Perebutan Citra Soal BBM, BLSM, Pak SBY Pemenangnya

18 June 2013 | 2:02 pm | Dilihat : 406

Demo menolak kenaikan BBM oleh Mahasiswa (foto : Uniqpost.com).

Tadi malam masyarakat disuguhi sebuah bukti bahwa proses demokrasi dalam pengambilan keputusan telah dilakukan oleh para wakil rakyat di DPR Senayan. Walaupun etelah melalui proses voting, rapat paripurna DPR akhirnya menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN-P 2013 menjadi UU. Juga dipastikan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan naik, yang diikuti oleh pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Tercatat empat fraksi yang menyatakan penolakannya, yaitu Fraksi PKS, Fraksi PDI-P, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Hanura, dengan jumlah suara 181. Sementara itu, lima fraksi setuju dengan pengesahan, yaitu Fraksi PAN, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PPP, dan Fraksi PKB, dengan jumlah suara 338. Dari proses tersebut, terlihat bahwa Partai Demokrat masih mampu mengontrol koalisi yang dibangunnya sejak pemilu 2009, walau Fraksi PKS dalam voting melakukan pembelotan. Hal ini membuktikan dalam sebuah proses politik, yang pasti kesetiaan antara satu partai kepada partai lain lebih kepada sebuah kepentingan belaka. Pertemanan lebih bersifat semu.

Dalam kasus kenaikan BBM dan program pemberian BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) kepada rakyat yang dinilai susah dan miskin, dinilai oleh banyak fihak (khususnya yang menolak), sebagai permainan sinterklas dan bagian pengambilan hati rakyat. Pemerintah terpaksa mengurangi subsidi BBM, harga BBM akan dinaikkan menjadi Rp 6.000 per liter. Kenaikan akan mengurangi subsidi yang akan terus membengkak hingga di atas Rp 200 triliun, diharapkan akan  menutup defisit dan menstabilkan ekonomi. Hingga triwulan I/2013, neraca perdagangan masih defisit sementara inflasi terus meroket, yang menggerus laju pertumbuhan.

Kenaikan harga BBM bukan hanya sekali ini saja diberlakukan. Selama pemerintahan Presiden SBY, pemerintah telah enam kali menaikkan dan menurunkan harga BBM. Tercatat 1 Maret 2005, pemerintah menaikkan harga Bensin Premium 32,6 % menjadi Rp 2.400/liter, Minyak tanah naik 214,3% menjadi Rp 2.200/liter, Solar naik 11,11% menjadi Rp 2.100/liter. Tanggal 1 Oktober 2005, Minyak tanah naik 87,5% menjadi Rp 4.500/liter, Minyak Tanah turun 9,1% menjadi Rp 2.000/liter, Solar naik 104,8% menjadi Rp 4.300/liter. Tanggal 24 Mei 2008 Bensin Premium naik 33,3% menjadi Rp 6.000/liter, Minyak Tanah naik 25% menjadi Rp 2.500/liter, Solar naik 27,9% menjadi Rp 5.500/liter. Tanggal 1 Desember 2008 Premium turun 8,8% menjadi Rp 5.500/liter, Minyak Tanah tetap di harga Rp 2.500/liter, Solar tetap diharga Rp 5.500/liter. Tanggal 15 Desember 2008, Premium turun 9,10% menjadi Rp 5.000/liter, Minyak Tanah tetap Rp 2.500/liter dan Solar turun 12,7% menjadi Rp 4.800/liter. Tanggal 15 Januari 2009, Premium turun 10% menjadi Rp 4.500/liter, Minyak tanah tetap Rp 2.500/liter dan Solar turun 6,25% menjadi Rp 4.500/liter (Sumber Setneg).

Dukungan partai koalisi seperti yang disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar, Ahmadi Noor Supit (Ketua Bangar DPR), yang mengatakan "Kalau pemerintah menargetkan jumlah orang miskin pada tahun 2013 sebanyak 10,5 juta orang, akan bertambah menjadi 14,5 juta orang miskin,"katanya. "Kalau pemerintah menargetkan jumlah orang miskin pada tahun 2013 sebanyak 10,5 juta orang, akan bertambah menjadi 14,5 juta orang miskin," tambahnya. Untuk menyelamatkan orang miskin, keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi terhadap kelangsungan hidup warga kurang mampu harus ditahan dengan memberikan bantuan langsung berupa BLSM dan beras bersubsidi untuk masyarakat miskin (Raskin).

