Rencana Kunjungan Presiden Jokowi Ke Amerika Serikat, Oktober 2015 (Sebuah Analisis)

Bendera Indonesia -Amerika Serikat (Foto: makassar.tribunews.com)

Presiden Jokowi akan mengunjungi Amerika Serikat antara tanggal 25 Oktober hingga 28 Oktober 2015 untuk memenuhi undangan dari Presiden AS Barack Obama. Rencana kunjungan resmi Jokowi sebagai Kepala Negara diumumkan oleh Menlu RI Retno Marsudi, setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS John Kerry pada hari Selasa (6/10/2015) di Washington DC. Kedua Menlu tersebut membahas masa depan kemitraankedua negara dan isu-isu yang menjadi perhatian bersama, seperti perubahan iklim, masalah kekerasan dan ancaman ekstremisme serta isu-isu terkait ASEAN lainnya.

Kerry menggambarkan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan paling padat penduduknya sebagai negara mayoritas Muslim di dunia. Dikatakannya, Indonesia memainkan peranan penting, terkait dengan Laut China Selatan, keprihatinan tentang perubahan iklim dan isu-isu lainnya (“Indonesia plays a critical role, with respect to the South China Sea, our concerns about climate change and other issues”).

Menlu RI Retno mengatakan, "Menlu John Kerry mengatakan bahwa, Indonesia memainkan peran yang sangat signifikan di wilayah ini, di ASEAN, dan sebagai negara Muslim yang paling padat penduduknya, kita dapat berkontribusi banyak untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan dan di dunia, "katanya.

MoFA Retno L.P. Marsudi met US Secretary of State John Kerry, in Washington DC, US, on Monday (21/9), discussed the planned visit of President Jokowi to the US. (Setkab.go.id)

Protokol kunjungan Jokowi ke AS akan mencakup pertemuan bilateral dengan Presiden Barack Obama di Gedung Putih pada tanggal 26 Oktober 2015, pertemuan dengan tokoh-tokoh senior pemerintah dan Kongres AS, serta tokoh dan pimpinan bisnis di Washington, DC pada 26 sampai 27 Oktober . Keesokan harinya, Presiden Jokowi akan mengunjungi San Francisco untuk mengadakan pertemuan dengan masyarakat bisnis dan para pemimpin universitas di AS.

Para pengamat berpendapat bahwa, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan salah satu yang paling beragam etnis negara dengan penduduk muslim terbesar, Indonesia telah mempunyai suara yang kuat dan kini menjadi model untuk toleransi, moderasi dan inklusivitas di kawasan Asia Tenggara dan dunia. Diharapkan pada pertemuan nanti akan sangat bermanfaat bagi Indonesia dan dapat membantu pencapaian tujuan peningkatan pertumbuhan serta stabilisasi ekonomi serta upaya percepatan pembangunan infrastruktur.

Target Infrastruktur Presiden Jokowi Hingga 2019 (Sumber: benlineagencies.com)

Pemerintahan Jokowi telah menetapkan target infrastruktur yang akan selesai pada 2019, di mana 24 pelabuhan, 15 bandara, pembangkit listrik dengan kapasitas 35.000 Megawatt dan sembilan juta hektar lahan pertanian akan dikembangkan. Khusus dalam pertemuan dengan Presiden Barack Obama pada hari Senin akan dibahas isu-isu regional yang lebih luas, seperti sengketa teritorial di Laut China Selatan, serta topik global agenda PBB mendatang, yaitu tentang perubahan iklim dalam KTT di Paris pada bulan Desember 2015.

Selain itu kedua kepala negara itu akan membahas lebih spesifik masalah-masalah kepentingan bersama dan tantangan global, termasuk memromosikan toleransi beragama, Islam moderat dalam melawan radikalisme dan ekstremisme yang terus melakukan kekerasan. Area isu penting lainnya akan mencakup bagaimana meningkatkan kerjasama pertahanan dan keamanan, strategi maritim, dan        energi.

