Akan Kemana Blok Teuku Umar?

15 April 2009 | 7:38 pm | Dilihat : 31

Didalam  pemilihan presiden  pada bulan Juli nanti,  hanya terdapat dua kemungkinan, incumbent yaitu SBY tetap berkuasa setelah menang kembali atau kalah dan kekuasaan direbut oleh pesaingnya. Keputusan terus atau tidaknya incumbent sangat tergantung kepada para pemilihnya yaitu rakyat. Dalam hal ini pemilih yang akan  menentukan, tetap percaya kepada incumbent pemerintah terus, atau pemerintah diganti oleh lawan politiknya karena rakyat lebih percaya kepada mereka.  Ini berarti incumbent harus mampu menunjukkan dia masih pantas dan bermanfaat bagi rakyat dan bangsa untuk kembali memimpin pada lima tahun mendatang. Pesaingnya dilain sisi harus mampu menunjukkan sebuah rencana perubahan yang dinilai jauh lebih baik dari incumbent.

Persaingan antar capres pada tahun 2009 ini diatur dengan UU Pilpres yang menerapkan syarat berat bagi parpol atau gabungan suara parpol dalam mengajukan pasangan capres-cawapres, sebesar 25% suara sah nasional atau 20% jumlah kursi parlemen. SBY sebagai incumbent telah mampu menunjukkan kepada rakyat bahwa partainya Demokrat pantas dipercaya dan dipilih sebagai partai yang bermanfaat bagi rakyat. Partai Demokrat sementara ini diperkirakan telah dipilih oleh sekitar 20% pemilih. Kini, kembali rakyat akan menentukan pilihannya SBY terus atau diganti oleh capres lainnya. Menurut Lembaga Survei Nasional yang melakukan survei pada  5-15 Maret 2009, SBY dipilih oleh 41,1% publik, sementara Megawati hanya mendapatkan dukungan 15,3 %,  pesaing keduanya Prabowo Subianto berada di urutan ketiga (10,2 %). Sedangkan calon lainnya agak rendah, Sri Sultan Hamengkubuwono X  5,8 %, dan M Jusuf Kalla didukung oleh 3,3 %.

Sementara ini diperkirakan hanya 9 parpol yang berpeluang lolos ke DPR, kondisi ini menimbulkan kesulitan bagi Megawati sebagai pesaing utama SBY untuk menggalang dukungan. Sebagai incumbent, SBY  memiliki modal 20% suara, yang dengan mudah memenuhi syarat 25% UU Pilpres untuk maju sebagai capres, kelihatannya Partai demokrat mampu menggandeng PKS, PKB dan kemungkinan  Golkar.Sementara itu dilain sisi, PDIP kemungkinan akan bergandeng tangan dengan Partai Gerindra dan Hanura. Sikap PPP dan PAN masih belum jelas.

Pada hari selasa (14/4)  Mega bersama-sama Prabowo dan Wiranto melakukan pertemuan di kediamannya di Jl. Teuku Umar Menteng Jakarta. Pertemuan tokoh-tokoh politik yang dihadiri juga oleh mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Capres Blok Perubahan Rizal Ramli, serta Ketua Majelis Syura PBB Yusril Ihza Mahendra. Selain itu juga hadir  Ketua Bappilu PAN Totok Daryanto, Ketua DPP PPP Rusdi Hanafi, Ketua DPP PKB Misbah Hidayat, Ketua Umum PBR Bursah Zarnubi, Sekjen PKNU Idham Cholid,Ketua Umum PPRN Amelia Yani, serta Ketua DPP PDS Ferry B Siregar. Setelah melakukan pertemuan,  para tokoh politik tersebut menanda tangani sebuah kesepakatan.

Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto yang bertindak sebagai juru bicara pertemuan menyampaikan ”Indonesia adalah negara hukum, kami tidak akan memvonis sesuatu yang belum diputuskan di ranah hukum, jadi kami akan lalui dulu jalur hukum.” Menurut Wiranto, pemilu sangat jauh dari nilai-nilai jujur, bermartabat, adil dan demokratis. DPT yang  diduga dimanipulasi secara sistemik telah mengakibatkan jutaan warga tidak bisa memberikan hak konstitusional untuk memilih wakilnya di parlemen. ”Peserta pertemuan Teuku Umar ini tidak akan membiarkan kesemrawutan dan manipulasi yang berkembang dalam pelaksanaan pemilu.”

Peserta pertemuan juga menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik pusat maupun di daerah, bersikap tidak netral dalam pelaksanaan pemilu. Sekjen DPP PDIP Pramono Anung mengatakan, pertemuan parpol dan para tokoh ini sebagai respons atas proses yang tidak benar dalam pemilu legislatif. Apabila proses ini terus dibiarkan, pemilihan presiden pada 8 Juli 2009 mendatang hanya akan menghasilkan kebohongan.

