Politik Jokowi

3 February 2015 | 5:18 pm | Dilihat : 1575

foto prayPenulis membuat sebuah artikel di Koran Seputar Indonesia (Sindo) pada kolom Opini yang tayang pada hari ini, Selasa (3/2/2015). Artikel tersebut  adalah :

Masyarakat kini lebih menyukai sesuatu yang praktis, semua disingkat. Misalnya namanama tokoh nasional seperti SBY, Jokowi, JK merupakan singkatan populer.

Kini muncul singkatan populer (BG) yang sebenarnya adalah nama dari Komjen Polisi Budi Gunawan. BG banyak menyedot perhatian media karena setelah ia dipilih Presiden sebagai calon tunggal kepala Polri baru menggantikan Sutarman, namanya diajukan dan disetujui DPR. Tetapi oleh KPK, justru BG ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi (korupsi).

Masalah BG yang banyak menuai pendapat pro dan kontra melibatkan beberapa pihak menyangkut masalah citra, korupsi, emosi, harga diri, keputusan pimpinan nasional dan banyak pernik lain. Semua sebenarnya wajar, tetapi menjadi sangat penting karena menyangkut ranah politik dan hukum.

Setelah bergulir lebih dua pekan, masyarakat luas kini menunggu keputusan Presiden apakah akan melantik atau membatalkan BG sebagai kepala Polri dan menunjuk yang lain. Dalam keputusannya terdahulu, Presiden Jokowi menempuh kebijakan jalan tengah, memutuskan menunda pelantikan BG, tetapi tidak membatalkan. Penulis mencoba mengulas dari sudut pandang intelijen terhadap masalah ini hingga menemukan di mana bermuaranya. Dalam terminologi intelijen, analisis serupa disebut sebagai sebuah ramalan intelijen.

Antara Intelstrat, Politisasi, dan Kriminalisasi

Intelijen selalu melihat dan mengukur masalah strategis dari pakem intelstrat (intelijen strategis) yang terdiri atas sembilan komponen yaitu Ipoleksosbudhankam plus komponen biografi, demografi, dan sejarah. Apabila menghadapi musuh, fokus yang dinilai adalah kekuatan, kemampuan, kerawanan, dan niat lawan (K3N).

Nah, dalam konteks masalah pencalonan BG sebagai kepala Polri baru, yang mengemuka diberitakan adalah bidang hukum dan politik. Konflik mengarah kepada perseteruan antara KPK dan Polri. Dalam perkembangannya, para ahli dan praktisi hukum menuduh ada upaya politisasi, sementara dari elite politik menuduh terjadi kriminalisasi.

Tampaknya Presiden juga diarahkan oleh media untuk menilai kasus pada dua sisi tersebut. Analisis tersebut yang menjadi komoditas utama media kemudian melibatkan Presiden sebagai decision maker. Di sisi lain intelijen menilai analisis tidak komprehensif karena ada informasi penting yang tertinggal.

Bisa terlihat dalam beberapa diskusi serta pemberitaan media, kesimpulan banyak yang tidak tepat, walau mampu membentuk dan memengaruhi opini publik. Dalam hal ini, menurut penulis, banyak yang tidak mengetahui bahwa Presiden kemudian mengukur kasus BG yang berkembang ke arah konflik KPK dan Polri dengan sudut pandang intelijen.

Walau masalah BG tidak memenuhi seluruh aspek sembilan komponen, apabila diurai, kasus akan valid paling tidak mayoritas dari komponen intelstrat terpenuhi. Awalnya setelah pengajuan BG ke DPR untuk mengikuti uji kelayakan, hingar-bingar yang muncul menempatkan Presiden sebagai pihak yang bukan antikorupsi. Banyak yang heran, mengapa BG yang namanya di stabilo KPK kok masih diajukan sebagai calon tunggal kepala Polri?

