Ancaman Nasional Diungkap Pada Seminar FKPPI dan Pepabri

13 September 2019 | 10:51 pm | Dilihat : 424

fkppi_try-sutrisno_nurseto-budi-santoso

Pengurus FKPPI Pusat bertemu dengan Mantan Wapres Try Surisno (Foto :Tribunnews)

Kamis pagi (12/9/2019) penulis diundang oleh Pengurus FKPPI menghadiri seminar dalam rangka HUT ke 41 FKPPI dan HUT ke 60 PEPABRI di Grand Ballroom Hotel Sultan. Rencana awal penulis diminta utk menjadi narasumber ancaman nasional dari persepsi intelijen, tapi karena topik mirip akhirnya pak Bob Mangindaan rekan satu team yang memaparkan.

Tema syukuran PEPABRI "Rajut Persatuan Indonesia Kokoh" dan tema FKPPI "Bersatu dan Berdaulat dalam Mempertahankan Pancasila, UUD 45 dan NKRI.

Seminar di buka oleh Mantan Wapres Jenderal Purn Try Sutrisno, dan sebagai moderator tokoh utama FKPPI mas Indra Bambang Utoyo (IBU) yang juga tokoh senior Partai Golkar. Juga nampak sebagai narsum bpk Ponco Sutowo Ketum FKPPI, Jenderal Pur Kiki Syahnakri Ketum PPAD, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis serta Jenderal Pur Agum Gumelar (Ketua Pepabri).

Berhubung inti seminar tentang kewaspadaan nasional, menarik yang disampaikan oleh Laksda Purn Robert (Bob) Mangindaan, dari Lemhannas yg juga sama-sama penulis di team Anstra Kemhan. Makalah yang disampaikan adalah ancaman nasional bagi bangsa Indonesia 2019-2024. Ini bila dicermati seperti sebuah briefing intelijen halus dan terbuka tentang ancaman dari persepsi intelstrat yang perlu diketahui bersama untuk menambah wawasan para anggota FKPPI.

Pak Bob menyampaikan bahwa di dunia sedang bersaing dua kekuatan besar yaitu AS dan China (Tiongkok) dalam mengembangkan pengaruh kekuasaan (hegemoni). AS sebagai super power kini memiliki tujuh instrumen yang bisa dipergunakan untuk kepentingan nasionalnya dalam memengaruhi menguasai negara lain.

Ketujuh instrumen tadi adalah militer, intelijen, diplomatik, aspek legal, informasi, finance dan ekonomi. Instrumen tersebut bisa dimainkan baik secara smart, soft maupun hard power sesuai kebutuhan . Selain AS sebagai negara super power, presiden AS memiliki kekuatan besar, dimana Presiden Donald Trump menguasai dana US$70 miliar dan dapat dipergunakan untuk kepentingan AS dalam berurusan dengan negara lain.

Sementara itu di lain sisi, sang pesaing, China menerapkan strategi One Belt One Road (OBOR) dengan enam instrumen dalam berurusan ("menguasai") negara yang ditarget yaitu psiko-kultural, media informasi, aspek legal, finance, investasi dan milisia. Sejak 2007 China mengembangan strategi penguasaan dua Samudera dan sudah mulai diterapkan sejak 2015 dengan menyebarkan 33.000 kapal milisinya

Nah, dari apa yang disampaikan pak Bob, penulis sefaham dari persepsi intelijen bahwa disadari atau tidak kini Indonesia sudah mulai tersusupi/terinfiltrasi upaya conditioning negara lain. Pada 2019 telah terjadi perubahan sosial, yang menimbulkan krisis identitas, krisis integritas dan krisis nasionalisme.

Pada 2019 ciri dari krisis berbentuk tindakan pembangkangan, seperti pertama, munculnya aksi anarkis, radikalisme dan terorisme. Kedua, terbentuknya agen jaringan hoax dan ketiga, anak bangsa jadi proxy kekuatan global, terjadinya perang sesama anak bangsa dan upaya menghancurkan negerinya sendiri. Contoh jelas seperti yang terjadi di Suriah dan Yaman.

Nah, dengan ungkapan tersebut, penulis mencoba mengerucutkan, kini makin terang adanya upaya menguasai Indonesia. AS dan China masing-masing sedang berusaha merebut hati dan pemikiran orang dan pejabat Indonesia. Instrumen dari kedua negara sudah dan sedang berjalan.

Apabila diperhatikan tiap instrumen merupakan ancaman. Sebagai contoh ada yg disebut sebagai debt trap (jebakan hutang China), ada teraba juga upaya AS memberi signal kpd Presiden Jokowi terkait kasus Papua agar tidak terlalu dan pro ke China. China lebih fokus ke masalah ekonomi bisnis, dengan memengaruhi pejabat dengan instrumen investasi, cengkeramannya lebih lambat tetapi konsisten.

Kalau AS memang tidak ingin Indonesia seperti Suriah atau Yaman, apabila diberi signal tidak juga faham, maka proxy yang akan kembali aktif. Bukti setelah adanya pertemuan antara Asisten Menlu AS dengan Ketua KSP Moeldoko, tidak lama berselang semua akdi demo dan aksi anarkis berhenti (baca : http://ramalanintelijen.net/tidak-percaya-kpd-panglima-tni-dan-kapolri-itu-keliru/). Cost mengganti pimpinan nasional lebih murah dan resiko lebih kecil. Itulah operasi intelijen proxy...pinjam tangan.

Jadi kesimpulannya, ancaman nasional dari luar tidak dalam bentuk perang terbuka tapi lebih kepada upaya proxy serta cara-cara yang ditetapkan dalam masing-masing instrumen sesuai kebutuhan.

Nah, mari kita bersama, khususnya keluarga besar FKPPI, sadari bahwa ancaman luar demikian serius. Tanpa kita perhatikan dan terlebih lagi bila kira tidak tahu, wah harus siap kalau suatu saat kita "ngagoler". Salam Pancasila, Pray.

Penulis : Marsda Pur Prayitno Ramelan, Pengamat intelijen, www.ramalanintelijen.net

This entry was posted in Hankam. Bookmark the permalink.