Kepemimpinan Jawa dan Etappe Pada Pemerintahan Presiden Jokowi

RESHUFFLE KABINET: Menteri Dicopot Karena Tidak Representasikan Program Presiden (Foto : kabar24.bisnis)

Sejak dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, Presiden Jokowi telah melakukan dua kali reshuffle para pembantu-pembantunya di kabinet. Para anggota kabinet pertama kali dilantik pada 27 Oktober 2014, kemudian reshuffle pertama dilakukan tanggal 12 Agustus 2015 dan reshuffle kedua pada tanggal 27 Juli 2016. Nampaknya dalam waktu yang tidak terlalu lama  kembali akan dilakukan mini reshuffle, yang diantaranya kini ramai disebut  Kepala Badan Intelijen Negara.

Dalam perjalanannya, presiden yang memiliki hak prerogatif bisa saja setiap saat bongkar pasang anggota kabinet sesuai dengan kebutuhan pemerintah, tetapi juga terkait dengan kepemimpinan serta etappe yang dikehendakinya. Oleh karena itu, penulis mencoba mengulas kepemimpinan presiden dengan latar belakang sebagai priyayi Jawa (orang asli Jawa) serta penulis kaitkan dengan teori etappe terutama perlu dilakukannya dua reshuffle. Mari kita bahas.

Kepemimpinan Menurut Falsafah Jawa

Falsafah Jawa : "Pemimpin yang menguasai sifat Angin adalah ia yang selalu terukur bicaranya , tidak asal ngomong." (Foto :berita suara merdeka)

Kepemimpinan dalam falsafah suku Jawa terasa sangat kental dan mewarnai para pemimpin di Indonesia. Leadership yang sudah turun temurun sangat lama sudah dipakai. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan kepemimpinan TNI, diharapkan para prajurit TNI  berpedoman  kepada 11 azas kepemimpinan TNI, yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kepemimpinan prajurit TNI yaitu : Taqwa, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani, Waspada Purba Wisesa, Ambeg Parama Arta, Prasaja, Satya, Gemi Nastiti, Belaka danLegawa.

Nah, pada saat penulis menjadi penasihat intelijen Menteri Pertahanan Era Bapak Matori Abdul Djalil (Alm), penulis mendapat tambahan ilmu, tentang falsafah kepemimpinan Jawa   yaitu "saguh, wani lan purun" (sanggup, berani dan mau). Kalau orang ingin jadi pemimpin ataupun politisi kata beliau, maka dia pertama-tama harus saguh atau sanggup, artinya si pemimpin harus menyiapkan diri, memiliki dan mengasah pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan.

Kedua, dia harus wani berarti dia memiliki keberanian, yaitu berani mengambil keputusan, berani menentukan arah kebijakannya. Ketiga dia harus purun, yaitu mau dalam arti kesetiaan, mempunyai loyalitas kepada amanah yang diembannya. Ketiga pegangan tadi walaupun merupakan falsafah jawa tetapi bersifat universal.

Kata mutiara bijak bahasa Jawa (foto : was-was)

Apabila dirangkum maka seorang pemimpin adalah seseorang yang memiliki kualitas pribadi, selain juga memiliki pengetahuan, kemampuan dan terampil, dia harus berani mengambil keputusan tanpa ragu-ragu, dan yang terpenting harus berjanji kepada dirinya untuk setia terhadap amanah yang diembannya.

Untuk mengimplementasikan pola kepemimpinannya tadi saat berinteraksi keluar, dilakukan  "wuwur, tutur dan sembur". Wuwur artinya si pemimpin memberi tempat, wilayah dimana orang yang dipimpinnya dapat mengaktualisasikan untuk maju. Tutur, yang berarti dia mampu memberi arahan, nasihat kepada mereka yang dipimpinnya. Terakhir sembur, yang merupakan fungsi kontrol, memperingatkan kepada yang dipimpinnya. Ketiga sikap tadi harus dilaksanakan dengan seimbang.

Sebelumnya penulis pernah menuliskan artikel terkait kepemimpinan dan karakter pemimpin Jawa (Baca : mencermati reshuffle dari sisi intelijen), yang juga sedikit  melatar belakangi dilakukannya reshuffle kedua.

Tito Karnavian resmi menjabat Kepala Polri setelah dilantik Presiden Joko Widodo (Foto : radarbhayangkaraindonesia)

Ettape Dalam Pemerintahan Presiden Jokowi

Etappe yang berasal dari bahasa Jerman dalam pengertian kamus besar adalah tahapan yang merupakan bagian dari perkembangan (pertumbuhan) atau bagian dari sesuatu yang ada pada awal dan akhirnya.

Presiden Jokowi menurut penulis menggunakan sistem etappe, terlihat dengan melakukan dua kali reshuffle. Reshuffle dilakukan setelah anggota kabinet melalui tahapan (ettappe), dinilai ataupun perannya dianggap sudah selesai, maka dia diganti atau digeser ke posisi lain. Reshuffle pertama dilakukan pada 27 Agustus 2015, sekitar sembilan bulan sejak  anggota kabinet dilantik.

Andy Wijayanto yang lengser hanya dalam sembilan bulan bersama Menko Luhut Panjaitan, sebelumnya Andy sosok penting di Istana (Foto : okezone)

Presiden saat itu memberhentikan lima menteri yaitu ; Menteri Koordinator Perekomian Sofyan Djalil, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjiatno, ‎Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Kemudian presiden mengangkat Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) sebagai Menko Polhukam, Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman, Sofyan Djalil sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas, Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan, Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet. Dalam reshuffle ini penulis menyusun artikel denga judul efek domino pms setelah setya novanto lengser.

