Rapim TNI – Polri 2012 dan Pentingnya Komunikasi

Rapim TNI dan Polri 2012 adalah sebuah upaya pimpinan negara, TNI dan Polri dalam rangka menyinergikan dua pelindung negara TNI dan Polri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Rapim yang dilaksanakan di STIK (Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian) pada hari Jumat (20/1/2012) tersebut, diikuti oleh sekitar 402 perwira yaitu 173 anggota TNI dan 229 anggota Polri. Hadir pada Rapim tersebut, Menkopolhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menkumham Amir Syamsuddin, dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

Presiden SBY meminta TNI dan Polri meningkatkan sinergi diantara mereka. Hal ini sesuai dengan tema Rapim yaitu "Melalui Rapim TNI dan Polri Tahun 2012, Kita Tingkatkan Sinergitas TNI dan Polri Guna Menjaga Keutuhan NKRI". Tujuan Rapim ini, kata Presiden, untuk meningkatkan kinerja dan prestasi dalam menjalankan tugas negara. "Saya berharap hal ini dapat dijalankan dengan baik," kata Presiden dalam arahannya.

Presiden juga menegaskan kepada TNI dan Polri untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran. Salah satunya untuk memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari TNI. "Gunakan anggaran yang dialokasikan negara yang jumlahnya cukup besar dan cegah terjadi penyimpangan, ” kata Presiden. Ditekankan bahwa kekuatan pertahanan dan perang Indonesia tertinggal sangat jauh dibandingkan dengan negara-negara sahabat.

Presiden juga meminta agar pengelolaan anggaran di Polri bisa dilakukan dengan baik. “Buat prioritas yang baik termasuk konsep yang benar menyangkut personel yang sudah saya setujui. Penambahan personel harus disebar di tempat yang diperlukan,” katanya. Presiden menyatakan bahwa era demokrasi dan kebebasan saat ini sedang mencari kematangan sehingga banyak terjadi misinformasi maupun disinformasi. Karena itu, dia berharap agar Polri mampu memfokuskan diri dalam menjalankan tugasnya seperti yang diamanatkan bangsa dan negara.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menambahkan akan meningkatkan sinergitas antara TNI dan Polri tahun ini. Pihaknya juga akan memperbaiki aturan dan melakukan terobosan perbantuan TNI kepada Polri.  Panglima TNI menyatakan, kedepan akan memperbaiki terutama masalah-masalah soal petunjuk- petunjuk atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan TNI kepada Polri.

Itulah inti dari Rapim TNI dan Polri tahun 2012 ini. Jelas Rapim kedua kekuatan pelindung bangsa dan negara ini mengacu kepada penilaian intelijen strategis dari TNI, seperti yang disampaikan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI dalam Rapim TNI yang digelar pada tanggal 18-19 Januari 2012 lalu. Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengingatkan TNI agar tetap meningkatkan kewaspadaan menjelang tahun 2014. Pasalnya, dalam tiga tahun ke depan, eskalasi politik Indonesia diprediksi makin memanas menjelang pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres).

Selanjutnya dikatakan Menhan, eskalasi politik semakin tinggi sangat memengaruhi kondisi pertahanan negara. "Karena itu, mensyaratkan fungsi pertahanan negara yang maksimal karena tantangannya akan semakin kompleks ke depan," kata Purnomo. Sementara Panglima TNI Agus Suhartono  mengatakan, berdasarkan kepada perkembangan kondisi nasional dan lingkungan strategis saat ini, serta kecederungannya pada 2012,   "Persepsi ancaman yang potensial maupun faktual berada pada isu politik dan ekonomi nasional."

Agus Suhartono menambahkan, masalah bencana alam, dampak pemanasan global, aksi kelompok radikal, konflik horizontal, dan gerakan separatis maupun perbatasan, berdampak pada kebijakan penetapan skala prioritas pembangunan TNI.

Nah, itulah pandangan pokok atau perkiraan intelijen strategis dalam beberapa tahun kedepan, khususnya menjelang akan dilaksanakannya Pemilu pada 2014 nanti. Oleh karena itu baik TNI maupun Polri bersama akan memperbaiki semangat dan etos kerja serta menyinergikan kedua kekuatan pertahanan dan keamanan serta kamtibmas dalam melindungi dan menjaga keutuhan NKRI.