Bagian penting lainnya, kedua pemimpin juga akan membahas cara-cara terbaik agar Indonesia menjadi pilihan tujuan investasi bagi pengusaha AS. Presiden Widodo berencana untuk mengadakan pertemuan dengan pebisnis di Amerika Serikat, yang bisa memainkan peran yang kuat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemungkinan masalah atau soal perpanjangan ijin Freeport akan muncul dalam pertemuan ini.

Presiden Obama dimuka Blair House, Pertemuan Sering dilakukan di Gedung Tersebut ( Foto: nairaland.com)

Dalam kunjungan ke Washington DC, Presiden Jokowi serta rombongan akan menempati Blair House, yaitu guest house Kemlu AS yang merupakan bangunan bersejarah dan selama ini hanya ditempati tamu undangan penting dari Presiden AS, sebagai bentuk penghormatan tertinggi. Saat seorang kepala negara menginap di sana, bendera negara bersangkutan akan dikibarkan sebagai bentuk penghormatan.

Selama 73 tahun sejarahnya sebagai guest house, Blair House pernah ditinggali oleh banyak tokoh-tokoh dunia, antara lain Vladimir Putin, Nelson Mandela, Ratu Elizabeth II, Margaret Thatcher dan Angela Merkel. Oleh karena itu menurut Dubes RI di AS, Budi Bowoleksono ini sebuah penghormatan bagi Presiden Jokowi.

Analisis

Rencana kunjungan Presiden Jokowi beserta rombongan ke AS merupakan kunjungan resmi sebagai Kepala Negara yang diundang oleh pemerintah AS. Dengan demikian maka beberapa agenda yang telah dipersiapkan nampaknya akan mencakup serta menyentuh kepentingan Indonesia, kepentingan Amerika Serikat serta kepentingan dunia.

Kebakaran Hutan Lahan Gambut Menahun (Foto: studioriau.com)

Khusus dalam pembicaraan perubahan iklim, Indonesia menjadi penting karena memiliki hutan yang sangat luas, dan jelas kedua kepala negara akan membahas persiapan Konferensi iklim COP21 di Paris pada bulan Desember 2015 mendatang. Pembicaraan bilateral serta Pertemuan G20 di Turki bulan depan, merupakan pertemuan penting bagi Indonesia untuk lebih tampil di dunia internasional dalam memerankan sebagai ujung tombak persoalan perubahan iklim dalam sidang di Paris.

AS menilai bahwa Indonesia selain mempunyai peran sangat penting, kini menjumpai hambatan dalam pengelolaan hutan yang berpotensi akan dapat membahayakan iklim dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Memiliki masalah dimana terjadi pembakaran hutan yang menghancurkan, seperti yang terlihat kini sudah dua bulan kabut asap terus berkembang luas dan kebakaran hutan sulit untuk dipadamkan.

Di pihak Indonesia, jelas kepentingannya akan berkisar kepada upaya kerjasama kedua Negara dalam perbaikan masalah ekonomi. Selain itu Indonesia seperti disebutkan oleh Menlu AS John Kerry, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan paling padat penduduknya sebagai negara dengan penduduk yang mayoritas Muslim akan memberikan kontribusi solusi jalan keluar penanganan masalah radikalisme dan ekstremisme yang kini mengancam dunia.

Kerjasama keamanan kedua negara nampaknya menyangkut soal terorisme. AS sangat concern terkait persoalan ancaman radikalisme serta ekstremisme yang akan berbenturan dengan kelompok muslim moderat di Indonesia. Komponen intelstrat sejarah mencatat bahwa sejak 2002-2009, kepentingan serta simbol AS dan sekutunya telah menjadi target pemboman dari kelompok teroris di Indonesia.

