Memahami Konflik di Timur Tengah dan Kegalauan Amerika Serikat

4 September 2014 | 9:53 am | Dilihat : 3420
[google-translator]

obama foto

Presiden Barack Obama (Foto : eonline.com)

Amerika Serikat terkenal sebagai bangsa yang kuat, kaya, besar, dengan rasa percaya diri yang demikian tinggi dibandingkan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Oleh karena itu kepercayaan diri yang terlalu besar itu justru membawa konsekwensi terlibatnya AS dalam beberapa konflik di belahan dunia lainnya. Keterlibatan dalam konflik yang menyakitkan para jenderal dan kalangan militer di AS di masa lalu, terutama pada saat AS terpaksa mengundurkan diri, menarik mesin perangnya dari Vietnam,. Kekalahan ini disebabkan karena elit politik dan rakyatnya  menyatakan kejenuhan terlibatnya AS lebih lanjut di Vietnam.

Dalam perang Vietnam yang juga disebut perang Indochina,  AS dengan ideologi liberalnya dikalahkan oleh negara dengan  kekuatan  ideologi komunis, yang kemudian berkuasa di Vietnam, Laos dan Kamboja. Sejak tahun 2001 hingga kini,  Amerika kembali terlibat dalam perang secara langsung di Afghanistan dalam rangka peniadaan musuh utamanya terorisme Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Kemudian sejak 2003-2011 AS juga terlibat dalam perang besar, yaitu invasinya ke Irak.

Perang dan damai oleh bangsa Amerika banyak ditentukan oleh sang Presidennya, dimana setelah pemboman WTC dalam peristiwa 9/11, Presiden George Bush kemudian memutuskan menyerbu Afghanistan dan Irak. Nah, hingga kini residu perang di kedua negara tersebut membuat masalah besar bagi pemerintah dan bangsa Amerika. Setelah Presiden Barack Obama berkuasa, terjadi perubahan signifikan kebijakan penggelaran kekuatan militer AS di luar negeri, berupa penghentian perang.

Pada tanggal 22 Juni 2011, setelah terbunuhnya Osama bin-Laden, pimpinan Al-Qaeda di Pakistan, Presiden Obama menyatakan  bahwa negara yang menjadi basis serangan ke daratan AS pada peristiwa 11 September 2001, kini  sudah bukan merupakan ancaman teror terhadap AS. "Gelombang perang telah surut, dan kini sudah saatnya AS membangun negara," tegas Obama. Presiden Obama menegaskan, "Ketika terancam, kita harus merespon dengan kekuatan," katanya. “But when that force can be targeted, we need not deploy large armies overseas.”

Setelah AS menarik pasukannya dari Irak, kemudian terjadi konflik di kawasan Timur Tengah, pemerintah di Irak harus menghadapi gerakan Arab Spring berupa protes sipil, dan gerakan tersebut kemudian merambat ke beberapa negara yang terparah di Suriah. Konflik demi konflik akhirnya menyebabkan gangguan stabilitas keamanan yang serius di negara-negara penghasil minyak itu. Sebagai penyebab kekisruhan di kawasan, hingga kini nampaknya AS akan sulit lepas dari kemelut dan akan terpaksa terus terlibat dan menjadi bagian konflik. Konflik sektarian berkepanjangan itu justru membuat galau pemerintah AS yang kini berbeda pandangan dengan Partai Republik dalam menetapkan kebijakan di kawasan itu. Pertanyaannya, ada sebenarnya dibelakang ini semua?

Memahami Konflik di Timur Tengah

Istilah 'Timur Tengah' mengarah kepada wilayah budaya, jadi tidak mempunyai batas tertentu. Definisi yang umum dipakai yaitu wilayah yang terdiri dari: Bahrain, Siprus, Mesir, Turki, Iran (Persia), Irak, Israel, Yordania, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Arab Saudi, Suriah, Uni Emirat Arab, Yaman dan Palestina. Kadang-kadang dengan memasukkan Afganistan dan Pakistan. Beberapa negara di Afrika Utara juga ada yang di masukkan ke kawasan ini.

