Tinjauan Intelijen Pada Komponen Ekonomi Indonesia

 

 Presiden Joko Widodo disambut Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud setibanya di Jeddah, 11 September 2015  (Foto: Sekretariat Presiden)

Dalam intelijen Strategis, pakem penilaian dasar sembilan komponen pada intelijen strategis (Intelstrat) merupakan sebuah acuan para analis intelijen dalam menilai serta mengukur kekuatan, kemampuan serta kerawanan sebuah negara. Komponen tersebut adalah Ipoleksosbudhankam serta komponen biografi, demografi serta sejarah.

Pada saat ini berita tentang Indonesia yang banyak dibahas secara luas adalah problem komponen ekonomi, walaupun beberapa komponen lainnya juga cukup menarik perhatian para pengamat. Dari beberapa hasil pulbaket (pengumpulan bahan keterangan), penulis mencoba membuat sebuah tinjauan dari sudut pandang intelijen tehadap komponen ekonomi Indonesia, termasuk beberapa faktor dari komponen lainnya  yang memengaruhi.

Kondisi sebuah negara akan sangat dipengaruhi dengan kondisi ke sembilan komponen  tersebut. Sebagai misal, apa sebenarnya dasar negara dan cara berfikir serta dasar pijakan saat seseorang akan mengambil keputusan? Sebagian besar menggunakan Pancasila, tetapi ada yang berfikir menggunakan faham liberalisme, ada yang menggunakan  syareat Islam dan ada juga yang masih menganut pemikiran ideologi komunisme. Memang tidak bisa disalahkan, karena semua sepakat kita menggunakan sistem demokrasi, yang katanya bebas. Jadi orang bebas untuk memilih keyakinannya selama dia tidak melanggar Undang-undang.  Yang memprihatinkan, kita masih sepakat bahwa Pancasila itu sebenarnya pegangan orang Indonesia  untuk melangkah dan mengambil keputusan, tetapi kini banyak yang sudah mulai melupakan.

Contoh lain, dari komponen politik. Sebuah pertanyaan, setelah pemilu semestinya baik parpol yang menang maupun yang kalah sepakat bahwa sebagai bagian komponen politik bangsa, secara bersama harus memikirkan bagaimana membangun negara dan bangsa menuju cita-cita mulia masyarakat adil dan makmur, toto tentrem kerto raharjo. Tetapi yang namanya politik di era demokrasi, kepentingan dan ambisi politisi baik kelompok maupun pribadi terlihat lebih mengemuka. Bahasa jawanya eker-ekeran terus saja berlangsung. Politik itu kotor kata ahlinya, tetapi di Indonesia itu kata ahli lainnya politik sangat kotor. Jangankan diantara KIH dengan KMP, diantara parpol koalisi pendukung Jokowi masih nampak terjadi persaingan.

KMP dan KIH sebaiknya Berdamai (Foto : dakwatuna.com)

Apakah dengan dua contoh tersebut kita menjadi lemah, seharusnya tidak lemah atau pasrah atau menyerah. Semuanya hanyalah dinamika dalam kehidupan bernegara, dan berpolitik. Penulis masih sangat meyakini kita akan semakin maju apabila kita berhasil melalui tahapan penyesuaian kepemimpinan nasional baru dengan cara berfikir yang positif.

Kondisi Rupiah  dan Keyakinan Presiden

Apabila secara khusus kita memerhatikan  komponen ekonomi, kita faham bahwa memang kini pada era pemerintahan Presiden Jokowi sedang terjadi perlambatan perekonomian (belum disebut krisis). Rupiah  pada perdagangan  kurs tengah Bank Indonesia (BI) Rabu (7/10) mendadak menguat ke level Rp 14.065 per dolar AS setelah penutupan perdagangan awal pekan ini, hari  Senin (5/10) masih berada dikisaran Rp 14.604 per dollar AS. Data Bloomberg dari posisi penutupan perdagangan kemarin (8/10) Rp 13.821 per dolar AS.  Pada  perdagangan hari ini, rupiah kembali menguat menjadi Rp 13,5o5.6809 (Jumat,9/10, 08.20 WIB)

Sebetulnya dari hasil diskusi dengan pengamat perbankan, masalah mendasar soal naik turunnya  kurs itu simple, bahwa permintaan dolar lebih tinggi dari persediaan. Dimana-manapun kalau seperti ini, pasti mata uangnya  melemah. Cara membuat rupiah menguat kata salah satu ekonom juga simple, tambah saja pasokan dolar, pasti rupiah akan menguat. Masalahnya kini Bank Indonesia hanya mempunyai cadangan devisa US$100 miliar lebih. Realitanya, tugas pemerintah dan kita semua untuk menambah pasokan dolar, kondisi saat ini juga tidak mudah.