Mengapa? Hingga di sini banyak yang tidak mendapat informasi akurat mestinya. Ada komponen intelstrat yang tidak terbaca publik bila diteliti dari komponen sejarah, ideologi, politik, sosial, biografi misalnya. Banyak yang meng-underestimate Jokowi dalam masalah ini yang menuduhnya naif tetap bersikukuh soal BG. Publik mengetahui bahwa BG adalah mantan ajudan Megawati saat menjadi presiden (tiga tahun).

Tanpa mendapat informasi intelijen, publik bisa menyimpulkan ada pengaruh psikologis dan politis dari Teuku Umar dengan masuknya BG sebagai calon utama kepala Polri. Kita lihat saja, beberapa elite PDIP, parpol koalisi mengeluarkan statement agar Presiden segera melantik BG. Belum lagi ada yang marah kepada KPK karena menetapkan BG sebagai tersangka.

Para kader PDIP, tokoh Nasdem, dan tokoh besar yang dekat dengan Megawati bisa diterjemahkan dan semakin menegaskan bahwa BG adalah benar calon PDIP (baca Mega). Mereka menekan Presiden untuk segera melantiknya. Plt Sekjen PDIP (Hasto) bahkan menyerang KPK dengan menyudutkan ketua KPK. Belum lagi ada kader yang menyentuh soal pelengseran.

Rasanya kurang smart dan kurang cerdik, tetapi inilah dunia politik yang penuh dengan trik. Pertanyaannya, apakah Jokowi tidak setia kepada ”Ratu Banteng”? Banyak yang keliru menilai Jokowi di sini. Pemilihan dan pengajuan BG setelah Kompolnas mengajukan sembilan nama calon kepadanya adalah gambaran kesetiaannya kepada orang yang menjadikannya pimpinan nasional.

Memang tidak dapat disangkal bahwa BG mempunyai kekuatan lobi politik serta pendukung yang kuat di kalangan PDIP itu. Intelstrat menilai semua sudah diperhitungkan oleh Jokowi. Dalam masa kepemimpinannya yang 100 hari, Jokowi banyak belajar dalam menghadapi praktek politik kotor di Tanah Air pastinya.

Tampaknya memang ada pihak yang mencoba memanfaatkan konflik dan mencoba menggiring Presiden ke killing ground sebagai titik awal untuk dihabisi. Hal serupa juga pernah dilakukan terhadap Presiden SBY. Upaya pembaruan dan revolusi mental ala Jokowi jelas tidak disukai oleh pihak-pihak tertentu. Ini sudah terbaca.

Arah Strategi Presiden

Awalnya timbul pertanyaan penulis, mengapa dalam kasus BG ini sepertinya Presiden lebih kepada ”solo karier”? Ke mana para pembantu-pembantunya di kabinet? Pernyataan Pak Tedjo sebagai Menko Polhukam yang mengoordinasikan bidang politik, hukum, keamanan, intelijen, kejaksaan, dan lain-lainnya justru mengherankan karena mengundang polemik dan menjadi kontraproduktif di media dan kalangan netizen dengan bahasa politik tergelincir.

Dalam perkembangan selanjutnya, semua bagi penulis menjadi lebih terang, di mana Jokowi sebenarnya memainkan strategi lepas libat. Di satu sisi melepaskan dan memenuhi semua keinginan BG, parpol, Kompolnas, dan para pendukung BG, dengan mengajukan BG ke DPR. Selanjutnya Presiden melibatkan banyak pihak untuk ikut masuk dalam pusaran konflik yang terjadi.

Kini Presiden menunjukkan bahwa walau demikian banyak pihak yang meributkan masalah BG, masalah penangkapan komisioner KPK, keputusan akhir ada di tangannya, melantik atau tidak melantik (membatalkan), serta mengeluarkan keppres pemberhentian komisioner KPK. Itu saja sebenarnya muara masalah ini. Semua akan selesai apabila keputusannya yang prorakyat dan antikorupsi keluar.