Wilayah sengketa di Laut China Selatan (Foto: fkpmaritim.org)

AS juga melihat bahwa Indonesia akan memainkan peran penting di Laut China Selatan dimana China kini terus mencoba mendekati Indonesia dengan kepentingannya. Dalam hal ini Amerika memandang China sebagai salah satu calon pesaing potensial yang dapat mengganggu kepentingannya, yaitu jalur laut perekonomian AS yang melalui LCS (Sea Lane of Communication). Seperti disebutkan oleh John Kerry bahwa Indonesia memainkan peran penting, terkait dengan Laut China Selatan.

Dari sejarah kepemimpinannya, Presiden Barack Obama pada tahun 2011 mengeluarkan kebijakan Pivot to the Pacific dan kemudian di revisi menjadi Rebalancing toward Asia sebagai respon atas kebangkitan China sebagai kekuatan besar di Asia Pasifik. Obama memrioritaskan kawasan Asia Pasifik dalam perencanaan militer AS, kebijakan luar negeri, dan kebijakan ekonomi. Pasukan AS di Irak dan Afghanistan telah diputuskan ditarik dan digeser ke kawasan ini. Tujuan utama kebijakan luar negeri AS adalah ikut membentuk norma dan aturan di Asia Pasifik agar hukum dan norma internasional tetap ditegakkan. AS khawatir dengan ambisi dan ulah China yang agak arogan dan nekat yang akan menguasai dan mengendalikan kawasan Laut China Selatan.

Visi China "Jalur Sutra Maritim" (Foto : chinadaily)

Seperti diketahui, Presiden China Xi Jinping pada Tahun 2013 mencanangan visi Jalan Sutra Maritim (JSM) abad ke-21 di hadapan parlemen Indonesia. Inti dari visi ini adalah pembangunan prasarana transportasi laut dari Tiongkok melintasi Asia Tenggara ke Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa dan Afrika yang disponsori Tiongkok yang berkomitmen akan menyediakan dana hingga US $ 40 Milyar untuk pembangunan pelabuhan laut dalam (deep sea port) dilokasi-lokasi strategis di rute Jalan Sutra Maritim (JSM) China.

Pada intinya visi AS dan China serta Jepang dan India yang juga terkait visi maritim adalah memperebutkan akses dan kendali atas tiga kepentingan utama di sepanjang rute pelayaran antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, yaitu jalur pelayaran, pasar regional dan sumber daya alam. Jalur SLOC di LCS merupakan jalur mati hidup beberapa negara, termasuk AS dan Jepang serta sekutu lainnya. Oleh karena itu Indonesia dimasa depan menjadi Negara yang sangat penting bagi AS seperti dikatakan Kerry, “Indonesia plays a critical role, with respect to the South China Sea.” AS disatu sisi jelas tidak akan suka apabila Indonesia berkiblat dan membangun jalur khusus Jakarta-Beijing yang terlalu erat.

Pemerintah Indonesia semestinya faham bahwa perebutan pengaruh di LCS merupakan persaingan hidup banyak negara, selain beberapa masalah strategis, LCS masih menyimpan cadangan energi yang bisa diharapkan untuk masa depan. Oleh karena itu dengan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia harus mampu mendudukkan dan memosisikan diri dengan tepat diantara China dan AS. Kemampuan diplomasi Indonesia akan diuji beberapa waktu kedepan.

China jelas merupakan Negara yang berambisi meningkatkan perekonomiannya, dimana visi ideologinya tidak terlalu mengemuka. Dengan penduduk terbesar di dunia, China memang harus berusaha terus meningkatkan perekonomiannya tetap terjaga. Inilah inti ambisi China, visinya lebih focus kepada kepentingan ekonomi yang didukung kekuatan militer, khususnya kekuatan maritim yang memadai.

Gelar pasukan AS Dalam Rangka Kebijakan Rebalancing Policy (Sumber : U.S.Defense Department)

Sementara dalam menyikapi Amerika Serikat, pemerintah Indonesia sebaiknya memahami bahwa AS telah merubah kebijakannya dalam visi dan kebijakan yang bernama rebalancing toward Asia. Kawasan Asia Pasifik mendapat prioritas dalam perencanaan militer, kebijakan luar negeri, dan kebijakan ekonominya.