Terlihat TNI diberikan ruang oleh negara untuk membangun kekuatan, untuk meningkatkan kemampuan pertahanan yang oleh pimpinan nasional dinilai semakin jauh tertinggal dari negara sahabat atau negara sekeliling. Dari sisi kerawanan, persatuan antara TNI-Polri terletak pada bagaimana kedua kekuatan tersebut dapat dipersatukan dan disinergikan agar dapat mengantisipasi ancaman atau kemungkinan ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan terhadap bangsa dan negara.

TNI akan mengambil terobosan bagaimana dapat membantu Polri menangani kondisi carut marut situasi keamanan yang sudah berada pada titik terjadinya konflik horizontal baik pada level elite, midle class ataupun dikalangan masyarakat bawah. Semakin tidak tertangani konflik, tersebut maka Polri akan semakin sulit menghadapinya tanpa bantuan TNI. Jelas disini masalah 'ego' yang harus dihilangkan. Kebanggaan serta kemampuan semu yang harus disadari bersama. Polri mendapat arahan Presiden untuk menambah kekuatan personil, karena memang jumlah anggota dibandingkan luas wilayah dan jumlah penduduk tidak seimbang.

Presiden sudah tegas menyampaikan bahwa era demokrasi dan kebebasan saat ini sedang mencari kematangan sehingga banyak terjadi misinformasi maupun disinformasi. Kita selama 13 tahun melaksanakan reformasi, tetapi nampaknya masa transisi masih menjadi momok kita bersama untuk bersatu agar dapat ditemukan formula yang tepat dan menjadi matang. Bentuk demokrasi yang dikehendaki dan sesuai bagi bangsa Indonesia.

Hal lain yang penulis yakin sangat difahami para abdi negara tersebut adalah pengaruh globalisasi. Kini, globalisasi merupakan arus kekuatan yang dampaknya tidak dapat dielakkan oleh negara manapun di dunia. Globalisasi telah membawa berbagai peluang besar bagi kemajuan perekonomian negara-negara yang dapat memanfaatkannya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi pada kenyataannya juga memiliki dampak yang merugikan, khususnya bagi negara-negara yang belum atau kurang mampu memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

Beberapa topik-topik global pada agenda internasional cenderung membahas isu-isu yang menyangkut hak asasi manusia (HAM), intervensi humaniter, demokrasi dan demokratisasi, “good governance” dan anti-korupsi, lingkungan hidup, masalah tenaga kerja, kejahatan transnasional seperti terorisme dan lainnya. Sementara lingkungan strategis kawasan disekitar Indonesia, khususnya Asia Tenggara dan Laut China Selatan sangat perlu diikuti dengan seksama.

Kecurigaan AS terhadap ulah China yang akan menguasai jalur utama lintas internasional di Kawasan Laut China Selatan dinilai merupakan potensi ancaman masa mendatang. Karena itu secara perlahan kubu, China dan Korea Utara akan menghadapi Kubu AS, Australia, Jepang dan Korea Selatan pada beberapa tahun kedepan. Disinilah, Indonesia harus menyadari bahwa selemah apapun, modernisasi alutsista merupakan sebuah kebutuhan yang tidak boleh diabaikan. Terlibat ataupun tidak dalam sebuah konflik, unsur pertahanan harus mampu menjadi benteng yang harus diperhitungkan oleh siapapun.

Nah, pimpinan TNI-Polri sebagai sokoguru yang bertanggung jawab keamanan dan keselamatan dalam mempertahankan NKRI nampaknya mulai menggeliat. Masalah yang dihadapi adalah arus kebebasan didalam negeri yang kini semakin bebas menekan pemerintah. Sebagai contoh kebutuhan TNI AD yang mengajukan pembelian tank Leopard bekas pakai dari Belanda kini menjadi polemik berkepanjangan. Tidak perlu ada rasa sakit hati, yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengomunikasikannya.

Jadi menurut penulis, apapun masalahnya, baik masalah pertahanan, keamanan, politik, ekonomi, naiknya harga BBM, atau apapun di Indonesia, yang dibutuhkan hanyalah 'komunikasi.' Itulah kelemahan bangsa ini setelah mereformasi dirinya. Sangat sulit berkomunikasi satu dengan lainnya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan membuka hati kita semua agar mau berkomunikasi satu dengan lainnya dengan santun dan bijak, Amin. Prayitno Ramelan (www.ramelanteddy.com )