Nah, penguatan rupiah yang mencapai hampir 1000 poin dalam satu hari di minggu pertama Oktober ini bukanlah hal yang biasa, banyak yang kemudian bertanya ada apa dibelakangny?. Dengan berdasarkan teori diatas, penguatan rupiah terutama karena adanya fresh money yang sangat besar di gelontorkan ke pasar. Dalam kondisi tersebut, paling tidak ada sekitar USD 1 miliar (Rp 14,6 triliun) yang mendadak membom pasar. Jelas pelaku pasar panik dan melepas dolar karena khawatir rupiah akan semakin perkasa. Dalam hal ini penulis kira pejabat BI faham siapa yang menggelontorkannya, yang jelas bukan dari BI. Yang kita khawatirkan itu adalah hot money yang atau dikenal sebagai uang setan, ada yang sengaja mau memainkan kurs dengan tujuan tertentu  (walau ini agak kecil kemungkinannya).

Dilain sisi, menarik apabila kita cermati keyakinan Presiden Jokowi tentang akan naiknya perekonomian Indonesia. Jokowi meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi akan meroket pada semester dua tahun ini meski pada semester satu ada indikasi mengalami perlambatan. "Seperti yang sudah kita perkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di semester satu kira-kira 4,7, ini harapannya mentok," kata Presiden Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (5/8/2015) sore. Ia menambahkan, pada semester kedua tahun ini angka itu akan merangkak naik. Hal itu karena terkait dengan serapan anggaran baik dalam APBN, APBD provinsi dan kabupaten/kota. "Bergeraknya biasanya baru di bulan Juni, Juli. Mulai agak meroket September, Oktober. Nah pas November itu bisa begini," kata Jokowi sambil menjulurkan tangannya naik ke langit. Ucapan presiden jelas terkait dengan menguatnya rupiah, tidak mungkin tidak, jelas strateginya sederhana tetapi sukses.

Salah satu rekan penulis (ekonom, ahli perbankan) mengatakan, dari logika ekonom, kondisi di pasar valas, dalam waktu-waktu terakhir  net demand. Artinya permintaan dibanding penawaran lebih banyak permintaan. Untuk apa saja kebutuhan dolar? Pertama impor (segala macam kita impor). Kedua, masalah hutang luar negeri, dalam catatan di BI, jumlahnya sudah lebih dari 300 miliar dolar AS (walaupun menurut data lebih banyak yang jangka panjang, tercatat sebagian besar adalah hutang swasta). Rasio hutang pemerintah terhadap PBD, Tahun 1998 (100%), tahun 2008 (27,4%) tahun 2015 (24,7%). Sementara cadangan devisa (dalam US $ miliar), tahun 1998 (17,4), 2008 (50,2) dan Juli 2015 (107.6). Pertumbuhan ekonomi, 1998 (-13,1%), 2008 (6,1%) Juli 2015 (4,7%).

 

Ilustrasi Dolar dan Rupiah (Foto : smeaker.com)

Dengan kondisi seperti itu, rupiah tidak mempunyai tenaga untuk menguat. Dari komponen sejarah, pada tahun 2008-2011 rupiah bisa Rp 9.000,00/dollar US. Saat itu kita kelebihan dolar dari ekspor batubara, palm oil (kelapa sawit)dan lain-lain, karena itu rupiah menguat. Nah, sekarang, harga komoditas sedang turun, bahasa sederhananya, akibatnya ibarat rumah tidak ada penghasilan.

