Ahok Versus DPRD DKI Sebaiknya Waspada

Gubernur DKI Jakarta Ahok dan Golok (foto: Ahok.org)

Berita politik yang terus menjadi headline media  masa kini adalah perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta, Ahok melawan DPRD DKI. Ahok menyampaikan ke publik penemuan adanya  anggaran "siluman" sebesar Rp 12,1 triliun yang diajukan oleh oknum DPRD setelah APBD disahkan pada paripurna tanggal  27 Januari 2015 yang lalu.

Menurutnya, ada potongan sebesar 10 hingga 15 persen di DPRD terhadap anggaran program unggulan yang telah disusun dan disahkan di paripurna. Kemudian, potongan anggaran itu dialokasikan untuk program bukan prioritas, dengan jumlah total mencapai Rp 12,1 triliun.

Terkait tuduhan soal dana siluman yang disampaikan oleh Ahok, semua anggota DPRD menyepakati penggunaan hak angket terhadap Gubernur. Hak angket itu digulirkan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran aturan perundang-undangan oleh Ahok dalam tahapan penetapan APBD DKI 2015.  Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik mengatakan, Kamis (26/2/2015) bahwa pihaknya memiliki bukti kuat kesalahan fatal Ahok. "Kami punya bukti. Dokumen APBD yang dikirimkan Ahok ke Kemendagri sangat berbeda dengan dokumen APBD yang disahkan dalam Paripurna," tegasnya.

Pada hari Senin (2/3/2015),  Ketua Tim Hak Angket DPRD DKI Ongen Sangaji, di Gedung DPRD DKI menyatakan akan melaporkan Gubernur DKI Jakarta ke KPK dan Bareskrim Polri. Ongen mengklaim sudah menemukan bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Ahok. "Senin (pekan depan), kami sudah kasih laporan ke Bareskrim. Sudah ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur," kata Ongen.

Ahok diduga menyuap sebanyak Rp12,7 triliun. Rencana itu bukan sekadar ancaman. "Alat bukti penyuapan berupa hard copy dan soft copy yang kami miliki," jelasnya. Bukti-bukti tersebut, kata Ongen, berupa data anggaran yang berbentuk barang seperti tanah, alat berat, kendaraan berat, alat kesehatan, dan kendaraan. Selain itu, Ahok juga akan dilaporkan terkait pelanggaran etika, pencemaran nama baik (Metro TV News).

Pada awalnya semua anggota DPRD DKI  (106 orang) dari sembilan fraksi memberikan tanda tangan persetujuan penggunaan hak angket. Tetapi kemudian atas instruksi dari DPP Nasdem, Fraksi Nasdem di DPRD DKI (5 orang) kemudian menghentikan hak angket tersebut sejak Senin (2/3/2015).

Karena tekanan dari DPRD tadi, Ahok yang terlihat sangat serius menanggapi kasus ini, kemudian menemui Presiden Jokowi dan juga melaporkan masalah dana Siluman tadi ke KPK dengan membawa bukti-buktinya.

Presiden Jokowi setelah bertemu dengan Gubernur DKI Ahok mengatakan dirinya pernah mendengar adanya dana siluman saat  masih menjabat Gubernur DKI Jakarta."Coba ditanyakan, ada yang namanya pokir enggak?" kata Jokowi, di Pasar Burung Pramuka, Jakarta Timur, Sabtu (28/2/2015). Yang dimaksud pokir  yaitu pokok pikiran dari  DPRD DKI Jakarta yang masuk dalam APBD DKI Jakarta. Ahok pernah menyatakan juga  bahwa salah satu modus permainan anggaran DPRD DKI adalah dengan mengajukan pokir. Kini yang membuat ribut, Ahok telah memotong pokir dalam APBD 2015.

