Perbedaan Pendapat Soal Reshuffle Antara Presiden dan Wapres?

12 May 2015 | 5:07 am | Dilihat : 1081

Ilustrasi Jokowi dan reshuffle (Gambar: lipitan6.com)

Emosi serta rasa ingin tahu publik banyak dipengaruhi oleh apa yang dilansir media. Menurut ilmu intelijen, media (terutama elektronik) adalah sarana pembentuk opini yang efektif dan efisien. Sangat mudah memengaruhi publik setelah mereka melihat gambar dan mendengar pemberitaan televisi yang dikemas dengan apik. Menurut FBI, di Amerika Serikat, dalam kejadian aksi kekerasan berbau terorisme akhir-akhir ini di Texas, para lone wolf melakukan penyerangan bersenjata karena dipengaruhi oleh media jaringan Islamic State. Mereka tidak pernah bertemu dengan para perekrutnya. Ini sebuah bukti media mampu membentuk homegrown terrorism.

Di Indonesia, dalam beberapa bulan terakhir, kita disuguhi berita utama, seperti eksekusi mati pengedar narkoba asal luar negeri yang melibatkan beberapa pimpinan negara, kemudian penangkapan penyidik KPK Novel Baswedan oleh Bareskrim Polri, kini muncul berita soal prostitusi on line, dan yang kini mulai hangat soal reshuffle kabinet. Berita soal begal sudah lewat, terorisme juga redup, oleh karena itu penulis mencoba membahas sedikit soal reshuffle kabinet, khususnya adanya perbedaan informasi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dan Wapres JK.

Isu reshuffle menghangat setelah Wapres Jusuf Kalla menyampaikan bahwa pihak Istana akan melakukan reshuffle untuk memperbaiki kinerja kabinet. JK menjelaskan perombakan kabinet dirasa perlu mengingat dibutuhkannya kinerja yang mumpuni untuk mengintensifkan program kerja pemerintah saat ini.

Sementara presiden tidak tegas menjelaskan isu soal reshuffle. Presiden Jokowi hanya mengakui selalu mengevaluasi kinerja menterinya sejak dilantik sebagai menteri kabinet kerja."Saya sudah sampaikan bolak balik, setiap pekerjaan, setiap yang kerja, semua menteri, kita lihat harian mingguan bulanan," katanya.

Timbul pro kontra mengenai reshuffle tersebut. Ada yang mengatakan dengan alasan semakin tidak membaiknya kondisi perekonomian Indonesia perlu dilakukan perombakan kabinet. Sementara beberapa pihak mengakui bila walaupun dilakukan reshuffle tidak akan menyelesaikan masalah, namun justru akan menambah masalah baru ketika reshuffle hanya untuk menempatkan orang-orang tertentu yang merupakan bagian skenario politik pemberian jatah kepada parpol tertentu yang sudah dijanjikan.

Dalam surveinya, Poltracking menunjukkan dalam enam bulan pertama sebanyak 42,7 persen publik masih kurang puas dengan hasil kerja Jokowi-JK, khususnya di bidang ekonomi. Adapun 12,9 persen yang menyatakan tidak puas, dan hanya 32,1 persen yang menyatakan cukup puas, serta hanya 3,5 persen yang menyatakan sangat puas.

Menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI), misalnya, tingkat kepuasan publik terhadap jalannya pemerintahan pada bulan Februari 2015 ada di kisaran 60 persen. Dua bulan kemudian, akhir April, menurut sejumlah lembaga lain, tingkat kepuasan publik itu sudah turun jauh ke angka di bawah 50 persen.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa hasil survei mengenai tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan tidak menjadi faktor penting bagi Presiden Jokowi untuk merombak para menteri Kabinet Kerja. Perombakan kabinet hanya berasal dari kebijakan pemerintah. "Reshuffle tidak reshuffle itu tidak bergantung survei, tetapi kebutuhan dan masalah pemerintah sendiri," kata JK di kantornya, Jakarta, Senin (20/4/2015).

Presiden Jokowi telah menjelaskan kepada public apa yang terjadi dibelakang panggung mengenai sikon politik serta beberapa kebijakannya. Beberapa waktu lalu diakuinya bahwa ada komunikasi yang tercederai antara dirinya dengan Megawati, yang disebutkan melalui orang ketiga. Nah, Jokowi kemudian menjelaskan melalui forum pengamat politik. Para pengamat tersebut yang berbicara ke publik, Cara komunikasi ini juga dilakukan saat Jokowi menjelaskan status Komjen Budi Gunawan, melalui Tim Sembilan. Jokowi keluar dari lingkaran pengap kasus BG yang dirasakannya kurang nyaman. Ketegasan eksplisit ditunjukkannya terkait kasus narkoba, penegasan hukuman mati dengan dasar darurat narkoba.

