Presiden Jokowi Harus Dibantu, Dijaga, Dilindungi dan Dihormati Bersama

14 April 2015 | 11:46 pm | Dilihat : 902

Kongres 4 PDIP

Presiden Jokowi diantara Elit PDIP (Foto : sumutpos.co)

Presiden Jokowi pada hari  Selasa (14/4)  siang mengundang sejumlah pengamat politik untuk makan siang bersama di Istana Negara, dan  berlangsung tertutup . Mereka yang hadir diundang adalah, peneliti senior LIPI Ikrar Nusa Bakti,  pengamat politik Hanta Yudha (Poltrack Institute), Nico Harjanto (Populi Center), Phillips Jusario Vermonte (CSIS), Dodi Ambardi (Lembaga Survei Indonesia), M Qodari (Indobarometer), dan Thamrin Tamagola (Universitas Indonesia), serta Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.

Materi pembicaraan yang disampaikan  oleh beberapa  pengamat politik diantaranya menyoroti hubungan Presiden Jokowi dengan partai pengusung.  Menurut Yunarto, hubungan Presiden Jokowi dengan partai pendukung akan mempengaruhi trend politik ke pemerintah, sehingga perlu  dikomunikasikan dengan baik.

Beberapa hal yang disampaikan para ahli politik tersebut adalah;  Pertama soal fokus kerja Kabinet Kerja yang dirasa oleh para pengamat terlalu menitik beratkan pada kerja-kerja ekonomi dan kemudian justru mengabaikan sektor lain.

Kedua, para investor atau mereka yang berusaha di bidang ekonomi, kini  justru sangat peduli dengan penegakan hukum serta politik tingkat toleransi dalam kemajemukan. Mereka kemudian menjadi was- was dan mempertanyakan, apakah pemerintah sekarang mampu bertahan hingga lima tahun?. Pada akhirnya hal-hal tersebut jelas akan mempengaruhi upaya ekonomi.

Ketiga, para pengamat mempertanyakan komitmen Presiden Jokowi pada program-program pro rakyat kecil. Para pengamat mengingatkan bahwa Jokowi adalah presiden pilihan rakyat dan harus mengutamakan rakyat. Keempat, para pengamat mengusulkan agar Jokowi mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali bantuan uang tunai, seperti bantuan langsung tunai di era pemerintahan SBY.

Kelima,  para pengamat menyampaikan kepedulian soal perlakuan terhadap Jokowi selaku presiden di Kongres PDIP. Salah seorang pengamat menyampaikan protes terhadap perlakuan PDIP yang menyebut Jokowi sebagai petugas partai.

Ke enam,  tiga direktur lembaga survey yang hadir dalam pertemuan itu menyampaikan, bahwa rakyat tidak terlalu memahami kerja-kerja yang sudah dilakukan pemerintahan Jokowi karena informasi soal kinerja pemerintah tidak disampaikan dengan baik.

Setelah para pengamat menyampaikan pendapatnya, Presiden Jokowi kemudian menanggapi dan menyampaikan beberapa hal. Diantaranya, mengenai program untuk rakyat, dikatakan bahwa APBNP baru disahkan dan  baru dua bulan program dijalankan dan masih pada tahap konsolidasi di kementerian. Jokowi menjelaskan baru dua  persen anggaran Negara yang dikucurkan.

Ditegaskannya bahwa dia  terus memantau pasar, diketahuinya yang sekarang naik itu harga  cabai merah, kalau beras itu sudah turun, karena pemerintah telah menggelontorkan stok beras. Soal program yang belum terasa dikatakan,  karena pemerintah baru mulai, ada beberapa hal yang sedang diusahakan.

Kepada para pengamat yang diundang makan siang di Istana Negara, Presiden Jokowi menanggapi dan memastikan bahwa hubungannya dengan Ketum PDIP Megawati baik-baik saja. Namun memang diakuinya ada sedikit masalah mengenai komunikasi antara dirinya dan Megawati, yang disebabkan karena  masalah komunikasi tak langsung.

Thamrin Tamagola menyampaikan, "Beliau merasa ada pihak tertentu yang menyampaikan informasi dari dirinya ke Bu Megawati yang diedit. Bahasanya Pak Jokowi informasi dari pihak saya ke Ibu Mega diedit sedikit. Dia bilang akan mengusahakan untuk komunikasi langsung, jangan lewat orang lain.”

Jokowi mengatakan,  sempat makan malam bersama dengan Megawati dan Menteri KKP Susi Pudjiastuti usai acara pembukaan kongres. So far makan malam itu dia bilang semuanya rileks, Bu Megawati tertawa terbahak-terbahak," kata Thamrin.

 Selain itu Jokowi mengakui bahwa komunikasi politik pemerintahannya kurang bagus dan sedang dalam pembenahan, sehingga program-program pemerintah kurang tersosialisasi dengan baik ke rakyat. Ada beberapa hal yang sedang dipertimbangkan, di antaranya adalah menunjuk juru bicara Presiden atau ada kementerian penerangan seperti jaman Pak Harmoko dulu dan menggalakkan sosialisasi di kementerian-kementerian.