Dari data (kata data ekonomi grafik), depresiasi nilai tukar dunia terhadap USD per 31 Desember 2014-28 Agustus 2015, pada umumnya turun. Menurut data terlampir, negara yang terkena depresiasi terburuk di dunia adalah Brazil (-34,76%), terburuk kedua Turki (-25,21%) dan terburuk ketiga adalah Malaysia (-20,06%). Sementara depresiasi rupiah Indonesia berada di kisaran 12,88% (lebih baik dibandingkan Malaysia). Malaysia terkena dampak pelambatan ekonomi, dimana masyarakat kemudian terbelah antara kelompok merah dan kuning yang merepresentasikan etnis melayu dan merah, China. Mereka bersama menuntut PM Najib (yang dituduh korupsi) untuk turun. Pada akhirnya kelompok pendemo etnis Melayu berbalik justru mendukung Najib (sama-sama Melayu). Ternyata kasus etnis juga muncul saat terjadinya persoalan komponen ekonomi. Disimpulkan pelemahan ekonomi Malaysia sudah memercik  ke komponen sosial dan politik.

Turki dan Brazil  sebagai negara yang mengalami dampak terburuk  depresiasi mata uangnya dalam delapan bulan berjalan, tetapi pelemahan perekonomiannya tidak mengimbas ke komponen intelstrat sosial dan politik. Masyarakat dan pemerintah mereka bahu membahu mengatasi pelemahan mata uangnya. Sayangnya di Indonesia, banyak yang tidak mau disalahkan, dan pada akhirnya saling menyalahkan. Politisi menyatakan bahwa BI perlu di audit oleh BPK, sebenarnya sebagai lembaga independen, bukankah BI setiap tahun juga tetap di audit? Disini nampaknya muncul kepentingan politik, menyerang posisi BI yang independen.

Perkiraan dari JP Morgan Singapura (Foto: huffingtonpost.com)

Pada bulan Juni 2015, penulis mendapat informasi apa yang disampaikan oleh JP Morgan Singapura. Disebutkan bahwa secara macro, situasi ekonomi dunia ekonomi Indonesia untuk periode 2015-2016 dinilainya mengkhawatirkan. Dikatakannya, dalam enam bulan pertama 2015, tidak ada tanda-tanda positif dari pemerintah untuk menangani persoalan ekonomi kedepan, baik dari fiskal maupun monetary policy. Dari fiscal policy, upaya pemerintah dalam meningkatkan spending untuk mengurangi pengangguran melalui pajak, tetapi gagal.

Dari monetary policy, bunga BI dinilai sulit bergerak karena isu naiknya bunga US Fed. JP Morgan saat itu memperkirakan kurs terhadap dolar akan mencapai Rp.14.000, 00 dan bila tidak dapat mengendalikan pasar maka dengan mudah nilai rupiah terhadap dolar bisa mencapai Rp 16.000,00. Konklusi satu-satunya (jalan sementara) untuk cash flow adalah hutang baik dari luar maupun dalam negeri. Tapi diingatkan hutang adalah hanya solusi jangka pendek, yang lebih penting adalah memperbaiki manajemen negara. Dampak terburuk ekonomi Indonesia menurut JP Morgan akan terasa dalam semester kedua hingga awal 2016.

Perlambatan dan Pemikiran Perekonomian Indonesia

Dari beberapa fakta diatas, memang terlihat bahwa Indonesia sedang mengalami masalah pada komponen intelijen ekonomi. Pemerintah tidak mengatakan krisis, tetapi sedang terjadi perlambatan. Disinilah awal kegaduhan banyak pihak, terutama para pengamat ekonomi, berbagai teori kemudian bermunculan. Lantas bagaimana tanggapan Presiden Jokowi?

Presiden Jokowi saat di Istana Bogor pada hari  Rabu (5/8/2015) menganggap bahwa lambatnya pertumbuhan ekonomi hingga kuartal kedua ini diantaranya disebabkan karena serapan anggaran baik di tingkat pusat maupun daerah yang belum tersalurkan. Selain itu, ada juga faktor eksternal yang membuat negara-negara lain termasuk Indonesia mengalami perlambatan.

Presiden Jokowi saat memimpin rapat kabinet (Foto: tribunews.com)

Namun demikian, memasuki semester kedua, Jokowi yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membaik. Saat ditanyakan apakah pemerintah optimistis hingga akhir tahun ini pertumbuhan bisa mencapai lebih dari 5 persen, Jokowi belum bisa memastikan. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi dipengaruhi banyak faktor. "Banyak hal yang pengaruhi. Bukan hanya masalah serapan anggaran saja, tapi juga spending dari BUMN, belanja dari swasta. Itu pengaruh sekali. Jadi kalau bertanya seperti itu, jawabannya pada akhir Desember," katanya.