Nah, mengikuti pemberitaan tentang korslet antara Ahok dengan DPRD DKI, penulis melihat sebuah fenomena baru. Disatu sisi, Gubernur Ahok kini sebagai pejabat yang tidak didukung parpol (partisan), berani melawan sekumpulan anggota DPRD sebagai sebuah sistem pemerintahan daerah dan mempunyai kekuasaan legislatif yang tidak main-main. Sebenarnya yang disampaikan Ahok  masih adanya bau korupsi yang sangat kental di DKI Jakarta, terbukti bahwa Ahok berani melaporkan dana siluman pada APBD DKI sebesar Rp.12,1 triliun.

Apakah ini sebuah korupsi berjamaah? Nah nanti pada saatnya,  apabila KPK masih galak, ini akan dibuktikannya lebih lanjut. Melihat keseriusan Ahok, Partai Nasdem merupakan parpol paling cerdik dalam melihat bahaya, dengan menghentikan hak angket tadi.  Ketua DPP Partai NasDem Bidang Hubungan Luar Negeri Enggartiasto Lukita di DPP Partai NasDem mengatakan pada hari  Senin (2/3/2015), bahwa KPK bisa mengungkapkan segera kebenaran adanya "dana siluman" dalam RAPBD DKI Jakarta 2015 tersebut. NasDem mengendus ada yang tak beres dalam penyusunan RAPBD itu.

Bahaya dan Klasifikasi Korupsi

Penulis pernah beberapa kali menyusun artikel terkait dengan korupsi. Menurut teori Sindhudarmoko, korupsi apabila dibiarkan akan berdampak terhadap makroekonomi, berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dalam jangka pendek pengaruhnya belum akan terlihat, tapi dalam jangka panjang korupsi sangat mematikan pertumbuhan ekonomi.

Bahkan World Economic Forum menegaskan bahwa korupsi juga melemahkan supremasi hukum, mempengaruhi stabilitas politik dan menghambat kohesi sosial. Apabila disebuah negara korupsi meluas, maka pemberontakan hanyalah soal waktu, karena hilangnya kepercayaan masyarakat dan timbulnya frustrasi rakyat.

Salah satu ilmuwan Indonesia, Hasan Hambali (2005) yang melakukan  penelitian soal korupsi menyampaikan bahwa sumber korupsi mencakup dua hal pokok yaitu, "Kekuasaan Kelompok Kepentingan dan Hegemoni Elit." Kekuasaan kelompok kepentingan cenderung lebih berwawasan politik, hegemoni elit lebih berkait dengan ketahanan ekonomi. Piranti korupsi umumnya menggunakan perlindungan politis dan penyalahgunaan kekuasaan. Interaksi sumber dan peranti menimbulkan empat klasifikasi.

Pertama, manipulasi dan suap, interaksi antara penyalah gunaan kekuasaan dan hegemoni elit. Kedua, mafia dan faksionalisme, golongan elit menyalahgunakan kekuasaan dan membentuk pengikut pribadi. Ketiga, kolusi dan nepotisme, elit mapan menjual akses politik dan menyediakan akses ekonomi untuk keuntungan diri, keluarga dan kroninya. Keempat, korupsi terorganisir dan sistem, korupsi yang terorganisasi dengan baik, sistematik, melibatkan perlindungan politik dari kekuasaan kelompok kepentingan.

Ahok Sebaiknya Waspada

Nah, dari apa yang disampaikan Ahok, apakah memang benar bahwa permainan yang dia temukan bukan hanya persoalan manipulasi dan suap belaka, tetapi sudah berbentuk korupsi yang terorganisir dan sistem? Apabila benar, maka yang dihadapinya adalah sesuatu yang besar dan terorganisir, berat. Dilain sisi, menurut Ongen justru Ahok yang diaporkan melakukan penyuapan sebesar Rp 12,7 triliun. Siapa yang disuap, kita tunggu saja laporannya  ke Bareskrim dan KPK itu, bagaimana kelanjutannya.  Kini Gubernur Ahok mendapat dukungan warga Jakarta yang menandatangani petisi dan dikabarkan sudah berjumlah diatas 39.000 orang. Ini jelas tidak main-main. Ahok bersama rakyat yang mendukungnya melawan DPRD DKI yang mewakili rakyat. Jadi aneh bukan?