Nah, apa yang diributkan para parpol dalam kaitan kenaikan harga BBM bersubsidi serta pemberian BLSM? Parpol koalisi yang menyetujui pemberian BLSM kini agak khawatir, yang akan diuntungkan mendapat apresiasi dari masyarakat dengan adanya BLSM dan Raskin adalah Partai Demokrat sebagai partai pemerintah. Golkar menginginkan pemberian BLSM melalui pemda (dengan pertimbangan banyak kepala daerah berasal dari Golkar). PKS walau tidak setuju kenaikan BBM, menginginkan penyampaian BLSM melalui Menteri Sosial, ini jelas karena Mensos berasal dari PKS. Disini terlihat perebutan posisi dan momentum menjelang pemilu 2014 diantara parpol koalisi. Sementara bagi PDIP, Hanura dan Gerindra lebih kepada tidak menyetujui kebijakan kenaikan BBM.

Direktur Eksekutif LSI Toto Izul Fatah mengatakan, hasil survei terakhir LSI, sekitar dua bulan lalu Partai Demokrat terus mengalami kemerosotan elektabilitas yang cukup signifikan dengan sekitar 10%. Termasuk pada saat diambil alih oleh SBY. Menurutnya, fakta survei justru membuktikan duet bapak- anak, SBY dan Ibas, ternyata tidak cukup mujarab bisa mengangkat elektabilitas Partai Demokrat. Dalam situasi yang seperti itu, kata Toto, Partai Demokrat hampir sulit bangkit kembali jika hanya mengandalkan figur SBY. “Yang bisa mendongkrak partai tersebut hanya program pemerintah yang bersifat populis dan beraroma belas kasihan kepada rakyat. Misalnya dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) atau melalui bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) seperti yang sebentar lagi akan digulirkan,” katanya kemarin.

Jika program itu lancar, pihak pertama yang akan menuai berkah dari program itu adalah Presiden SBY sebagai ketua umum Partai Demokrat. Dengan program itu, kata dia, citra positif mayoritas masyarakat bawah kepada Presiden SBY akan berdampak pada elektoral positif partai. “Dan inilah yang dulu pernah sukses mengantar partai ini menjadi pemenang Pemilu 2009, dan menjadikan SBY terpilih kembali sebagai presiden kedua kali,” ujarnya.

Nah, kita melihat sebuah langkah politik cerdas dari Pak SBY, upaya penyelamatan negara yang memang harus dan wajar dikerjakan, dilain sisi justru akan menguntungkan citra diri dan partainya. Sementara parpol-parpol lainnya seperti biasanya  tidak akan berdaya dan mau tidak mau terpaksa  mengikuti kemauannya. Inilah strategi politik yang tidak dimiliki oleh elit-elit parpol lainnya. Dalam ilmu intelijen disebut 'conditioning' dan sukses. Buktinya, BBM sudah diputuskan akan naik, BLSM dan Raskin tetap akan diberikan melalui proses keputusan politik demokratis yang tidak terbantahkan. Demo yang berlangsung dapat dinetralisir aparat keamanan. Itulah kemampuan membaca situasi dan kondisi dari Pak SBY. Parpol yang lainnya, entahlah.

Oleh : Prayitno Ramelan (www.ramalanintelijen.net)

  Artikel Terkait :  

- Keliru bila Meng-"underestimate" SBY dan Partai Demokrat pada 2014, http://ramalanintelijen.net/?p=6821

 

- Lembaga Survei; Elektabilitas Demokrat dan PKS Terus Turun, http://ramalanintelijen.net/?p=6414

 

- Kekuatan SBY di 2014 dan Strategi Sun Tzu, http://ramalanintelijen.net/?p=6297

 

- Akan runtuhkah Partai Demokrat pada 2014? http://ramalanintelijen.net/?p=5807

 

 

           
This entry was posted in Politik. Bookmark the permalink.