Dalam rapat kabinet di Bogor, Presiden dengan tegas memperingatkan semua menteri-menteri akan organisasi kementerian. Sampai detik ini, kata Jokowi, ada sejumlah kementerian yang peraturan presiden (Perpres-nya) belum dia tandatangani. Nada bicara Jokowi terkesan marah dan menyentil menteri-menteri. "Sebelum masuk kepada rencana kerja pemerintah tahun 2016, saya ingin memperingatkan kembali masalah yang berkaitan dengan organisasi kementerian (nomenklatur)," kata Jokowi dalam sambutannya di sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/5).

Dengan tegas, Jokowi mengingatkan semua menteri untuk hati-hati. Sebab, kata dia, jika perpres kementerian belum ditandatangani, maka dapat berimbas pada masalah pertumbuhan ekonomi nasional. "Hati-hati karena masalah kelembagaan ini rentetannya bisa masuk pada masalah pencairan anggaran, pencarian anggaran bisa masuk kepada serapan anggaran, serapan anggaran bisa masuk kepada pengaruh pertumbuhan ekonomi melemahnya ekonomi dan lain-lainnya, hati-hati," jelas Jokowi.

Antara krisis 1998, 2008 dan mini krisis 2015 (Foto: katadata)

Dari beberapa fakta  tersebut diatas, terlihat bahwa data-data yang ada menunjukkan, apabila dibandingkan dengan krisis ekonomi pada 1998 dan 2008, maka kondisi (mini krisis) pada 2015 ini dapat dikatakan jauh lebih baik (tidak terlalu dalam). Persoalannya, pemerintahan Jokowi yang belum ada satu tahun berjalan,  kini harus menghadapi persoalan penurunan kondisi perekonomian dunia dan banyaknya import dari luar negeri.

Masalah lain yang menjadi penyebab kasus depresiasi rupiah adalah hutang luar negeri sekitar US$ 300 miliar, yang sebagian besar adalah hutang swasta. Tidak bisa dibayangkan bahwa dengan terjadinya depresiasi rupiah terhadap dolar, maka hutang swasta menjadi jauh lebih besar. Sehingga  dalam beberapa waktu terakhir terjadi net demand.

Dalam sudut pandang intelijen, apa bahaya atau ancaman kasus depresiasi yang tidak membaik ini. Yang perlu diwaspadai apabila gejolak ekonomi kemudian bergeser ke komponen sosial dan politik. Jelas ada mereka-mereka yang menginginkan presiden turun, disamping yang tetap ingin mempertahankan. Secara sosial sebenarnya masalah bisa agak teredam, misalnya pemberian kartu sehat dan pintar benar-benar terasa di grass root. Dukungan rakyat masih cukup kuat terhadap Presiden Jokowi, sehingga  rakyat tidak akan mudah dikompori.

Bahaya lain yang sangat perlu diwaspadai oleh pemerintah, khususnya aparat keamanan adalah, apabila pada pilkada serentak pada 9 Desember 2015, beserta rangkaiannya (sebelum dan setelah pemilihan), kemudian terjadi konflik horizontal. Menurut perkiraan Badan Intelijen Negara, dari 265 daerah, apabila 10% saja berkonflik, maka situasi akan menjadi tidak kondusif. Mantan Ketua MK, Prof Mahfud MD menyatakan bahwa diperkirakan selesai Pilkada serentak, sekitar 60 persen akan berakhir di MK. Terlebih apabila kemudian terjadi chaos, dimana secara langsung, apabila pemerintah tidak dapat mengendalikan pasar, maka rupiah akan bisa jatuh bebas seperti perkiraan JP Morgan kearah Rp.16.000,00 atau bahkan bisa lebih.  Ekonom memperkirakan konflik sosial dengan latar belakang politik akan sangat besar pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia. Rupiah akan jatuh bebas dengan sendirinya.

