Golkar Dipecundangi Gerindra Sebagai Sempalannya, Mengapa?

Gerindra mulai memecundangi Golkar, Ketumnya, Prabowo mulai menjadi patron, Golkar jadi TSK.  Lantas Golkar mau milih siapa? (foto : Berita Bandung)

Kata 'mengapa' adalah  kata keramat dan terberat terakhir bagi seorang analis  intelijen karena harus menjawab pertanyaan user, dikenal sebagai unsur utama keterangan (UUK). Pertanyaan mengenai hal-hal yang belum diketahui atau belum jelas, yang perlu diketahui sebagai faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam mempertimbangkan kebijaksanaan atau tindakan apa yang akan diambil dalam rangka penunaian tugas/mencapai tujuan.

Penulis mencoba menganalisis UUK  intelijen politik  menuju pemilu dan pilpres 2019,  terhadap Partai Golkar sebagai partai jangkar Indonesia. Kini yang menarik untuk dianalisis, berdasarkan intel aktual (current reportional), elektabilitas Partai Golkar berada dibawah Partai Gerindra sebagai partai sempalan. Partai lain yang tokohnya juga berasal dari Golkar (Hanura dan Nasdem) dalam perkembangannnya kini kurang menggembirakan. Mari kita bahas dari persepsi intelijen.

 Hasil Survei SMRC Mei 2017

Sejak pemilu 2004, penulis menggunakan hasil survei sebagai alat ukur untuk mengamati posisi parpol menuju ke sebuah pemilihan. Pada tahun 2004, percaya atau tidak pada tiga bulan sebelum pilpres, Gedung putih sudah mengetahui bahwa dengan hanya bermodalkan suara Demokrat yang hanya  tujuh persen, yang akan menang dalam pilpres Indonesia  adalah Pak SBY. Dipastikan para intelijen AS  juga melakukan survei dengan cover.

Nah, kini penulis menggunakan hasil survei SMRC untuk mencermati Golkar dan parpol lainnya dalam dunia persilatan politik di Indonesia. Lembaga survei SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting) melakukan survei antara tanggal 14-20 Mei 2017. Populasi dipilih berdasarkan multistage random sampling sebanyak 1.500 orang WNI berusia 17 tahun ke atas. Responden yang berhasil diwawancara berjumlah 1.350. Margin of error kurang lebih 2,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei mencatatkan kenaikan elektabilitas cukup besar pada dua parpol,  PDIP dan Gerindra. Pada survei SMRC Januari 2017, elektabilitas PDIP, 17 persen dan naik menjadi 21,7 persen pada Mei 2017. Gerindra mengalami kenaikan  4,7 persen, dari 4,6 persen pada Januari 2017, naik menjadi 9,3 persen pada Mei 2017 . Sementara elektabilitas Golkar hanya mengalami kenaikan 0,5 persen, dari  8,5 persen pada Januari 2017 menjadi 9,0 persen pada Mei 2017. Partai Demokrat juga hanya mengalami kenaikan elektabilitas 1,1 persen dari 4,1 persen pada Januari 2017 menjadi 5,2 persen pada Mei 2017.

Sementara elektabilitas beberapa parpol lainnya pada survei Mei 2017 adalah, PKB (3,8 persen), PPP (3,1 persen), PKS (2,8) persen, PAN (1,8 persen). Perindo (1,1 persen), NasDem (1,1 persen). Hanura (0,8 persen), PBB (0,4  persen), Partai Masyumi (0,1 persen).

SMRC juga melakukan simulasi jika pilpres digelar sekarang dan hanya diikuti dua capres, yakni Jokowi dan Prabowo . Hasilnya elektabilitas Jokowi 53,7 persen dan Prabowo 37,2 persen. Sementara yang tidak menjawab 9,1 persen

Peneliti senior SMRC Djayadi Hanan mengatakan duduknya PDIP di peringkat teratas menunjukkan pilkada DKI 2017 lalu tidak berpengaruh terhadap perpolitikan nasional.  Responden yakin anggota DPR RI dan pejabat pemerintah terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.  Hanya 9,1 persen yang menyatakan tidak yakin. Sementara 37,1 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Menurut survei, publik menolak langkah DPR menggunakan hak angket terhadap KPK. Hal tersebut disampaikan Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas, Kamis (15/6/2017), dimana  65,0 persen responden menilai langkah DPR mengunakan hak angket terhadap KPK tidak dapat dibenarkan, 29,5 persen responden  menyatakan langkah DPR menggunakan hak angket bisa dibenarkan,  5,6 persen responden yang tidak tahu atau tidak menjawab. "Jadi temuan ini menunjukan mayoritas menolak hak angket DPR untuk KPK tersebut," kata Abbas.

Dari survei lembaga negara, urutan teratas masih ditempati TNI (90 persen), Presiden (86 persen), KPK (86 persen), Polri (77 persen), pengadilan (76 persen) dan kejaksaan (74 persen). "Tingkat kepercayaan pada partai politik cuma 56 persen dan DPR (64 persen), paling rendah dibandingkan pada lembaga-lembaga yang lain," katanya. Terlihat bahwa TNI dibawah Panglima Jenderal Gatot Nurmantyo masih dipercaya publik, sementara DPR dan parpol paling rendah posisinya.

Peringatan HUT PDIP, parpol nasionalis yang memiliki spontan pemilih dan kini terangkat karena Jokowi dinilai lekat dengan PDIP (foto : Okezone)

Analisis

Jika dibandingkan Pemilu 2014, nampaknya hanya PDI Perjuangan yang bisa mempertahankan atau bahkan menaikkan posisinya secara elektoral lewat sikap spontan pemilih. Menurut Djayadi, sejak Pemilu 2014, dukungan spontan pemilih pada PDI Perjuangan rata-rata stabil. "Partai-partai lain semuanya cenderung menurun, dan banyak yang tadinya memilih mereka, tampaknya bersikap belum memutuskan," kata Djayadi.