Pada saat itu posisi Setia Novanto lengser sebagai Ketua DPR RI, kasus Novanto terkait dengan PMS (Papa Minta Saham) yang juga menyebut nama Luhut Panjaitan. Beberapa yang direshuffle adalah sangat jelas sudah dinilai cukup berfungsi pada etappe pertama yaitu Andi Widjayanto, Andrinov C, Rahmat Gobel, Tedjo Edhy. Sementara Sofyan Djalil hanya bergeser posisi.

Memasuki etappe kedua ini masuk nama-nama, Darmin, Luhut, Rizal Ramli, Thomas Lembong, Pramono Anung.  Pada etappe ini masuknya Darmin jelas dengan pertimbangan ancaman perekonomian membutuhkan orang yang tepat, Rizal untuk mengcounter tekanan, LBP untuk menyikapi sikon keamanan dan kepentingan politik. Selain itu ancaman keamanan membutuhkan pemimpin yang smart, saguh, wani dan purun, maka munculah kemudian Tito Karnavian sebagai Kapolri. Disini Jokowi tidak mengikuti patern, dimana Tito banyak menyalib senior-seniornya. Tapi Tito dinilainya mampu, dan presiden nyaman dengan langkahnya selama ini.

Foto Rizal Ramli, saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, sempat terkejut diberitahu lengser (Foto : news.hargatop)

Pada etappe kedua ini kembali presiden setelah sembilan bulan sejak reshuffle pertama  melakukan reshuffle kedua. Etappe kedua ini jelas semakin berat karena persoalan tekanan ekonomi dunia sehingga langkah tax amnesty membutuhkan mereka-mereka yang smart. Dari reshuffle yang dilakukan pada tanggal 27 Juli 2016. Pergantian terjadi sebagai berikut :   Luhut Binsar Panjaitan (LBP) sebagai Menko Kemaritiman, Bambang Brojo Negoro sebagai Kepala Bappenas, Sofyan Djalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Thomas Brikasim Lempong sebagai kepala BKPM.

Selain itu  masuk pejabat  dengan kepemimpinan baru : Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Eko Putro Sanjoyo sebagai Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan, Muhadjir Effendi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Enggartiasto Lukita sebagai Menteri Perdagangan, Erlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian, Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM dan Asman Abnu sebagai Men PAN.

Pada etappe kedua yang menarik adalah diberhentikannya Rizal Ramli, digesernya Luhut dari jabatan power full sebagai Menko Polhukam menjadi Menko Kemaritiman. Nampaknya tugas LBP pada etappe dua sebagai pemangku Polhukam selesai. Demikian juga Jonan yang sangat terkenal juga dilengserkan. Yang mengejutkan Anis Baswedan sebagai mantan jubir pemenangan capres juga dinilai sudah selesai tugasnya hingga etaape dua saja, lengser.

Golkar Ganggu Bulan Madu PDIP dengan Jokowi, Golkar menyalonkan Jokowi menjadi capres 2019, Percaya? (Foto : nsional.sindonews)

Nah, memasuki ettape tiga, nampak presiden mengakomodir parpol pendukung yang baru bergabung. Yang jelas kini nama Sri Mulyani, akan menjadi back bone presiden dalam masalah ekonomi dan keuangan negara. Bagaimana dengan politik? Wiranto yang lebih tenang dibutuhkan untuk mendinginkan kondisi yang pernah gaduh, mendidih dan munculnya statement keras diantara Polhukam dengan Kemhan saat masalah rekonsiliasi PKI, selain pembenahan komunikasi politik tanpa kegaduhan.

Oleh karena itu, pada ettape tiga ini bisa saja sebelum masuk etappe empat, diwarnai dengan pergeseran pejabat tinggi lainnya sesuai dengan kebutuhan. Presiden akan fokus pada masalah pembenahan perekonomian, penanganan ancaman terorisme, peningkatan masalah pertahanan dengan pertimbangan kondisi di Laut China Selatan dengan titik berat di Kemhan.

Kesimpulan

Menurut penulis, pada ettape ketiga ini pemerintah akan fokus pembenahan perekonomian, perbaikan dan peningkatan hubungan dengan AS yang curiga dengan kedekatan Indonesia-RRC, kerjasama pertahanan. Indikasi smart sudah diberikan dan diterima Gedung Putih. Bagi para anggota kabinet kembali akan dinilai presiden dan akan bisa selamat paling tidak sembilan bulan sampai setahun apabila memegang falsafah "saguh, wani lan purun." 

Presiden Jokowi dengan Presiden Obama, akrab (Foto :global.liputan6)

Presiden tidak suka dengan kegaduhan dan sikap "sok jago, sok berkuasa" dari pejabat. Sebaiknya juga terapkan cara berinteraksi keluar dengan "wuwur, tutur dan sembur." Mungkin pendapat penulis kurang tepat, tetapi  berurusan pemimpin dengan karakter sebuah daerah akan berbeda dibandingkan pemimpin dari daerah lain. Anak buah kan yang mesti menyesuaikan? Nah, ilmu yang mendalami masalah-masalah seperti  ini ada di  intelijen strategis  pada komponen intelijen demografi, biografi, budaya dan sejarah. Kira-kira begitu, semoga bermanfaat.

Penulis : Marsda Pur Prayitno Ramelan, Analis Intelijen, www.ramalanintelijen.net