Yang harus difahami, bahwa tujuan-tujuan dasar kebijakan luar negeri AS tetap konsisten yaitu ingin menekan persaingan keamanan di Eropa dan Asia, mencegah munculnya negara-negara besar yang bermusuhan, mendorong ekonomi dunia yang lebih terbuka, melarang penyebaran senjata pemusnah massal (SPM) dan menyebar-luaskan demokrasi dan menghormati hak azasi manusia “William J.Clinton, A National Security Strategy for a New Century (Washington DC: The White House,Mei 1997)”. Setelah serangan WTC pada 2001, apabila dicermati, kampanye melawan terorisme global merupakan tujuan utama kebijakan luar negeri dan pertahanan Amerika Serikat, dimana tujuan-tujuan internasional lainnya berada dibawah tujuan besar ini.

Sejak Tahun 2011, Presiden Obama yang kini menjalani periode kedua kepemimpinan nasionalnya, sejak menggantikan Presiden George W Bush kemudian melakukan perubahan kebijakan dimana setelah tokoh utama teroris Al Qaeda, Osama bin Laden berhasil dibunuh pasukan Navy Seals, terorisme dinilai hanya merupakan case (kasus) bagi AS. Terorisme bukanlah ancaman nasionalnya lagi, oleh karenanya terjadi pergeseran politik luar negerinya. Obama menjadi popular setelah melakukan perubahan kebijakan penarikan peran pasukan tempur darat, merealisasikan penarikan puluhan ribu pasukannya dari Irak dan Afghanistan. Dalam kasus peran di Suriah dan Irak, yang dilibatkan hanya kekuatan penggempur udaranya saja, pasukan darat terbatas hanya berupa penasihat militer.

Nah, sejak 2011 maka wilayah Asia Pasifik menjadi wilayah terpenting, yang menjadi tujuan kebijakan luar negeri dan pertahanan AS masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, Jokowi serta pemegang amanah lainnya di Indonesia semestinya cerdas dan waspada, mengingat Indonesia termasuk dalam wilayah yang menjadi bagian tujuan dasar kebijakan luar negeri dan pertahanan AS, maka kebijakan politik luar negeri Indonesia sebaiknya diletakkan pada porsi serta posisi yang pas. Dalam posisi ini AS dengan kepentingannya akan mempertaruhkan segalanya agar visi rebalancing yang telah ditetapkan dapat  berjalan sesuai rencana mereka.

Setahun Sebagai Presiden kini Diundang Presiden Obama, Semoga Sukses  Presiden Jokowi, Kami hanya Bisa Mendoakan (Foto : nasional.kompas.com)

Sebagai penutup, sebagai sebuah Negara yang memiliki kepribadian serta harga diri, memang Indonesia tidak harus menjadi antek negara asing lainnya. Politik luar negeri yang bebas dan aktif dirasa sudah tepat. Persoalannya, dengan segala keterbatasan serta kondisi politik dan ekonomi yang masih memerlukan peningkatan dan stabilitas, serta suasana yang kondusif, pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Presiden Obama jelas akan sangat bermanfaat bagi Indonesia.

Di White House nanti, dibutuhkan kepiawaian berdiplomasi Presiden Jokowi serta para penasihatnya. Tidak perlu “nose up,” karena jelas AS juga akan sangat memerlukan Indonesia agar tujuan-tujuan dasar kebijakan luar negerinya berjalan. Kegagalan berdiplomasi jelas akan merugikan diri sendiri. Kira-kira begitu Pak Jokowi, Low profile High Profit, saran dari Old Soldier, Good luck Sir.

Penulis : Marsda TNI (Pur) Prayitno Ramelan, Analis Intelijen, www.ramalanintelijen.net