Kerusuhan Priok Bisa Berimbas Kelain Tempat

Kemarin siang, Kamis (15/4) penulis menonton pertemuan yang dilakukan di kantor Gubernur DKI Jakarta untuk membahas kekisruhan dan kerusuhan yang terjadi di kawasan sekitar makam  Al Arif Billah Hasan bin Muhammad Al Haddad atau dikenal sebagai Mbah Priok di Koja. Dalam pertemuan  yang dihadiri  Wagub DKI Jakarta Prijanto, Anggota DPD AM Fatwa, perwakilan ahli waris Habib Alwi, Direktur Pelindo II RJ Lino,  pengacara ahli waris, Yan Djuanda, Ketua Front Pembela Islam Habib Rizieq, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma`ruf Amin. Pertemuan mediasi keseluruhan berjumlah sekitar 100 orang. Dalam pertemuan telah didapat kata sepakat antara pemda DKI, Pelindo dan Ahli Waris Mbah Priok melalui kuasa hukumnya. Sebagai saksi adalah MUI Jakarta, Komnas HAM dan Front Pembela Islam.

Pertemuan dilakukan setelah terjadinya bentrok antara masyarakat yang meradang dan marah dengan Satpol PP pada Rabu (14/4) saat kawasan makam Mbah Priok akan ditertibkan. Dalam kerusuhan tersebut jatuh korban tiga orang anggota Satpol PP tewas, sementara sekitar 130 orang dari Satpol PP dan masyarakat menderita luka berat dan ringan. Puluhan mobil patroli Satpol PP, dua unit escavator, satu unit mobil Polres Jakarta Utara dan satu unit mobil water canon Brimob juga ikut dibakar massa. Kerusuhan yang dimulai hari Rabu pagi baru reda pada Kamis pagi.

Dengan terjadinya kerusuhan yang menunjukkan bagaimana kemarahan rakyat terhadap aparat pemerintah, tercermin tidak adanya rasa takut sedikitpun. Terlepas dari siapa yang benar ataupun yang salah, yang perlu di waspadai, kerusuhan berdarah ini adalah sebuah fenomena yang sangat serius pada era demokrasi setelah reformasi 1997. Kerusuhan yang diliput secara luas dari menit kemenit oleh media elektronik jelas akan memberikan dampak buruk terhadap citra dan kewibawaan petugas dan aparat pemerintah.

Jumlah massa yang lebih banyak telah menyebabkan jatuhnya korban tewas dikalangan aparat. Aparat yang menjadi bulan-bulanan massa dan terkepung di kawasan dermaga hanya bisa diungsikan melalui jalur laut. Kerugian kemudian bertambah setelah aparat keamanan menarik diri dan terjadinya  tindak anarkis masyarakat dengan membakar mobil dinas baik Satpol PP maupun Polri. Seakan-akan hukum sudah tidak berlaku di kawasan Koja, rakyat bebas berbuat semaunya, merusak, membakar dan mempreteli onderdil mobil tersebut.

Dari diskusi terbuka dibawah pimpinan Wagub DKI, terlihat bagaimana pihak kuasa hukum ahli waris menyatakan bahwa mereka sejak 2004 menjadi tidak berdaya dengan ulah serta keputusan Pelindo II yang dibantu aparat Pemda hingga keluarnya keputusan penertiban dan pelaksanaan eksekusi pada Rabu pagi tersebut. Nampak para pejabat pemerintah dalam diskusi tersebut tidak berdaya menjawab dan bahkan terlihat seakan mengambil hati hadirin yang umumnya menolak eksekusi. Semua sangat terlihat berbeda keputusannya sebelum terjadinya kerusuhan, dimana menurut kuasa hukum ahli waris Yan Djuanda, bahwa kawasan makam akan dikecilkan dan para peziarah akan dibatasi waktu berkunjung ke makam tersebut.