Dukungan pada PDIP stabil karena  figur Jokowi. Masyarakat yang memilih PDIP umumnya sudah lekat dengan figur Jokowi, sehingga berdampak pada elektabilitas PDIP. Hal itu sama dengan yang terjadi pada 2009 saat Partai Demokrat memenangi pemilu karena faktor nama Susilo Bambang Yudhoyono."Yang potensial bisa mendekati posisi PDIP adalah Gerindra karena dia punya tokoh," tegas Djayadi.

Jadi dari beberapa informasi tersebut diatas, nampak masyarakat mulai kembali ke pola lama, yaitu pengaruh budaya paternalistik, dimana peran patron menjadi sangat penting. PDIP paling tidak selain sikap spontan memilih, mereka sudah lekat dengan Jokowi. Demikian juga dengan Prabowo yang menjadi patron Gerindra. Kedua parpol mendapat kenaikan diatas 4 persen dalam empat bulan pada awal Tahun 2017 ini. Demokrat kini hanya diminati 5,2 persen nampaknya  karena figur SBY.

Jokowi dan Prabowo masih menjadi tokoh kuat capres 2019, keduanya menjadi patron, sementara dari survei SMRC SBY mulai luntur ke patronannya (Foto ; Nasional Kompas)

Dalam empat bulan, Golkar hanya mendapat kenaikan 0,5 persen dan Demokrat 1,1 persen. Parpol berbasis Islam tertinggi PKB 3,5 persen. Pecahan Golkar lainnya Hanura dan NasDem justru dibawah tiga parpol Islam dan lebih memprihatinkan berada dibawah Perindo, parpol besutan Hary Tanoe, yang baru saja  terbit (dibawah 1,1 persen). Parpol-parpol tersebut kalau boleh dikatakan, kini  tidak mempunyai pemimpin yang menjadi panutan masyarakat yang mereka percayai. Kecuali mungkin Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB sebagai keturunan pendiri NU. Parpol lainnya yang diperingkat bawah belum punya pemimpin yang dinilai sebagai panutan.

Dalam mencermati Golkar sebagai parpol jangkar republik ini, para tokoh besar itu dan pengurus di daerah  harusnya prihatin karena elektabilitasnya dibawah Gerindra dimana Ketumnya, Prabowo  dulu tokoh Golkar. Kini Golkar sedang mengalami penurunan baik citra, legitimasi, kejujuran dan nihilnya tokoh yang bisa dipercaya sebagai patron. Kasus tersangkanya Setya Novanto oleh KPK pada masalah korupsi e-KTP, tersangkutnya politisi Golkar dalam kasus korupsi, apabila tidak cepat diatasi akan berpeluang Golkar menjadi semakin lemah. Terbukti kini Golkar sudah dipecundangi Gerindra, parpol yang baru ikut dalam dua pemilu.

Sarwono Kusumaatmaja, mantan Sekjen Golkar yang sukses, pandanganya perlu diperhatikan (Foto : sentananews)

Menarik apa yang disampaikan oleh Mantan Sekjen Golkar Sarwono Kusumaatmadja sebelum Munas di Bali, Minggu 20/3/2016. Menurutnya Partai Golkar hanya akan mampu merebut kembali harkat dan martabatnya sebagai partai besar dan modern jika Ketua Umum yang terpilih mampu membangun sinergi dan kerjasama di antara semua unsur yang selama ini membesarkan partai. Dia bukan bagian dari faksi yang berebut pengaruh itu.

Ini berarti memang peran ketua umum sebagai tokoh utama partai kini demikian sangat penting di Golkar. Dalam partai politik, pemimpin partai adalah pejabat yang paling berkuasa pada internal partainya. Dia bertindak sebagai perwakilan partai dan  biasanya bertanggung jawab untuk mengelola hubungan partai dengan masyarakat umum. Dengan demikian, dia akan mengambil peran utama dalam mengembangkan dan mengomunikasikan kebijakan partai. Dia juga biasanya menjadi wajah dari partainya untuk dikenal publik dan menjadi kontak media utama.

Para tokoh utama Golkar yang nampaknya mulai sepuh2, masih akan terus berperan dimasa yang akan datang? Tidak capek Pak? (foto : SINDOnews)

Nah, kini sebagai parpol jangkar, Golkar yang didirikan untuk menjaga Pancasila, kini hanya menjadi ajang perebutan pengaruh beberapa begawannya yang nampak mulai cawe-cawe memengaruhi siapa yang akan menggantikan Setnov. Para kader Golkar sebaiknya segera sadar si  calon itu harus bersih, jujur (dalam survei publik anti dengan korupsi), memegang amanah, bisa diterima dan dekat sebagai partner pemerintah dan mampu membangun sinergi dan kerjasama di antara semua unsur yang selama ini membesarkan partai. Kalau si calon tergabung dalam faksi dia akan menjadi pesaing faksi lainnya.

Si tokoh tidak harus orang yang berduit yang suka bayar disana-sini untuk mencapai tujuannya. Mental bayar-bayar harus dihilangkan . Orang Medan bilang "Coba Abang Pikirin." Menyelamatkan Golkar adalah menyelamatkan bangsa ini Bang. Begitu?

Penulis : Marsda TNI (Pur) Prayitno Ramelan, Analis Intelijen, www.ramalanintelijen.net