Keterlibatan langsung AS dikawasan Timur Tengah dalam pengerahan kekuatan besenjata dalam skala besar terjadi sejak Oktober 2001,  setelah serangan WTC 11 September, Amerika Serikat memulai kampanye perang melawan terorisme di Afghanistan, dengan tujuan menggulingkan kekuasaan Taliban yang dituduh melindungi Al-Qaeda, untuk menangkap Osama bin Laden. Aliansi Utara Afghanistan adalah mayoritas pasukan, dengan dukungan dari AS dan negara-negara NATO antara lain Inggris, Perancis, Belanda, dan Australia. Sandi operasi adalah Operation Enduring Freedom.

Dalam konflik di Afghanistan, pemerintahan Taliban yang digulingkan adalah penganut Sunni, demikian juga Al-Qaeda juga dari Sunni. Setelah Presiden Obama menjabat, sejak 2011 pasukan di Afghanistan mulai ditarik dan diperkirakan pada 2014 akan selesai. Permusuhan terjadi di Afghanistan yang melawan AS terdiri dari Al-Qaeda, Taliban dan kelompok Haqqani.

Konflik kedua berupa perang Irak, dimana AS melakukan invasi ke Irak pada 18 Maret 2003, menjatuhkan pemerintahan Partai Baath  dibawah Saddam Husein. Pemerintahan yang dijatuhkan adalah Muslim Sunni, dan kemudian pemerintahan baru dikuasai oleh Syiah yang dipimpin oleh PM Nauri al-Maliki. AS menyatakan perang Irak selesai pada 15 Desember 2011. Pada 14 Agustus 2014, PM Irak,  al-Maliki dibawah banyak tekanan menyatakan mengundurkan diri, dimana selama ini dia dituduh memonopoli kekuasaan dan mengejar agenda keras pro-Syiah yang telah mengasingkan minoritas Sunni.

Dari beberapa konflik di kawasan itu, sebenarnya apabila dipelajari dengan teliti terutama bersumber dari konflik antara penganut Islam Sunni dengan Islam Syiah. Dari sejarah, ada dua negara pendukung utama, Syiah didukung oleh Iran dan Sunni didukung oleh Arab Saudi. Secara lebih spesifik Thomas L.Friedman mengatakan bahwa ada tiga perang saudara berkecamuk di dunia Arab saat ini yaitu  ;  perang saudara dalam Islam Sunni antara Jihadis radikal dan moderat Muslim Sunni utama dan rezim; perang saudara di seluruh wilayah antara Sunni yang  didanai oleh Arab Saudi dan Syiah didanai oleh Iran; dan perang saudara antara jihadis Sunni dan semua minoritas lainnya di wilayah ini, yaitu Yazidi, Turkmen, Kurdi, Kristen, Yahudi dan Alawi.

Oleh karena itu maka keterlibatan AS selama ini dalam pendudukan Afghanistan dan Irak tanpa sadar telah membuka pintu masuk pengaruh Iran yang Syiah ke seluruh kawasan. Rezim Irak dan Suriah dikuasai oleh Syiah, sehingga para pemberontak lebih berkiblat kepada Islam Sunni. Pada saat itulah muncul ISIS (Islamic State for Iraq and Syria) yang Sunni dan merupakan kelompok berlatar belakang jihadis radikal. ISIS yang kemudian mengganti nama menjadi IS (Islamic State) merupakan fenomena mengagumkan, karena dalam waktu singkat mampu merekrut demikian banyak jihadis baik dari kalangan negara-negara Arab, maupun muslim di belahan dunia lainnya, termasuk dari negara Barat.

