Siapa Pembela Rakyat Korban Lumpur Lapindo?

Suatu hari salah seorang cucu menanyakan ke penulis, apa gunanya pemilu kakung?. Saya jawab untuk memilih wakil rakyat. Dia kembali bertanya kalau pilpres untuk apa?. Kalau pilpres untuk memilih  presiden dan wakil presiden. Dia terus mengejar, kalau sudah terpilih apa kerja presiden, kembali dia bertanya. Karena masih kecil, saya jelaskan secara sederhana bahwa presiden itu memimpin negara ini, mengurus rakyatnya. Sang cucu tercinta kemudian manggut-manggut. Mungkin dia sangat terkesan dengan jawaban saya bahwa presiden itu selain urusan dari A sampai Z, tugasnya yang terpenting adalah mengurus rakyatnya. Artinya memikirkan bagaimana memberi makan rakyat, menyediakan kebutuhan pokok, memikirkan masalah perumahan, pekerjaan, kesehatan, artinya bekerja untuk rakyatnya.

Kini, banyak orang yang sinis dalam menanggapi pemilu dan pilpres yang akan digelar April dan Juli nanti. Kesinisan rakyat direfleksikan dengan besarnya potensi Golput, dimana hasil survei memperkirakan Golput akan bisa mencapai 40% dari pemilih, bahkan ada pengamat memperkirakan jumlahnya akan mencapai 50%. Sebagian massa mengambang kini masih melihat ulah parpol, caleg, elit partai, capres dan cawapres dalam berkampanye. Sinisme berkisar kepada tuduhan kalau saat kampanye, rakyat didewa-dewakan, menjadi sesuatu yang sangat penting dimata parpol itu. Tapi nanti kalau selesai pemilu dan pilpres apakah tetap akan menjadi bagian penting dinegara ini?, belum tentu kata mereka. Para elit dan tokoh-tokoh yang demikian keras bersuara itu banyak yang lupa kalau negara ini adalah milik rakyat, milik kita semua yang katanya warga negara Republik Indonesia.

Kembali sebuah potret gelombang demonstrasi menyeruak ditengah-tengah gencarnya masa kampanye yang menghabiskan uang yang demikian banyak. Iring-iringan masyarakat korban lumpur Lapindo bergerak dari Sidoarjo ke Surabaya, mereka menuntut dana talangan pemerintah sebagai ganti rugi harta benda mereka yang ditenggelamkan oleh ganasnya lumpur itu. Rakyat yang berdemo itu hanyalah bagian terbawah dari Republik ini yang telah menderita demikian lama, tidak puas dengan langkah PT MLJ penanggung jawab hingga timbulnya lumpur.

PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ)  mengatakan bahwa proses pembayaran 80%  tersendat karena terimbas krisis finansial. Namun pihak PT MLJ tetap menekankan berkomitmen membayarnya walaupun tersendat. Hingga saat ini pihak MLJ sudah mengeluarkan uang untuk pembayaran uang ganti rugi 80% lebih pada 5.659 berkas senilai lebih dari Rp876,602 miliar. Dari angka ini, sudah ada warga yang pembayaran 80%-nya dilunasi, yaitu sebanyak 2.010 berkas senilai Rp123,065 miliar.

Total yang harus diselesaikan PT MLJ sebanyak 12.886 berkas senilai Rp3,3 triliun. Terdiri dari pembayaran cash and resettlement sebanyak 4.729 berkas senilai Rp1,9 triliun. Sedangkan pembayaran cash and carry terdiri dari 8.157 berkas senilai Rp1,36 triliun.

Jumlah uang yang sudah dibayarkan PT MLJ tersebut sudah termasuk pembayaran sistem cicil Rp30 jutaan. Sistem ini menjadi kesepakatan antara Nirwan Bakrie dan warga yang difasilitasi Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono di Jakarta 3 Desember 2008.

Namun, dalam praktiknya PT MLJ ternyata tidak mencicil Rp30 juta, melainkan ada yang Rp15 juta. Dari kesepakatan tersebut, PT MLJ sudah membayarkan cicilan Rp30 juta atau lebih untuk 1.356 berkas senilai Rp72,638 miliar. Sementara itu, cicilan Rp15 jutaan yang sudah dibayar sebanyak 2.293 berkas senilai Rp33,762 miliar (Media Indonesia 16/2).

Kini yang menjadi pertanyaan, siapa yang membela rakyat itu? Parpol mana yang berani menyuarakan penderitaan mereka? Siapakah yang berani menjadi pahlawan mereka? Kini yang mengemuka adalah kebanggaan hasil kinerja, kebanggaan mengkritik masalah sembako, keberhasilan swa sembada beras. Tidak ada satupun yang menyuarakan penderitaan ribuan warga yang menuntut haknya itu. Mungkin nilai politisnya oleh parpol dinilai kecil, hingga kurang diperjuangkan secara maksimal. Karena selalu mengalami kebuntuan, maka mereka kembali akan mengejar Presiden SBY sebagai tempat bersandar dan dipercaya akan dapat menolong mereka.

Pergerakan rakyat korban Lapindo jangan dipandang remeh, nasib dan penderitaan mereka terus diikuti oleh rakyat lainnya. Apabila masalahnya hingga pemilu dan pilpres tidak juga terselesaikan, maka suara rakyat berlumpur itu akan dapat menyebabkan kotornya pakaian baik incumbent ataupun tokoh-tokoh lainnya.

PRAYITNO RAMELAN. Guest Blogger Kompasiana.

Sumber: http://umum.kompasiana.com/2009/02/16/siapa-pembela-rakyat-korban-lumpur-lapindo/ (Dibaca: 890 kali)