Lantas, bagaimana kemungkinan kedepannya? Ahok memang dikenal terlalu keras bicaranya, blak-blakan, tetapi ada sisi yang jarang dipunyai pejabat lain, yaitu dia tidak takut hilang jabatannya. Berani dan lebih kepada nekat.

Pimpinan Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta (Foto: merdeka.com)

Kalau kita lihat, dalam rapat paripurna DPRD DKI, para anggota dewan yang terhormat itu terlihat demikian anggun, memakai jas dan pecis, berdasi, umumnya sudah berumur cukup. Karena itu, Ongen mewakili DPRD DKI menyatakan juga bahwa Ahok selain dituduhnya menyuap juga melakukan pelanggaran etika dan  pencemaran nama baik. Menanggapi hal ini Presiden Jokowi menyatakan bahwa ketegangan kedua belah pihak  dikatakan oleh Jokowi hanya kurang komunikasi dan akan segera selesai. Diharapkan kedua belah pihak bisa segera berdamai.

Menurut penulis, sikap berani Ahok jelas belum pernah dipunyai oleh pejabat publik lainnya. Dia berani berbicara dan melawan sekumpulan anggota dewan yang bersatu dalam sebuah sistem. Apakah Ahok akan kuat? Tanpa dukungan politis, dia mesti harus lebih berhati-hati, karena manusia kalau dicari kesalahannya pasti ada saja celah sekecil apapun. Ahok bukanlah Gubernur terpilih, saat itu kharisma calon Gubernur  berada pada Jokowi. Oleh karena itu, walau didukung presiden, dan petisi rakyat, Ahok tetap berada di posisi rawan.

Selain itu, Ahok harus memperhatikan soal keamanan pribadinya. Dari beberapa kasus, di Jakarta ini ada saja orang yang mau dibayar untuk berbuat nekat.  Wakil rakyat itu juga mempunyai pendukung, sehingga apabila kurang hati-hati kisruh politik dan etika ini bisa berakhir menjadi kisruh yang berakhir pada konflik horizontal. Ini yang perlu disadari bersama.

Nah, sebelum masalah ini membesar, sebaiknya keributan ini tetap terkontrol, bahasa umumnya aman dan terkendali. Kalau Ahok kenapa-kenapa, akan  banyak pihak yang dimintai pertanggungan jawab. Ada pendapat bahwa perseteruan juga bisa dipakai sebagai tolok ukur pertempuran antara eksekutif dan legislatif di level nasional. Bisa merembet kearah presiden. Ujian Ahok kali ini juga merupakan ujian presiden, kalau Ahok jatuh, maka presiden bisa rawan posisinya.

Jabatan itu seperti kita memakai baju, mudah dipakai dan mudah dilepaskan. Sayang apabila Gubernur yang berani dan antik ini harus jatuh hanya karena komunikasi tidak jalan. Sebagai anak keturunan Betawi Kemayoran, Pray angkat topi dengan keberaniannya, tetapi tetap saja Bapak Gubernur harus mengkalkulasi ulang.

Dana Siluman jelas dirancang oleh siluman, dan siluman bentuknya bisa macam-macam, banyak yang tidak jelas (kasat mata) tetapi mereka ada. Ilmunya "lengbet", sekali saja Ahok meleng dia akan kesabet. Hati-hati saja Cing, kita masih butuh anda, pertahankan amanah itu dengan jujur dan sabar. Wagubnya kemana itu, kok  kagak ada suaranya, bantu bicara kenapa Mas?

Penulis : Marsda TNI (Pur) Prayitno Ramelan, Pengamat Intelijen www.ramalanintelijen.net