Bank Indonesia Mendukung likuiditas (Foto: bisnis.liputan6.com)

Kini muncul pertanyaan, bagaimana salah satu solusinya? Pemerintah telah mengeluarkan tiga paket solusi. Salah seorang pakar perbankan yang juga pengamat ekonomi (Joenanto) mengatakan kepada penulis, dari sisi ekonomi tidak ada solusi manajemen jangka pendek. Paket pemerintah I, II dan III itu, paling cepat akan kelihatan antara 3-6 bulan, dimana Bank Indonesia mendukung lewat pengelolaan likuiditas. BI meminta agar kita bersama mengurangi permintaan dolar dan menambah pasokan. Artinya pemerintah diharapkan dapat menambah pasokan.

Tenor dibuat jangka panjang (bahasanya; agar rupiah tidak gentayangan menubruk dolar). SBI  satu  minggu dihidupkan lagi, agar asing tertarik masuk kembali (portofolio asing) dan lain-lain lagi. Perlu ada gelontoran khusus dolar ke pasar sperti yang terjadi pada minggu pertama Oktober ini. Ini menurutnya semacam obat panadol, agar badan (negara) tidak meriang. Disamping itu, penyelesaian struktural juga harus tetap dilaksanakan.

Presiden Jokowi dan Presiden China Xi Jinping (Foto: nasional.kompas.com)

Nah, dalam dunia intelijen, ada teori dalam menyelesaikan masalah, selesaikan dahulu bagian tersulitnya, tetapi yang dinilai mudah. Apa masalah pokok terkait dengan sistem manajemen pemerintah? Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa banyak hal yang memengaruhi. Bukan hanya masalah serapan anggaran saja, tapi juga spending dari BUMN, belanja dari swasta. Ditegaskannya bahwa para menteri harus segera menyelesaikan persoalan nomenklatur, dimana masih cukup banyak perpres yang belum selesai. Presiden mengatakan, masalah ini dapat berimbas pada pertumbuhan ekonomi nasional serta melemahnya ekonomi.

Dengan penilaian kurs sebagai acuan, dari pengamatan penulis akan sangat baik apabila kembali ada fresh money yang masuk ke pasar tetapi bukan Cadev BI. Apabila dua kali lagi saja ada pemboman dolar, maka bisa diperkirakan rupiah  akan jauh lebih menguat.

Disinilah bagian tersulit yang harus diselesaikan, tetapi mudah dengan sebuah solusi yang tepat. Presiden harus lebih tegas dalam melaksanakan kepemimpinan nasional. Citra serta kharismanya masih kuat dikalangan pemimpin negara lain. Setelah China, kemudian kunjungan ke Saudi Arabia, pada minggu keempat Presiden Jokowi akan menjadi tamu negara Amerika Serikat. Kalau saja lobi Jokowi sukses dan ketiga negara besar tersebut mau membantu, sangat besar kemungkinan perekonomian Indonesia mungkin benar seperti katanya akan meroket pada bulan November 2015.

Tidak bisa dibayangkan, bahwa persoalan ekonomi dimana perekonomian Indonesia banyak bergerak karena dipengaruhi oleh APBN, yang ternyata penyerapannya sangat rendah. Ini salah satu yang memicu pelemahan ekonomi dan menghambat pertumbuhan ekonomi negara. Dalam bahasa militer semangat tempur beberapa pembantu presiden tidak kuat, kurang berani berkompetisi.

 Presiden Jokowi Akan Melakukan Reshuffle Jilid 2 ? (Fofo : aktual.com)

Nah, oleh karena itu, setelah memimpin selama hampir setahun, maka Presiden perlu lebih tegas, berlakukan reward and punishment kepada para pembantunya. Pembantunya yang tidak berprestasi dan terus membangkang, jelas harus di-reshuffle, sesegera mungkin, bisa dilakukan pada bulan Oktober atau paling lambat November (sebelum Pilkada). Dalam mengambil keputusan, Presiden sebaiknya dilengkapi dengan fakta-fakta yang akurat oleh badan intelijen. Dalam intelligence cycle, saat melaksanakan mission, intelijen harus konsisten melakukannya mulai dari collection, hingga tahap planning and direction.

Dari penilaian komponen politik, posisi parpol pendukung kini jelas lebih kuat dibandingkan mereka yang beroposisi. Dalam berpolitik tidak ada yang abadi, kini lawan besok pagi bisa menjadi lawan dan sebaliknya. Oleh karena itu diperlukan analisis dan perhitungan bagaimana menarik kembali dan menata parpol pendukung bergandeng tangan dengan PDIP.Kondisi politik di DPR menjadi menarik setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan di Jakarta Rabu (2/9/2015) bahwa PAN bergabung dengan KIH.