Cara berkomuikasi Jokowi tersebut merupakan tehnik berkomunikasi melalui orang ketiga, yang sebenarnya dapat dilakukan oleh seorang juru bicara. Intinya, kelemahan komunikasi pribadi Jokowi, pemerintah maupun system yang dibangunnya, ditutupnya melalui kelompok ketiga. Salah satu mantan pejabat tinggi berdiskusi dengan penulis yang mengatakan penyebab kegagalan kepemimpinan nasional terutama disebabkan karena tiga hal, yaitu politically powerless, incapacity manajerial, serta kurang kuatnya leadership. Ketiganya tidak bisa dibangun dia sendiri, tetapi harus di dukung parpol pendukung, serta mereka-mereka yang ada disekitarnya.

Nah, kini nampaknya sudah ada upaya isap pipa perdamaian antara Jokowi dengan PDIP sebagai parpol pendukungnya. Presiden memainkan wapres untuk menjelaskan akan adanya reshuffle para pembantu-pembantu utamanya. Jokowi hanya sedikit menyampaikan soal reshuffle itu, Andi Wijayanto sudah mulai dibatasi berbicaranya, dan JK dimunculkan lebih tegas soal reshuffle. Maka seakan-akan muncul perbedaan antara keduanya.

Menurut penulis, reshuffle akan dilakukan tidak dalam waktu yang terlalu lama, nuansa politik jelas masih kental terkait reshuffle, presiden akan menata posisi pembantunya dari parpol pendukung, presiden akan melakukan reshuffle dengan dasar kondisi negara, baik dari pertimbangan ekonomi yang dinilai mulai melemah, kinerja menteri dalam enam bulan pertama, serta respons dari evaluasi publik. Perbedaan pendapat tidak terjadi antara presiden dan wapres, tetapi wapres memainkan peran seperti tim sembilan dan para pengamat politik itu sebenarnya.

Apa yang dicari presiden sebenarnya? PDIP sebagai parpol pendukung berusaha menyodorkan stock calon menteri yang disebutnya para ilmuwan dengan IP tinggi. Apakah itu kebutuhan bangsa dan negara ini? Menurut penulis, memang negara membutuhkan orang pintar tetapi berdedikasi dan memang siap bekerja dan mempunyai nilai pengabdian yang tinggi. Dia seorang profesional, tetapi mengabdi, setia kepada Presiden, Pancasila dan NKRI.

Penulis menggunakan penjelasan dari Andrean Perdana tentang pemahaman profesional. Profesional tidak hanya berarti ahli saja. Namun selain memiliki keahlian juga harus bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya tersebut. Seorang profesional tidak akan pernah berhenti menekuni bidang keahlian yang dimiliki. Selain itu, seorang profesional juga harus selalu melakukan inovasi serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki supaya mampu bersaing untuk tetap menjadi yang terbaik di bidangnya.

“Profesionalisme” adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Menurut penulis, pembantu presiden dituntut untuk bisa memiliki profesionalisme karena di dalam profesionalisme tersebut terkandung kepiawaian atau keahlian dalam mengoptimalkan ilmu pengetahuan, skill, waktu, tenaga, sumber daya, serta sebuah strategi pencapaian yang bisa memuaskan semua bagian/elemen. Profesionalisme juga bisa merupakan perpaduan antara kompetensi dan karakter yang menunjukkan adanya tanggung jawab moral.

Sebaiknya seorang menteri bukan hanya memahami bidangnya belaka, dia juga faham tentang dinamika politik, ketidak setiaan dan oportunisme yang mewarnainya. Menteri harus siap menjadi 'bumper' pimpinan nasional, tidak justru menjadi beban presiden.

Nah, dengan demikian maka arah reshuffle akan menjadi jelas, Indonesia butuh para penyelamat bukan hanya pejabat tinggi yang suka karena kemana-mana dikawal mobil patroli dengan sirinenya yang berkuing-kuing. Apa yang paling sulit dicari? Kepala Badan Intelijen Negara, karena ini merupakan centre of grafity bangsa. Kerjanya tidak nampak, tetapi presiden membutuhkan untuk pengambilan keputusan. Mahluk ini harus orang intelijen yang benar-benar profesional, berpengalaman, setia, pengabdi dan jelas harus berani menghadapi jeger-jeger kerah putih perusak negara. Waspadai dalam pemilihan Kabin, sekali Jokowi salah memilih, maka dalam sisa kepemimpinannya negara ini akan terus jatuh bangun. Ini dari sudut pandang intelijen Pak, maaf kalau tidak pas, salam hormat.

Penulis : Marsda TNI (Pur) Prayitno Ramelan, Analis Intelijen www.ramalanintelijen.net