Analisis

Dari beberapa perkembangan informasi yang disampaikan para pengamat melalui media tersebut diatas, fokus yang utama, pemerintah terlalu mengutamakan bidang ekonomi, belum terasa program pemerintah yang pro rakyat kecil, kelemahan komunikasi pemerintah dengan rakyat serta komunikasi Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati.

Sesuai dengan apa yang disampaikannya saat pilpres, selain masalah kejujuran, perhatian kepada kesejahteraan rakyat menjadikan ekonomi sebagai titik berat perhatian pemerintah. Disinilah yang menurut para pengamat, ada kesenjangan perhatian yang menurut pengamat terkait soal hukum dan politik.

Memang persoalan ekonomi menjadi kebutuhan utama dalam mensejahterakan rakyat. Tetapi dari sisi intelstrat (intelijen strategis) yang sebaiknya diperhatikan adalah sembilan komponen intelstrat agar langkah pemerintah lebih komprehensif. Yang utama adalah soal ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, kependudukan, biografi serta sejarah. Oleh karena itu perhatian ke bidang ekonomi hanya akan membuat Negara memiliki ketahanan nasional hanya tahan satu per sembilan dari kebutuhan bangsa secara utuh.

Nah, dari kelemahan tersebut, maka Presiden kemudian wajar apabila presiden Jokowi mendapat tekanan di bidang lainnya, terutama politik dan sosial misalnya. Jokowi dihadapkan dengan kerawanan saat mengikuti kongres di Bali, dimana posisi citranya selaku kepala Negara dan kepala pemerintahan jatuh berderai, karena pemahaman sebagai petugas partai.

Disatu sisi Ibu Mega serta elit PDIP bisa difahami mempunyai pengertian Jokowi memang kader dan walau sudah menjadi presiden tetap petugas partai. Sebenarnya ini tidak perlu terjadi, karena perotokoler dan sekuriti istana jelas sangat rigid, ketat, bahkan saat presiden mengunjungi suatu tepat acara, maka protokoler serta paspampers akan menguasai dan mengendalikan segala sesuatunya. Presiden tidak boleh semarangan dan tidak bisa diperlakukan sembarangan, karena dia adalah WNI kelas satu yang terpilih dari kira-kira 240 juta rakyat Indonesia sebagai pemimpin. Ongkos pemilihannya sangat mahal.

Dari kerawanan tersebut, Jokowi nampaknya perlu menjelaskan kepada public apa yang terjadi dibelakang layar dan panggung. Diakuinya bahwa ada komunikasi yang tercederai antara dirinya dengan Megawati, yang disebutkan melalui orang ketiga. Disini nampaknya Ketua Umum PDIP menjadi marah, sebagai pimpinan parpol pengusung yang mencalonkan, merasa tidak dihargai. Nah, Jokowi kemudian menjelaskan melalui forum pengamat politik. Cara komunikasi ini juga dilakukan saat Jokowi menjelaskan status Komjen Budi Gunawan, melalui Tim Sembilan.

Selain itu juga dikatakan Jokowi melalui forum politik, bahwa soal program rakyat, APBNP baru dua bulan disahkan dan kini dalam proses di kementerian. Tetapi diakuinya juga bahwa komunikasi ke rakyat juga kurang baik, selama ini yang bertindak sebagai juru bicara adalah Andi Wijayanto. Penulis menyarankan dalam artikel “Indikasi Jokowi Dijadikan Musuh Bersama Untuk Diturunkan Makin Kental” (http://ramalanintelijen.net/?p=9608) agar Presiden segera menunjuk juru bicaranya yang mumpuni dan mampu melindunginya.

Nah, dari forum pertemuan antara presiden dengan pengamat politik itu, sebenarnya sebuah forum penjelasan presiden kepada publik melalui para pengamat politik terhadap kejadian yang kurang elok di Bali. Intinya adalah kelemahan komunikasi  pribadi Jokowi, pemerintah maupun system yang dibangunnya.

Salah satu mantan pejabat tinggi berdiskusi dengan penulis yang mengatakan penyebab kegagalan kepemimpinan nasional terutama disebabkan karena tiga hal, yaitu politically powerless, incapacity manajerial, serta kurang kuatnya leadership. Ketiganya tidak bisa dibangun dia sendiri, tetapi harus di dukung parpol pendukung, serta mereka-mereka yang ada disekitarnya.

Tanpa kekuatan tersebut, maka si pemimpin akan terus berada pada posisi gonjang-ganjing. Yang rugi bukan hanya dia sendiri atau partai pengusungnya, tetapi rakyat keseluruhan. Oleh karena itu pemimpin itu terlebih pimpinan nasional harus juga kita lindungi bersama. Begitu kira-kira.

Penulis : Marsda TNI (Pur) Prayitno Ramelan, Analis Intelijen, www.ramalanintelijen.net

This entry was posted in Politik. Bookmark the permalink.