Ketua Umum PAN mengumumkan PAN bergabung ke KIH (Foto:nasional.kompas.com)

Sebelum PAN menyatakan pindah, KMP di DPR berkekuatan 258 kursi. Dengan perincian,  Golkar 91 kursi, Gerindra 73, PKS 40, PAN 48, dan PPP loyalis Djan Faridz 6. Sedangkan KIH hanya memiliki 241 kursi (PDIP 109 kursi, PKB 47, NasDem 36, Hanura 16, PPP loyalis Romahurmuziy 33). Sementara Partai Demokrat yang tak memilih kubu memiliki 61 kursi. Namun selama ini Partai Demokrat beberapa kali ikut voting mendukung KMP. Dengan bergabungnya PAN, maka  KIH semakin solid. Total kekuatan kursi KIH menjadi 289 kursi, unggul jauh dari KMP yang tinggal 210 kursi. Kalaupun Partai Demokrat mendukung KMP, total kekuatannya hanya 271, masih kalah dari KIH apabila dilakukan voting.

Dengan demikian maka masing-masing sub sistem bekerja dalam upaya penyelamatan terhadap terus memburuknya depresiasi rupiah terhadap dolar. Ketegasan Presiden Jokowi perlu lebih diwujudkan, tanpa ragu, dengan niat yang baik, keras tetapi bermakna. Jokowi tidak perlu ragu-ragu dan takut, dia adalah presiden yang dipilih oleh rakyat secara konstitusional. Dahulu orang boleh mengatakan kelas presiden sekelas gubernur, tetapi kini Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai wewenang eksekutif penuh, mendapat mandat dari rakyat Indonesia.

Ada yang perlu kita sadari bahwa banyak hal yang hanya diketahui Presiden tetapi tidak diketahui orang lain, itulah kelebihan presiden sebagai pimpinan nasional. Yang penting rakyat percaya kepada Jokowi. Penulis percaya bahwa menguatnya rupiah terutama karena strategi presiden yang tidak diketahui orang lain dalam rangka menghindari kegaduhan.

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana bersama Presiden AS Barack Obama serta  Presiden Korsel Park Geun-hye pada KTT APEC 2014 di Beijing ( Foto : tempo.co)

Sebagai sebuah bangsa, kita bersama harus mendukung apa kebijakan serta langkah pemerintah dalam menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia mengatasi tantangan kemelut di negara ini,  yang mana  saat ini kemelut utamanya  komponen ekonomi. Dan yang perlu kita sadari bersama, bongkar pasang pimpinan nasional tidak elok dan yang jelas akan berakibat buruk bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Percaya atau tidak, pergantian kepemimpinan nasional sebelum selesainya masa jabatannya akan sangat mempengaruhi situasi dan kondisi pada beberapa aspek negara.  Keadaan akan semakin memburuk dan tidak ada harapan akan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Mari kita bangun bersama bangsa dan negara tercinta ini dengan semangat persatuan dan kesatuan dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi hingga 2019. Presiden tidak perlu hebat, tetapi dia harus dipercaya baik oleh rakyatnya, maupun oleh para pemimpin negara lainnya, itu jauh lebih hebat. Dari sisi intelijen, penulis masih percaya dan semoga perekonomian Indonesia akan makin membaik, Aamiin. Semoga pemikiran sederhana Old Soldier ini bermanfaat,

Penulis : Marsda TNI (Pur) Prayitno Ramelan, Analis Intelijen, www.ramalanintelijen.net

Artikel Terkait :

-Presiden Jokowi Perlu Diselamatkan, http://ramalanintelijen.net/?p=9510

-Presiden Jokowi Harus Dibantu, Dijaga, Dilindungi dan Dihormati Bersama, http://ramalanintelijen.net/?p=9617

-Indikasi Jokowi Dijadikan Musuh Bersama Untuk Diturunkan Makin Kental, http://ramalanintelijen.net/?p=9608

-Untuk Pak Jokowi, Kesetiaan Berpolitik Itu Tidak Kekal,  http://ramalanintelijen.net/?p=9703

-Jokowi Perlu Mewaspadai Krisis, Belajar Dari Turunnya Presiden Soeharto,  http://ramalanintelijen.net/?p=9895