Kucing Gering di Partai Demokrat itu kini Pincang

Pada bulan Juli 2011 penulis membuat sebuah artikel dengan judul 'Kucing Gering di Partai Demokrat.' Istilah tersebut penulis dapat dari pakar politik yang tangguh dan sudah almarhum, mantan Menhan Matori Abdul Djalil. Link tulisan,  http://ramalanintelijen.net/?p=2576. Ilmu kucing gering merupakan ilmu politik tradisional tetapi patut difahami oleh para politisi muda. Tidak ada di buku pelajaran politik, tetapi lebih kepada pemahaman yang berasal dari pengalaman.

Menurut Pak Matori, dalam berpolitik seorang politisi muda atau yang baru terjun berpolitik, apabila bergabung dalam sebuah partai politik harus bersikap sebagai seekor kucing. Maksudnya kalau masih jadi kucing ya jangan mengaum dan bersikap seperti macan. Tetap saja jadi kucing yang manis, baik, bisa menjaga sikap kepada pemilik rumah, khusus di politik, mampu menjaga sikap dan etika kepada si pendiri parpol tempat dia ikut berkiprah.

Apabila dia masih sekelas kucing, jangan bersikap dan mengaum seperti macan, si pemilik rumah akan kesal, terganggu dan bisa marah. Bisa-bisa si kucing akan dilempar sandal dan pincang. Nanti kalau dia sudah benar-benar berubah wujud menjadi macan maka barulah mengaum, maka orang di sekelilingnya akan takut. Jadi lebih baik kalau dia menjadi kucing sakit, dan bersembunyi dibawah meja.

Kasus kucing politik kini mewarnai gejolak di parpol yang akan maju dalam pemilu 2014 nanti. Kemelut pertama terjadi di Partai NasDem, dimana Surya Paloh, si pemilik rumah mengambil mandat ketua umum. Hary Tanoe protes dan bersikap keras, mengaum dan menyatakan meninggalkan NasDem. Surya Paloh menyatakan pengaruhnya kecil, mempersilahkan kalau mau mundur.  Demikian juga dengan beberapa pengurus lainnya. Tegas kira-kira begitulah sikap Surya Paloh. Kini dia bahkan mampu menarik dua mantan petinggi TNI bintang empat ke NasDem serta beberapa tokoh parpol dan ormas lainnya.

Kasus politik yang juga hangat kemudian terjadi di Partai Demokrat. Beberapa petingginya meminta Pak SBY (pemilik rumah) untuk membereskan turunnya elektabilitas partainya yang kini berada di angka 8,3 persen. Anas Ketua Umum Partai Demokrat menunjukkan sikap melakukan perlawanan dengan mengandalkan kekuatan pengurus arus bawah. Misalnya dengan menggelar pertemuan dengan beberapa pengurus DPD/DPC PD saat para Ketua dan Dewan Pembina PD mengadakan pertemuan. Sementara lima petinggi yang menduduki jabatan  menteri mengandalkan pengaruh Pak SBY  sebagai Ketua Dewan Pembina yang juga merangkap Ketua Majelis Pertimbangan PD.

Dalam keputusannya Ketua Majelis tinggi  menggunakan kekuasaannya melucuti kewenangan Anas sebagai ketua umum DPP Partai Demokrat. Dalam jumpa pers di Puri Cikeas, Bogor, seusai mengadakan pertemuan dengan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat plus, Ketua Majelis Tinggi  itu juga menyatakan mengambil alih partai. Dia menegaskan, keputusan Majelis Tinggi partai mutlak diindahkan dan dijalankan. Bagi yang tidak menjalankan akan diberikan sanksi organisasi yang tegas.

SBY menegaskan, “Termasuk bagi yang tidak nyaman dengan kondisi elektabilitas Demokrat yang menurun sekarang ini dan atau yang tidak suka dengan kebijakan dan penyelamatan partai yang dipimpin Ketua Majelis Tinggi (MT) partai kita persilakan untuk meninggalkan partai disertai ucapkan terima kasih dan posisi yang ditinggalkan akan segera kami isi dengan pejabat partai yang baru,” katanya.

Terhadap Anas Urbaningrum (AU),  untuk sementara waktu diberi kesempatan untuk menyelesaikan kasus hukumnya di KPK. Dalam konperensi pers SBY selaku Ketua Majelis Tinggi PD menyatakan, “Kepada Ketua Umum Partai Demokrat Saudara AU yang tetap menjadi wakil ketua Majelis Tinggi partai, sementara saya memimpin langsung gerakan penataan pembersihan dan penertiban partai ini, saya berikan kesempatan untuk lebih memfokuskan diri untuk menghadapi dugaan masalah hukum yang ditangani KPK. Dengan harapan keadilan benar-benar tegak dan tim hukum Demokrat siap untuk memberikan bantuan hukum,” katanya.