Jokowi sangat paham bahwa sesuai dengan komitmennya yang antikorupsi, dia tidak akan mau berhadapan dengan rakyat yang antikorupsi. Di lain sisi, Presiden mampu menstabilkan kondisi DPR setelah bertemu Prabowo karena sadar bahwa dari komponen intelstrat sejarah, bahaya pelengseran dirinya bisa berasal dari DPR atau bisa juga dari rakyat. Jokowi harus menjaga stabilitas politik, menjaga kesetiaan pendukungnya, serta juga menjaga hati dan perasaan ”Ibu Ketuanya”.

Presiden Jokowi dengan senyumnya yang khas mengatakan bahwa dia tidak akan mengintervensi hukum, di mana BG kini mempraperadilankan KPK. Sidang di Pengadilan Jakarta Selatan yang dimulai Senin (2/2/2015), diperkirakan pada minggu pertama Februari ini akan selesai. Dalam hal ini Presiden memahami upaya perlawanan BG atas sangkaan KPK.

Tampaknya masalah usia pencalonan BG sebagai kepala Polri hanya menunggu waktu. Kunci waktunya adalah sidang praperadilan itu. Solusi yang diambil dan akan cantik bagi Presiden, penulis perkirakan BG akan mengundurkan diri sebagai calon setelah praperadilan. Kemudian Presiden akan meminta Kompolnas kembali mengajukan calon kepala Polri baru.

Kompolnas menunjukkan indikasi akan menyaring calon baru, kemudian meminta clearance ke PPATK dan KPK. Kemudian proses akan berjalan sesuai prosedur dan UU yang berlaku. Indikasi kekuatan politis Presiden yang didasari dukungan ketua umum PDIP terlihat setelah pertemuan beberapa tokoh KIH di Kebagusan pada Jumat (30/1/2015).

KIH sudah berpikir bahwa ada kepentingan yang lebih besar dalam waktu dekat yaitu akan dilangsungkan pilkada, bila bertahan dalam mendukung BG, mereka akan rugi, mengalami penurunan elektabilitasnya. Mungkin ini pertimbangannya, di samping jelas pengaruh kuat dari ketua umum PDIP. KIH tidak ingin disalib KMP pastinya dan melihat Prabowo saat bertemu Presiden telah memainkan jurus cantik, menyatakan setelah pertemuan dengan Jokowi, ”Saya yakin beliau mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan lainnya dan beliau akan memilih yang terbaik,” katanya.

Prabowo sebagai tokoh utama KMP memberikan signal agar dicari saja calon kepala Polri baru. Di samping melaporkan kepada Presiden bahwa dirinya dipilih sebagai Presiden Federasi Pencak Silat Dunia. Ia meminta kepada Presiden untuk bersedia diangkat sebagai pendekar pencak silat Indonesia. Inilah sebuah bentuk dukungan moril kepada Jokowi saat beberapa kader PDIP melakukan tekanan.

Nah, demikian perkiraan atau ramalan intelijen tentang kemelut pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Jokowi berhasil mendapat kesamaan pandangan tokoh- tokoh, relawan, serta kekuatan nasional yang mayoritas menghendaki KPK dan Polri sebagai institusi yang perlu diselamatkan, bukan pribadi-pribadi. Selain itu, dalam proses kita bisa melihat Jokowi tetap setia dan menghormati Megawati yang telah memilihnya sebagai capres.

Yang jelas dan tidak tertulis, Jokowi menjadi jauh lebih kuat dengan dukungan moril Prabowo. Presiden Jokowi kini menemukan bukti kebenaran peribahasa yang mengatakan ” The enemy of my enemy is my friend .” Walau perlahan, ia sedang berproses, tertempa dengan ATHG sebagai pemimpin. Suatu saat ia akan matang dan berpeluang menjadi pemimpin besar di negeri ini. Kekuasaan itu sudah di tangannya, tinggal bagaimana mengolahnya secara bijak. MARSDA TNI (PUR) PRAYITNO RAMELAN, Pengamat Intelijen www.ramalanintelijen.net  

Link Sindo : http://nasional.sindonews.com/read/959326/18/politik-jokowi-1422946072/

This entry was posted in Politik. Bookmark the permalink.