Yang kemudian membuat Islamic State menjadi kuat, disebabkan karena banyak mantan tentara Irak (termasuk Jenderal) yang Islam sunni kemudian memutuskan bergabung. Menurut Time, keberadaan mereka ditolak oleh pejabat di pemerintahan Irak yang Syiah. Friedman menyatakan bahwa ISIS muncul sebagai ekspresi ekstrim kebencian oleh satu sisi : Irak dan Suriah Sunni yang merasa dipotong dari kekuasaan dan sumber daya oleh rezim Syiah pro-Iran di Baghdad dan pro-Iran Alawit / rezim Syiah di Damaskus.

Disinilah kemelut sulit yang dihadapi oleh pemerintah Obama dalam memosisikan AS dalam menangani kemelut tersebut. Para insan intelijen dipastikan akan fahamn bahwa ada operasi conditioning di kawasan Timur Tengah, tangan-tangan intelijen banyak bermain. Apakah semua karena persoalan minyak? nampaknya bukan itu inti masalahnya, tetapi sumber pokoknya adalah keberadaan dan keamanan Israel sebagai sekutu AS. Dalam kasus perang roket dengan Hamas di Palestina, Presiden Obama dengan tegas membela Israel. Nah, nampaknya memang realistis apabila operasi destabilisasi Timur Tengah dengan tokoh al-Baghdadi dengan konsep Negara Islamnya  akan menghindarkan Israel dari tekanan dan ancaman negara-negara Arab. Bahkan akan melanjutkan program Israel Raya.

Kebijakan AS dalam Menangani Islamic State

Dalam dua bulan terakhir, eksekutor Negara Islam telah melakukan pemenggalan kepala dua jurnalis asal AS, James Foley dan Steven Sotloff. Si eksekutor yang beraksen Inggris dengan tegas menyatakan bahwa apabila AS terus membom IS, maka mereka akan terus mengarahkan pisau ke leher orang Amerika. Eksekusi itu direkam dalam video dan kemudian diunggah ke Youtube. Itulah perang psikologis berbentuk teror yang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut bagi warga AS.  Kemajuan pejuang militan IS, kini hanya bisa agak terbendung dengan serangan udara AS. Presiden Obama ditekan agar mengambil langkah pengamanan warganya. Muncul tuduhan pasukan khusus AS tidak mampu menyelamatkan dua jurnalis itu.

Mike Rogers, Perwakilan dari Partai Republik, sebagai ketua Komite Intelijen mengeritik  Presiden Obama dan mengatakan  bahwa  "Kita (AS) tidak memiliki strategi sama sekali" yang secara efektif menghadapi Negara Islam di Irak dan Suriah, atau ISIS. Dikatakannya bahwa Obama terlalu lambat mengambil tindakan. Rogers  mengatakan kepada "Fox News Sunday" dengan keras, “this ‘don’t-do-stupid-stuff’,  policy isn’t working.” 

Menanggapi kritikan tersebut, nampaknya Presiden Obama tetap bersiteguh dengan pendapatnya, bahwa Islamic State bukan merupakan ancaman keamanan nasional AS, tidak akan dapat mencapai mainland. Prinsip  that force can be targeted tetap dipegang teguh, menurut Obama kemelut di Irak dan Suriah  cukup ditangani dengan dukungan terbatas tanpa pengerahan kekuatan seperti masa lalu. Obama menginginkan bahwa masalah di Irak harus diselesaikan oleh bangsa Irak sendiri, dan harus dibentuk pemerintahan yang merupakan kombinasi antara Islam Syiah, Sunni dan Kurdi.

Akan tetapi nampaknya keinginan Obama akan sulit direalisasikan di Irak. Pembagian kekuasaan tidak akan tercapai dengan mudah di negara di mana kekerabatan dan loyalitas sektarian masih menguasai semua yang terlibat. Menarik yang disampaikan Friedman, dimana pendekatan yang dipimpin George W. Bush saat melakukan serangan ke Irak, pertama,  tanpa didukung oleh pasukan yang cukup untuk mengontrolnya. Kedua, AS tidak memahami  benar dinamika sektarian antara Syiah-Sunni Irak. Ketiga,  dalam menghancurkan rezim Sunni Taliban di Afghanistan dan rezim Baath Sunni di Irak, AS telah menghancurkan dua musuh bebuyutan Iran dan dengan demikian membuka jalan bagi ekspansi besar pengaruh regional Iran. AS harus mewaspadai Iran dengan program nuklirnya yang sangat berbahaya dan akan dapat merubah keseimbangan kekuatan di kawasan.