Dari pernyataan Pak SBY tersebut, terlihat bahwa pengambil alihan dalam tubuh Partai Demokrat apabila di militer adalah wewenang Kodal (komando dan kendali).  Oleh SBY disebutkan Anas sebagai Ketua Umum tetap menjadi wakil Ketua Majelis Tinggi PD. Sementara sebagai Ketua MT-PD, SBY memimpin langsung gerakan penataan, pembersihan dan penertiban, Anas diberi kesempatan lebih memfokuskan diri pada upaya menghadapi dugaan masalah hukum di KPK.

Melihat dari struktur organisasi Partai Demokrat, maka jelas tergambar bahwa Majelis Tinggi posisinya membawahi Dewan Pembina, Ketua Umum dan Dewan Kehormatan. Jadi Anas kini adalah Ketua Umum yang ditepikan sementara SBY melakukan pembersihan dan penataan dengan tujuan memperbaiki elektabilitas. Disini SBY tidak memberhentikan Anas, hanya memangkas sementara wewenangnya dan Anas berkonsentrasi menyelesaikan urusannya dengan KPK. Maksud SBY positif bagi PD, karena apabila Anas masih aktif penuh sebagai Ketua Umum dan mendadak dia ditetapkan menjadi tersangka (dipakaikan baju putih KPK) maka dikhawatirkan citra Partai Demokrat akan semakin anjlok.

Nah, apakah Anas tetap akan berdiam diri? Nampaknya tidak, dia beserta beberapa pengurus DPP sehari setelah dipinggirkan tetap mengunjungi acara ke DPC PD di Banten dan mengatakan masih tetap sebagai Ketua Umum. Kemudian menurut Radamsyah (teman Anas di HMI) saat mengunjungi Anas menyatakan pesan Anas di media elektronik, agar membaca kisah wayang Mahabarata. Ini artinya memang Anas nampaknya sudah kepalang basah, dia tetap confident dan mengatakan berpegang kepada konstitusi partai.

Anas indikasinya  akan tetap melawan keputusan Pak SBY. Dia lupa bahwa dia hanya ikut bergabung di PD dan mendapat perlindungan dari masa lalunya. Dia juga lupa kalau Pak SBY adalah penggagas, pendiri, Ketua Majelis Tinggi (MT) sekaligus  Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Selain itu dalam kedudukannya sebagai presiden, bargaining power serta bargaining position-nya sangat kuat.

Penulis agak khawatir dengan sikap Anas, bukannya berbaik sangka dengan SBY, dia secara halus mengingatkan kisah Mahabrata, dimana perang Bharata Yudha (perang saudara) bisa terjadi apabila dia dibohongi oleh politisi Sengkuni.   Jalannya kini sudah dikunci, dan dengan tegas SBY sudah menentukan koridor, bagi yang tidak menjalankan keputusannya dipersilahkan mengundurkan diri atau dipecat. Disini terbukti teori Kucing Gering Pak Matori Almarhum berlaku, kini kucing yang mencoba mengaum bak singa telah dilempar sandal, sudah agak pincang.

Teorinya tentang politik para Sengkuni tidak ada pengaruhnya. Yang lebih parah, apabila Anas kemudian ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Keputusan Ketua Majelis Tinggi jelas tidak asal bicara begitu saja. Penulis yakin, informasinya cukup akurat,  mempersilahkan Anas berkonsentrasi menyelesaikan urusannya dengan KPK. Penulis perkirakan ada informasi tertutup kearah itu. Apabila benar, maka si kucing tidak hanya dilempar sandal, tetapi bisa  terlempar keluar rumah seperti yang terjadi dengan beberapa politisi bermasalah lainnya.

Anas memang pintar, tetapi berat baginya apabila nekat berada di front terbuka melawan SBY yang masih menjadi presiden. Selain itu di masyarakat citranya sudah dilunturkan oleh media yang terus memborbardirnya dengan berita negatif. Dia akan dijadikan konsumsi 'gurih' dari  media yang memang menanti dijadikan tersangka oleh KPK.  Mari kita tunggu babak menentukan itu. Nampaknya  dia tidak lama lagi bisa menjadi tersangka, bisa dalam korupsi berat ataupun yang lebih enteng gratifikasi mungkin. Itupun sudah cukup bagi lawan politiknya.

Prayitno Ramelan, www.ramalanintelijen.net