Melihat diskusi yang digelar, nampaknya masih ada tuduhan arogansi  terhadap Pelindo II selama ini. Nah, kini arogansi dan sikap kurang profesionalnya para pejabat tersebut mendapat hukuman berat yaitu ditentang dengan kemarahan fisik oleh masyarakat luas. Para pejabat pemerintah itu tidak "alert" dan memandang enteng kegiatan ritual keagamaan masyarakat di kawasan Mbah Priok. Mereka hanya memikirkan kepentingan standar tugas mereka. Disini bukan urusan bangunan liar yang menjadi pokok persoalan, tetapi yang mereka sentuh adalah masalah keyakinan masyarakat. Ini kekeliruan para pejabat tersebut. Kerusuhan yang terjadi atau dapat dikatakan semacam "small people power," jelas sedikit banyak akan mengakibatkan semakin lebarnya jurang pemisah antara pemerintah dengan rakyatnya. Disinilah kemudian yang menjadikan Presiden SBY menjadi prihatin dan marah. Beliau Rabu malam (14/4) mengatakan bahwa soal makam mbah Priok status quo dan meminta proses penggusuran dihentikan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait serta melakukan pendekatan kepada masyarakat. Presiden kembali menyayangkan peristiwa seperti ini terjadi ketika melakukan penertiban. "Ini kesempatan sekali lagi, seperti yang pernah saya sampaikan berkali-kali, baik kepada provinsi maupun kabupaten, untuk memilih cara atau pendekatan yang baik dalam melakukan penertiban meskipun secara hukum benar, tetap tidak tepat untuk dipaksakan," katanya.

Setelah Presiden memberikan teguran, maka terjadilah pertemuan yang dipimpin Wagub Prijanto tersebut, yang menghasilkan sembilan poin. Poin pertama, posisi makam Habib Hasan bin Muhammad al-Hadad tidak akan dipindah atau digusur. Kedua, semua infrastruktur makam seperti gapura dan pendopo akan dipindah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. "Pertemuan akan diadakan kembali oleh kedua belah pihak yang akan membahas posisi dan desain gapura dan pendopo tersebut sehingga proses peti kemas di pelabuhan sesuai dengan standar internasional," kata Wagub.

Ketiga, sisa tanah akan diselesaikan kedua belah pihak secara kekeluargaan. Keempat, kasus kekerasan yang tejadi saat insiden Priok akan diselediki dan diadili sesuai hukum yang berlaku."Pelanggaran akan diadili sesusai hukum, siapa yang terbukti melanggar akan mendapatkan sanksi," kata Wagub. Kelima, perlunya diikutsertakan tokoh masyarakat dan ulama untuk menyelesaikan permasalahan yang berbau agama. Keenam, PT Pelindo telah setuju menuangkan kesepakatan itu secara tertulis. "Perusahaan Pelindo telah setuju menuangkan kesepakatan hitam di atas putih," katanya. Poin ketujuh, proses administrasi diantara kedua belah pihak akan ditembuskan ke Komisi A DPRD DKI Jakarta. Kedelapan, pemerintah daerah DKI dan PT Pelindo akan memperhatikan pihak-pihak yang menjadi korban atas insiden kemarin (Rabu,14/4). Terakhir kesembilan, Pertemuan lanjutan kedua belah pihak akan dilakukan di gedung Komnas HAM.

Demikian sedikit pembahasan tentang kerusuhan di Koja yang dinilai sangat memprihatinkan. Kini yang sangat perlu mendapat perhatian bersama adalah, dibutuhkannya sikap profesionalisme bagi aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya dimanapun. Jaman sudah berubah, bukan berarti aparat takut dengan rakyat, tetapi dibutuhkan sebuah niat baik dalam mengemban tugas negara. Sikap dan cara berfikir dalam mengambil keputusan harus lebih profesional, mulai dari pejabat tinggi hingga dijajaran yang terendah. Sikap arogansi, berkuasa dan memanfaatkan jabatan memang harus ditanggalkan.

Dalam kondisi sulit rakyat akan mudah marah dan mengamuk, tidak takut mati. Berita Priok jelas sedikit banyak bisa menginspirasi kedaerah lain, agar mereka tidak perlu takut kepada aparat, inilah imbas yang sangat perlu diwaspadai. Dari sejarah beberapa kerusuhan yang pernah terjadi, banyak juga dari rakyat itu yang ternyata menyukainya, karena setelah itu mereka bisa mempreteli bangkai mobil dan menjualnya kiloan dan bahkan pada masa lalu dilanjutkan dengan melakukan penjarahan......Sangat memprihatinkan memang.

PRAYITNO RAMELAN

Sumber: http://wisata.kompasiana.com/jalan-jalan/2010/04/16/kerusuhan-priok-bisa-berimbas-kelain-tempat/ (Dibaca: 959 kali)