusi yang extra cepat. Kesulitan pasti ada karena Indonesia luas dan pulau-pulau dipisahkan oleh laut.

Dari akumulasi data hingga tanggal 30 Juni 2020, kasus positif nasional 55.092 dan kasus total meninggal 2.876 jiwa. Daerah atau medan tempur wilayah yang berat dari 34 propinsi yang menonjol ada di 6 propinsi. Dari data Kemenkes hingga tanggal 30 Juni 2020, enam besarnya adalah, pertama Jawa Timur, kasus positif 11.805 ( prosentase nasional 21,42 %), total meninggal 893 (31,05%), kedua DKI Jakarta, kasus positif 11.234 (20,39%), meninggal 632 (21,97%), ketiga Sulawesi Selatan, kasus positif 4.995, (9,06%), total meninggal 168 (5,84%), keempat Jawa Tengah total positif 3.680 (6,67%) , total meninggal 150 (5,21%), kelima Jawa Barat, total positif 3.137 (5,64%), total meninggal 175 (6,08%), keenam Kalimantan Selatan,total positif 3.042 (5,52%), total meninggal 189 (6,57%).

Dari data, terbaca hingga 30 Juni, enam provinsi itu menyumbang 68.7% dari kasus positif nasional, sementara 31,3% kasus positif lainnya tersebar di 28 provinsi. Dari total kematian, enam provinsi tersebut menyumbang 76,72% dari total nasional korban meninggal, sementara 23,28% sisanya tersebar di 28 provinsi.

Kemarahan Presiden Jokowi Selaku Panglima Perang Lawan Covid

Melalui video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020), serta di miror media electronik lainnya, Presiden Jokowi yang penulis sebut sebagai Panglima Perang Lawan Covid menyampaikan pernyataan keras menyoroti kinerja para staf (menteri kabinetnya) pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Presiden Jokowi menilai dan jengkel para menteri yang dinilai tidak memiliki sense of crisis di tengah situasi pandemi virus corona, masih menganggap situasi pandemi saat ini bukan sebuah krisis tapi masih normal. Dinilainya tidak ada progres yang signifikan, yang dikerjakan biasa-biasa saja, belum cukup untuk rakyat dan untuk negara, Jokowi menegaskan akan mempertaruhkan reputasi politiknya.

Belanja-belanja Kementerian agar dipercepat jangan lama, keluarkan peraturan menteri. Harus kerja luar biasa, extra ordinary. Kalau perlu pakai kebijakan perpu atau perpres akan dikeluarkan. Atau gunakan peraturan menteri negara untuk mempercepat, sebagai tanggung jawab kepada 267 juta rakyat. Sebagai contoh, kelambatan terjadi, pertama, bidang kesehatan dianggarkan Rp 75 triliun yang baru keluar 1,53%.

Kedua, pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialis, tenaga medis agar segera keluarkan, disediakan anggaran Rp 70-an triliun. Ketiga, Bansos segera dikeluarkan, jangan hanya lumayan tapi harus extraordinary, 100 persen. Keempat, Segera stimulus ekonomi bisa masuk keusaha kecil, usaha mikro, usaha menengah, usaha gede, perbankan, semuanya berkaitan dengan ekonomi manufaktur, industri terutama yang padat karya. Untuk menghindari PHK, agar diberikan prioritas.

Presiden juga menyinggung masalah ekonomi, OECD (Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi) terakhir, sehari-dua hari yang lalu menyampaikan bahwa growth atau pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6%, tidak sampai ke 7,6%, 6% sampai 7,6% minus. Bank Dunia menyampaikan bisa 5. Perasaan harus sama dan harus dimengerti , jangan biasa-biasa saja jangan linier, jangan menganggap ini normal. "Berbahaya", tegasnya.

Langkah extraordinary bila diambilnya bisa berupa langkah politik, atau langkah kepemerintahan akan dilakukan demi untuk 267 juta rakyat dan untuk negara, bisa membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle bila suasana tidak berubah.

Analisis

Perang melawan Covid merupakan perang khusus sepertinya nyata tetapi korban yg harus dirawat ribuan dan yang meninggal hampir mencapai tiga ribuan. Disamping ancaman kesehatan efek samping lain terutama mengancam perekonomian negara, kebutuhan yang besar operasi serta penanggulangan kesulitan rakyat akibat PSBB.

Besarnya kebutuhan anggaran terutama penyediaan alat kesehatan, pemberian bansos, BLT serta dana operasional lainnya. Dalam kondisi PSBB, Panglima Perang melihat ada hambatan birokrasi dan UU, sehingga duklog terhambat. sepertinya para pejabat hati-hati agar tidak melanggar hukum.