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menambahkan, pertemuan Teuku Umar bukan berangkat dari logika kalah menang, melainkan keprihatinan terhadap proses demokrasi yang diterapkan dalam pemilu lalu. ”Kami datang ke sini bukan karena soal menang atau kalah dalam pemilu legislatif, tapi ini soal moral kata Prabowo."  Rizal Ramli capres blok perubahan mengatakan ”Ini tak bisa hanya KPU yang disalahkan, tetapi juga jadi tanggung jawab Presiden. Dua pemilu lalu, pada waktu Pak Habibie dan Mbak Mega, berlangsung jujur, adil, dan fair. Kali ini justru pemilu legislatif yang amburadul.”

Secara terpisah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai, gerakan politik, protes, dan tuntutan atas hasil pemilu dibenarkan dalam demokrasi. ”Cegah supaya tidak keluar dari aturan perundang-undangan yang berlaku. Ikuti aturan main dan mekanisme yang ada. Cegah anarkisme dan kekerasan.” Demikian yang dikatakannya pada sidang kabinet.

Walau nampaknya Blok Teuku Umar ini sebagai refleksi keberatan atas amburadul dan ketidak jujuran dalam  pelaksanaan pemilu, pertemuan tersebut dapat juga dikatakan sebagai langkah politik. Memang sulit bagi pemerintah untuk menghindar dan melepaskan diri  terhadap tuntutan para tokoh tersebut. Nampaknya proses hukum yang diangkat Blok Teuku Umar ini akan menambah pekerjaan rumah SBY, karena dalam era keterbukaan masa kini, segala sesuatu akan sulit untuk ditutup-tutupi. Kini tersisa pertanyaan, akan kemana Blok Teuku Umar ini?. Setiap langkah politik menjelang pilpres dapat dipastikan berkait dengan pilpres,  tuntutan yang disuarakan adalah sebuah upaya hukum untuk  mengejar kesalahan dan ketidak jujuran KPU.

Nampaknya sasaran yang dituju dan nilainya lebih penting adalah  terbentuknya opini publik terhadap ketidak jujuran KPU dan pemerintah. Pengertian pemerintah disini jelas dihitung identik dengan SBY. Jadi sasaran serangan dinilai bersifat sangat strategis. Elektabilitas SBY yang 41.1%   akan tetap sulit dilawan oleh dua kompetitor utamanya Mega  dan Prabowo yang tergabung dalam Blok Teuku Umar. Yang akan dibombardir oleh lawan politik SBY kemudian adalah citranya. Hanya turunnya citra SBY yang akan menaikkan peluang baik nanti yang maju Mega, Prabowo atau capres lainnya kalau ada. Dalam pertemuan tersebut terlihat Mega tidak bicara apa-apa, mereka nampaknya faham dengan masih besarnya "resistensi" terhadap Mega sebagai efek kampanye beberapa waktu yang lalu.

SBY dan Partai Demokrat haruslah waspada karena yang ikut tanda tangan 14 pimpinan parpol dan tokoh-tokoh politik serta capres unggulan. SBY kelihatannya akan dijadikan target bersama, sementara koalisinya belum terbentuk, bahkan sebelum terbentuk telah  terjadi gesekan dengan PKS. Seberapapun kuatnya SBY, apabila dikeroyok ramai-ramai jelas akan berpengaruh juga terhadap popularitas dan elektabilitasnya. Kejujuran bagi SBY kini merupakan sebuah nilai yang "vital" dan tidak boleh tercederakan dalam menghadapi pilpres. Rakyat sangat banyak yang mengidolakannya dari nilai yang satu ini. Apabila terdapat sedikit saja bukti adanya penyimpangan dan ketidak jujuran, jelas ini akan sangat mempengaruhi dan memukul elektabilitasnya. Para pemilih sangat rentan dengan isu yang berkembang, sebagai contoh saat terjadinya kasus kenaikan harga BBM pada Juni 2008, elektabilitas SBY langsung merosot tajam dan untuk pertama kalinya sejak 2004 berada dibawah Mega.

Hal lain yang perlu diwaspadai oleh pemerintah adalah kemungkinan akan semakin besarnya rasa kesal banyak parpol yang tidak lolos parliamentary threshold termasuk para simpatisannya terhadap pelaksanaan pemilu yang dinilai kacau dan merugikan mereka. Sangat dimungkinkan timbulnya aksi pengerahan massa yang akan menekan pemerintahan SBY. Nampaknya pemerintah perlu segera melakukan langkah antisipatif dan  positif ke KPU, bukan justru menekankan tanggung jawab berada pada KPU. Diharapkan kita semua berbesar hati dan menghindari kemungkinan timbulnya kekacauan. Semoga bermanfaat.

PRAYITNO RAMELAN, Guest Blogger Kompasiana.

Sumber : http://umum.kompasiana.com/2009/04/15/akan-kemana-blok-teuku-umar/ (Dibaca: 1095 kali)

This entry was posted in Politik. Bookmark the permalink.