Dari beberapa fakta serta analisis diatas, terlihat bahwa walau sebagai bangsa yang kuat dan besar, masih terdapat celah kelemahan dan kerawanan bangsa Amerika dalam melaksanakan politik luar negerinya dengan pemikiran pre-emtive strike. Kerawanan AS disebabkan keinginan elit politik serta pemimpin masa lalunya terlibat terlalu jauh dalam menerapkan kebijakan politik luar negerinya.

Kini terlihat bahwa AS sangat membatasi pengerahan kekuatan secara besar ke wilayah Timur Tengah. Kebijakannya sangat berbeda dengan masa lalu. Konsep organisasi intelijen P2OG (“Proactive Pre-Emptive Organization Group”), dengan tugas melakukan operasi-operasi intelijen atas dasar “pukul dahulu urusan belakang” (Frank Morales, 2005) kini sudah tidak dilakukan lagi. Pertanyaannya apakah kemampuan AS kini menurun atau adanya kesulitan dan keterbatasan  di dalam negerinya yang belum terbuka ke publik. As pernah mengancam akan menyerang Suriah apabila digunakan senjata kimia, pada kenyataannya juga tidak dilakukan. Yang dilakukan hanya pengiriman peralatan militer eks operasi di Afghanistan serta dari gudang di Libya. Inilah pertanyaan yang tersisa.

 Presiden Obama kini harus mencuci piring kotor dengan segala konsekwensi baik citra maupun resiko lain yang harus diperhitungkan. Jelas sulit menangani kawasan Timur Tengah yang demikian mudah bergejolak dan sangat dipengaruhi dengan fanatisme antara Sunni dan Syiah. Kebijakan Obama yang menarik pasukan inti dari kawasan ke home base dan menggeser kekawasan strategis lainnya bukan sebuah jalan keluar yang cantik. Tanggung jawab AS yang telah memporak porandakan kawasan pada masa lalu akan sulit diperbaiki dalam waktu yang singkat.

Apabila kawasan dilepas begitu saja, maka kawasan akan semakin hancur. Satu-satunya jalan adalah melakukan pendekatan dan upaya perdamaian diantara mereka yang berseteru. Masa kini, negara lain sulit untuk didikte, tetapi lebih baik diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya. Liga Arab perlu diberi tanggung jawab lebih besar untuk menyelesaikan kemelut. Jadi intinya, bukan mengirim pesawat tempur untuk membom, tetapi misi perdamaian akan lebih dibutuhkan. Persoalannya apakah bangsa AS yang katanya besar dan kuat itu mau? Mungkin negara-negara dengan penduduk muslim besar di dunia seperti Indonesia, Malaysia, dan lainnya perlu dilibatkan sebagai pasukan perdamaian.

Bangsa lain akan ikut berperang dan terlibat perang apabila mereka diajak perang. Amerika memang harus mulai melakukan seperti apa yang dikatakan Presiden Obama pada 22 Juni 2011,  "Gelombang perang telah surut, dan kini sudah saatnya AS membangun negara." Tanpa perdamaian di Timur Tengah, warga AS akan tidak aman dimanapun mereka berada, banyak jihadis radikal yang akan tetap mengancam mereka. Selain itu dunia akan bergetar apabila faham negara Islam terus menyebar bak kanker.  Semoga bermanfaat tulisan Old Soldier ini.

Penulis : Air Chief Marshal (Ret) Prayitno Ramelan, Intelligence Analist www.ramalanintelijen.net

This entry was posted in Politik. Bookmark the permalink.