Mengingat kasus penularan agak mereda, beberapa daerah menggunakan standar WHO melakukan pelonggaran PSBB, jelas agak meringankan kebutuhan anggaran. Secara otomatis apapun namanya, begitu kunci dibuka, masyarakat yang sudah jenuh dan makin sulit mulai keluar rumah. Pasar, mall, perkantoran, tempat rekreasi dibuka, walaupun secara teori tetap dilakukan ketentuan pembatasan dengan protokol kesehatan tidak berdaya menahan pesebaran masyarakat.

Nah, kasus baru positif otomatis naik, ini juga pengaruh makin banyak dan tersebarnya alat rapid test dan PCR. Akan tetapi dari penilaian kemampuan musuh dalam melakukan penetrasi, sumber utama penyebaran adalah perilaku manusia terutama tidak disiplin, tidak taat dan memandang remeh bahaya covid. Terlihat masih terjadinya kerumunan, tidak pakai masker, tidak cuci tangan. Bahkan di Bogor ada pesta musik yang tetap berlangsung.

Dari data prosentase pesebaran, nampak 6 daerah yang sebaiknya kembali dilakukan pemeriksaan intelstrat. Di Jawa Timur karakter warga berbeda dengan Jawa Barat misalnya. DKI Jakarta sebagai pusat awal pandemi kini lebih terkendali, memang luas wilayah berbeda dengan Jawa Timur. Pasti akan ditemukan penyebab serta langkah yang diperlukan. Bila suatu daerah kasus tetap tinggi sebaiknya ada pendampinan dari pusat.

Dari kondisi yang berlaku, sebagai pemimpin berasal dari suku Jawa, Jokowi mulai "jengkel" karena menilai hambatan birokrasi membuat para menteri menjadi hati-hati bahkan takut melanggar aturan, takut kalau langkahnya dilaporkan ke KPK. Maklum ada menteri asal parpol, tidak berani mengambil resiko.

Menurut penulis, kemarahan Presiden Jokowi sebagai Panglima Perang karena merasa kurang didukung para pembantunya yang disebut tidak mempunyai sense of krisis. Jokowi nampaknya akan berani mengambil langkah extraordinary untuk mengatasi pesebaran covid. Memang menurut penulis dalam keadaan genting, kadang pemimpin memang harus nekat.

Presiden mengatakan akan mempertaruhkan reputasi politiknya demi rakyat 267 juta dan negara. Pemimpin dari suku Jawa tidak akan berbicara keras kecuali kalau menilai ada yang sudah keterlaluan. Saat diwawancarai Retno Pinasti bulan Mei 2019 Jokowi menegaskan , "Kalau saya ya dekat dengan rakyat kalau sudah diberi amanah ya bekerja keras untuk rakyat," ungkapnya. Kira-kira demikian mengapa sang Panglima Perang Lawan covid ini marah.

Kesimpulan

Presiden tidak puas dengan kinerja beberapa menterinya dinilai santai, bisa karena mereka takut salah, bisa karena tidak profesional, tidak kredibel dan kompeten atau mempunyai hambatan lainnya. Nampaknya Presiden akan melakukan reshuffle memilih tokoh kunci untuk menyelesaikan masalah kesehatan dan ekonomi dan sosial, bisa Juli atau Agustus, tergantung perkembangan situasi serta perubahan langkah menteri terkait. Di sisi lain presiden akan tetap mempertahankan pejabat "anker" atau jangkarnya, karena disitu kekuatannya.

Reputasi politik yang dimaksud adalah besar kemungkinan presiden akan menabrak rambu-rambu psikologis politis yang selama ini membatasi ruang geraknya, sebagai contoh pengajuan RUU HIP yang dimintanya berhenti.

Penutup

Demikian analisis penulis tentang sikon perang besar melawan covid serta analisis kemarahan sang panglima perang. Bagi yang berfikiran buruk seperti mau melengserkan Jokowi, sebaiknya mikir dahulu. Sosok ini sederhana dan jujur, sudah dua kali menang pemilihan Wali Kota Solo, dua kali putaran Gubernur DKI Jakarta, dan dua kali menang pemilihan presiden Republik Indonesia. Itulah takdirnya yang tidak dihitung dan diperkirakan orang, bahkan ada yang meremehkan.

Pesan penulis bagi para pejabat negara, pemimpin Jawa mempunyai falsafah. Pak Jokowi pribadi falsafahnya adalah, "Lamun Siro Sekti Ojo Mateni" : 'Meskipun kamu sakti dan kuat jangan suka menjatuhkan'. "Lamun Siro banter, Ojo Ndhisiki" : 'Meskipun Kamu Cepat Jangan Suka Mendahului.' Yang ketiga "Lamun Siro Pinter, Ojo Minteri". 'Meskipun Kamu Pandai Jangan Sok Pintar'. Semoga bermanfaat bagi pembaca, juga bagi pejabat tinggi yang kemungkinan terkena reshuffle. Pray Old Soldier.

Penulis : Marsda TNI (Pur) Prayitno Wongsodidjojo Ramelan. Pengamat Intelijen, www.ramalanintelijen.net

This entry was posted in Politik, Sosbud. Bookmark the permalink.